detikriau.org – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mendata aset-aset tanah. Pendataan tanah Pemda tersebut bertujuan menjadi basis data lahan dalam menunjang pengoperasian sistem informasi penyediaan lahan perumahan.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kemenpupera Irma Yanti mengatakan, dengan adanya bank data akan mempermudah pemantauan sekaligus pemetaan terhadap aspek tata kelola kelembagaan urusan penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan. Bank data tersebut juga dapat diakses untuk mengetahui sebaran lokasi lahan yang siap atau berpotensi digunakan untuk pembangunan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Ketersediaan lahan merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyediaan perumahan terutama dalam rangka menyediakan perumahan bagi MBR,” katanya dalam siaran resmi kepada Republika.co.id, Selasa (1/11). Apalagi, ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah gencar mendorong terlaksananya Program Satu Juta Rumah.

Kebutuhan hunian bagi MBR, diakui Irma, terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, sementara pasokan lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan. Kurangnya kejelasan mengenai stok lahan untuk pembangunan perumahan di daerah menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap upaya percepatan pembangunan perumahan. “Permasalahan terkait lahan juga dianggap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah sehingga capaian target pembangunan perumahan menjadi terhambat,” ujarnya.

Selain mendata aset tanah, Pemda juga diminta mengoptimalkan aset tanah yang dimilikinya dengan menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat. “Karena dengan adanya lahan perumahan yang memadai diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Menurutnya, komponen tanah berkontribusi sekitar 30 persen terhadap harga rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan. Untuk itu dengan dukungan ketersediaan lahan dari Pemda dalam pembangunan perumahan akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan perumahan serta harga rumah yang lebih terjangkau di setiap daerah./republika.co.id

“Hari ini, di dunia ini kita bela Al qur’an, kelak saat sakaratul maut yang sebentar lagi kita alami, alam kubur yang pasti kita masuki, saat di hisab di akhirat kelak, Alqur’anNya menjadi syafaat bagi pecintanya, pengamalnya, pejuangnya dan pembelanya”

detikriau.org – KH Arifin Ilham menyatakan akan ikut hadir bersama umat muslim seantero nusantara dalam aksi damai bela alquran pada 4 November 2016, mendatang.

Demi cinta Allah dan RasulNya, jelas Pimpinan Az Zikra ini, cintai guru guru kita, ulama kita, saudara saudara mu’min kita, dan keberkahan negeri yang kita cintai Indonesia.

“Insya Allah abang bersama ikhwah para sahabat tercinta juga hadir aksi damai Jumat 4 Shofar/ 4 November di mulai sholat Jum’at di Masjid Istiqlal,” kata KH Arifin Ilham di  laman facebooknya, Sabtu (29/10/2016)

Arifin menuliskan, “ingat Rasulullah bersabda m: Sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum (pencinta, pejuang dan pembelanya) dan menghinakan mereka (lalai, tidak peduli) karena sikap mereka kepada kitab Allah”.

Sungguh sikap kita kepada Kalam-Nya yang mulia di dunia yang hanya sebentar ini, sangat menentukan keadaan kita di akhirat saat berhadapan dengan Rabbul Jali.

Hari ini, di dunia ini kita bela Al qur’an, kelak saat sakaratul maut yang sebentar lagi kita alami, alam kubur yang pasti kita masuki, saat di hisab di akhirat kelak, Alqur’anNya menjadi syafaat bagi pecintanya, pengamalnya, pejuangnya dan pembelanya.

Editor: dro

Sumber: satupos.com

detikriau.org – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta bupati dan wali kota untuk bisa meningkatkan produktivitas padi hingga menjadi swasembada. Amran mengancam akan menghentikan bantuan dari pusat jika produktivitas di daerah penerima bantuan pertanian tetap rendah.

“Kami minta agar produksi di semua bupati-wali kota naik. Kalau tidak naik mendingan dikasih anak yatim piatu, ketimbang ke daerah,” kata Amran di sela peringatan ke-36 Hari Pangan Sedunia di Kabupaten Boyolali, Jumat (28/10/2016) sebagaimana dilansir kompas.com.

Amran mengatakan, kementeriannya serius untuk meningkatkan produktivitas padi demi kedaulatan pangan tanah air. Oleh karenanya, pihaknya mereformasi sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat swasembada.

Dia pun menghilangkan tender pengadaan alat pertanian.

“Regulasi yang menghambat swasembada sudah dihilangkan. Misalnya soal tender, dihilangkan. Kalau pengadaan sejak Januari, lalu panen tiga bulan lagi, datang ketika sudah selesai panen,” ujarnya.

Untuk mewujudkan swasembada itu, pihaknya pun mencoret anggaran perjalanan dinas, rapat, kegiatan peresmian yang totalnya mencapai Rp 1,2 triliun.

“Uang itu semua dicoret diganti belikan traktor,” paparnya./*

Editor: dro

Sumber: kompas.com

JAKARTA — Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan kembali menyelenggarakan aksi membela Alquran. Acara yang rencananya dilakukan Jumat (4/11) ini merupakan lanjutan dari aksi di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (14/10) lalu.

Kegiatan akan dimulai dengan S halat Jumat di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan longmarch ke Istana Negara. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera diproses secara hukum. “Sekarang ‘bola’ ada di tangan Bareskim, fatwa MUI pun sudah didapat. Jangan sampai ada intervensi dalam kasus ini,” ujar Sekretaris Komisi Dakwah MUI Fahmi Salim kepada Republika.co.id, Selasa (25/10).

Seruan nasional tersebut hendak memberikan edukasi kepada seluruh umat, negara dan para pemangku kepentingan agar jangan meremehkan kasus penistaan agama karena masuk dalam delik pidana umum. Artinya, ada ataupun tidak ada aduan, tetap akan diproses.

