ARBIndonesia.com, JAKARTA – Indonesia mengantongi utang sekitar US$1,7 miliar dolar atau setara Rp24,6 triliun (kurs Rp14.489 per dolar AS) dari Bank Dunia dalam sepekan terakhir.

Utang tersebut digelontorkan bertahap untuk mendukung tiga program pemerintah. Pertama, sebesar US$400 juta untuk mendukung reformasi demi memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan pada 11 Juni 2021.

Kedua, sebesar US$800 juta untuk mendanai reformasi kebijakan investasi dan perdagangan, serta membantu percepatan pemulihan ekonomi pada 16 Juni 2021. Ketiga, US$500 juta untuk program penanganan pandemi covid-19, termasuk penguatan sistem kesehatan dan program vaksinasi gratis dari pemerintah pada 19 Juni lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam keterangan resmi mengatakan utang US$400 juta dari Bank Dunia bakal digunakan untuk mendorong kemampuan sektor keuangan bertahan dari guncangan serta membantu pembayaran bantuan sosial yang berskala besar kepada masyarakat rentan selama krisis.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor keuangan karena perannya yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan Indonesia dan mengurangi kemiskinan, terutama selama tahap pemulihan covid-19,” ujarnya.

Sementara Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menuturkan pinjaman US$800 juta akan digunakan untuk dukungan kebijakan pembangunan (Development Policy Operation/ DPO) berdasarkan dua pilar, yakni peningkatan investasi dan reformasi perdagangan.

DPO sendiri bertujuan untuk mendukung reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi Indonesia, sejalan dengan hubungan kerja sama yang sudah berjalan lama antara World Bank Group (WBG) dengan Indonesia.

Terakhir, terkait pinjaman sebesar US$500 juta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan digunakan untuk menambah pembiayaan isolasi pasien covid-19, meningkatkan ketersediaan tempat rawat, pengujian, hingga komunikasi publik dan pengawasan.

“Pembiayaan ini juga akan membantu sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih tangguh dan memperkuat surveilans kami melalui pengujian dan penelusuran kasus baru covid-19, termasuk surveilans genomik untuk varian baru,” ucapnya.

Sebagai informasi, selain mendapat suntikan pinjaman dari Bank Dunia, Indonesia juga mendapat aliran pendanaan dari Bank Investasi Infrastruktur Asia dan KfW Jerman mencapai US$1,24 miliar atau setara Rp17,89 triliun. Pendanaan ini merupakan dukungan keuangan inisiatif bagi penanganan pandemi. ***
Sumber CNNIndonesia.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan rencana anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp1,7 kuadriliun atau Rp1.700 triliun merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo yang menghendaki rencana utuh pertahanan di Indonesia.
Prabowo menceritakan, 10 hari setelah ia dilantik, Jokowi memanggilnya ke istana.

Mantan Wali Kota Solo itu lantas mengatakan bahwa pemerintah menginginkan adanya grand desain atau master plan pertahanan selama 25 tahun secara utuh, tidak dicicil per tahun.

“Itu petunjuk beliau kan, saya jalankan,” kata Prabowo dalam wawancaranya dengan Deddy Corbuzier di acara podcast yang diunggah Minggu (13/6).

Merespons perintah tersebut, Prabowo membaca situasi dan kondisi pertahanan negara dan mulai membuat rancangan. Tahap ini, menurutnya, membutuhkan waktu lama.

Di tengah jalan, proses pembuatan grand desain ini terhambat oleh pandemi. Rancangan it tertunda karena konsentrasi semua pihak diarahkan pada penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Jadi alhamdulillah cukup lama, beliau menunggu-nunggu,” ujar Prabowo.

Namun sebelum rencana itu disahkan, informasi mengenai anggaran jumbo itu bocor. Padahal, menurutnya, anggaran Rp1,7 kuadriliun itu masih dalam pembahasan.

Di sisi lain, kata Prabowo, pihaknya tidak bisa mencairkan begitu saja. Presiden Jokowi dalam hal ini tentunya akan meminta pendapat beberapa menterinya terlebih dahulu, seperti Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“1.700 triliiun itu pun belum disetujui. Masih digodok. Kan bernegara tidak gampang, bernegara ada prosedurnya,” kata Prabowo.

Prabowo menyayangkan pihak yang membocorkan rancangan anggaran itu. Ia merasa prihatin ada pihak yang membocorkan hal yang seharusnya dirahasiakan demi kepentingan pribadi.

Menurutnya, secara sadar atau tidak, kebocoran rencana anggaran itu dimanfaatkan oleh pihak asing. Ia mengatakan banyak negara yang tidak senang jika Indonesia aman dan kuat. Merujuk sejarah, kata Prabowo, Indonesia selalu menjadi negara yang diinvasi.

