BOGOR — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan kepada kapolres dan kapolsek di seluruh wilayah di Indonesia untuk melaksanakan operasi penangkapan pelaku kejahatan konvensional dan kejahatan jalanan.

Perintah tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

“Saya sampaikan, kepada kapolres, kapolsek, bersihkan semua tempat dari calo, copet, tukang todong, jambret, tukang bius, semua preman dan segala macamnya,” ujar Tito saat dijumpai di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12/2017).

Tito menegaskan akan mencopot para kepala satuan wilayah tersebut jika masih ada laporan terjadi tindak kejahatan jalanan dan kejahatan konvensional.

“Yang enggak bisa, saya copot,” ujar Tito.

Tito juga memastikan telah berkoordinasi dengan institusi lain, seperti TNI, pemerintah provinsi/kota/kabupaten, atau kementerian terkait mengenai pengamanan.

Rencananya, untuk mematangkan operasi pengamanan libur Natal dan Tahun Baru, Kapolri akan menggelar rapat dengan institusi-institusi lain pada pekan depan.

Tidak hanya soal pengamanan, rapat koordinasi itu juga akan membahas hal lain, mulai dari pengamanan harga bahan pokok hingga ancaman terorisme di obyek vital.

Berita Ini Sudah Tayang di kompas.com dengan judul : Tito: Copet, Tukang Bius, Preman, Bersihkan! Enggak Bisa? Saya Copot!

detikriau.org – Pemerintah menegaskan akan menidak tegas Kepala Desa dan Aparat Desa yang  melakukan penyelewengan Dana Desa. Jika terbukti, sanksi pemecatan diminta untuk diberlakukan.

“Kalau ada kepala desa atau perangkat desa bermain-main dengan dana desa, maka pecat. itu prinsipnya,” Sampaikan  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam rapat koordinasi pengawasan dana desa di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (10/8) dikutip melalui republika.co.id
Mendagri mengatakan pihaknya akan mengirimkan radiogram kepada seluruh gubernur dan bupati terkait pengelolaan dana desa. Pesan tersebut akan menegaskan sistem pengawasan dana desa.

Terkait kasus korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan Tjahjo menyatakan pemerintah kecewa dengan keterlibatan bupati, inspektorat dan kejaksaan. Semestinya, jajaran pemerintah dan penegak hukum tersebut melakukan pengawasan terhadap dana desa.

“Tapi ini kok malah terlibat. Peristiwa di Pamekasan ini sebaiknya menjadi contoh bagi kepala desa-kepala desa yang lain,” tambah Tjahjo.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo. Menurut Eko, pemerintah tidak lagi melakukan pendekatan personal atas penyelewengan dana desa.

“Kalau masih macam-macam lagi atau main-main lagi kita tangkap,” tegas Eko./dro

Sumber: republika.co.id

MAKASSAR — Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan akan mulai diterapkan Juli 2017.

“Kami rencanakan tahun ajaran baru 2017/2018 mulai berlaku atau mulai Juli 2017,” kata Sumarna yang ditemui usai membuka Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SMA/SMK Sederajat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Selasa (6/6).

Menurut dia, pemerintah sedang mengodok regulasi terkait kebijakan ini. Sementara terkait regulasi yang mengatur waktu kerja guru dan kepala sekolah, dia menyebutkan, sudah tertuang dalam PP No 19 Tahun 2005.

Dalam aturan tersebut, dia menuturkan, waktu kerja guru dan kepala sekolah mencapai 40 jam per pekan dengan waktu istirahat sekitar 30 menit per hari, atau waktu kerja aktif 37,5 jam per pekan.

“Jadi waktu kerja lima hari dari Senin sampai Jumat, sementara Sabtu dan Minggu untuk keluarga, termasuk untuk keluarga guru,” kata Sumarna.

Sumarna berharap pada akhirnya kebijakan ini diharapkan juga akan mendukung tumbuh kembang sektor pariwisata. “Kalau Sabtu dan Ahad libur kan biasanya digunakan untuk kumpul bersama keluarga dan berwisata,” ujar dia.

Ia optimistis kebijakan ini dapat berjalan dengan baik ke depan, sambil sekolah mempersiapkan fasilitas-fasilitas tambahan yan dibutuhkan. Sekarang sudah ada sekolah swasta yang sudah menjalankan.

“Ke depan seluruh sekolah diharapkan akan melaksanakan kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian seperti fasilitas kantin, dan ruang sholat,” kata Sumarna.

Senada, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya siap jika kebijakan ini akan dilaksanakan. “Penyesuaian-penyesuaian tetap dibutuhkan misalnya untuk tempat sholat atau kantin bagi siswa,” kata Syahrul.

Sumber: Republika dilansir melalui Antara

MANGUPURA – Langkah Ketua Umun DPP Gerindra di Pilpres 2018 tampaknya semakin mulus saja.

Terbaru, Presiden PKS, M. Sobihul Iman mengaku pihaknya melirik Ketua Umum DPP Gerindra, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto sebagai Capres.

Bahkan menurutnya pihaknya sudah cukup intens melakukan berbagai pembicaraan koalisi dengan Gerindra terkait Pemilu 2019 mendatang.

Pasalnya, menurutnya apabila presidential treeshold dipatok 20 persen atau 112 kursi sudah cukup bagi kedua partai untuk berkoalisi.

