Depok – Proses negosiasi yang dilakukan Polri, untuk membebaskan Brigadir Iwan Sarjana dari cengkeraman napi  teroris, akhirnya membuahkan hasil. Iwan selamat, meski mengalami luka lebam di bagian wajah. 

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto memastikan itu kepada pers di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis dini hari, 10 Mei 2018.

“Negosiator menyampaikan, untuk sandera anggota Polri atas nama Brigadir Iwan Sarjana, sudah dibebaskan dalam keadaan hidup. Kondisi luka-luka lebam di muka dan di beberapa bagian tubuhnya,” kata Setyo.

Namun, polisi masih terus bernegosiasi, karena sejumlah napi memiliki senjata.

Dilengkapi ponsel dan senjata

Ada tiga blok tahanan yang dikuasai oleh sejumlah napi. Polisi tidak bisa masuk ke sana, sehingga tahanan lain bisa menjadi sandera juga.

Polisi pun masih berupaya mengedepankan langkah negosiasi. “Kita kasih HP (handphone) untuk komunikasi. Negosiasi menemukan dua titik yang berbeda,” ujar Setyo.

Ketika disinggung apa tuntutan sejumlah napi itu, Setyo mengaku belum bisa memberikan keterangan. Namun, polisi masih melakukan langkah-langkah persuasif. “Tidak ada batas waktu. Mereka bersenjata, ada yang membawa senjata tajam juga,” ujarnya.

sumber: viva

Depok – Kepolisian belum memastikan keselamatan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, yang berada di rumah tahanan Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sejumlah napi teroris menguasai rutan itu. 

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengaku Ahok belum bisa dievakuasi.

“Saya tidak bisa menjamin,” kata Setyo, saat ditanya kondisi Ahok, di Markas Brimob pada Kamis dini hari, 10 Mei 2018.

Polisi belum bisa masuk, karena sejumlah narapidana dilengkapi senjata laras panjang dan upaya negosiasi masih berlangsung.

Setyo tak dapat memastikan juga, jumlah senjata yang dimiliki para napi itu. “Tidak, mungkin penyimpanan senjata petugas. Mungkin sudah dibongkar. Saya tidak menyatakan ada gudang, tetapi tempat penyimpanan,” katanya.

Berdasarkan pantauan VIVA, ada dua ambulans yang kembali masuk ke dalam Mako Brimob, setelah seorang personel Brimob yang disandera dapat dibebaskan pada Kamis dini hari.

sumber: viva

DEPOK — Kerusuhan di Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok telah menyebabkan lima anggota Polri meninggal dunia pada Selasa (8/5) malam. Mayoritas korban mengalami luka di bagian leher akibat senjata tajam. 

“Yang jelas dari lima rekan-rekan yang gugur, mayoritas luka akibat senjata tajam di leher, saya ulangi luka akibat senjata tajam di leher,” ujarnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Muhammad Iqbal mengatakan saat memberikan keterangan kepada wartawan di Markas Direktorat Polisi Satwa Baharkam Mabes Polri, Kelapa Dua, Depok, Rabu (9/5) malam.

Iqbal juga menyampaikan, luka akibat senjata tajam yang membuat anggota Polri terbunuh sangat dalam. Selain itu, ada satu orang anggota Polri yang mengalami luka di kepal akibat tembakan.

Ia menerangkan, di tubuh korban juga ada luka di dada kanan. Mayoritas rekan-rekan Polri yang gugur mengalami luka pada sekujur tubuh, paha, lengan dan jari akibat senjata tajam.

“Silahkan rekan-rekan media menyimpulkan apakah ini perbuatan manusiawi atau tidak,” ujarnya.

Lima anggota Polri tewas setelah disandera pascakerusuhan oleh narapidana kasus terorisme di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Selasa (8/5). Selain itu, salah satu narapidana teroris asal Pekanbaru juga tewas karena berusaha melawan dan merebut senjata polisi.

upaya-upaya kepolisian masih terus dilakukan di Mako Brimob khususnya di lingkungan rumah tahanan (rutan) yang menjadi tempat terjadinya insiden. Tim negosiasi sedang bekerja terus.

“Ini adalah bukti Polri mengedepankan upaya-upaya persuasif dan menghargai nyawa manusia,” kata Brigjen M Iqbal saat konferensi pers di Polisi Satwa, Kelapa Dua, Depok, Rabu (9/5) malam.

Meski demikian, dikatakan Brigjen M Iqbal, pihaknya menghormati proses negosiasi. Akan ada tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur oleh standar operasional prosedur di jajaran kepolisian negara.

sumber: republika

JAKARTA — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh hadir dalam kampanye Pilkada 2018. Namun, ketika mengikuti kampanye, ASN dilarang menunjukkan bentuk-bentuk dukungan kepada pasangan calon (paslon) kepala daerah tertentu.

Menurut Afif, ASN tetap memiliki hak pilih dalam pilkada mendatang. ASN juga punya hak mendengarkan visi, misi dan program para paslon kepala daerah. Karena itu, kehadiran mereka di acara kampanye tidak bisa dilarang.

“Mereka hadir sebab membutuhkan referensi terkait peserta pilkada. Maka boleh hadir sepanjang tidak mengekspresikan dukungan mereka, misalnya menunjukkan jari, memberikan dukungan, memakai simbol-simbol yang mendukung paslon tertentu,” jelas Afif di Jakarta, Ahad (6/5).

