JAKARTA — Berbagai elemen organisasi mahasiswa Islam merespon perkembangan politik dan hukum terkini di Indonesia. Bertempat di gedung Lajnah Khusus Mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia, lima organisasi mahasiswa Islam menganggap perkembangan politik dan hukum terkini telah merugikan ulama dan habaib.

Kelima organisasi mahasiswa tersebut diantaranya, Gerakan Mahasiswa Pembebasan, Front Mahasiswa Islam (FMI), Front Santri Indonesia (FSI), Pemuda Al-Irsyad, dan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK). Kelima organisasi mahasiswa Islam ini mendiskusikan serangan politik dan hukum terhadap ulama dan umat Islam yang terus terjadi saat ini.

Habib Ali Al-Attas As-Segaff selaku pimpinan FMI menilai segenap elemen gerakan pemuda dan mahasiswa Islam harus tampil melawan pihak yang ingin mendiskreditkan Islam. “Parahnya mereka juga berupaya mengkriminalisasikan ulama dan habaib, sebagaimana yang tengah dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/1).

Upaya-upaya semacam ini, kata dia, adalah strategi busuk untuk mengadu domba umat Islam dan merusak toleransi antar umat beragama yang pada akhirnya berujung pada upaya disintegrasi bangsa. Ini juga memberi kesempatan pada pihak asing dengan mudah menjajah Indonesia.

Koodinator Nasional BKLDK, Alimuddin Baharsyah menegaskan, soal intoleransi yang dituduhkan kepada umat Islam adalah salah sasaran. Menurutnya, justru Islam adalah agama yang damai dan ummat Islam termasuk para ulama dan seluruh elemen umat Islam selama ini berjuang untuk menjaga toleransi antarumat beragama.

Ia pun menyoal Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang melaporkan Habib Rizieq ke Polda Metro Jaya. Menurutnya, justru kehadiran PMKRI di negeri ini bukti bahwa umat Islam di Indonesia sangat tinggi toleransi kepada umat beragama.

“Justru sebaliknya, upaya menyerang dan mendiskreditkan ulama dan ormas Islam yang dilakukan PMKRI dan lainnya itulah upaya adu domba antar anak bangsa dan sangat menyakiti perasaan umat Islam,” katanya.

Karena itu, Alimuddin meminta mahasiswa seharusnya memiliki sikap yang lebih besar melihat persoalan bangsa ini. Ketika bangsa ini menghadapi ancaman kekuatan asing, justru beberapa gerakan mahasiswa malah memperkeruh keadaan seolah ingin memainkan isu lain dengan menyerang umat Islam.

baca sumber; republika.co.id

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan warning kepada daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk sedini mungkin siaga. Sebab, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi iklim pada 2017 ini lebih panas dibanding tahun lalu.

Jokowi mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla 2017 di Istana Negara, Senin (23/1). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta para kepala daerah seperti Gubernur Riau Arsyadjulandi Rahman, Gubernur Sumsel Alex Nordin, hingga Gubernur Jambi Zumi Zola.

Jokowi mengatakan, jumlah hotspot memang bisa ditekan. Angka penurunannya bahkan mencapai 82 persen. “Sebuah penurunan yang sangat drastis sekali,” ujarnya.

Namun, pemerintah tak mau berpuas diri. Jokowi meminta masyarakat untuk terus berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.

Menurutnya, pencegahan merupakan langkah penting mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan sangatlah besar. Berdasar data yang diterima Jokowi dari para ekonom, kerugian ekonomi yang diderita negara akibat karhutla pada tahun 2015 mencapai Rp 220 triliun.

Apalagi BMKG memprediksi bahwa iklim di Indonesia pada tahun 2017 lebih kering dibandingkan tahun 2016, sehingga risiko karhutla akan semakin besar. Karena itu, Jokowi meminta jajarannya untuk mengambil langkah-langkah dan upaya yang telah berhasil dilakukan pada tahun 2016 guna dilanjutkan sebagai rencana aksi 2017.

Karenanya, Jokowi mendorong daerah lebih dini bersiaga menghadapi karhutla. “Terutama untuk daerah – daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, segera keluar kan. Satu titik api langsung keluarkan,” tegasnya.

Sistem deteksi dini di daerah-daerah rawan kebakaran masih harus diperkuat lagi. Selain itu, deteksi dini juga bisa dilakukan dengan membuat kanal blocking dan sumur bor yang saat ini jumlahnya masih sangat kurang. Hingga tahun 2016 lalu, sekat kanal yang telah dibangun berjumlah sekitar 11 ribu unit.

Soal penegakan hukum, Jokowi meminta aparat lebih tegas lagi. Seluruh pihak terkait harus mengikuti aturan.

“Saya ingatkan lagi tidak boleh ada kompromi, hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Saya harap tahun 2017 sudah gak usah pakai peringatan. Bekukan ya bekukan. Cabut ya cabut,” tegasnya

baca sumber; jpnn.com

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri akan mengirimkan telegram ke semua jajaran kepolisian di Polda, Polres, dan Polsek. Telegram tersebut merupakan pemberitahuan akan dilakukannya tes urine dadakan kepada seluruh anggota polisi.