Untuk diketahui, Gerindra memiliki 73 kursi setara 11,81 persen dan PKS 57 setara 7, 88 persen.

“Ya saya kira masalah kata akhir tentu masih fleksibel, tentu melihat intensitas pembicaraan dan koalisi memang dengan Pak Prabowo paling tinggi, dan kebetulan kalau 20 persen atau 112 kursi, PKS dan Gerindra itu 113 kursi, sudah memenuhi juga, tapi kemungkinannya iya,” kata Mantan Rektor Universitas Paramadina di sela-sela Acara Bimtek Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Wilda Nusa Bali di Hotel Harris Sunset Garden, Badung, Bali, Sabtu (6/5/2017).

Untuk itu pihaknya berharap agar koalisi Gerindra-PKS dapat diimplentasikan kembali di Pilkada Serentak 2018, termasuk di Bali.

Pasalnya, ia menegaskan bahwa pihaknya sudah cukup intens berkomunikasi dengan partai berlambang Garuda tersebut.

“Tapi kalau memang ada pilihan dan posisinya sama saya kira logika umum saja, karena dengan Gerindra sudah intens mungkin dengan Gerindra lebih memudahkan, termasuk di Bali dan daerah lainnya di Pilkada mendatang,” tegasnya.

Walaupun begitu, terkait koalisi di Pilkada Serentak 2018 mendatang, pihaknya menyerahkan kewenangan tersebut kepada jajaran PKS di masing-masing daerah.

Karena menurutnya setiap daerah memiliki kekhasan politik tersendiri.

“Kami serahkan ke daerah masing-masing. Karena di daerah punya pola yang khas,” jelasnya. (*)

sumber: bali.tribunnews.com

YOGYAKARTA (detikriau.org) – Sekelompok pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Riau (IPR-Yokyakarta) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar turnamen Futsal Inhil Cup.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua IPR-Yogyakarta M Ikbal Samsudin dan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 1 sampai 2 April 2017.

“Meskipun Sponsor tidak ada, tetapi panitia tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan dan sama-sama berusaha untuk mensukseskan turnamen Futsal Inhil Cup,” kata Ikbal.

Semoga saja lanjutnya, agenda kali ini selain bertanding juga dapat meningkatkan tali silaturahmi. Dan berharap pulang ke daerah dapat bersatu untuk memajukan daerah lebih baik lagi.

“Selain meningkatkan silaturahmi, tujuan kita juga untuk mengenalkan Kabupaten Inhil bahwa pemuda dan pemudinya yang menempuh pendidikan di luar kota khususnya Kota Yogyakarta tetap eksis dan tidak ketinggalan dari Kabupaten lainnya serta tetap membawa nama Kabupaten Inhil dimanapun kami berada,” paparnya.

Dimana, turnamen Futsal Inhil Cup itu bukan hanya sebatas ditingkat Provinsi Riau, tetapi seluruh Indonesia.

Untuk di ketahui, pemenang turnamen Futsal Inhil Cup TH 2017, keluar sebagai juara 1 Tim Futsal dari Kota Pekanbaru, juara 2 dari Kota Duri Kabupaten Bengkalis dan juara 3 Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Natuna./Mirwan

JAKARTA — Pemerintah akan mengundang investor baru untuk kegiatan restorasi lahan gambut. Wakil Presiden, Jusuf Kalla pun akan mempromosikan investasi restorasi lahan gambut saat menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Restorasi gambut ini mau dipromosikan juga dari sisi investasinya, bisnisnya. Sudah di arrangge, undangannya juga sudah ke calon-calon investor untuk ketemu di sana. Nanti Pak JK akan kasih arahan juga yang buka pertemuan itu di New York,” jelas Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Mohammad Oemar di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/8).

Kendati demikian, menurut Oemar, hingga kini belum diketahui target investasi yang akan masuk dari pertemuan di New York nanti. Oemar menyampaikan, jumlah target investasi yang masuk masih dihitung oleh Badan Restorasi Gambut.

“Itu lagi diminta hitung BRG nya. Yang penting dia diminta konsep sama paket-paket “dagangannya” ini yang semenarik mungkin, sepraktis mungkin untuk dijual,” kata dia.

Lebih lanjut, menurut dia, pemerintah juga tengah mempersiapkan aturan pendukung investasi lahan gambut ini. Saat ini, BRG pun tengah membahas aturan pendukung tersebut bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Saya kira akan. Itu Pak Nazir Foed Ketua BRG yang sedang bahas juga sama LHK, dan instansi terkait lah. Perlu saya kira (aturan) untuk lebih menjamin dan memfasilitasi investasinya kan. Tujuan kita hutannya baik lahannya terestorasi sebisa-bisanya enggak pake duit APBN,” ujarnya.

Selama ini, dana hibah yang didapatkan hanya dapat mencukupi kebutuhan operasional BRG. Sebab itu, pemerintah membutuhkan peran investor untuk membantu merestorasi lahan gambut.

“Saling menguntungkan, kita enggak keluar apa-apa, kita kasih konsensi mungkin 20-30 tahun hutan itu dijaga, dia (investor) dapat kredit karbonnya, kita dapat udara bersihnya,” kata Oemar.

sumber: republika.co.id