“Ini sadar tidak sadar dimanfaatkan oleh kekuatan asing,” ujarnya.

Kemenhan belakangan menghadapi kisruh rencana pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Rencana utang anggaran untuk alat pertahanan itu menimbulkan polemik lantaran pemerintah selama ini dinilai kurang cakap dalam membelanjakan anggaran dan mengatur skala prioritas. Terbukti, anggaran Kementerian Pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2007 misalnya, anggaran cuma Rp30,6 triliun. Kemudian, naik jadi Rp31,3 triliun pada 2008, naik lagi menjadi Rp32,8 triliun pada 2009, hingga tembus Rp101,4 triliun pada 2015 dan terakhir berkisar Rp137,3 triliun pada 2021.

Anggaran yang terus meningkat itu tak dibarengi dengan kecakapan belanja. Berdasarkan catatan, serapan anggaran Kemenhan selama ini hanya berkisar 70-80 persen, tak mencapai 100 persen.

sumber cnnindonesia.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Berbagai nama tokoh muncul dalam wacana pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Beberapa nama mulai di jodoh-jodohkan usai adanya agenda pertemuan antar tokoh.

Namun, ada pasangan lama yang kembali muncul yakni pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto (Mega-Pro). Keduanya berpasangan dalam Pilpres 2009. Kini, suara dukungan Mega-Prabowo mencuat dari Pro Mega Center.

Mulai meredanya tensi politik PDIP dan Gerindra jadi salah satu alasan mendorong duet yang sempat membuat perjanjian Batu Tulis ini kembali didorong bersanding.

“2009 kesuksesan yang tertunda. Kalau Mega-Prabowo bisa potensi koalisi besar mengarah satu pasang atau konsensus. Nggak ada yang berani maju,” ujar Direktur Pro Mega Center, Mochtar Mohammad, dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

Pasangan Mega-Prabowo dinilai dapat membentuk koalisi besar. Menurutnya, duet ketum parpol itu berpotensi membuat tidak ada calon lain yang berani maju di Pilpres nanti.

“Kalau Mega-Prabowo bisa potensi koalisi besar mengarah satu pasang atau konsensus. Nggak ada yang berani maju,” kata Mochtar.

Seberapa Kuat Kans Duet Mega-Prabowo?

Direktur Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan duet Mega-Prabowo punya kans besar terulang kembali pada 2024. Ada sejumlah alasan mengapa duet ini dapat terulang kembali.

“1.000 persen peluang duet Mega-Prabowo bisa terulang. Alasannya dua hal. Pertama, sampai saat ini tak satu pun parpol koalisi pemerintah yang berani vulgar melawan dominasi PDIP, yang belakangan didukung penuh Gerindra,” kata Adi kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

“Nyaris semua partai sami’na waato’na, taat secara robotik. Itu artinya, Mega dan Prabowo sangat mungkin bisa mendikte koalisi partai menuju 2024. Kalau Mega-Prabowo berhendak, duet ini bakal terwujud,” sambungnya.

Alasan lainnya, sejumlah nama kuat yang belakangan ini disurvei tak memiliki partai politik untuk maju. Duet maut Megawati-Prabowo dinilai punya peluang besar pula di sini.

“Kedua, belum ada calon yang bisa dipastikan bisa maju pencapresan. Sejumlah nama beken versi survei, macam Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandi, Ridwan Kamil, dan tokoh lain tak punya partai untuk maju. Duet Mega-Prabowo akan jadi duet maut karena keduanya cukup solid sejauh ini,” ujarnya.

Melihat Survei Mega-Prabowo Kini

Tingginya elektabilitas Prabowo saat ini memang tak bisa dimungkiri. Ketua Umum Partai Gerindra itu kerap unggul di tujuh survei terkini terkait pilpres. Namanya juga sering kali bertengger di dua teratas tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden.

Berbeda dengan Prabowo, nama Megawati justru jarang masuk dalam radar survei Pilpres 2024. Kendati demikian, bukan berarti Presiden ke-5 RI itu tak pernah masuk dalam survei terkini. Megawati masuk di deretan tokoh yang digadang-gadang sebagai calon presiden di survei Puspoll Indonesia.

Namun, sayangnya, elektabilitas Megawati masih jauh di bawah Prabowo. Sementara Prabowo di peringkat teratas, Megawati bertengger di peringkat 12 dengan 1,2 persen.

Menerka Lawan Mega-Prabowo di Pilpres 2024

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai duet Mega-Pro bisa saja kembali terjadi. Pasangan Mega-Prabowo pernah terjadi di Pilpres 2009.

Hensat menyebut, jika wacana itu terlaksana, praktis lawan terbesar koalisi PDIP-Gerindra tersisa Golkar dan koalisi NasDem-PKS. Menurutnya, Airlangga dan Anies bisa menjadi capres tandingan.

