JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan jumlah SMK program belajar empat tahun menjadi 150 hingga 200 sekolah. Saat ini sekitar 100 SMK yang menerapkan program tersebut. 

“Kami melihat level kualitas dan kompetensi yang harus dijalani itu. Karena banyaknya teknologi baru maka (waktu belajarnya) harus diperpanjang. Dengan demikian ke depan angka (jumlah sekolah) juga akan diperbanyak,” kata Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, Mustaghfirin Amin Mustaghfirin, Jumat (13/5).

Ia mengatakan penambahan waktu belajar selama setahun itu bisa meningkatkan kualitas kompetensi serta ketrampilan yang dimiliki pelajar SMK sebagai tenaga terampil.

Selain itu juga bisa menjembatani atau memfasilitasi pelajar yang berada di daerah agar tidak perlu pergi jauh ke kota besar melanjutkan pendidikan ke politeknik. Sebab SMK yang memiliki program belajar empat tahun akan tersebar di berbagai daerah.

Saat ini, beberapa daerah yang sudah memiliki SMK dengan program belajar empat tahun antara lain Makassar, Pontianak, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta.

“Kemristekdikti juga sudah mengakui itu (tahun keempat di SMK) sebagai pembelajaran di pendidikan tinggi untuk semester satu dan dua,” ujar Mustaghfirin.

Dalam program SMK empat tahun itu, siswa tidak perlu mempelajari mata pelajaran lain kecuali pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan kejuruan atau keahliannya. Program keahlian atau kejuruan yang menerapkan program belajar empat tahun di SMK memang kebanyakan jurusan teknik seperti teknologi, pertanian, kelautan, dan kesehatan.

Model pembelajarannya juga tergantung jurusan dan program keahlian. Setelah lulus, siswa akan mendapat sertifikat serta kompetensi keahlian yang bisa dipakai sebagai nilai tambah dalam mendapatkan pekerjaan terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

“Saat ini sudah hampir 200 SMK yang bisa mengeluarkan sertifikat di level ASEAN dan kami berharap nanti bisa ditingkatkan menjadi 1.650 SMK di tahun 2019,” tutur Mustaghfirin.

Program SMK empat tahun ini juga bisa dimanfaatkan dunia industri atau perusahaan sebagai peluang merekrut calon pekerja. Di tahun keempat, misalnya, siswa bisa praktik atau magang di industri hingga 10 bulan.

Dengan begitu, siswa akan lebih berpeluang untuk memperkuat praktik di dunia kerja atau industri sekaligus meningkatkan kompetensi saat lulus nanti./  jpnn.com

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi wanti-wanti kepada penyelenggara pelayanan publik untuk tidak main-main dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi suatu layanan dinyatakan tidak berbiaya (gratis), namun di belakang petugas berkata “Maaf, mohon seikhlasnya,” ungkap Menteri dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh  Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa pada acara seminar Pentahelix dan Launching UNPAD –BCE, di Jakarta, Senin (09/05).

Dikatakan, ukuran penilaian masyarakat terhadap pelayanan prima sangatlah sederhana, yakni persyaratan sederhana, pelayanan cepat,  nyaman serta berbiaya murah atau bahkan gratis. Adapun pelayanan publik yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat luas.

Ditambahkan, pelayanan prima akan memberikan citra baik bagi pemerintah, yang pada gilirannya akan  menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat menjadi tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Pemerintah, akan mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan prima yang utama harus dilakukan perubahan adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dari para petugas layanan.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, yaitu revolusi mental. “Perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani dan budaya kerja dari individual menjadi kelompok,” tegasnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan, pelayanan itu harus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui pelayanan publik masyarakat merasakan kehadiran negara. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi ujung tombak dan hasil dari perubahan yang dilakukan./dro/menpan.go.id

JAKARTA – Pemerintah memastikan akan mengangkat para bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS. Hanya saja, pengangkatan tidak bisa secara otomatis.

Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (04/05).

“Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya sekitar 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS,” ujarnya.

Dikatakan, bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni test utk menjadi CPNS sesuai  amanat UU No 5/2014 tentang Aparatur Siip l Negara (ASN).

Namun test untuk bidan PTT dan dokter  bukan untukmenggugurkan kepesertaannya, mengingat jasa-jasa pengabdian dan pengorbanannya. “Test dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS ” ujar Yuddy.

Apabila pada tahun anggaran 2016 belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya.

“Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT, atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas,” tegasnya.

Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada ketua umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikanpara bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi. “Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS pemda,” ujarnya./ JPNN

TARAKAN – Beredar kabar lokasi empat WNI anak buah kapal tugboat Henry yang disandera kelompok Abu Sayyaf sudah diketahui. Keempatnya yakni Moch. Ariyanto Misnan, Loren Marinus Petrus Rumawi, Dede Irfan Hilmi, dan Samsir. 

Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi saat dikonfirmasi Radar Tarakan (Jawa Pos Group) kemarin engan berkata lebih jauh mengenai kabar tersebut.

Edy hanya berharap dukungan doa dari masyarakat Indonesia. “Mohon doanya ya dari masyarakat Indonesia. Saat ini dalam proses,” ungkap Edy melalui telepon selulernya sore kemarin (4/5).

Sementara itu, Devi yang merupakan tunangan dari Samsir, salah satu ABK yang disandera, mengatakan ia dan keluarga Samsir sampai saat ini masih berharap semua baik-baik saja dan segera dapat ditemukan dalam kondisi sehat.

“Ya Allah, Mas. Semoga Samsir cepat pulang. Kami di sini sudah sangat rindu,” kata Devi saat dikonfirmasi malam tadi melalui telepon selulernya.

Devi saat ini menetap di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dikatakannya pula, ia kerap kali berkomunikasi dengan pihak manajemen PT Global Trans Energy, perusahan tempat Samsir kerja.

Namun tidak ada perkembangan kabar terbaru dari Samsir dan tiga rekannya itu. “Saya telepon kantornya. Mereka bilang mereka lagi meeting dan mengatakan belum ada kabar terbaru,” jelasnya.

Fitri, yang merupakan sepupu dari Samsir, yang tinggal di RT 21 Karang Anyar, Tarakan, berharap pemerintah dapat segera membebaskan para sandera ini.

“Semuanya kami serahkan ke pemerintah. Tolong bawa pulang keluarga kami dengan selamat,” ungkapnya./JPNN.com

JAKARTA – Wacana tentang penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual kembali mencuat pasca-tewasnya Yuyun, bocah 14 tahun yang juga siswi sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Aksi sadis para predator seksual terhadap Yuyun pun menguatkan rencana pemerintah memasukkan pasal tentang kebiri dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Rencana pemerintah itu pun mendapat respons positif dari Polri. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, penerapan hukuman kebiri sudah semestinya didukung.

“Itu bagus dan kami dukung,” kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/5).

Hanya saja, kata Boy, Polri memang masih terus menunggu rencana pemerintah itu tertuang dalam undang-undang. Sebab, saat ini pemerintah masih terus mengkaji penerapan kebiri terhadap predator seksual.

“Kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya,” ucap dia/JPNN.com

JAKARTA – Kritikan pedas dilontarkan pengamat pendidikan Indra Charismiadji terhadap kualitas guru di Indonesia. Menurut dia, guru-guru di Indonesia mayoritas (maaf) berkualitas rendah. Sedangkan yang berkualitas menengah sampai tinggi hanya sekitar 10 persen.

“Bagaimana pendidikan di Indonesia bisa bagus kalau tenaga pendidiknya kompetensinya rendah. Lembaga-lembaga internasional menempatkan kualitas pendidikan Indonesia rata-rata rangking dua dari bawah,” ujar Indra dalam sebuah seminar nasional pendidikan, Selasa (26/4).

Anehnya, kata In‎dra, seluruh guru ramai-ramai meminta kenaikan gaji serta tunjangan dengan alasan memuliakan tenaga pendidik. Sejumlah daerah, malah memberikan tunjangan yang fantastis. Di DKI Jakarta, misalnya, gaji dan tunjangan guru mencapai Rp 18 juta.

“Guru di DKI dibayarkan Rp 18 juta, angka yang cukup tinggi. Yang jadi pertanyaan, layakkah mereka mendapatkan gaji setinggi itu? Sementara dari data banyak guru DKI yang tidak tahu soal komputer,” sergahnya.

Lanjut Indra, bila gurunya gagap teknologi alias gaptek, bagai‎mana bisa mengajarkan siswa generasi abad 21. Itu artinya, pemerintah sia-sia mengeluarkan dana ratusan juta untuk bayar gaji dan tunjangan guru.

“Saya selaku pembayar pajak, jelas tidak rela karena dana yang kita bayarkan diplotkan ‎kepada guru-guru tidak berkualitas. Kalau guru-guru kita berkompetensi tinggi, saya yang akan mencarikan sekolah internasional bagi mereka dan dibayar tinggi,” tandasnya./JPNN