JAKARTA, – Satuan Kerja Perangkat Daerah kerap kali ditekan kepala daerah untuk melancarkan suatu kebijakan yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang.

Menanggapi masalah itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat bahwa pejabat daerah itu wajib melanggar atasannya jika berhadapan dengan situasi tersebut. Terlebih sudah ada undang-undang Aparatur Sipil Negara yang mengaturnya.

“Mereka sudah dilindungi untuk tidak patuh dengan kepala daerah. Kalau mereka dipaksa melakukan bertentangan dengan undang-undang, maka mereka bisa melawan,” ujar Ray dalam diskusi Perspektif Indonesia oleh Smart FM di Jakarta dikutip dari kompas.com, Sabtu (20/2/2016).

Menurut Ray, tak ada kewajiban bagi mereka untuk tunduk pada kepala daerah. Jika pejabat daerah mendapat tekanan dari kepala daerah untuk melancarkan suatu urusan dan tak dapat menolak, maka orang tersebut dapat mencari perlindungan.

Pejabat daerah itu bisa menyurati Komite Aparatur Sipil Negara dan Ombdusman dan memberitahu bahwa dirinya terpaksa melakukan suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang karena mendapat tekanan.

Dengan demikian, suatu hari perbuatan itu diusut penegak hukum, anak buahnya tidak ikut dijerat hukum.

“Jadi kalau dipermasalahkan, dia tidak bisa dicokok karena dia melaksanakan perintah. Saya tak setuju, tapi atasan saya yang memerintahkan. Sehingga yang bersangkutan berada dalam kondisi terpaksa,” kata Ray.

Oleh karena itu, Ray menuntut agar ada sanksi tegas yang dikenakan ke pejabat daerah dan kepala daerah yang terbukti melanggar aturan.

Menurut Ray, selama ini penerapan sanksi belum menimbulkan jera bagi pelakunya.

“Sanksi aparatur sipil negara memang tidak jalan. Sudah terbukti dia salah, tapi rata-rata tidak ada mekanisme undang-undang untuk sanksi,” kata dia. (kompas)

Jakarta, detikriau.org – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) H. Lukman Said, S.Pd menilai bahwa upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di republik ini tengah terjadi, terutama dengan adanya revisi UU KPK

Komisi Pembaratasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang selama ini sudah melakukan pemberantasa korupsi di negeri ini secara baik dan sangat hati-hati. Tetapi belakangan ini sekelompok orang di bangsa ini melakukan upaya pelemahan terhadap ruang geraka KPK.

Lukman Said menilai empat point yang diajukan dalam revisi UU KPK, yakni pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan kewenangan surat perintah penghentian penyedikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, serta kewenangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik sendiri.

Menurutnya, Adkasi menilai revisi UU KPK ini terlalu di paksakan, seharus draft revisi dilibatkan semua pihak sehingga tidak menjadi polemik.

“Adkasi meminta pengajuan revisi ini di pending dulu, masih banyak yang urgensi yang harus diselesaikan parlemen di senayaan. Adkasi pastinya menolak revisi jika ada pasal yang melemahkan kinerja KPK.” Ujar Lukman Said melalui pesan email kepada detikriau.org, sabtu (20/2/2016)

Kedepan, Adkasi juga meminta KPK menjalankan tugas dengan benar-benar independen, jangan ada titipan sehingga tidak ada kesan tebang pilih, termasuk jangan ada target menarget

“selama ini saya melihat terjadinya kegaduhan beberapa kali. KPK kali ini sebaiknya lebih baik fokus melakukan pencegahan dengan turun kedaerah untuk melakukan pendampingan terhadap bahaya laten korupsi.” Kata Lukman Said.

Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara ini juga menghimbau kepada seluruh elemen Bangsa untuk ikut menyuarakan gerakan pemberantasan korupsi untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang bersih (Seknas ADKASI/rls)

Jakarta, detikriau.org – Semakin mewabahnya propaganda legalisasi kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, tak terkecuali juga sampai di kalangan muda dan remaja membuat sejumlah tokoh muda menaruh perhatian khusus, hingga mengecam paham LGBT tersebut. Bukan tanpa alasan, pasalnya penyimpangan moral yang dibungkus Hak Azasi Manusia (HAM) itu dikhawatirkan merusak tatanan masyarakat.

Dalam press rilisnya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jakarta, Azrizal Nasri menyatakan bahwa penyimpangan seksual terutama yang digemborkan para aktivis LGBT belakangan ini semakin mengkhawatirkan. “LGBT semakin berani terang-terangan mempropagandakan penyimpangan seksual ini semakin besar saja jumlahnya,” katanya di Jakarta, Sabtu (20/02).

