ARBIndonesia.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merespon kritikan yang dilayangkan BEM UI terhadap dirinya dengan julukan ‘The King Of Lip Service’.

Dalam video yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi tampak tersenyum di hadapan kamera saat ditanyakan mengenai hal tersebut.

Menurutnya, kritikan yang disampaikan BEM UI itu sah-sah saja dalam negara demokrasi.

“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik ini ya boleh-boleh saja,” kata Jokowi, di Istana Negara, Selasa (29/6/2021).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku sudah terbiasa dengan kritikan-kritikan semacam itu.

“Mulai saya dibilang planga-plongo, saya otoriter, saya klemer-klemer, dan bapak bipang dan masih banyak julukan2,” ucap Jokowi.

Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengimbau semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi kritikan yang dilayangkan BEM UI itu.

Begitu juga dengan, pihak rektorat kampus UI untuk tidak menghalang-langi kebebasan berfikir para mahasiswanya.

“Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi, tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, budaya kesopansantunan,” tutur Jokowi.

Sebelumnya, BEM UI menyebut Presiden Jokowi sebagai ‘The King of Lip Service’. Poster berisi ucapan itu diunggah di akun media sosial Twitter Aliansi Mahasiswa UGM.

Dalam poster itu ditampilkan sejumlah berita yang memuat judul pernyataan Jokowi, di antaranya statement Jokowi soal masyarakat harus aktif sampaikan kritik.

Selain itu, postingan itu juga menyindir berbedanya antara janji dan keputusan yang diambil Jokowi. Mulai terkait rindu demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) langsung mendapat panggilan dari pihak rektorat setelah melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo. ***

sumber pojoksatu.id

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Utang pemerintah diketahui terus naik setiap tahun. Indonesia memang masih mengandalkan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan negara.

Tahun ini sendiri berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada akhir bulan Mei 2021 sebesar Rp 6.418 triliun. Jumlah itu disebut naik secara year on year namun turun dari April.

“Posisi utang Pemerintah per akhir Mei 2021 berada di angka Rp 6.418,15 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,49%,” tulis Kemenkeu dalam laporan APBN Kita Juni 2021, dikutip Selasa (29/6/2021).

Jika dibandingkan dengan sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat periode 2014-2018, utang pemerintah memang terlihat meningkat. Per Juli 2018 utang pemerintah tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Rasio utang terhadap PDB saat itu sebesar 29,74%.

Bagaimana jika semua utang pemerintah diasumsikan akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia? Berapa jumlah uang yang dibebankan masing-masing orang?

Berdasarkan Data Sensus Penduduk 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia ada sebanyak 271.349.889 jiwa.

Maka, jumlah utang pemerintah sebesar Rp 6.418,15 triliun dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 271.349.889 orang. Hasilnya, masing-masing orang menanggung utang sebesar Rp 23,6 juta.

Namun, Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pernah mengatakan bahwa setiap utang pemerintah tentunya akan menjadi beban negara. Utang itu akan dibayar oleh pemerintah melalui pemasukan dari kegiatan ekonomi termasuk pajak.

“Faktanya yang bayar utang itu ya negara. Dari mana? Dari aktivitas ekonomi yang terus bertambah. Lalu ada pajak di sana sebagian untuk melunasi itu,” terangnya dalam webinar KSP Mendengar.

sumber detik.com

ARBINdonesia.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir kemampuan pemerintah dalam membayar utang dan bunga utang menurun.

Pasalnya, terjadi tren penambahan utang terutama akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini melampaui pertumbuhan PDB nasional.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pandemi Covid-19 memang telah meningkatkan defisit, utang, dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang berdampak pada pengelolaan fiskal.

“Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah,” kata Agung dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/6/2021).

Agung menuturkan, penurunan kemampuan bayar pemerintah menjadi dikhawatirkan lantaran indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief (IDR).

Asal tahu saja sepanjang tahun 2020, utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun. Posisi utang ini meningkat pesat dibandingkan dengan akhir tahun 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

BPK menyoroti, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen. Angkanya melampaui rekomendasi IMF pada rentang 25-35 persen. “Begitu juga dengan pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen,” tutur Agung.

Kemudian, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen.

“Tak hanya itu, indikator kesinambungan fiskal Tahun 2020 yang sebesar 4,27 persen juga melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen,” pungkas Agung.

Sepanjang tahun 2020, pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.647,78 triliun atau 96,93 persen dari anggaran. Sedangkan realisasi belanjanya mencapai Rp 2.595,48 triliun atau 94,75 persen. Dengan demikian, fiskal mengalami defisit sebesar Rp 947,70 triliun atau sekitar 6,14 persen dari PDB. Pada tahun 2023 mendatang, Indonesia berkomitmen mengembalikan defisit sekitar 3 persen dari PDB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2021/06/22/152229226/utang-membengkak-bpk-khawatir-pemerintah-tak-sanggup-bayar.

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) hari ini, Senin (21/6/2021) memasuki usia ke-60. Sejumlah harapan datang dari sejumlah tokoh, salah satunya agar Kepala Negara tetap berada di garis rakyat.

“Selamat ulang tahun Pak Jokowi ke 60 tahun. Sehat selalu dan tetap setia di garis rakyat,” ujar Ketua Umum DPP Projo yang juga Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi, melalui unggahan di Twitternya.

