JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, dibutuhkan utang sekira Rp605,3 triliun untuk pembiayaan pada 2016. Pembiayaan ini meliputi untuk kebutuhan defisit anggaran hingga Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Saya fokus mengenai kebutuhan pembiayaan utang untuk 2016,” tegas Bambang dalam acara Investor Gathering di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin kemarin.

Bambang menjelaskan, total kebutuhan pembiayaan pada 2016 sekira Rp605,3 triliun terdiri dari kebutuhan defisit Rp273,2 triliun, kebutuhan investasi ()PMN Rp58,1 triliun, pembayaran jatuh tempo Rp256 triliun yang meliputi jatuh tempo SBN Rp187,2 triliun dan jatuh tempo pinjaman Rp68,8 triliun, kemudian pengelolaan portofolio utang Rp3 triliun, SPN Cash Management Rp15 triliun.

Untuk memenuhi pembiayaan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan beberapa mekanisme seperti, penerbitan SBN Rp532,4 triliun, penarikan pinjaman LN non-SLA Rp69,2 triliun dan penarikan pinjaman DN Rp3,7 triliun.

“Total kebutuhan pembiayaan Rp605,3 triliun. Ini kenapa kita masih butuh pembiayaan? Kalau dikaitkan defisit 2016, kondisi 2016 meski banyak lebih optimis dibanding 2015 tapi kita berada di kondisi global yang tidak pasti,” kata Bambang.

“Paling tidak 2015, memang enggak bisa dibilang krisis keuangan global tapi yang pasti ini berat bagi perekonomian global,” tukasnya. / Kaskus

JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan orde baru.

Selain tidak menampakkan hasil kerja yang baik untuk rakyat, pemerintahan Jokowi-JK juga terlalu sering membuat kegaduhan yang tidak penting bagi kehidupan rakyat.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), M Budyatna mengatakan, banyak orang yang telah membandingkan pemerintahan saat ini dalam berbagai aspek sama dengan era Orde Baru (Orba).

“Buat saya Orde Baru masih jauh lebih baik dibandingkan pemerintahan saat ini,” ujar Budyatna saat dikonfirmasi, kemarin.

Pemerintahan Orde Baru di zaman kepemimpinan Soeharto, kata dia, meski menggunakan gaya otoriter, demokrasi dibungkam, hukum dijalankan sesuai kebutuhan, namun pembangunan tetap berjalan.

Rakyat menurutnya, masih bisa menikmati dan diperhatikan oleh pemerintah. Budyatna mengatakan, di era Orde Baru, rakyat masih bisa merasakan enaknya mendapatkan BBM murah bersubsidi dan pembangunan tetap berjalan.

Berbeda dengan Pemerintah Jokowi-JK saat ini. Meski semuanya dibungkus demokrasi, namun kenyataannya sangat manipulatif. Seolah-olah hanya apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saja yang benar dan semua yang lain salah.

“Saat ini sudah semuanya tidak jalan, subsidi untuk rakyat pun dicabut. Cuma gaya saja yang sok prorakyat, tapi faktanya tidak ada keberpihakan sama sekali kepada  rakyat,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, para petani merasakan keberpihakan Soeharto di era Orde Baru dengan mendapatkan sistem irigasi yang baik, pupuk dan bibit tersedia dengan murah, hasil produksi beras petani dibeli negara.

Namun diakuinya saat ini, irigasi sendiri sudah hancur-hancuran, pupuk dan bibit mahal dan hasil pertanian dikuasai tengkulak.

“Jangankan bangun irigasi, janji memberi traktor pada petani saja cuma omong kosong. Petani suma diberi traktor secara simbolis, habis itu traktornya dibawa pulang lagi. Petani gigit jari,” tandas Budyatna./sindonews.com

JAKARTA – Persaingan untuk meraih kursi di Perguruan Tinggi Negeri melalui SNM PTN bakal semakin ketat. Pasalnya panitia memutuskan memangkas kuota mahasiswa baru melalui seleksi berbasis nilai rapor siswa itu.