Afif lantas mencontohkan kejadian yang menimpa salah satu kepala desa di Maluku Utara. Kepala desa tersebut diputuskan bersalah oleh Bawaslu setempat karena terbukti mengacungkan salah satu jari sebagai bentuk dukungan kepada salah satu paslon.

Merujuk kepada kejadian ini, Bawaslu meminta para ASN berhati-hati selama menghadiri kampanye. “Bahwa yang dimaksud netralitas adalah tetap memiliki hak pilihnya tetapi tidak mendemonstrasikan dukungannya kepada pihak-pihak tertentu,” tegas Afif.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua KPU, Arief Budiman. Menurut Arief, hadir dalam kampanye peserta pilkada sah-sah saja dilakukan ASN.

“Yang tidak boleh dilakukan ASN adalah berkampanye. Kalau hadir di kampanye boleh. Menghadiri kampanye adalah salah satu cara untuk mengetahui siapa yang akan dipilih oleh ASN saat pemungutan suara pilkada nanti,” jelas Arief ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/5) lalu.

Selain itu, Arief juga mengingatkan agar ASN tidak menggunakan atribut mereka saat hadir di acara kampanye. “Jadi ya macam-macam atributnya, baik topi ASN, baju ASN, pin ASN dan sebagainya tidak boleh digunakan. ASN sebaiknya hadir di kampanye sebagai masyarakat biasa,” tambahnya.

sumber: republika

JAKARTA — Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman, menyampaikan kepada relawan #2019GantiPresiden agar melapor ke ACTA jika ada yang mendapatkan intimidasi karena berbeda pandangan politik. Termasuk pelarangan penggunaan kaus bertuliskan ganti presiden, karena menggunakan atribut dan menyuarakan aspirasi adalah hak setiap warga negara.

“Jadi kalau ada yang mendapatkan intimidasi, kalau ada yang mendapatkan persoalan hukum hanya karena pakai kaus, bisa lapor ACTA. Bisa japri ke kami,” kata Habiburokhman saat berorasi di atas mobil komando di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Ahad (6/5).

Habiburokhman menyebut jika ada larangan gerakan dan penggunaan kaus #2019GantiPresiden, maka dapat dikatakan sebagai sikap otoriter yang merebut hak berdemokrasi warga negara. Jadi jika di masjid tidak boleh berbicara politik, maka dapat dipastikan itu bukan di Jakarta. “Kalau di Masjid enggak boleh ngomong politik, pakai kaus (#2019GantiPresiden) juga enggak boleh, itu bukan di Jakarta itu di Korea Utara,” terang Habiburokhman.

Sementara inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi Pilpres 2019 dan deklarasi relawan ganti presiden 2019 merupakan aksi dan gerakan yang konstitusional. Hal itu sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Kata Neno, deklarasi ini adalah aksi yang dilakukan merupakan aksi damai.

“Ini sebagai wujud dari kecintaan terhadap agama, bangsa dan negara, serta peduli akan kelangsungan kehidupan dan keutuhan berbangsa dan bernegara,” ucap Neno dengan lantang.

sumber: republika

JAKARTA — Sebanyak 22 perwakilan media siber Asosiasi Media yang merupakan tergabung di Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), bersama dengan sejumlah lembaga yang peduli dengan persoalan berita hoaks, meluncurkan cekfakta.com. Peluncuran ditandai dengan penandatangan kesepakatan, serta kegiatan ‘Trusted Media Summit 2018’ di Jakarta, Sabtu (5/5).

Peluncuran cekfakta.com ini merupakan kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Antifitnah Indonesia, Internews dan Google News Initiative

“Ini menunjukkan pentingnya punya kesadaran melawan berita hoaks,” kata Sekjen Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika di Jakarta, Sabtu (5/5).

Ia menjelaskan, cekfakta.com merupakan platform untuk memverifikasi berbagai informasi. Platform ini bertujuan menjadi wadah kolaborasi bagi media massa membuktikan kebenaran informasi dengan cepat.

Ia mengatakan, sejumlah negara telah memiliki platform serupa sejak lama. Tujuannya, untuk memberantas berita bohong di negara masing-masing. Salah satu negara yang berhasil dengan platform tersebut adalah Prancis. Menurutnya, pemilu Perancis tak terpengaruh berita bohong dan propaganda di negaranya.

Selain itu, negara lain yang memiliki platform serupa adalah Taiwan. Bedanya, Taiwan memiliki programer IT khusus yang memasukkan informasi ke basis data. Halnitu memungkinkan setiap orang yang meragukan suatu informasi, bisa melakukan pengecekan sendiri.

“Kuncinya mereka harus punya database. Itu yang mau kita buat di Indonesia dengan cekfakta.com,” ujar dia.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan inisiatif platform cekfakta.com bertujuan mendorong publik ikut terlibat memerangi berita bohong. Tersedianya bagi publik, bertujuan memudahkan publik berkontribusi memerangi berita bohong.

Selama ini, Manan mengatakan AJI bekerja sama dengan Google memberi pelatihan para jurnalis dalam mengecek fakta dari hoaks yang beredar.”Secara internal kita dorong wartawan  perangi ini dengan perkuat verifikasi. Di sisi lain, publik terlibat memerangi itu. Kombinasi wartawan dan pelibatan publik,” tutur dia.

sumber: republika