Aparat kepolisian pun diharapkan tidak berbelit-belit dan memprosesnya sesegera mungkin. “Kalau tidak diproses secara hukum, yang dikhawatirkan umat Islam bergerak secara individual atau ada upaya street justice. Ini berbahaya,” kata Fahmi.

Umat Islam ingin penyelesaian kasus tersebut lewat konstitusional, namun harus cepat, sigap, dan jangan diperlambat. Pasalnya, kata dia, bukti dan saksi sudah ada, sehingga tidak ada alasan bagi kepolisian tak menetapkan Ahok sebagai tersangka. Tuntutan aksi tersebut sejalan dengan hukum.

Fahmi mempersilakan umat Islam hadir dalam aksi tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi adalah seruan tersebut merupakan aksi damai dan tidak anarkistis. “Mari jaga momen kondisi sebaik mungkin, jangan anarkistis dan tetap berada di koridor hukum,” ujarnya.

Dia memprediksi jumlah peserta akan lebih besar dibanding aksi sebelumnya. Ini merupakan kesadaran kolektif umat Islam dan tidak terbatas hanya warga DKI semata. Hal itu menunjukkan bahwa aksi ini tidak terkait ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Beberapa tokoh yang rencananya juga hadir di antaranya Habib Rizieq Shihab, Ustaz Bachtiar Nasir, Didin Hafidhuddin, dan Yusril Ihza Mahendra./republika

JAKARTA — Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain menyebut nasib Gubernur DKI Jakarta (Ahok) sedang berada di tepi jurang. Ia pun menuding para pendukung Ahok telah kalap.

“Nasib Ahok Di Tubir Jurang Alias Di Ujung Tanduk. Para Penjilatnya KALAP Takut Uang Honor Menjilat Hilang. Mau Makan Apa Lagi Mereka Nanti?,” ujarnya lewat kicauan di Twitter, Jumat (28/10) malam.

Tengku Zulkarnain menegaskan, seluruh ulama Jombang dipimpin Gus Sholahuddin Wahid dan ulama NU Mendukung Fatwa MUI. Ahok, kata ia, mesti dihukum biar sudah minta maaf.

“Seluruh Ulama Jombang dipimpin Gus Sholahuddin Wahid dan ulama-ulama NU telah mendukung Fatwa MUI. Ahok mesti dihukum biar sudah minta maaf.”

Tengku Zulkarnain merupakan salah satu sosok di MUI yang bersikap tegas atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait surat Al-Maidah.

Ia berulangkali meminta agar Ahok dihukum karena dinilai telah melecehkan umat Islam. Dalam suatu acara di media televisi pernyatannya sempat didebat oleh Nusron Wahid, politikus Partai Golkar yang juga warga NU.  Sejumlah pendukung Ahok dalam kicauan di Twitter, menganggapnya hendak membuat makar.

Dalam kicauan sebelumnya, Tengku mengungkapkan bagaimana ia memberi khutbah di depan Masjid Agung Medan.
“Saya Khutbah Jumat Di Masjid Agung Medan. Di depan Kapoldasu Tegas Saya Katakan Jika Gubernur DKI tidak dihukum KUHP, maka AL-Maidah:34 berlaku,” katanya.

“Janji Kapoldasu aspirasi ribuan umat Islam Medan agar Ahok ditangkap akan disampaikan Ke Kapolri. Wajib dkawal agar tidak lolos.” 

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatra Utara. “Terimakasih dan hormat Kami Kepada Bapak Kapoldasu. Sore Ini dengan arif dan santun menerima aspirasi umat Islam Sumut Untuk menghukum Ahok. Salut.”/republika

JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berencana menyertakan formulir keluhan kesehatan bagi calon peserta asuransi kesehatan itu. Hal tersebut merupakan upaya mencegah BPJS mengalami defisit anggaran.

“Peserta akan dilakukan screening, punya risiko penyakit apa. Akan tertangkap dari status kesehatan yang diisi,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Selasa (25/10) lalu.

Ia mengatakan, calon peserta yang diduga mengidap penyakit tertentu, akan segera ditindak lanjuti. Sebab, ia mengatakan, apabila calon peserta tersebut langsung menjalani pengobatan saat penyakit parah, tentu akan menelan biaya besar. Namun, apabila sudah ada deteksi dini, dapat mengurangi risiko mendapat perawatan lebih intensif.

“Kita akan lakukan konsultasi dan pengobatan bertahap bisa dilakukan, sebab kalau general cukup mahal,” ujarnya.

Maya menyebut, defisit yang dialami BPJS disebabkan banyaknya masyarakat yang berama-ramai berobat. Berdasarkan data BPJS, ia melanjutkan, banyak peserta BPJS pada dua tahun pertama, merupakan mereka yang mengalami sakit parah. Sementara yang sehat, tidak banyak yang mendaftar.

Kemudian, biaya yang terkumpul digunakan untuk membiayai peserta yang sakit. Sehingga, BPJS mengalami defisit. Ia merinci, banyak peserta yang menjalani operasi berat dan menelan biaya ratusan juta, namun tidak membayar premi.

“Kalau yang sakit membiayai dirinya sendiri, tidak cukup,” jelasnya.

Saat ini, Maya mengatakan, BPJS tengah fokus mencari orang-orang sehat sebagai pesertanya. Tujuannya, agar pembayaran premi dapat membantu peserta-peserta yang sengaja mendaftar karena sakit parah.

“(Setelah operasi) tapi tak membayar kesehatan premi. Dia tak sadar, operasinya itu dibantu peserta BPJS lainnya,” tutur Maya./republika.co.id