“Saya rencananya bikin surat telegram kepada seluruh Ditektur narkoba,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkotika Brigjen Eko Daniyanto saat dihubungi di Jakarta, Ahad (22/1).

Isi telegram tersebut yakni agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi kepada para jajarannya. Bila ada yang bermain-main dengan narkotika baik sebagai pemakai ataupun pengedar akan segara dilakukan tindakan tegas.

Telegram itu juga akan memberitahukan pengetesan urine kepada seluruh jajaran kepolisian. Hal ini sebagai upaya untuk melakukan pencegahan internal Polisi dalam memerangi narkotika.

“Kapan waktunya hanya direktur yang tahu, itu juga tidak boleh dibocorkan biar kita tahu anggota ada yang memakai atau tidak,” kata Eko.

Para anggota, kata dia, telah membuat fakta integritas atau perjanjian yang isinya terkait tindakan tegas. “Semua di hadapan hukum sama, mana kala ketangkap Anda bagian dari jaringan mohon maaf tidak ada ampunan dan jangan berharap lepas, saya tegas saja,” kata Eko.

Anggota yang terjerat hukum kata dia, jika terbukti dengan barang bukti narkoba maka dapat segera diproses di pengadilan. Akan tetapi bila tidak ada barang bukti maka yang bersangkutan akan direhabilitasi.

Anggota yang diproses hukum selanjutnya akan segera dipecat dengan tidak hormat. Sedangkan anggota yang sudah direhabilitasi maka akan ditempatkan di lokasi tugas yang berbeda. “Dia tidak akan ditaruh difungsi semula, di bagian narkoba,” ujarnya.

baca sumber: republika.co.id

DEPOK — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, seorang pemimpin baik skala besar atau kecil adalah rahmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri dan dijaga. Sebab, jabatan adalah amanah Tuhan dan rakyat. 

Sehingga, kata dia, siapa pun yang mengemban amanah mesti bersyukur agar tidak kufur nikmat. Karena, pemimpin yang kufur nikmat dan tidak bersyukur akan mengarah kepada berbagai perilaku negatif, seperti tidak komitmen terhadap janji, represif, hingga tidak bermoral.

”Jika dia selalu bersyukur dan tidak kufur nikmat maka dia adalah pemimpin yang selalu selalu wawas diri, meningkatkan kualitas diri karena dia tahu semua adalah anugerah Allah SWT,” ujar Hidayat, saar membuka secara resmi Indonesia Student Leadership Camp VI – Nusantara Student Leadership Camp Depok-Kualalumpur, di Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, Sabtu (21/1).

Hidayat mengungkapkan, umat Islam memiliki teladan dan contoh agung dalam mencari sosok seorang pemimpin, yakni sosok Rasulullah SAW.  Bahkan kepemimpinan Rasulullah pun diakui dunia. Seorang penulis terkenal dunia Michael H Hart mengeluarkan buku masyhur berjudul The 100. Buku ini memuat 100 tokoh dunia yang memiliki pengaruh kuat dalam sejarah manusia.  ”Di urutan pertama, dia memasukkan nama Nabi Muhammad SAW,” ujarnya.

Menurut Hidayat, Michael melihat kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang universal. Bukan semata-mata milik Dunia Arab. Oleh karena itu, generasi muda Islam harus menyadari teladan tersebut dan harus mulai mencontoh keteladanan Rasul.

”Potensi generasi muda sekarang sangat luar biasa. Kesempatan belajar sangat terbuka luas, didukung dengan berbagai teknologi yang sangat luar biasa.” ujarnya.

Hidayat berpesan, generasi muda Islam Indonesia harus memahami potensinya dan harus juga memahami karakter masing-masing. Keberhasilan dan kegagalan adalah dua sisi yang harus dipahami dengan benar. ”Kesuksesan adalah buah dari kesuksesan dahulu yang terulang saat ini, kegagalan saat ini adalah kegagalan dahulu yang diulang kembali saat ini,” katanya.

baca sumber: republika.co.id

JAKARTA — Guru Besar Filsafat Islam Universitas Paramadina Prof DR Abdul Hadi WM mengatakan sesungguhnya konsep yang dalam Islam disebut ‘jihad’ itu ada dalam agama dan kebudayaan apa pun di dunia. Namun khusus untuk pengertian ‘Jihad’ orang Barat punya pandangan yang khusus karena punya latar belakang yang berbeda.

‘’Hanya pengertian dan coraknya saja berbeda-beda. Dalam budaya Jepang misalnya, kita kenal ‘Bushido’. Perang antara Pandawa dan Kurawa di Padang Kuru dalam epik Mahabharata adalah paparan tentang perang yang disebut jihad besar,’’ kata Abdul Hadi, yang juga pelopor sastra sufi dan penyair terkemuka Indonesia, (21/1).

