Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua MPR Zulkifli Hasan terlibat debat soal utang. Zulkifli sempat menyebut pengelolaan utang pemerintah tak wajar karena menyicil utang sekitar Rp 400 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat pada sidang tahunan MPR RI, Kamis (16/8/2018). Sri Mulyani merespons pernyataan Zulkifli lewat akun Facebooknya. Selain menyajikan data-data update seputar pengelolaan utang, Sri Mulyani juga menyebut pernyataan Zulkifli politis dan menyesatkan.

Zulkifli Hasan balik membalas Sri Mulyani. Dia menyatakan penjelasan Sri Mulyani justru yang menyesatkan.

Tak mau kalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga menunjukkan data-data pengelolaan utang. Untuk yang terakhir ini, Sri Mulyani menolak menanggapi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lebih memilih diam.

Merespons situasi ini, Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics & Finance) Bhima Yudhistira Adhinegara menyarankan untuk mencegah polemik soal utang sebaiknya harus dilakukan dialog terbuka antara Sri Mulyani dan Zulkifli Hasan.

“Harus ada dialog terbuka terkait data dan kondisi utang terkini, kemudian dari dialog itu dirumuskan solusi pengendalian risiko utang,” kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Sabtu (25/8/2018).

Menurut Bhima Kementerian Keuangan sebaiknya menerima kritikan tanpa emosional selama kritik berdasarkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dari sisi Ketua MPR kritik ahrus disertai solusi konstruktif untuk menghindari jebakan utang.

“Saya kira bisa ada sintesa atau titik temu karena masalah utang merupakan isu publik yang harus dijelaskan dengan detail. Tidak bisa sekedar balas membalas lewat statemen di media massa. Dua orang ini harus duduk bersama mencari solusinya,” jelas dia.

Menurut Bhima jika isu utang ini dibiarkan malah akan menjadi bola liar, bukan saja untuk kepentingan politik tapi juga akan membingungkan publik.

“Sekarang kan masyarakat kan mulai bertanya data yang mana yang sebenarnya valid lalu kondisi utang Negara itu aman atau tidak,” ujarnya./*

Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasanmengritik pengelolaan utang pemerintah. Zulkifli memiliki perhitungan jika beban utang RI Rp 634 triliun dan setara dengan 5,71 kali lipat anggaran kesehatan atau 10,56 kali lipat anggaran dana desa.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memiliki hitungan pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran dana desa. Dalam laman Facebook resminya, Sri Mulyani menjelaskan jumlah pembayaran pokok utang Indonesia pada 2009 sebesar Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan Rp 25,6 triliun.

“Jadi perbandingan pembayaran pokok utang adalah sebesar Rp 396 triliun dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat,” ujar Sri Mulyani dikutip dari laman facebook resminya, Sabtu (25/8/2018).

Dia menambahkan, tahun ini, pembayaran pokok utang adalah sebesar Rp 396 triliun. Sedangkan untuk anggaran kesehatan Rp 107,4 triliun atau perbandingannya turun 3,68 kali. Ini berarti rasio yang baru terus menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4%.

Sri Mulyani menjelaskan, tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat jadi Rp 122 triliun atau naik 4,77 kali dari anggaran 2009. Rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK kesehatan dan keluarga berencana.

“Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?,” imbuh dia.

Dia menambahkan, kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih empat kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

sumber: finance.detik.com

Jakarta – Pekan ini diwarnai oleh sahut-sahutan antara ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal pengelolaan utang negara.

Dalam sidang tahunan, Zulkifli memberikan kritik kepada pemerintah soal pengelolaan utang. Hal tersebut ditanggapi oleh Sri Mulyani, ia menyebutkan jika pengelolaan utang negara masih baik dan terkendali.

Sebenarnya bagaimana hitung-hitungan utang versi Zulkifli?

Dari keterangan resmi Zulkifli, dia menyebutkan data yang digunakan adalah dokumen Nota Keuangan 2018. Dia menyebutkan, dalam Nota Keuangan tidak terdapat pos pembayaran pokok utang senilai Rp 396 triliun sebagaimana yang dimaksud Menteri Keuangan.