Ia menyampaikan bahwa LGBT merupakan penyakit individu yang mempengaruhi psikologis manusia dengan mengakibatkan kelainan jiwa. “Ini yang mesti kita waspadai, jangan sampai dengan isu, wacana dan kampanye yang mereka gencarkan, itu berdampak juga pada psikologi kaum remaja dan pemuda,” tambahnya.

Karena itu, lanjut Rizal, ia yang kedapatan mengampanyekan LGBT harus dintindak tegas. “Manusia yg terkena LGBT ini harus direhabilitasi, karena ini penyimpangan, begitu pun dengan mengampanyekan, itu juga bagian penyimpangan.” Ingatkannya

Rizal menyatakan bahwa Pemerintah seharunya menyediakan rumah rehabilitasi khusus bagi kaum LGBT supaya tidak menjadi fenomena sosial.

Rizal juga mengingatkan agar isu ini untuk kiranya riil dengan diredam dan jangan terlau dibesar-besarkan. Bagi pemuda asal Riau ini, Media seperti televisi harus menghentikan tayangan yang berbau LGBT.

“Media jangan terlalu dibesar-besarkan dalam menayangkan ini, itu demi menjaga kaum remaja dan pemuda kita,” tutupnya.(*/rls)

JAKARTA – Pemerintah diminta mengawasi dana asing yang masuk mengatasnamakan dana hibah lingkungan. Sebab dana hibah tersebut dinilai rawan penyelewengan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dana hibah dasarnya adalah kesepakatan atau Memorandum of understanding (MoU) negara yang diwakili Presiden.

Dari kesepakatan itu, lahir letter of intents (LOI) untuk memberikan hibah kepada negara. Seharusnya, dana hibah tersebut masuk ke kas negara. Namun belakangan ini, ada dana hibah lingkungan yang langsung masuk ke kas LSM dan kelompok tertentu tanpa pengawasan.

“Itu namanya bancakan dengan memperdaya tanda tangan presiden,” kata anggota Komisi IV DPR-RI Firman Subagyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Firman mengatakan tidak transparansinya dana tersebut karena ada kepentingan tertentu. Menurutnya, ini harus diwaspadai, sebab tidak ada yang kepentingan apa yang ada dibalik itu serta bentuk pertanggungan hibah kepada negara donor seperti apa.

“Dana hibah tersebut pasti punya kepentingan tertentu. Tidak mungkin ada makan siang gratis,” kata Firman. Pun, ia menyayangkan para penerima hibah kebanyakan LSM yang tidak mempunyai orientasi yang jelas dalam perbaikan lingkungan di Indonesia.

“Kegiatan mereka lebih kepada kampanye hitam tanpa pemecahan masalah,” kata Firman.

Selama ini, sambung Firman, asing melalui kaki tangan LSM di Indonesia mempunyai kepentingan untuk melemahkan pertumbuhan industri Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kelapa sawit. Ada indikasi, dana-dana tersebut digelontorkan untuk mematikan pertumbuhan kedua komoditas andalan tersebut.

Firman berpendapat, HTI dan kelapa sawit harusnya menjadi concern pemerintah karena dapat diandalkan sebagai penopang pendapatan negara. “Saat ini, industri itu mampu mengimbangi pendapatan devisa ekspor dari migas,” katanya.

Menurut Firman, apabila ada kepentingan lain yang bertujuan untuk melemahkan HTI dan sawit dengan memanfaatkan isu lingkungan, pemerintah harus tegas untuk menghentikan karena bertentangan dengan konsitusi negara ini.

Firman juga menengarai aliran dana lingkungan ke Indonesia berunsur KKN karena masuk kepada kelompok tertentu yang yang terafiliasi dengan birokrat. “Pemerintah waspada karena praktik seperti itu bisa menjadi model KKN akibat lemahnya pengawasan,” ujar Firman.

sumber: tribunnews

detikriau.org – Kapolres Sabang AKBP Nurmeiningsih bikin heboh netizen. Betapa tidak, polwan dengan dua mawar di pundak itu rela menyamar bak perempuan miskin dan pengemis demi mengungkap penyelundupan gula untuk dibawa ke Aceh. Video penyamaran itu pun beredar luas di youtube. 

Video itu berawal saat sang polwan mengenakan baju compang-camping ala pengemis di dalam ruangannya yang luas. Saat itu dia menggantikan seragamnya dengan baju daster warna merah muda. Dia pun lantas mengenakan kerudung hijau.