Menurut dia, meski konsep ’jihad’ ada di setiap agama dan kebudayaan, ada hal yang menjadi pertanyaan, mengapa yang ditakuti oleh ‘kuasa’ Barat/Eropa adalah jihad Islam?

Jawabnya, lanjut Abdul Hadi, jihad dalam Islam ditakuti terutama oleh karena rintangan paling berat dan sukar yang dihadapi kolonial Barat dalam memperluas wilayah kekuasaan mereka di Asia dan Afrika adalah kaum Muslimin. Sepanjang abad kaum Muslimin mereka terus berjuang dengan gigih menentang kehadiran bangsa Eropa sang penjajah.

“Barat memang bisa menaklukkan wilayah-wilayah kaum Muslimin (Darul Islam), mengendalikan kehidupan ekonomi dan politiknya. Tetapi mereka tidak mampu mengubah keyakinan agama mereka. Mereka juga tidak mampu menghancurkan sepenuhnya kebudayaan Islam,’’ tegasnya.

Selain itu, kehebatan ‘jihad Islam’ juga telah dibuktikan pada masa Perang Salib yang terjadi sebanyak 7 gelombang pada akhir abad ke 11 sampai akhir abad ke-13 M.
‘’Karena itu generasi muda Islam jangan mudah kecut dan takut menghadapi masa depan. Jihad tidak selalu berarti perang,’’ kata Abdul Hadi.

“Jihad memiliki arti luas yaitu ikhtiar sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu dan akhtiar itu bisa dilakukan secara fisik dan spiritual. Jangan pula sampai lupa bahwa umur penguasa boleh jadi hanya semusim dan umur umat berabad-abad,’’ kata Abdul Hadi.

Dilihat dari kazanah Islam di Nusantara, lanjut Abdul Hadi, fatwa tentang jihad pertama kali dikemukakan oleh Syekh Abdul Samad Al Palembani pada akhir abad ke 18 M. Beliau adalah pengikut ajaran imam Al Ghazali dan pendiri Tariqat Sammaniyah di Nusantara.

Berdasarkan fatwa itulah Pangeran Diponegoro angkat senjata melawan Belanda, begitulah puga para ulama Aceh pada akhir abad ke 19. Karena saking takutnya atas pemakaian kata ‘jihad’, pemerintah Belanda pun melarang berbagai ‘kitab kunng’ yang mengkaji soal ini di pesantren-pesantren. Larangan itu diperkiarakan dilakukan pada akhir abad ke 20.

”Jadi jelas sejak dulu, menentang kolonialisme dan antek-anteknya itu haram bagi Islam. Tetapi memerangi dan menista Islam itu halal bagi penjajah dan agen-agennya,” tandas Abdul Hadi.

sumber: republika.co.id

detikriau.org – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan bahwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Nusa Tenggara Barat tertinggi di Indonesia.

“Saya dikasih tahu kasusnya ada 80-an, tapi Kapolda yang tahu persis, statusnya ada yang penyidikan, penyelidikan, proses, dan ada yang sudah di pengadilan,” kata Rudiantara di sela-sela acara rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Senin.

Menurut dia, pelanggaran ITE juga banyak terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yakni ada sekitar 50-an kasus dari 177 kasus yang terverifikasi.

“Kami melihatnya ini banyak. Itulah sebabnya saya pertama kali di tahun 2017 datang ke Mataram, nanti saya juga akan datang ke kota lain yang kami anggap banyak (kasus pelanggaran UU ITE, Red) untuk melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Ia menyebutkan kasus-kasus pelanggaran UU ITE itu, banyak yang berkaitan dengan Pasal 27 Ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik. Untuk mencegah kasus seperti itu, Kominfo akan terus melakukan sosialisasi.

Rudiantara mengatakan dalam revisi UU ITE yang baru ada sejumlah perubahan, seperti Pasal 27 ayat 3 tent pencemaran nama baik, dari sanksi penjara maksimal enam tahun dan denda Rp1 miliar menjadi hanya empat tahun penjara dan denda Rp750 juta.

Juga Pasal 26 tentang hak untuk dilupakan atau “the right to be forgotten”. Selanjutnya ada penambahan ayat baru pada Pasal 40, yaitu pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar undang-undang.

“Mudah-mudahan dengan adanya ini dijadikan satu proses pendidikan daripada proses penghukuman,” katanya.

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menegaskan akan menggalakkan kampanye penggunaan internet dan penggunaan teknologi informasi yang sehat.

“Agar tidak banyak hoax di NTB,” tegasnya.

Untuk mengampanyekan penggunaan internat dan teknologi informasi secara sehat, pemerintah provinsi akan mengajak sejumlah media baik televisi maupun radio.

“Supaya masyarakat tahu menyebarkan fitnah itu bisa berujung di penjara. UU ITE kita sudah cukup keras, cukup tegas. Itu memelihara persaudaraan kita dan kenyamanan sebagai sesama anak bangsa,” kata gubernur.

sumber: ANTARA