JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana akan meliburkan sekolah untuk tingkat SD dan SMP pada hari Sabtu-Minggu.

Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pola pendidikan karakter yang akan diterapkan di seluruh Indonesia.

“Nanti itu hari Sabtu dan Minggu kita liburkan karena program pendidikan karakter itu waktunya cukup panjang bagi murid dan guru pada hari Senin-Jumat. Sebagai gantinya Sabtu-Minggu akan menjadi hari keluarga,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (7/11/2016).

Penerapan pola pendidikan karakter ini merupakan implementasi dari janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita.

Nantinya guru dan murid diminta untuk lebih aktif dalam pola pembelajaran berbasis, Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

“Jadi tidak ada penambahan jam pelajaran yang ada penambahan aktivitas sekolah,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan dengan metode pendidikan karakter guru diharapkan bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi.

Tujuannya untuk membangun karakter siswa didik.

Misalnya dengan metode role model maupun role playing.

“Guru sekarang itu terlalu menikmati cara mengajar dengan metode ceramah padahal banyak metode lain yang bisa dipakai,” ujarnya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mencontohkan untuk memperkuat karakter siswa, guru bisa mancontohkan simulasi dagang atau perbankkan.

“Disitu nanti siswa ada yang jadi manager, ada yang jadi peminjam uang. Jadi secara otomatis mereka belajar cara matematika dengan menghitung uang, ada pendidikan kejujuran, kecermatan dan berani mengambil risiko, itulah yang dimaksud pendidikan karakter,” ujarnya.

Selain itu siswa tidak akan banyak dibebani oleh pekerjaan rumah dengan sistem yang saat ini menggunakan Lembar Kerja Siswa.

Muhadjir mengatakan LKS akan dihapuskan karena tidak banyak memberikan nilai tambah bagi siswa.

“Karena setiap murid memiliki kemampuan berkembang sendiri-sendiri, itu tidak bisa disamaratakan dengan LKS,” ujarnya.

Saat ini tahap pola pendidikan karakter telah memasuki tahap persiapan.

Sebanyak 541 kepala sekolah tengah mengikuti pelatihan untuk mempersiapkan metode ini.

Tahun depan rencananya 1500 kepala sekolah akan mendapatkan pelatihan yang sama./tribunnews.com

JAKARTA – Menteri Agama, Lukman Hakin Saifudin menjelaskan bahwa pihaknya tidak dalam kapasitas dapat memberikan ahli kesaksian dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurutnya, Kementerian Agama tidak memiliki seseorang yang ahli dalam bahasa dan juga ahli agama.

“Jajaran Kemenag tak memenuhi kualifikasi itu kemenag bukan ahli bahasa ataupun ahli agama,” kata Lukman saat ditemui di kawasan Car Free Day, Jakarta, Minggu (6/11/2016).

Ditambahkan olehnya, pihak kepolisian dapat meminta saksi ahli kepada para alim ulama yang ahli dalam keilmuan agama dan bahasa, karena Kemenag adalah pemerintah.

“Ahli agama silakan tanya ke ulama dan tokoh agama, karena kemenag kan pemerintah, jadi tidak bisa,” lanjut Lukman.

Diketahui, ‎Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah melayangkan surat panggilan bagi
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok‎ ke Bareskrim terkait dugaan penistaan agama.

Sesuai dengan surat panggilan, Ahok dipanggil sebagai saksi pada Senin (7/11/2016) pukul 10.00 WIB. ‎Penyidik berharap Ahok kooperatif dan memenuhi panggilan tersebut.

“‎Surat panggilan sudah dikirim untuk diperiksa Senin (7/11/2016) pukul 10.00 WIB. Pemanggilan sebagai saksi karena ada keterangan yang kurang dan perlu didalami,” beber Kabareskrim Komjen Ari Dono, Kamis (3/11/2016) di Bareskrim./tribunnews.com

JAKARTA — Ketua Komunitas Tionghoa Antikorupsi (Komtak), Lieus Sungkharisma, menilai kasus dugaan penistaan agama yang melilit Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini dapat merusak citra Indonesia sebagai negara Pancasila. Namun, dia melihat persoalan tersebut justru tidak mendapat perhatian yang serius dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara.

“Saya betul-betul menyesalkan sikap Jokowi yang kurang sensitif dalam melihat persoalan yang terjadi,” kata Lieus kepada Republika.co.id, Sabtu (5/11).

