JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan beberapa catatan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, yang akan digelar serentak di 171 daerah pada Rabu (27/6).

Menurut Hadi, target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU, Bawaslu dan pemerintah pada Pilkada Serentak 2018 sebesar 77 persen.

Target tersebut meningkat dari sebelumnya, yakni sebesar 62 persen pada Pilkada Serentak 2015 dan 74,5 persen pada Pilkada Serentak 2017.

Selain itu, pemerintah kata Hadi, juga telah menyiapkan 1.170.700 personel keamanan untuk pengamanan pilkada kali ini. Personel tersebut berasal dari tiga matra, masing-masing aparat kepolisian sebanyak 168.015 personel berasal dari 144 Polres.

Kemudian perbantuan TNI sebanyak 99.559 personel dari 14 Kodam dan 401 Korem, serta Linmas sebanyak 833.738 orang.

“Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2018 mencapai 387.262 TPS. Diprediksi 332.520 TPS masuk dalam kategori aman,” ujar Jadi di Jakarta, Selasa (26/6).

Kemudian, 42.033 TPS masuk lategori rawan-1 dan 12.500 termasuk dalam kategori rawan-2.

Mengenai jumlah pasangan calon pada Pilkada 2018, lanjut Hadi, tercatat ada 514 paslon. Rinciannya paslon diusung oleh parpol sebanyak 435 pasangan atau 84 persen. Jalur perseorangan sejumlah 79 pasangan calon atau 16,6 persen.

Dari total 514 pasangan calon yang maju atau 1028 jiwa, terdapat 153 orang berasal dari unsur aparatur sipil negara, 13 orang berasal dari anggota TNI/Polri, 448 orang merupakan politikus dan 500 orang berasal dari swasta.

Hadi juga menjelaskan, Kemendagri telah membentuk Desk Pilkada, untuk memberikan fasilitasi baik kepada KPU maupun Bawaslu.

“Dengan persiapan yang jauh lebih matang, dengan belajar dari Pilkada 2015 dan 2017, pemerintah berharap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dapat berjalan dengan aman, damai dan tertib. Kami berharap pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai aspirasinya,” pungkas Hadi.

sumber: jpnn.com

Jakarta– Pemerintah bakal membuka penerimaan CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Kemungkinan besar penerimaan CPNS 2018 dibuka Juli 2018.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan penerimaan CPNS bisa berlangsung pada Juli 2018 jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah menyelesaikan formasi penerimaan CPNS.

“Mudah-mudahan saja (dibuka Juli) jika Pak Menteri PANRB sudah oke, formasi sudah ada, daerah dan kementerian atau lembaga dapat berapa formasinya,” ujar Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Nah, bagi Anda yang ingin mencoba kesempatan untuk menjadi CPNS tahun ini, ada baiknya menyiapkan syarat-syarat umum.

Dikutip dari akun resmi twitter BKN, pelamar harus menyiapkan scan atau foto ijazah, transkrip nilai, foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan nilai TOEFL jika ada.

“Mimin sampaikan hal2 generik saja. Siapkan pula dok CV, nanti tinggal dicopas ke web SSCN,” tulis akun tersebut.

Selain itu, Anda juga jangan buru-buru mendaftar. Pelamar harus dengan seksama membaca persyaratan untuk jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan.

“Sambil menunggu pengumuman penerimaan #CPNS2018 resmi dr @kempanrb, pastikan NIK & KK terdaftar di database nasional @ccdukcapil,” tulis admin BKN.

jumlah lowongan

Terkait jumlah, sebelumnya pada Kamis (14/6/2018), Ridwan menyatakan hal tersebut juga masih dalam tahap perhitungan. Namun diperkirakan berkisar pada angka 200 ribu formasi.‎

‎”(Jumlah) Belum, tapi Pak Menpan beberapa kali bilang antara 200 ribu-250 ribu CPNS,” ungkap dia.

Posisi Prioritas

Sementara mengutip laman Kementerian PANRB, Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, lowongan terbesar formasi CPNS tahun 2018 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis. Langkah ini guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.

“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya.

Saat ini jumlah PNS adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen.

Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.

Pendaftar CPNS 2018 Bisa Mencapai 10 Juta Orang, Siap Bersaing?

BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional penerimaan (CPNS 2018) tengah menyiapkan infrastruktur pelaksanaan seleksi.  Persiapan tersebut mulai dari peningkatan kapasitas situs resmi, seleksi administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Hal itu dilakukan demi mengantisipasi jumlah pelamar dalam program CPNS 2018 yang diperkirakan bisa menyentuh angka 8-10 juta pendaftar.

Pelaksanaan SKD dan SKB tetap akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan perbaikan SOP dan pengembangan fitur perangkat lunak.

Sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penerimaan PNS baik di pusat maupun daerah, maka titik-titik lokasi SKD dan SKB akan berada di 34 provinsi dengan memperhitungkan jarak dan kendala transportasi peserta.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BKN kini tengah menjajaki kerja sama dengan pihak BKD-BKPSDM-BKPP di seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas CAT.

Penjajakan serupa dilakukan pula dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memiliki fasilitas UKG dan UNBK.

Sedikit imbauan turut diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan, agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menerima segala informasi yang berkaitan dengan penerimaan CPNS 2018.

“Jangan pernah percaya jika ada pihak yang menjanjikan dapat membantu dalam penerimaan CPNS, dengan atau tidak dengan imbalan tertentu,” ucap dia dalam sebuah keterangan tertulis, Selasa (12/6/2018).

