Jakarta  – Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada perdagangan sesi satu “diserbu” investor asing. Akumulasi beli investor asing tersebut mendorong harga saham operator telekomunikasi terbesar tersebut naik, setelah mendapat tekanan dari awal tahun.

Akumulasi beli bersih (net buy) saham Telkom tercatat mencapai Rp 303,96 miliar dari total nilai transaksi sebesar Rp 570,42 miliar. Harga saham berkode TLKM ini naik 3,76% ke level Rp 3.590/saham.

Telkom merupakan salah satu saham yang banyak dilepas investor asing dari awal tahun hingga perdagangan kemarin. Akumulasi net buy tersebut membuat jual bersih (net sell) selama year to date berkurang menjadi Rp 5,87 triliun.

Sementara itu, dalam periode yang sama harga saham Telkom tercatat masih terkoreksi 19,37% Akumulasi beli saham Telkom yang terjadi pada hari ini termasuk besar.

Telkom mencatat pendapatan dari segmen data, internet dan jasa teknologi informasi (IT) menjadi pendorong utama pendapatan terbesar pada semester I-2018. Disaat sumbangan pendapatan dari seluler mengalami penurunan.

Telkom menyebutkan segmen tersebut mampu memberikan kontribusi pertumbuhan pendapatan sepanjang semester I TLKM menjadi sebesar 0,5% year on year (YoY) di tengah persaingan yang ketat di sektor industri telekomunikasi.

Tercatat, pendapatan data, internet dan jasa teknologi tumbuh 20,7% menjadi Rp 32,7 triliun yoy, dibandingkan dengan pendapatan dari segmen yang sama pada semester I tahun lalu senilai Rp 27,1 triliun.

sumber: CNBCindonesia

Jakarta — Polemik terkait utang pemerintah memang tidak ada habisnya. Teranyar, perdebatan antara Zulkifli Hasan (Ketua MPR) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang menjadi sorotan publik.

Pembayaran beban utang pemerintah yang melonjak menjadi pangkal masalahnya. Zulkifli mempermasalahkan besarnya utang yang harus dibayarkan pemerintah.

“Pola utang tidak bisa aman dengan rasio 30% yaitu beban utang pemerintah adalah Rp 400 triliun di 2018 ini yang diperhatikan,” katanya saat menyampaikan Pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8/2018).

Sri Mulyani pun membantah hal tersebut dan mengatakan kondisi utang Indonesia masih aman. Menurutnya, pengelolaan utang saat ini sudah hati-hati. Namun fakta yang menarik, utang di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang melonjak tajam.

Menurut Sri Mulyani, selama 2014-2018 total utang selama pemerintah naik hingga Rp 1.600 triliun lebih dan berada di posisi Rp 4.227,8 triliun (Sampai Juni 2018). Ini artinya, per kepala menanggung utang sekitar Rp 16 juta! ( Asumsi jumlah penduduk 256 juta jiwa)

Belum lagi setiap bayi yang lahir, secara tidak langsung akan menanggung utang. Tentu sungguh ironis, jika masyarakat dihadapkan pada sesuatu yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya.

Kesadaran Bayar Pajak Rendah, Pemerintah Terpaksa Gali Lubang

Di sisi lain, pemerintah pun dihadapkan pada penerimaan pajak yang masih belum mencapai target. Sepanjang 2015-2018, memang realisasi penerimaan pajak meningkat. Namun, faktanya belum ada yang mencapai dari target yang ditetapkan.

* Per 20 Agustus 2018

Seiring dengan program pembangunan ekonomi yang ada dan kemampuan APBN yang terbatas, mengakibatkan utang menjadi alternatif yang dipilih. Akibatnya, jumlah tanggungan pemerintah pun menggunung hingga mencapai Rp 4.000 triliun lebih.

Jumlah ini diperkirakan terus meningkat kedepannya, jika pemerintah tidak mampu meningkatkan penerimaan fiskal yaitu pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan strategi lain guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Program Tax Amnesty yang baru direalisasikan memang ampuh meningkat kesadaran tersebut. Namun, hal tersebut masih belum cukup. Penerimaan pemerintah dari program tersebut hanya sekitar Rp 135 triliun dari sekitar 956 ribu Wajib Pajak (WP). Angka ini mungkin masih bisa naik, mengingat potensi WP yang belum banyak tergali. Di sisi lain, pemerintah juga dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) badan khususnya yang memiliki omzet lebih dari Rp 50 miliar.