Dia pun menyayangkan sikap tak negarawan Jokowi yang terkesan menghindar menemui perwakilan demonstran di Istana Negara, Jumat (4/11) lalu. Menurut Lieus, Jokowi seharusnya bisa memahami betapa seriusnya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, karena berpotensi merusak keutuhan bangsa.

“Pelawak aja diterima sama presiden di istana. Ini yang datang umat Islam dari seluruh Indonesia yang marah karena agamanya dihina, tapi malah tidak dilayani oleh presiden. Enggak bener ini Jokowi,” ucapnya.

Lieus menuturkan, umat Islam di Indonesia sudah begitu sabar menunggu kepastian hukum atas masalah dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Sayangnya, aparat penegak hukum malah terkesan lamban mengusut kasus tersebut.

“Jangan karena si Ahok sekarang ini sedang jadi gubernur, lalu dia mendapat perlakuan istimewa. Siapa pun yang salah, hukum tetap harus ditegakkan,” ujarnya.

Jokowi sebelumnya lebih memilih mengunjungi Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, daripada menemui perwakilan demonstran Muslim yang melakukan aksi damai di depan Istana Negara, Jumat (4/11). Hingga selepas Magrib, mantan wali kota Solo itu tidak juga menunjukkan batang hidungnya di hadapan perwakilan pengunjuk rasa.

Kehadiran Jokowi di Istana Negara baru diketahui publik setelah massa demonstran bubar, lewat siaran di sejumlah stasiun televisi, menjelang tengah malam. Pemerintah berdalih Jokowi tidak bisa menemui demonstran hari itu karena sulitnya akses menuju kantornya yang berada di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Jokowi saat di bandara telah meminta untuk kembali ke Istana Negara. “Tapi aksesnya susah,” kata politikus PDI Perjuangan itu./republika

JAKARTA — Sebagaimana telah diprediksikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya, bahwa pada hari ini, Jumat (4/11), antara siang menjelang sore muncul potensi hujan di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Pantauan Radar Cuaca BMKG menunjukkan daerah pertumbuhan awan hujan yang terkonsentrasi di wilayah Selatan dan Barat Daya Jakarta. 

Kondisi tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran pers tertulis BMKG kepada Republika.co.id, Jumat (4/11), akhirnya mengakibatkan hujan lebat di beberapa tempat sekitar Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Depok dan Bogor.

Namun yang menarik, menurut Kepala Bidang Layanan Informasi Cuaca BMKG Ana Oktavia, terdapat perubahan kondisi angin yang mengakibatkan munculnya penyebaran arah dan kecepatan angin atau divergensi tepat di wilayah Jakarta. “Artinya zona tersebut menyebabkan kandungan uap air terurai dan tidak terdapat proses pertumbuhan awan di sekitar Jakarta khususnya wilayah Pusat, Utara dan Timur,” ujarnya menjelaskan.

Keadaan tersebut, menurut Ana, dapat dilihat dari pengamatan Citra Satelit Cuaca Himawari, dimana wilayah Banten, Jakarta Selatan, Depok, Bogor dan Tangerang Selatan terjadi hujan dan wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya berubah menjadi cerah berawan.

“Kandungan uap air yang cukup basah di wilayah jabodetabek yang terpantau sejak pagi hari cenderung bergeser ke wilayah Banten dan Jawa Barat bagian Selatan serta mengakibatkan hujan lebat disertai petir terjadi di wilayah tersebut,” kata Ana menambahkan./republika

Jakarta – Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan rencana unjuk rasa gabungan organisasi masyarakat Islam pada Jumat, 4 November 2016, seharusnya tidak perlu terjadi jika negara menegakkan hukum dengan keadilan dan kepastian. Pasalnya, rencana unjuk rasa itu adalah buntut ucapan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menistakan umat Islam.

Dugaan penistaan agama juga dikuatkan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan pernyataan Ahok itu sebagai penistaan terhadap Islam. Tekanan semakin kuat karena aparat penegak hukum dinilai kurang sigap, bahkan dianggap cenderung melindungi Ahok. “Maka timbullah tekanan agar Ahok segera diperiksa, bahkan ditangkap,” kata Yusril dalam pesan tertulisnya, Selasa, 1 November 2016.

Namun yang terjadi, kata Yusril, Ahok malah datang ke Bareskrim bukan karena dipanggil untuk diperiksa, tapi atas inisiatifnya sendiri untuk memberi klarifikasi. Menurut Yusril, inisiatif seperti itu tak dikenal dalam hukum acara. Rencana unjuk rasa itu adalah akumulasi ketersinggungan dan kemarahan sebagian umat Islam karena ucapan Ahok sebelumnya yang juga sering menyinggung agama secara tidak pada tempatnya.