“Kami hanya menemukan pos pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp 399 triliun ini mendekati Rp 400,” ujar Zulkifli dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (25/8/2018).

Kemudian Zulkifli memiliki perhitungan, jika pembayaran pokok utang sebesar Rp 396 triliun kemudian ditambah pembayaran bunga utang Rp 238 triliun.

“Maka jika ditotal Rp 634 triliun ada ini beban utang yang sebenarnya, karena kita tidak mungkin membayar utang hanya pokoknya, tapi pasti juga membayar bunganya setiap tahun,” imbuh dia.

Selain itu, jumlah Rp 643 triliun ini menurut Zulkifli setara dengan 5,71 kali lipat anggaran kesehatan yang saat ini sebesar Rp 111 triliun. Kemudian setara dengan 10,56 kali lipat anggaran desa Rp 60 triliun.

sumber: finance.detik.com

Jakarta — Idrus Marham akhirnya resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menaikan status Idrus menjadi tersangka setelah tiga kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi Wakil Ketua Komisi VII DPR yang juga kader Golkar Eny Maulani Saragih dalam kasus suap PLTU Riau-1. Akibat kasus ini, Idrus pun pada Jumat pagi sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial yang baru dijabatnya selama 7 bulan.

– OTT di Ultah Anak Idrus

Kasus bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eny Saragih pada 13 Juli 2018. Saat itu Eny ditangkap ketika menghadiri acara ulang tahun putri Idrus Marham di Rumah Dinas Kementerian Sosial, Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Dalam OTT ini, penyidik KPK menyita barang bukti sebesar Rp500 juta.

– Kasus PLTU Riau-1 dan Uang Rp4,8 Miliar

KPK kemudian mengurai kasus suap tersebut, Eny diduga menerima Rp500 juta dari pengusaha bernama Johannes Budisutrisno Kotjo yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Uang itu merupakan pemberian yang keempat dengan nilai total suap yang mencapai Rp4,8 miliar. KPK pun menetapkan Kotjo sebagai tersangka pemberi suap.

– Idrus Dijanjikan 1,5 Juta Dollar

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Kotjo. Adapun peran Idrus adalah mendorong terlaksananya kontrak kerja sama serta mendorong terjadinya pemberian suap atas proyek pembangunan PLTU Riau-1.

“IM (Idrus Marham) diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari EMS (Eni Maulani Saragih) sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan JBK (Johanes Budisutrisno Kotjo) bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan JBK dan kawan-kawan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat malam (24/8/2018).

Selain itu, Idrus diduga mengetahui dan mendorong agar Eny mau menerima suap dari Kotjo, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

– Memanfaatkan Pengaruh Jabatan Plt Ketum

Basaria mengatakan jika Idrus juga diduga memanfaatkan pengaruhnya sebagai Sekjen dan Plt Ketua Umum Partai Golkar dalam memuluskan proyek ini. Untuk diketahui, setelah Novanto resmi ditahan KPK dalam kasus korupsi e-KTP, posisi Ketum kemudian dimandatkan kepada Idrus selaku Sekjen.

Atas arahan Idrus, Eny selaku wakil ketua komisi yang membidangi energi di DPR itu kemudian mempengaruhi manajemen PLN agar menggunakan Blackgold Natural Resources supaya bisa ikut sebagai anggota konsorium dalam proyek PLTU Riau-1.

sumber: wartaeknomi

MEDAN — Anggota DPRD Langkat, Sumatra Utara, Ibrahim Hasan, ditangkap saat sedang sosialisasi terkait pencalegan dirinya pada Pileg mendatang. Dia ditangkap petugas BNN RI bersama sejumlah rekannya terkait penyelundupan 105 kg sabu dan 30 ribu butir ekstasi.

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan, kader partai Nasdem itu tidak mengira ditangkap personel BNN, TNI AL dan Bea Cukai. Namun, dia sempat heran petugas langsung memborgol dan membawanya. “Dia pikir, kami malah dari Bawaslu. Jadi pada saat tersebut, ada orang-orang yang ikut bersama dia. Kami sudah menetapkan status tersangka kepada yang bersangkutan,” kata Arman di Medan, Selasa (21/8).

