JAKARTA – Kwarnas Gerakan Pramuka telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo RI dan Google Indonesia.

Pangkal masalahnya adalah, jika diketik di google “Salam Pramuka” dan “Salam OSIS”, maka yang tampil adalah video mesum pelajar berseragam.

“Saya ingin cepat, begitu tahu lewat wa, saya ingin langsung dihapus, namun sesuai prosedur, kita sudah mengirimkan surat resmi ke Pak Menteri Rudiantara, agar video-video mesum dan konten kekerasan di internet dihapus, lebih cepat, lebih baik, karena menyangkut keselamatan anak-anak kita, terima kasih kepada Pak Rudiantara”, kata Ketua Kwarnas, Adhyaksa Dault, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/4/2016).

Menurut Adhyaksa Dault, selain meminta konten itu dihapus, Kwarnas Gerakan Pramuka juga mengajak Kemkominfo bekerjasama dalam memantau konten-konten yang merugikan anak-anak Indonesia.

“Dalam waktu dekat, Kwarnas Gerakan Pramuka akan menambah tugas Tim Siber Pramuka dengan membentuk divisi yang memfokuskan kegiatan pada internet sehat. Hal ini juga akan kami koordinasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait, internet sehat salah satu konsen utama dalam memimpin Pramuka. Diluar negeri sudah dibatasi usia pengguna media sosial, disini karena belum diatur, maka edukasi tentang media sosial harus gencar, kamera bisa jadi sumber masalah,” ujar Adhyaksa Dault.

Sementara itu Lusia Adinda Lebu Raya, Wakil Ketua Kwarnas Bidang Kominfo menjelaskan bahwa Tim Siber kami menemukan adanya upaya mengupload sebanyak-banyak video mesum pelajar, kemudian video-video tersebut dalam judul disisipkan kata “salam pramuka dan “salam osis”, dan rata-rata diupload pada bulan Maret dan April 2016 ini.

“Ini bukan hanya satu video, tapi lebih dari 100 video yang kami temukan. Kepada media massa yang memberitakan, kami berharap juga disertai himbauan agar masyarakat, utamanya orangtua ikut mengawasi anak-anak dalam menggunakan internet. Masyarakat juga bisa ikut melaporkan dengan memanfaatkan fasilitas ‘lapor konten’ yang ada di Youtube,” jelas Lusia Adinda.

Sebagai tindak lanjut, besok Kamis pagi, 14 April, Jam 08.00 WIB, akan ada pertemuan antara Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kemkominfo RI di lantai empat.

Hariqo Wibawa Satria, Andalan Nasional Gerakan Pramuka menjelaskan, ada tiga hal utama yang akan dibahas, yaitu penghapusan video-video mesum berseragam pelajar di internet, kemudian pemerataan pendidikan medsos dan kampanye internet sehat untuk pelajar, dan ketiga, langkah cepat jika terjadi masalah yang sama di kemudian hari. “Hari ini kami melaporkan, besok diajak ketemu, terima kasih kepada Kemkominfo RI atas respon cepatnya,” ujar Hariqo. (tribunnews.com)

JAKARTA – Pertempuran angkatan bersenjata Filipina melawan kelompok pemberontak Abu Sayyaf terkait pembebasan sandera, telah menelan korban jiwa. Dalam pertempuran sembilan jam itu, 18 prajurit Filipina gugur. 

Tapi, itu tak menyurutkan upaya Tentara Nasional Indonesia membebaskan sepuluh WNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Tatang Sulaiman menegaskan, sejauh ini belum ada permintaan keterlibatan pasukan TNI oleh Filipina.

“Ini untuk kesekian kalinya saya katakan bahwa TNI belum diminta terlibat (untuk operasi militer di Filipina),” ujar Tatang saat dihubungi JPNN, Senin (11/4) pagi.

Mantan Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih itu menegaskan, ada konstitusi di Filipina yang menyatakan tidak memperbolehkan keterlibatan angkatan bersenjata lain dalam suatu pertempuran di negara mereka. Karenanya, ini menjadi salah satu alasan TNI belum dilibatkan dalam upaya pembebasan sandera tersebut. “Oleh karenanya kami belum kirim pasukan,” tegas Tatang.

Dia mengatakan, aturan di negara lain juga harus dihormati. Ia mencontohkan, ketika ada keributan di rumah seseorang, tentu tidak lantas orang lain bisa masuk seenaknya ke wilayah tersebut. Ada aturan yang mesti dihormati. Karenanya, kata dia, meskipun menyangkut pembebasan WNI, tentu TNI tidak bisa begitu saja masuk ke wilayah militer negara lain.

