JAKARTA — Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI Ari Santoso menilai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 efektif membuat anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Namun, ia mengakui, masih ada beberapa catatan untuk perbaikan dan evaluasi.

“Ada bagian-bagian dan catatan-catatan yang perlu kita evaluasi lagi dan koordinasikan lagi,” kata Ari saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/7).

Dia menyebutkan, beberapa catatan itu antara lain seperti minimnya jumlah sekolah yang ada di sebuah daerah. Kendati demikian, dia menilai, hal itu telah diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat agar anak tetap dapat bersekolah.

Dia menambahkan, Kemendikbud saat ini masih mengumpulkan laporan mengenai pelaksanaan PPDB di berbagai daerah. Hal itu guna mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan penerimaan siswa baru pada tahun berikutnya.

“Kalau saya lihat sih memang masih perlu kita adakan koordinasi lagi. Permasalahan masih kita inventaris dan itu sedang kita kumpulkan,” jelasnya.

Terkait efektivitas, ia berpendapat, pemerintah daerah berhasil menerjemahkan aturan zonasi yang dibuat oleh Kemendikbud. Ia menilai hal ini menjadi hal yang baik karena pemerintah daerah menggunakan aturan itu sebagai petunjuk teknis PPDB.

Selain itu, menurutnya, penerapan sistem zonasi PPDB ini juga berhasil mewujudkan tujuan adanya peraturan ini. Tujuan PPDB dengan sistem zonasi, yakni keadilan dan

Ia mengatakan, setiap siswa itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya anak-anak yang pinter saja yang dapat sekolah berkualitas.

“Sehingga, kalau tes PPDB itu pakai tes UN, pasti kan nanti yang pinter ngumpul semua di situ,” kata dia.

Pada gilirannya, ia mengatakan, sistem zonasi ini dapat meniadakan sekolah favorit di masing-masing daerah. Dengan cara ini, ia menambahkan, tujuan untuk meratakan siswa ke sekolah-sekolah yang ada di masing-masing daerahnya bisa terwujud.

“Sebab, semua anak dapat bersekolah dan bisa mendapatkan sekolah yang memiliki kualitas baik,” kata dia.

sumber: republika.co.id

Jakarta — Pendaftaran CPNS 2018 pekan depan, berikut dokumen wajib disiapkan khusus untuk pelamar SMA, SMK sederajat.

Pekan lalu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abrar, mengumumkan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 diagendakan pekan depan atau akhir Juli 2018 ini.

Bagi pelamar, seharusnya seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah siap. Pendaftaran CPNS 2018 gelombang ketiga ini lebih banyak untuk formasi daerah.Formasi paling banyak adalah tenaga pendidik.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan pemerintah akan merekrut tenaga pendidik sebanyak 100 ribu orang pada penerimaan CPNS 2018.

Keputusan itu untuk mengganti banyaknya guru yang pensiun hingga tahun ini.

Kondisi itu sama dengan ASN lain yang akan pensiun mencapai angka 200 ribu orang.

Selain guru, pemerintah juga membutuhkan banyak tenaga kesehatan.

Berbeda dari penerimaan CPNS sebelumnya, tahun ini prosesnya dilakukam secara terintregasi di pemerintah pusat. AMBKN sebagai perwakilan pemerintah yang mengelola proses tersebut.

Nantinya juga hanya ada satu portal internet sebagai tempat pendaftaran CPNS 2018.

Ada sekitar 100.000 formasi bagi tenaga pendidik pada penerimaan CPNS 2018, formasi bagi CPNS pusat dan daerah dan pelaksanaan seluruhnya akan dilakukan oleh BKN secara terintegrasi, portal pendaftaran nasional dan seleksi by CAT BKN

Pada tanggal yang sama, BKN juga menjadwalkan dimulainya penerimaan CPNS 2018 pada akhir Juli 2018.

Berbekal informasi tersebut, calon peserta sebaiknya memperhatikan kembali persiapan terutama NIK dan syarat-syarat lainnya.

Jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur.

Namun menurutnya, waktu penerimaan seleksi CPNS 2018 masih fleksibel, berkaitan dengan penyusunan formasi.