Pengumuman pemangkasan kuota itu disampaikan dalam peluncuran SNM PTN 2016 di kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Senayan, Jakarta kemarin. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum SNM PTN Rochmat Wahab.

Rangkaian SNM PTN 2016 dimulai dengan pengisian dan verifikasi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) pada 18 Januari sampai 20 Februari. Kemudian masa pendaftaran pada 29 Februari – 12 maret.

Lalu pencetakan kartu tanda peserta (22 Maret – 21 April), proses seleksi (24 Maret – 8 Mei), dan pengumuman hasil seleksi pada 10 Mei. Informasi lengkap ada di snmptn.ac.id.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu mengatakan, tahun lalu pembagian porsi seleksi masuk mahasiswa baru adalah SNM PTN minimal 50 persen, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN) 40 persen, dan sisanya untuk ujian mandiri maksimal 10 persen.

’’Tahun ini komposisi itu kita ubah,’’ katanya kemarin. Rochmat mengatakan formasi tahun ini adalah mahasiswa baru dari SNM PTN dipangkas menjadi minimal 40 persen. Kemudian di SBM PTN minimal 30 persen, dan untuk ujian mandiri maksimal 30 persen.

Rochmat beralasan bahwa penambahan kuota jalur mandiri itu untuk mengakomodasi kebutuhan yang tinggi. Guru besar bidang pendidikan anak berbakat itu menjelaskan, selama ini kuota mahasiswa baru seperti untuk anak-anak dari kawasan terpencil tidak terpenuhi.

Selama ini mahasiswa dari seleksi mandiri kerap dicap bakal mendapatkan biaya kuliah yang mahal. Rochmat meluruskan bahwa baik itu mahasiswa melalui SNM PTN, SBM PTN, maupun seleksi ujian mandiri dikenakan biaya kuliah merujuk pada sistem uang kuliah tunggal (UKT).

Rochmat menjelaskan sampai saat ini panitia masih menetapkan proporsi kuotanya saja. Dia mengatakan untuk detail jumlah kursi yang tersedia untuk SNM PTN, SBM PTN, dan ujian mandiri belum ditetapkan. Dia mengatakan hari ini (16/1) mulai menerima data kursi mahasiswa baru dari seluruh PTN.

Menristekdikti Muhammad Nasir mengatakan penetapan kuota mahasiswa baru untuk setiap seleksi menjadi kewenangan rektor. Dengan demikian kondisi di setiap PTN bisa berbeda-beda.

Dia mencontohkan, aturannya untuk SNM PTN minimal 40 persen. Maka bisa saja nanti ada PTN yang tetap 50 persen pengisian mahasiswa barunya menggunakan SNM PTN seperti tahun lalu. ’’Kita ingin memberikan kemandirian kampus untuk urusan administrasi seleksi mahasiswa baru,’’ kata dia. -JPNN

Jakarta – Masalah lahan gambut di Indonesia dikoordinasi Badan Restorasi Gambut (BRG) ditargetkan tuntas dalam lima tahun ke depan dengan luasan lahan yang akan dipulihkan mencapai dua juta hektare, kata Staf Khusus Presiden Johan Budi.

“Diharapkan dengan adanya badan ini, bisa pulih. Diprediksikan akan kembali seperti semula sekitar lima tahun,” ujarnya di  di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu ini membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin Nazir Foead untuk segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers pembentukan BRG, mengatakan bahwa badan tersebut non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BRG, menurut dia, menjalankan fungsi-fungsi pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan pengendalian, dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut.

Badan itu juga bertugas melakukan pemetaan dan penetapan zonasi lindung dan fungsi budi daya, pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembatasan gambut dan segala perlengkapannya, hingga penataan ulang pengelolaan area gambut yang terbakar.

“Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, dalam rangka restorasi gambut, pelaksanaan supervisi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konversi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bapak Presiden,” ucap Siti.

Struktur organisasi BRG sendiri terdiri dari Kepala, Sekretariat Badan, dan empat deputi.