Yang pasti, Tatang melanjutkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sangat menghargai niat baik pemerintah Filipina yang berjanji akan secepatnya menuntaskan pembebasan WNI itu. “Panglima TNI sangat menghargai niat baik militer Filipina,” kata Wadanpussenif Kodiklat TNI AD itu.

Namun demikian, Tatang menegaskan, antisipasi TNI selalu tinggi menyikapi persoalan ini. Perkembangan pembebasan WNI terus diikuti.

Ia mengatakan, diminta atau tidak TNI tetap siap. Terlebih kalau ada permintaan, tentu TNI sangat siap. Hanya saja, kata Tatang, konstitusi di negara lain juga harus dihormati. “Yang pasti TNI selalu mengikuti perkembangan,” tegas Tatang./jpnn

Oleh Kardono Setyorakhmadi

SELARIK pesan pendek dari Mindanao, Filipina Selatan, mampir di ponsel te- man saya. Bukan sekadar SMS, melainkan konfirmasi bahwa sejauh ini belum ada kemajuan negosiasi pembebasan sepuluh WNI yang menjadi sandera ke- lompok Abu Sayyaf. 

”Jadi, gimana ada negosiasi jika permintaannya bebas tanpa syarat,” kata teman saya, yang merupakan jebolan kamp pelatihan ikhwan jihadi di Mindanao pada akhir 1990-an. Sejauh ini, lanjut dia, tanpa uang tebusan, pintu negosiasi akan tetap tertutup.

Di sisi lain, dari perspektif pemerintah Indonesia, sangat berat memenuhi permintaan kelompok penculik. Menyerah begitu saja dengan memenuhi permintaan penculik tentu akan memicu gelombang penculikan warga Indonesia di mana-mana. Prinsip no negotiation with the terrorist memang wajar dianut pemerintahan mana pun, bukan hanya Indonesia.

Hanya, pertanyaannya, apakah prinsip itu sepadan dibayar dengan sepuluh nyawa manusia? Apakah Rp 15 miliar (apalagi ditambah kabar perusahaan para sandera itu sudah siap membayar) setara dengan sepuluh nyawa?

Menggelar operasi militer dengan cover latihan di perbatasan jelas bukan solusi. Kelompok Abu Sayyaf jelas bukan kelompok kemarin sore yang bisa ditakut-takuti dengan show of force latihan militer. Mereka sudah hampir 20 tahun bertarung dengan tentara Filipina. Termasuk dengan Ranger, Kopassus-nya tentara Filipina. Mereka survive dan bahkan hingga kini, pemerintah Filipina boleh dibilang nyaris tak punya kontrol atas wilayah tersebut.

Membebaskan sandera tanpa syarat jelas bukan opsi mereka. Seperti yang dikatakan mantan instruktur perang di Filipina, Ali Fauzi, negosiasi sebaiknya juga membawa uang. ”Dijajaki dulu. Jika perlu dibayar jika prioritasnya adalah keselamatan para sandera,” ucap tokoh senior Jamaah Islamiyah tersebut. Perkara nanti kelompok Abu Sayyaf diserbu setelahnya, itu urusan belakangan.

***
Ada sejumlah latar belakang yang perlu dipahami kenapa opsi membebaskan sandera tanpa syarat itu nyaris mustahil. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Sejak awal, motif penculikan adalah soal ekonomi.

Sebagai organisasi, Abu Sayyaf sudah terpecah menjadi dua faksi besar. Yang pertama adalah faksi Isnilon Hapilon yang berbasis di kawasan Zamboanga, Basilan, dan sebelah utara. Merekalah yang punya akses langsung ke ISIS dan mendapat sokongan dana lumayan dari Timur Tengah.

Yang kedua adalah faksi Rodulan Nasiron. Faksi itu sebenarnya “pewaris” sah setelah dinasti Janjalani tak lagi menguasai pucuk pimpinan Abu Sayyaf. Kelompok itulah yang melakukan penculikan terhadap para WNI dan warga dari sejumlah negara lain.

Rodulan Nasiron menjalankan organisasi seperti awalnya, yakni membaur dengan masyarakat setempat. Meski dianggap jahat dan barbar oleh dunia internasional, Rodulan dikenal sebagai Robin Hood oleh warga setempat. Tiap hasil penculikan selalu mereka bagi.

Dengan pola seperti itu, tentu saja dia sangat butuh banyak biaya. Baik untuk pembiayaan milisi maupun dibagi dengan masyarakat. Kelompok itu tak punya akses ke ISIS. Artinya, tak ada donasi dari Timur Tengah. Melakukan fa’i (perampokan atas nama syariat) juga bukan opsi menarik. Hasilnya tak sepadan dengan risikonya.