“Siapa kira kira lawannya Mega-Pro dari yang tersisa? Berarti kan yang tersisa PDIP bisa maju sendiri dengan Gerindra sudah cukup. Sisanya tinggal yang kuat Golkar, ada Airlangga. Kemudian NasDem-PKS Anies Baswedan, Cak Imin bisa ikut ke PKB, bisa ikut ke Pak Prabowo, bisa juga ikut ke Airlangga,” ucapnya.

Dia memperkirakan pada 2024 nanti akan ada 3 paslon yang bersaing. Ketiganya, kata dia, yakni Mega-Pro, Anies-Airlangga atau Anies-AHY, dan Sandiaga Uno-Ridwan Kamil.

“Jadi mungkin kalau pun ada ya kemungkinan besar 3 paslon aja, bisa jadi Megawati-Prabowo, Anies-Airlangga atau Anies-AHY, lalu kalau Mas Sandi mau maju ya Sandiaga Uno-Ridwan Kamil gitu,” ujarnya.

sumber detik.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Politisi PDIP, Effendi Simbolon kembali mendorong wacana masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Menurutnya, keputusan tersebut lebih baik ketimbang harus mencoba-coba mencari figur baru penganti mantan Gubernur DKI itu.

Hal itu disampaikan Effendi Simbolon lewat diskusi virtual yang digelar baru-baru ini. Ia mengatakan, mengulur masa jabatan Presiden Jokowi merupakan rencana yang masuk akal.

Apalagi, kata Effendi, peran Joko Widodo terhadap kemajuan bangsa tak perlu diragukan lagi.

Ia pun lantas menilai wacana tersebut realistis melihat dua presiden sebelumnya yakni Bung Karno dan Soeharto menjabat presiden lebih dari 2 periode.

“Itu (3 periode) realistis, karena zaman Bung Karno lebih dari 2 periode, Soeharto lebih dari 2 periode,” ujar Effendi Simbolon, Selasa 8 Juni 2021 seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id.

“Katakan saat ini atau mewacanakan untuk tiga periode, dan di situ berpeluang kembali untuk meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Saya kira itu hal baik juga,” sambungnya.

Effendi juga mengklaim bahwa mayoritas fraksi di DPR RI kemungkinan besar setuju seandainya Jokowi kembali menjabat presiden di periode berikutnya.

“Pengamatan saya teman-teman partai di line juga setuju, pengamatan saya tidak mengklaim. Karena umumnya enak dan nyaman, tinggal konstituen masyarakat melihat,” tuturnya.

Menurut kader PDIP ini, ketimbang dipimpin kandidat lain yang belum teruji, lebih baik memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode lantaran menurutnya mantan Wali Kota Solo itu merupakan sosok yang memahami permasalahan bangsa.

“Daripada harus mencari figur baru, coba-coba. Ya presiden ini aja kita teruskan. Ini yang kami rasakan juga, baik di Senayan maupun kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Sumber terkini.id

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menolak rencana pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan dana pinjaman senilai US$124,9 miliar atau Rp1,7 kuadriliun.

Rencana itu tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

“Fraksi PAN menolak rencana Kemhan berutang sebesar Rp1,7 kuadriliun untuk pembelian alutsista,” kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia kepada wartawan, Kamis (3/6).

Ia menyatakan rencana pembelian alutsista dengan anggaran sebesar Rp1,7 kuadriliun itu tergesa-gesa dan belum matang. Terkait pertahanan, menurutnya, visi yang menjadi strategi lalu doktrin pertahanan perlu dibaca lebih dahulu sebelum membuat peta jalan yang sesuai dengan Nawacita.

“Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak. Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang,” tutur Farah.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, menurutnya upaya penanganan wabah harus menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi Indonesia kembali pulih.

Farah berpendapat, upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih penting dan mendesak untuk dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer.

Selain itu, Farah juga menilai rencana pembelian alutsista dengan anggaran jumbo tersebut berisiko membuat hutang Indonesia bertambah besar. Pasalnya, menurutnya, utang Indonesia sudah mencapai Rp6.445,07 triliun pada periode Maret 2021.

“Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya,” ujarnya.

Kemhan tengah menghadapi kisruh rencana pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alpalhankam.

Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Namun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut saat ini rencana pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista itu masih digodok. Menurutnya, hal itu masih dalam tahap perencanaan.

“Ini sedang digodok, sedang direncanakan,” kata Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/6).

sumber cnnindonesia.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Sejumlah negara mulai melonggarkan protokol kesehatan dan tampaknya sudah menuju kondisi normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

Berikut deretan negara dan wilayah yang telah mencabut aturan wajib menggunakan masker di lokasi publik.

sumber cnbcindonesia.com