“Dalam melaksanakan tugas, BRG didukung tim pengarah teknis dan kelompok ahli. Pengarah teknis adalah para gubernur yang terlibat, serta para deputi dan dirjen yang relevansi tugasnya masuk di sini,” kata Siti.

Sedangkan, kelompok ahli berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional, dan masyarakat.

“BRG masa tugasnya sampai 31 Desember 2020,” demikian Siti Nurbaya Bakar. (ANTARA News)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan terbentuknya Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka Jakarta, Rabu sore.

“Seperti kita ketahui bersama, tahun kemarin terjadi kebakaran hutan di beberapa provinsi. Oleh sebab itu, saya hari ini menyampaikan terbentuknya Badan Restorasi Gambut, melalui Perpres yang saya tanda tangani 6 Januari lalu,” kata Presiden Jokowi yang melakukan jumpa pers secara mendadak.

Ia menambahkan, pada hari yang sama ia juga ingin memperkenalkan Ir Nazir Foead sebagai pimpinan Badan Restorasi Gambut.

Menurut Mantan Gubernur DKI itu, pimpinan badan tersebut nantinya akan mengkoordinasikan restorasi lahan gambut di beberapa provinsi.

Nasir, menurut dia, cukup memiliki kompetensi dan pengalaman, terutama mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga, termasuk lembaga internasional.

“Rencana aksi harus segera dibuat dan diimplementasikan, dan menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani masalah lahan gambut, terutama kepada dunia internasional,” kata Kepala Negara.

Sebelumnya diberitakan bahwa Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut untuk mencegah kebakaran lahan gambut di masa mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Rabu mengatakan, Perpres Nomor 1 tahun 2016 itu terbit 6 Januari.

“Sebetulnya (Badan Restorasi Gambut) sebagian besar tugasnya itu menata lanskap ekologi yang namanya gambut, yang ingin ditata, dia harus selamat dan tidak boleh terbakar dan membuat kebakaran,” katanya.

Dia menjelaskan lembaga tersebut nantinya bertugas menjaga, mengelola dan merestorasi lahan gambut.

Menurut dia, ada dua sampai tiga juta hektare lahan gambut yang akan direstorasi.

Upaya itu akan dilakukan dengan melibatkan sejumlah lembaga atau kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (ANTARA News)

DEPOK – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sudah lama memiliki hubungan persahabatan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .

Menurut Prabowo, itu karena kader-kader PKS merupakan teman-temannya yang berlatarbelakang aktivis saat dirinya masih menjadi tentara.

“Dalam perjalanan, hubungan saya dengan PKS sudah lama. Teman-teman saya banyak yang masuk PKS. Waktu saya di tentara, mereka aktivis dan sekarang di PKS,” kata Prabowo dalam Rakornas PKS di Depok, Selasa (12/1/2016).

Mantan Danjend Kopas‎sus itu sempat heran karena dulu aktivis Islam sangat dicurigai.

Menurut dia, curiga terhadap aktivis Islam di negara yang mayoritas beragama muslim adalah sebuah hal yang aneh.

“Waktu itu aktivis Islam dicurigai. Agak aneh memang negara mayoritas Islam tapi ada aktivis Islam dicurigai,” tutur Prabowo yang disambut tepuk tangan peserta Rakornas.

‎Masih kata Prabowo, pada saat PKS muncul cukup mengegerkan dunia politik Indonesia yang awalnya bernama Partai Keadilan.

Dirinya pun cukup salut dengan PKS yang merupakan partai memiliki disiplin dan militan.

“Saya saksikan sendiri (disiplin dan militan). Saya pernah kampanye bersama PKS di Jawa Tengah,” ujarnya.

Meski menurutnya, PKS dianggap partai Islam garis keras, Islam yang radikal dengan ciri khas berjenggot namun hal itu tidak terbukti sepenuhnya. “Sudah dua presiden (PKS) nggak pakai jenggot, Sekjennya nggak pakai jenggot,” tandasnya./ tribunnews.com