Akan tetapi jadwal penerimaan CPNS 2018 ini masih menunggu rumusan jumlah keseluruhan formasi pasti yang dibutuhkan.

“Rencananya akhir Juli ini, tapi itu kan fleksibel saja ya karena merumuskan formasi itu kan nggak gampang,” ujar Asman, Rabu (11/7/ 2018) di gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang.

Sementara itu kabar terbaru dari akun resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan para calon pelamar situs resmi pendaftaran CPNS 2018.

“Hanya ada satu portal dalam penerimaan CPNS 2018 #SobatBKN yaitu SSCN dan terjamin transparansinya,” tweet BKN.

Seperti diketahui, saat ini situs  https://sscn.bkn.go.id/ masih dalam tahap perbaikan, jelang penerimaan CPNS 2018.

Dalam seleksi CPNS tahun ini, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) terdiri dari tujuh tim, untuk mendapatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas.

BKN juga menjelaskan, pihaknya akan menyediakan Helpdesk untuk menjawab pertanyaan calon pendaftar, saat penerimaan CPNS 2018.

“Mekanisme Pendaftaran peserta CPNS 2018 lebih mudah dan terintegrasi nih #SobatBKN,” tambah BKN.

Formasi Prioritas Tenaga Pendidikan dan Kesehatan

Asman menjelaskan, prioritas formasi CPNS 2018 untuk tenaga pendidik atau guru dan kesehatan.

Menurutnya, seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terbuka.

“Ada 220 ribu ASN yang pensiun, oleh sebab itu dalam waktu dekat ini akan diumumkan

Informasinya untuk menempati posisi di pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga. Seleksi akan dilakukan oleh BKN,” jelasnya.

Pihaknya memakai sistem minus growth sehingga jumlah yang diterima bakal kurang dari 220 ribu orang. Khusus tahun ini, bakal ada formasi khusus untuk posisi guru dan kesehatan.

“Formasi guru dan tenaga kesehatan ini di luar dari teknis yang telah ditetapkan tadi.

Khusus guru honorer bakal ada teknis khusus yang harus dilakukan. Guru honorer kan sekarang tak bisa lagi tanpa tes. Jadi, bagi yang memenuhi syarat K2 silakan ikut tes. Rekrutmen dilakukan secara terbuka,” ujarnya.

Formasi untuk guru yang diperlukan tahun ini sekitar 100.000 orang. Ini untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik di seluruh kabupaten, kota dan provinsi yang berjumlah sekitar 700.000 orang.

“Kekurangannya sekitar 700an ribu menurut data dari Kementerian Pendidikan. Tapi tahun ini kami buka formasi sekitar 100.000, dicicil dulu. Untuk formasi tenaga kesehatan belum bisa diumumkan karena masih menunggu data dari Kementerian Kesehatan. Demikian juga untuk tenaga diaspora karena masih menunggu data dari Kementerian Luar Negeri,” tegasnya.

Dokumen disiapkan SMA/SMK dan Profesional

Kementerian PAN-RB kini tengah menyusun formasi yang sesuai untuk CPNS 2018. Pengumuman resmi pembukaan pendaftaran cuma disampaikan lewat website resmi Kemenpan RI.

Adapun Dokumen yang Harus Dipersiapkan untuk tenaga profesional antara lain:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Ijazah dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir
3. Surat keterangan akreditasi dari BAN PT.
4. Pas foto terbaru ukuran 4×6 cm sebanyak 4 lembar – latar belakang merah.

Dokumen tambahan bagi lulusan D III dan SMA/sederajat antara lain:

1. Materai Rp 6.000
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi ijazah/STTB
4. Fotokopi ijazah SD
5. Fotokopi ijazah SLTP
6. Fotokopi ijazah SLTA.

Jangan lupa yang tak kalah pentingnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga sudah terdaftar di Disdukcapil.

Langkah penting yang harus Anda lakukan saat ini adalah memastikan NIK dan Kartu Keluarga Anda sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah Anda.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Pendaftaran CPNS 2018 Pekan Depan, Ini Dokumen Wajib untuk Pelamar SMA/SMK Sederajat, http://makassar.tribunnews.com/2018/07/16/pendaftaran-cpns-2018-pekan-depan-ini-dokumen-wajib-untuk-pelamar-smasmk-sederajat?