Sumber: liputan6.com

JAKARTA – Rencana pemerintah menetapkan formasi CPNS 2018 pada bulan Mei meleset. Hingga pekan ketiga Juni, formasinya belum juga ditetapkan.

Meski begitu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyiapkan infrastruktur pengadaan CPNS 2018. Ketika formasi ditetapkan dan seleksi CPNS dibuka, prosesnya bisa langsung jalan.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi kapan formasi CPNS 2018 ditetapkan.

“Saya masih menunggu penetapan formasi CPNS dari MenPAN-RB. Mungkin dalam waktu dekat ini,” ujar Bima kepada JPNN, Jumat (22/6).

Dia kembali menyebutkan, pengadaan CPNS 2018 semuanya melalui seleksi computer assisted test (CAT) BKN. Baik untuk tes kompetensi dasar (TKD) maupun tes kompetensi bidang (TKB). “Semuanya harus melalui tes, enggak ada jalur tanpa tes,” tegasnya.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, rencananya penetapan formasi dan pengumuman seleksi CPNS 2018 akan dilakukan serentak. Harusnya dilakukan akhir Mei sampai Juni. Mengingat banyaknya liburan membuat waktu penetapan molor.

“Sabar saja, penetapan formasi pasti diumumkan habis Pilkada atau Juli,” tandasnya.

MenPAN-RB Asman Abnur sebelumnya sudah menyebutkan akan membuka pengadaan CPNS 2018. Kuotanya sekitar 220 ribu bila anggaran memadai. Bila anggaran kurang, kuotanya 70 persen dari 220 ribu PNS yang pensiun.

sumber: jpnn.com

JAKARTA – Menyusul penghentian kasus dugaan chat mesum Habib Rizieq dengan Firza Husein, Bareskrim Polri ikut setop penyelidikan terhadap kasus dugaan penodaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri. Penghentian karena penyidik tak menemukan tindak pidana.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, kasus yang berawal dari pembacaan puisi berjudul “Ibu Indonesia” itu telah melalui proses panjang sebelum akhirnya dihentikan.

“Jumlah laporan polisi (LP) ada 30, satu di Bareskrim dan satu di Polda Jawa Timur. Sisanya dari berbagai daerah,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (17/6).

Kemudian, dua laporan di Bareskrim dan Polda Jatim telah dicabut dan sisanya sebanyak 28 dikumpulkan di Bareskrim Polri dengan pertimbangan materi yang dilaporkan sama.

Oleh penyidik, laporan itu kemudian diteliti. Penelitian dilakukan dengan memeriksa 28 pelapor dan satu saksi.

“Penyidik juga mendengarkan keterangan empat ahli. Keempatnya adalah ahli bahasa, alhi sastra, ahli pidana, dan ahli agama,” urai Iqbal.

Setelah mendapatkan keterangan ahli, penyidik melakukan gelar perkara dan hasilnya tak menemukan adanya tindak pidana.

“Sesuai hasil penelitian, kasus puisi Sukmawati tidak dapat dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sehingga dikeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3),” tambahnya.

Diketahui, putri Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno itu disangka melanggar Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008, Pasal 45a ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

sumber: jpnn

JAKARTA – Amien Rais bulan Ramadan lalu mengungkap pesan Habib Rizieq Shihab tentang akan adanya Musyawarah Nasional Ulama non-MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menentukan nama capres dan cawapres guna mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019.

Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Habib Novel Bamukmin ketika ditanya kepastian Munas Ulama non-MUI tersebut mengatakan rencananya memang ada. Acara itu akan berlangsung sekitar bulan Juli 2018 mendatang.

“Memang ada agenda, Juli nanti ada musyawarah nasional. Memang harus menentukan (cappres-cawapres),” ucap Novel menjawab JPNN melalui sambungan telepon, Minggu (17/6).

Dia menyebutkan, Munas Ulama non-MUI tersebut akan mengerucutkan 5 kandidat capres dan 9 cawapres yang direkomendasikan Rakornas Ulama beberapa waktu lalu.

“Tentu finalnya menunggu persetujuan daripada Habib Rizieq juga, siapa yang berhak didukung nanti,” kata Novel.

Nantinya, rekomendasi nama pasangan yang disepakati sebagai capres-cawapres 2019, akan diserahkan kepada partai koalisi 212. Antara lain Gerindra, PAN, PKS, dan PBB supaya diusung di Pilpres 2019.

Hanya saja dia tidak bisa memprediksi siapa capres-cawapres yang nantinya akan disepakati pada Munas Ulama tersebut.

sumber: jpnn

JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Idrus mengistilahkan poros keumatan dengan sebutan Poros Mekah, sementara koalisi partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 disebutnya sebagai Poros Beijing.

Dia memastikan mengatakan, poros keumatan tetap konsisten dan siap menghadapi capres Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Idrus, poros keumatan tetap konsisten mengusung agenda umat yang tidak mengkriminalisasi agama, memenjarakan ulama dan mencurigai rakyat layaknya PKI.

“(Poros Keumatan) terpresentasikan Poros Mekah dan poros satunya Rezim Jokowi terpresentasikan Poros Beijing, yang makin hari terlihat mesra dengan Tiongkok,” ujar Idrus di Jakarta, Minggu (17/6).

Idrus menyebut rezim mantan Wali Kota Surakarta merupakan pendukung program Presiden RRC Xi Jinping, One Belt One Road (OBOR). Selain itu, membuka pintu hingga masuknya serbuan tenaga kerja asing dari Tiongkok tak terbendung.

Idrus juga menyatakan, rezim Jokowi mengakibatkan menumpuknya utang negara. Diperkirakan saat ini mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun, dimana sebagian besar berasal dari RRC.

sumber: jpnn