Namun Yusril tidak menutup kemungkinan akumulasi kejengkelan ini dapat pula dimanfaatkan untuk beragam kepentingan politik sesaat yang berada di luar agenda kepentingan umat Islam. Meskipun Ahok sudah minta maaf, kata Yusril, gaya bahasanya justru dinilai kurang tulus. Yusril menganggap Ahok tidak merasa bersalah, apalagi menyesal atas ucapannya.

Yusril Ihza Mahendra menilai ada hal lain yang tersimpan dalam pengerahan satu juta umat itu. Pasalnya, jika hanya Ahok sendirian, tidak akan ada apa-apanya. “Tapi diduga ada kekuatan besar di balik Ahok yang tidak dapat ditembus dengan imbauan dan permintaan, melainkan harus melalui tekanan unjuk rasa besar-besaran dengan segala risiko yang mungkin terjadi,” tuturnya./ tempo.co

detikriau.org – Rasulullah saw bersabda:

Al-ulama’ warisatul ambiya’ (ulama adalah pewaris para nabi).

Mengikuti ulama berarti mengikuti para nabi.

Bahkan Rasulullah saw bersabda :

Bukan termasuk kedalam golongan ummatku orang yang memusuhi ulama.

Lebih mendalam lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah RA berkata : Ketika Ulil Amri disuatu negeri tidak lagi berpihak kepada Islam dan kaum muslimin, maka pada saat itu yang menjadi ulil amri adalah ulama.

Dengan sikap ‘alim, wara’ dan kecintaan kepada Islam dan kaum muslimin, para Ulama, Habaib, Kiyai, Ustadz, Tokoh Islam, Tokoh Nasional, Pejuang Islam, Aktivis Dakwah telah menyerukan agar umat Islam diseluruh tanah air melaksanakan Jihad Konstitusi untuk menegakkan supremasi hukum di tanah air.

Dimana hukum tajam kepada muslim pribumi dan tumpul kepada kafir non pribumi.

Oleh sebab itu Ulama-Ulama besar Indonesia telah menyerukan agar kaum muslimin dari seluruh Indonesia berangkat ikut Aksi Bela Islam II, pada hari Jum’ay 4 November 2016 di Jakarta. Tujuan aksi ini adalah untuk membela Al-Qur’an, membela Islam, membela Ulama dan menjaga fatwa Majelis Ulama Indonesia dari penistaan yang dilaksanakan oleh Kafir harbi Ahok durjana.

Pengurus Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) merasa terpanggil dalam memenuhi seruan jihad konstitusional yang telah dikumandangkan oleh para ulama.

Alhamdulillah dari kansolidasi yang dilaksanakan secara intens oleh Pengurus FMM dengan masyarakat Minang baik yang dirantau maupun dengan yang diranah hingga sekarang sudah terhimpun kekuatan dari Masyarakat Minangkabau sekitar 20.000 orang yang akan ikut bergabung dalam aksi bela Islam II tangkap kafir harbi Ahok durjana.

Pemaksimalan kekuatan perantau minang, baik pedagang, mahasiswa bahkan dari seluruh elemen lapisan masyarakat Minang yang berdomisili di daerah Jabodetabek dan sekitarnya terus dimaksiamalkan.

Dari seluruh kalangan masyarakat Minang, baik Alim Ulama, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan seluruh anak kemanakan insya Allah akan membuktikan kecibtaannya kepada Islam, kepada Al-Qur’an, kepada Ulama dan kepada Tokoh-Tokoh Islam yang berjuang agar penghina Al-Qur’an Si Ahok kafir durjana cepat di tangkap. Amin.

Pengurus Forum Masyarakat Minangkabau menargetkan 50.000 Muslim Minangkabau baik yang di Ranah maupun yang di Rantau bisa hadir bergabung dengan sekitar 3 juta kaum muslimin yang hadir dalam perjuangan bela Qur’an mulai dari sabang sampai merauke pada hari Jum’at, 4 November 2016 di Jakarta.

Semoga kita menjadi saksi dan mengambil bagian dari Perjuangan umat Islam ini.

Barakallahu fikum jami’an. Amin…

Hormat kami,

Tertanda :

Korlap Sumbar :

DR. Irfianda Abidin, SE, MBA.

Korlap Aksi :

Muhammad Shiddieq

Ketua FMM Sumbar

Masfar Rasyid, SH.

sumber: eramuslim.com