Jakarta — Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menilai dukungan Tuan Guru Bajang (TGB) pada Jokowi sebagai hak. Ia tak melihatnya sebagai sebuah ancaman.

“Ini demokrasi, siapapun boleh mendukung siapapun, ya boleh dong itu hak beliau. Masa satu orang ancaman,” kata Prabowo di kediamannya, Kertanegara, Jakarta, Sabtu 7 Juli 2018.

Ia menegaskan berjuang untuk rakyat yang jumlahnya sekian ratus juta. Karena itu ia juga mempersilakan TGB mendukung siapapun.

Saat ditanya apakah ia tak khawatir suara pemilih muslim akan beralih ke Jokowi karena dukungan TGB, ia pun menyebutkan di sisinya juga ada banyak tokoh muslim.

“Itu lah demokrasi, umat muslim di Indonesia berapa ya? Kira-kira 170 juta, 1 atau 2 orang its oke lah. Ada TGB, kita ada Amien Rais, Sudrajat, ada ustad Sambo nih, coba liat jenggotnya lumayan tuh,” kata Prabowo.

sumber: viva.co.id

Jakarta — Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengungkapkan, tahun ini semua sekolah harus menggunakan Kurikulum 2013 tanpa kecuali. Saat ini terdapat sekitar 78 ribu sekolah yang memasuki tahap akhir implementasi Kurikulum 2013.

“Tahun ini adalah tahun terakhir pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013. Mulai tahun ajaran baru, semua sekolah harus menggunakan Kurikulum 2013 tanpa kecuali,” ujar Dirjen Hamid di Jakarta, Sabtu (30/6).

Pendampingan sekolah penerima bantuan akan dilaksanakan pada Agustus sampai Desember 2018. Tujuannya adalah untuk memerkuat pemahaman mengenai Kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan.

Di samping untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan kurikulum tersebut di sekolah.

“Para pendamping diharapkan bisa mencermati dengan mendalam terkait apa saja yang terjadi di kelas,” ucapnya.

Adapun target output dari implementasi Kurikulum 2013 yang pertama menurut Dirjen Hamid adalah perubahan pendidikan karakter yang terintegrasi di sekolah. Baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler.

Kemudian yang kedua adalah perubahan budaya literasi di sekolah. Dicontohkannya, guru bisa menargetkan siswanya untuk menuntaskan 4-5 buku bacaan per tahun.

“Anak-anak jangan cuma disuruh untuk menghafal. HOTS (higher order thinking skills) bukan hanya milik anak SMA. Sejak dini harus diperkenalkan kepada peserta didik kita,” tegas Hamid.

Target ketiga, sekolah harus mampu memperkenalkan dan melatih keterampilan abad ke-21 ke peserta didik. Siswa harus dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi.

Terkait pendampingan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), Dirjen Hamid melaporkan akan memberikan penanganan secara khusus kepada sekolah-sekolah tersebut. “Kami, melalui LPMP yang akan mendatangi sekolah-sekolah tersebut,” katanya.

Pada tahun pelajaran 2018 – 2019, di Provinsi Jawa Tengah terdapat 6.694 Sekolah Dasar (SD) dan 1.097 Sekolah Menengah Pertama (SMP) pelaksana Kurikulum 2013. Bantuan dari pemerintah disalurkan ke-681 gugus melalui sekolah inti dan 347 kluster melalui Sekolah Induk Kluster yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.

Adapun kegiatan pemberian bantuan program Pendampingan Kurikulum 2013 terbagi menjadi enam gelombang.

sumber: jpnn.com

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada awal perdagangan, Jumat (29/6/2018) dibuka ambruk semakin parah untuk terus berada dalam posisi terburuk sejak 2015 bahkan hingga menyentuh level Rp14.404/USD. Kejatuhan mata uang Indonesia mengiringi dolar yang terus menjaga tren positif saat berhadapan dengan Yen Jepang. 

Menurut kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, rupiah pagi ini dibuka pada level Rp14.404/USD. Posisi ini memperlihatkan rupiah semakin anjlok dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya Rp14.271/USD.