Satu-satunya yang paling murah dan mungkin dilakukan adalah pembajakan dan penculikan di laut. Mereka punya skill mumpuni di laut, sementara kontrol Angkatan Laut (AL) Filipina lemah. AL Filipina tergolong yang paling lemah di ASEAN, jauh di bawah TNI-AL. Sebuah pilihan yang sempat akan dilakukan Dulmatin di Laut Banda jika saja tak terbunuh dalam raid aparat Indonesia pada 2008.

Dengan latar belakang seperti itu, tentu saja mereka tak akan mudah untuk melepaskan sandera begitu saja. Mereka sudah mengeluarkan ongkos lumayan ketika melakukan operasi pembajakan, masak mau melepas begitu saja.

***
Seharusnya yang dilakukan sejak awal adalah melakukan negosiasi bawah tanah dengan para penculik. Banyak sekali orang Indonesia yang punya kontak dengan kelompok Rodulan. Seperti kata Ali Fauzi, yang penting sandera selamat dulu.

Baru langkah selanjutnya adalah memastikan agar peristiwasepertiitutidakterjadilagi.Entahdenganmenggelar operasi gabungan tiga negara (Malaysia, Indonesia, dan Filipina) atau sekadar berpatroli bersama. Mengetahui ada satu kelompok teroris sadis yang bebas berkeliaran di satu kawasan seharusnya sudah menjadi lampu kuning bagi tiga negara itu untuk melakukan sesuatu. (jpnn) 

Jakarta – TNI sampai saat ini belum dapat berbuat apapun untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Padahal TNI AU sudah mempersiapkan prajurit pengintai yang mampu memantau gerak-gerik perompak itu.

“Kita masih menunggu karena kita punya kemampuan untuk itu, terutama kemampuan surveillance. Karena kita mampu memantau gerak orang pada satu titik. Mau sembunyi di mana, kita bisa tangkap,” jelas Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriyatna di Taxy Way Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (9/4/2016).

Agus mengatakan, saat ini TNI AU tak dapat bergerak tanpa mandat dari Pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, sejauh ini Pemerintah Indonesia masih menunggu izin dari Filipina untuk terlibat dalam misi penyelamatan sandera Abu Sayyaf.

Agus menambahkan, TNI sudah mempersiapkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Lanud Tarakan.

“Tapi kan segala sesuatu bergantung izin dari Pemerintah. Kita sudah siap. Semua sudah di sana, sudah di bawa (ke shelter Pesawat Tempur Tarakan). Tinggal tunggu mandat dan izin dari Filipina,” kata Agus. (liputan6.com)

JAKARTA — Pelaku bom Bali, Umar Patek meminta syarat pengurangan hukuman penjara dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara sebagai ganti menjamin pembebasan 10 pelaut Indonesia yang ditangkap kelompok Abu Sayyaf di Filipina. 

Umar Patek sebelumnya melatih pejuang Abu Sayyaf dan MILF atau Front Pembebasan Islam Moro untuk memberontak. Patek juga melatih kelompok ini untuk membuat bom. Patek ditangkap di Pakistan pada Januari 2011. Dilansir dari Manilatimes, Sabtu (9/4), Patek dikunjungi oleh pejabat pemerintah di penjara Sulawesi dan diminta untuk membantu membebaskan sandera.

Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Wawan Purwanto mengatakan, dalam pertemuan itu, Patek menyatakan akan membantu apabila diberi keringanan hukuman menjadi 10 tahun penjara. Patek divonis 20 tahun sejak 2012 lalu karena melakukan pengeboman di Bali yang menewaskan 202 korban jiwa dan pengeboman di gereja Jakarta pada 2000 silam.

Para sandera itu merupakan semua awak kapal dari kapal tunda Brahma 12 yang dibajak di laut lepas provinsi Tawi-Tawi di wilayah otonomi Muslim bergolak di selatan Filipina. Para pemberontak, yang berjanji setia dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), menuntut 1 juta dolar AS untuk tebusan para WNI tersebut.

“Dia membantu untuk bernegosiasi dengan Abu Sayyaf.Patek memiliki hubungan dan pengaruh dengan kelompok itu dan dia tahu kebijakan mereka.”kata Purwanto.

Para tawanan Indonesia tersebut antara lain, Peter Tonsen Barahama, nakhoda; Julian Philip, Alvian Elvis Peti, Mahmud, Surian Syah, Surianto, Wawan Saputra, Bayu Octavianto, Reynaldi dan Wendi Raknadian – yang diyakini ditahan oleh pemimpin Abu Sayyaf, Alhabsi Misaya. (republika)