Sejurus kemudian, sang kapolres keluar ruangannya sambil membawa karung putih untuk kemudian menuju ke pelabuhan Baluhan, Aceh.

https://youtu.be/fuqtjpveQuMNah, sang kapolres sepertinya tak setengah-setengah dalam menyamar sebagai seorang perempuan miskin. Di dermaga, Nurmeiningsih makan sebuah nasi bungkus di pinggir tong sampah. Bisa jadi itu untuk dilakukan agar masyarakat sekitar benar-benar percaya dia adalah seorang pengemis miskin.

Tak lama kemudian, adegan video berlanjut memperlihatkan dia berjalan ke atas kapal. Nah, di sana dia menyamar sebagai buruh angkut yang biasanya dimanfaatkan para cukong untuk mengangkut gula selundupannya ke darat.

Setelah memperoleh informasi yang cukup beberapa anggotanya turun tangan. Video ini pun menghebohkan netizen. Hingga Kamis (11/2) malam video itu sudah ditonton lebih dari 200 ribu kali.

Sumber: JPNN

SURABAYA – Indonesia tengah mewaspadai penyebaran Proxy War. Salah satu jenis peperangan ini masuk ke kategori perang yang mematikan. Proxy War diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan, dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun, kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu.

“Proxy War saat ini berlatar belakang energi. Proxy War di Indonesia semakin nyata dengan adanya pergeseran konflik dunia, salah satunya,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam ceramahnya di depan para awak media cetak dan elektronik di atas KRI Makassar-590, yang sedang berlayar di Perairan Laut Jawa, Jumat (5/2).

Panglima TNI membawakan materi bertajuk “Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas” dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016.

Menurut Panglima TNI, media massa sebagai sarana informasi dan pendidikan memiliki peran penting dan strategis. Wartawanlah yang menjadi motor penggerak kemajuan bangsa.

“Saat ini sisa cadangan energi dunia sisa 45 tahun dan  itu akan habis jika kita semua tak berusaha menemukan penggantinya, karena konsumsi energi 2025 meningkat 45 persen,” tuturnya.

“Sekitar 70 persen konflik di dunia berlatar belakang energi. Peningkatan energi pada tahun 2007-2009 juga memicu kenaikan harga pangan dunia yang mencapai 75 persen. Disisi lain, hanya ada negara-negara yang dilintasi ekuator yang mampu bercocok tanam sepanjang tahun negara tersebut, seperti Amerika Latin, Afrika Tengah, dan Indonesia sendiri,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI juga memaparkan tentang jumlah penduduk dunia yang akan mencapai 12,3 milliar di tahun 2043. Menurutnya, jumlah tersebut 3 kali lipat melebihi daya tampung bumi. Jadi, di dunia ini hanya ada 2,5 miliar penduduk yang tinggal di garis ekuator, sementara untuk sisa penduduknya ada sejumlah 9,8 milliar yang berada di luar ekuator.

“Kondisi ini yang memicu terjadinya perang untuk mengambil alih energi negara-negara yang berada di garis ekuator, salah satunya Indonesia. Maka saat ini yang terjadi adalah perang masa kini dengan latar energi akan mengalami pergeseran menjadi perang pangan, air, dan energi,” papar Panglima TNI.

Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan, banyak cara dilakukan negara asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Saat ini sudah terasa yakni adanya Proxy War sudah mulai kita waspadai karena sudah menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan berkeluarga.

“Caranya dengan menguasai media di Indonesia, dengan menciptakan adu domba TNI-Polri, rekayasa sosial, perubahan budaya, pemecah belah partai dan penyelundupan narkoba sudah jauh-jauh hari dilakukan,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka semua komponen bangsa harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup, keahlian sesuai bidangnya, menempa diri dengan pengalaman yang nyata di lapangan. Dengan demikian akan terbentuk karakter individu bangsa Indonesia yang kuat dan berwawasan kebangsaan. Pada akhirnya, dengan kekuatan karakter individu yang kuat tersebut, bangsa Indonesia akan mampu melawan dan menghancurkan Proxy War di Indonesia.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, agar kita tidak menyerah terhadap semua ancaman, sebab kita memiliki modal geografi dengan potensi menjadi negara agraris yang berkelimpahan sumber daya alam. Sebagai negara maritim, kita memiliki sumber daya alam kelautan yang melimpah. Jika kedua potensi tersebut dikelola dan dikembangkan, maka akan menjadi daya tawar yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. “Di sisi lain, dengan modal demografi Pancasila dan kearifan lokal, bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan dan mampu melewati berbagai ancaman yang mengganggu jalannya pembangunan,” katanya. (JPNN)