Berdasarkan data SINDOnews bersumber dari Limas, rupiah juga memperlihatkan kemerosotan tajam menjadi Rp14.405/USD. Rupiah terus menunjukkan tak berdaya usai tidak mampu keluar dari zona merah dari kemarin Rp14.280/USD.

Data Yahoo Finance menunjukkan rupiah pada sesi perdagangan pagi masih terpuruk pada posisi Rp14.383/USD, meski sedikit membaik bila dibandingkan dari posisi penutupan tengah pekan kemarin di level Rp14.385/USD. Pergerakan harian rupiah ada pada level Rp14.353 hingga Rp14.410/USD.

Sementara seperti dilansir Reuters, Dolar menjaga tren penguatan versus Yen, didukung oleh pembelian pada akhir kuartal. Ditambah tidak adanya eskalasi baru dalam ketegangan terkait perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra dagang utamanya.

Namun, kekhawatiran perdagangan tampaknya akan mendominasi pasar ketika para pedagang semakin khawatir tentang dampak sengketa perdagangan China-AS terhadap ekonomi China.

Tercatat Dolar menguat menjadi 110,49 terhadap Yen Jepang atau telah membuat keuntungan untuk tiga sesi terakhir. Posisi tersebut mendekati level tinggi bulan ini di 110,905 atau dibantu oleh pembelian musiman pada akhir kuartal dan telah mencapai setengah tahun.

Indeks USD terhadap enam mata uang utama berdiri di level 95.288 setelah naik mecpai 95.534 pada perdagangan hari Kamis, kemarin atau mendekati posisi tertinggi yang terlihat hampir setahun lalu. Terpantau indeks berada di jalur untuk membuat kenaikan kuartalan pertama setelah naik 5,9% sejauh ini.

sumber: sindonews.com

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan wewenang DPR melakukan pemanggilan paksa.

MK menyatakan pemanggilan paksa maupun pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (UU MKD) terkait pemanggilan anggota parlemen yang diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) bertentangan dengan konstitusi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, parlemen sangat menghormati apa pun yang sudah menjadi keputusan lembaga penjaga muruah konstitusi tersebut.

“Bagi kami sesuai komitmen dari awal apa pun keputusan MK akan kami hormati dan kami laksanakan,” kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/6).

Legislator Partai Golkar yang beken disapa Bamsoet itu mengatakan inilah bagian demokrasi. Ketika UU yang dibahas pemerintah dan DPR tidak berkesesuaian atau tak sepenuhnya menampung aspirasi rakyat ada ruang untuk mengoreksinya yaitu di MK.

Karena itu Bamsoet berpendapat bahwa hasil keputusan MK yang terbaik bagi rakyat. Namun, dia mengatakan DPR akan berpikir menyiasati bagaimana ketika menghadapi persoalan adanya pihak termasuk pemerintah yang diundang DPR untuk dimintai keterangan tapi berkali-kali tidak hadir.

“Kami tentu tidak bisa melakukan pemanggilan paksa. Harus ada cara-cara lebih elegan agar keinginan rakyat untuk meminta penjelasan kepada pemerintah melalui DPR bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Bamsoet mengatakan bisa saja nanti menyiasatinya melalui presiden dan wakil presiden agar menteri-menterinya hadir alias tidak mangkir. Sebab, ada beberapa case baik dalam pembahasan UU maupun dalam pengawasan, para menteri dan pejabat negara sulit dihadirkan.

Contohnya, ujar Bamsoet, pembahasan UU Karantina Kesehatan, sampai sekarang DPR belum berhasil menghadirkan pejabat setingkat direktur jenderal dengan berbagai alasan.

“Kami tidak punya alat paksa sehingga kami harus melobi menteri sampai ke presiden. Jadi itulah hambatan-hambatan kerja yang kami hadapi dan melatarbelakangi kenapa pemanggilan paksa itu penting,” katanya.

Dia menegaskan, ini bukan persoalan MK berhasil menggagalkan upaya pemanggilan paksa atau tidak. Tapi, kata dia, korekkai atas suatu UU yang dianggap kurang menampung seluruh aspirasi masyarakat.

“Negara sudah menyiapkan ruang bagi suatu UU yang telah diundangkan untuk dikoreksi,” tuntas mantan ketua Komisi III DPR, itu.

sumber: JPNN.com