Arman mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan, Ibrahim masuk dalam jaringan internasional peredaran narkotika. Dia merekrut kurir hingga mengatur pengiriman lewat kapal yang sudah disewanya.

Ibrahim pun diketahui termasuk bandar besar. Dari pengakuannya, dia sudah dua kali melakukan pengiriman sabu dalam jumlah besar. Barang haram itu nantinya akan dia kirim ke beberapa daerah, mulai dari Aceh, Medan dan Jakarta. “Sumatra Utara dan Jakarta yang paling banyak. Biasanya untuk Jakarta dan Sumut saja sudah habis itu. Makanya mereka punya banyak sumber,” ujar Arman.

Dalam penangkapan yang dilakukan terhadap jaringan Ibrahim Hasan, petugas gabungan menyita barang bukti 105 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi berwarna biru. Pengungkapan ini adalah rangkaian penindakan di tiga lokasi berbeda, yakni di kapal di perairan Aceh Timur, serta Pangkalan Susu dan Pangkalan Brandan, Langkat, pada Ahad (19/8) dan Senin (20/8).

Kabarnya petugas menangkap hingga 11 orang termasuk Ibrahim. Seluruh tersangka pun terancam hukuman mati.

“Ini membuktikan bahwa kejahatan narkotika tidak memandang status, siapapun bisa terlibat. Kita sangat menyayangkan kalau anggota DPRD Langkat yang harusnya mengayomi kita justru menjadi bandar dan pengedar,” kata Arman.

Sumber: Republika.co.id

JAKARTA — Putri almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid mengatakan, seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU) tentu punya hak untuk berpolitik, termasuk seorang Rais Aam. Namun, jika terjun ke politik maka harus mundur dari jabatannya di struktur NU.

“Kalau sudah masuk politik ya harus melepaskan jabatannya di struktur NU,” kata dia dikutip melalui laman Republika.co.id, Selasa (21/8).

Yenny mengingatkan agar warga NU kembali pada pegangannya. Antara lain Qonun Asasi, Khittah 1926, dan Mabadi Khairu Ummah.

“NU itu punya Qonun Asasi, punya Khittah yang berarti netral dalam berpolitik, dan punya semacam pedoman tingkah laku bernama Mabadi Khairu Ummah, itu semua yang jadi pegangan warga NU,” katanya.

Karena itu, Yenny menuturkan, Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin yang mencalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2019 sebetulnya harus mundur dari jabatannya. Sebab, menurut dia, tidak boleh ada rangkap jabatan.

“(Rais aam) enggak bisa (merangkap jadi cawapres). Kalau sudah Rais Aam, ketua Tanfidziyah, memang peraturannya harus mundur. Tidak diperkenankan merangkap jabatan,” tutur dia.

Namun, Yenny mengaku belum mengetahui terkait apakah Ma’ruf sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Terlebih, sampai Ma’ruf berangkat ke tanah suci Makkah untuk menunaikan haji, Yenny belum pernah bertemu dengan Ma’ruf Amin.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng yang juga adik kandung Gus Dur, KH. Sholahuddin Wahid setuju atas imbauan agar NU kembali ke Khittah 1926 dan tidak ditarik-tarik ke politik. Ini seperti imbauan Yenny Wahid agar NU secara organisasi tetap netral selama Pilpres 2019.

“Saya sepakat, struktur NU perlu duduk bareng untuk menyamakan persepsi. Karena sekarang NU sudah menjadi alat politik khususnya PKB,” kata pria yang akrab disapa Gus Sholah ini kepada Republika, Senin (20/8).

Secara kultural, dia mengakui, memang tidak ada masalah NU dengan PPP dan PKB. Namun secara organisasi menurut dia, NU akan sangat rugi bila ditarik ke PPP atau ke PKB. Sebab, kader NU itu tersebar di berbagai partai politik, bukan hanya di PPP dan PKB.