Ucapan selamat ulang tahun juga datang dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen. Ia berharap Kepala Negara tidak tergoda dengan akal bulus memperpanjang masa jabatan atau periode yang didengungkan oleh pihak tertentu.

“Selamat ulang tahun Pak @jokowi Semoga selalu sehat, jernih berpikir, tulus dalam bertindak, dan berpegang pada maslahat. Gak tergoda dg akal bulus dan muslihat memperpanjang masa jabatan. Tuntaskan amanah dan cukup sampai 2024,” cuit @na_dirs.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 2021. Ia adalah Presiden ke-7 RI yang menjabat sejak 2014. Jokowi merupakan politikus PDI Perjuangan. ***

sumber sindonews.com

ARBIndonesia.com, MEDAN – Polda Sumut membentuk tim khusus (timsus) untuk menuntaskan kasus penembakan wartawan media online di Kabupaten Simalungun. Tim khusus itu terdiri atas personel Satreskrim Polres Simalungun dan Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) Umum Polda Sumut.

“Tim yang dipimpin Dir Reskrimum, Kabid Labfor dan Kapolres Simalungun saat ini sedang bekerja melakukan penyelidikan. Mohon doanya agar kasus ini segera terungkap,” ujar Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak, Sabtu (19/6/2021).

Kapolda juga menyampaikan dukacita kepada keluarga korban Mara Salem Harahap (42).

“Saya beserta Pangdam I/BB dan Kepala BIN Sumatera Utara ikut berdukacita atas kejadian yang dialami teman kita, seorang awak media,” katanya.

Sebelumnya, Mara Salem Harahap dilaporkan tewas tidak jauh dari rumahnya, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sabtu (19/6/2021) dini hari.

Korban diduga tewas setelah ditembak orang tak dikenal saat dia berada di dalam mobilnya.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan bekas luka tembak pada bagian kaki kiri korban.

Menurut pengakuan abang kandung korban, Hasanuddin Harahap, adiknya ditemukan pertama kali oleh warga sekitar 300 meter dari rumahnya di Huta 7, Pasar 3 Nagori Karang Anyer, Kabupaten Simalungun.

“Kalau kata warga, adik kami ditemukan pertama kali di dalam mobil tak jauh dari rumahnya. Lokasi ditemukan dia dengan rumahnya itu berjarak 300 meter. Orang rumah sakit tadi bilang, ada luka tembak di bagian paha sebelah kiri,” kata abang kandung Marsal.

Atas kejadian ini, pihak keluarga minta pihak kepolisian segera mengusut kejadian yang menyebabkan Mara Salem Harahap meninggal dunia.

“Kami minta polisi agar mengusut secara jelas penyebab adik kami ini meninggal dunia,” ucap Hasanuddin. ***
Sumber inewssumut.id/okezone.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Indonesia mengantongi utang sekitar US$1,7 miliar dolar atau setara Rp24,6 triliun (kurs Rp14.489 per dolar AS) dari Bank Dunia dalam sepekan terakhir.

Utang tersebut digelontorkan bertahap untuk mendukung tiga program pemerintah. Pertama, sebesar US$400 juta untuk mendukung reformasi demi memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan pada 11 Juni 2021.

Kedua, sebesar US$800 juta untuk mendanai reformasi kebijakan investasi dan perdagangan, serta membantu percepatan pemulihan ekonomi pada 16 Juni 2021. Ketiga, US$500 juta untuk program penanganan pandemi covid-19, termasuk penguatan sistem kesehatan dan program vaksinasi gratis dari pemerintah pada 19 Juni lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam keterangan resmi mengatakan utang US$400 juta dari Bank Dunia bakal digunakan untuk mendorong kemampuan sektor keuangan bertahan dari guncangan serta membantu pembayaran bantuan sosial yang berskala besar kepada masyarakat rentan selama krisis.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor keuangan karena perannya yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan Indonesia dan mengurangi kemiskinan, terutama selama tahap pemulihan covid-19,” ujarnya.

Sementara Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menuturkan pinjaman US$800 juta akan digunakan untuk dukungan kebijakan pembangunan (Development Policy Operation/ DPO) berdasarkan dua pilar, yakni peningkatan investasi dan reformasi perdagangan.

DPO sendiri bertujuan untuk mendukung reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi Indonesia, sejalan dengan hubungan kerja sama yang sudah berjalan lama antara World Bank Group (WBG) dengan Indonesia.

Terakhir, terkait pinjaman sebesar US$500 juta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan digunakan untuk menambah pembiayaan isolasi pasien covid-19, meningkatkan ketersediaan tempat rawat, pengujian, hingga komunikasi publik dan pengawasan.

“Pembiayaan ini juga akan membantu sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih tangguh dan memperkuat surveilans kami melalui pengujian dan penelusuran kasus baru covid-19, termasuk surveilans genomik untuk varian baru,” ucapnya.

Sebagai informasi, selain mendapat suntikan pinjaman dari Bank Dunia, Indonesia juga mendapat aliran pendanaan dari Bank Investasi Infrastruktur Asia dan KfW Jerman mencapai US$1,24 miliar atau setara Rp17,89 triliun. Pendanaan ini merupakan dukungan keuangan inisiatif bagi penanganan pandemi. ***
Sumber CNNIndonesia.com