Dengan penerimaan pajak yang meningkat, dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang. Hal ini tidak hanya meringankan beban fiskal yang ada, juga menghilangkan beban anak cucu kita kedepannya.

sumber: CNBCindonesia

Yogyakarta, detikriau.org – Gempa Bumi berkekuatan 5,8 Skala Richter guncang Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui laman resminya BMKG sebutkan gempa terjadi pukul 01:36:34 WIB rabu 29 Agustus 2018 berada di 112 Km Barat Daya Gunung Kidul pada kedalaman 10 Km.

Belum diketahui dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi ini.

“Tidak Berpotemsi Tsunami” Tulis BMKG melalui akun twiter mereka @infoBMKG

Juga dituliskan gempa dirasakan di Bantul dengan skala (MMI) III, Yogyakarta II-III Karanganyar II-III, Karangkates II-III, Wonogiri I-II, Banjarnegara I-II, Purworejo I-II, Trenggalek I-II, Sawahan I-II Sawahan, #BMKG./*

Jakarta — Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath menyerukan kepada seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam FUI bergabung dan mendukung gerakan #2019GantiPresiden.

Seruan itu disampaikan Al Khaththath melalui akun twitternya @Muhamma41969069, Selasa (28/8). Akun tersebut merupakan akun resmi Al Khaththath. Akun tersebut baru dibuat Agustus 2018 dan baru memiliki 72 follower.

“Sbg Sekjen FUI, saya menyerukan kpd semua ormas yg bergabung dg FUI utk mendukung deklarasi 2019 Ganti Presiden,” cuit Al Khaththath pada Selasa (28/8).

Al Khaththath mengatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan telah menyatakan bahwa gerakan yang dipelopori oleh Mardani Ali Sera atau sejenisnya bukan termasuk dari kegiatan kampanye. Maka dari itu, Al Khaththath menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut untuk terus bergerak.

Dia juga mengajak Ormas yang tergabung dalam FUI untuk mengerahkan seluruh laskar untuk melindungi para pegiat deklarasi Gerakan Ganti Presiden dari persekusi.

Sebelumnya, kepada wartawan, Wahyu Setiawan mengatakan berdasarkan peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode tidak termasuk dalam definisi kampanye.

Wahyu menjelaskan bahwa gerakan tersebut cenderung mendekati definisi rapat umum karena melibatkan banyak orang di tempat umum.

Selain itu, deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode tidak memaparkan visi dan misi para calon sehingga tidak dapat disebut sebagai kampanye.

Wahyu menegaskan bahwa masyarakat dapat bergabung dan menggelar deklarasi gerakan tersebut. Karena berkenaan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki setiap warga negara.

Sumber: CNNindonesia

Jakarta — Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalinmenyebutkan sejumlah perbedaan aksi #Jokowi2Periode dan #2019GantiPresiden yang berakibat terjadi perbedaan perlakuan oleh aparat.

Ngabalin menyebut relawan #Jokowi2Periode tidak menggunakan ruang publik dan membuat kekacauan, apalagi memprovokasi.

“Tidak pernah menggunakan ruang-ruang publik dan mengacaukan. Tidak memprovokasi masyarakat. Mereka selalu membuat di warung, di gedung dan tidak ada yang menantang,” kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (28/8).

Hal ini disampaikan menyikapi sejumlah penolakan deklarasi #2019GantiPresiden, terutama tindakan kepolisian yang memulangkan Neno Warisman di Pekanbaru, Riau dan Ahmad Dhani di Surabaya, Jawa Timur.

Ia mengklaim deklarasi relawan Presiden Jokowi selalu dilakukan di dalam ruangan pada berbagai kesempatan seperti di Sentul International Convention Center serta JIExpo.

Sementara itu, aksi #2019GantiPresiden kebanyakan dilakukan di jalan serta area terbuka, seperti menggunakan momen Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia bahkan di jalan depan gerai Markobar milik putra Jokowi.

Karena itu, ketika relawan #2019GantiPresiden hendak deklarasi berpotensi menimbulkan gangguan keamanan lantaran dapat bertemu dengan pihak-pihak yang kontra.

“Begitu ada pro dan kontra kemudian diperkirakan akan menimbulkan kekacauan keamanan kedua belah pihak, polisi diperintah UU untuk segera memberhentikan,” ucapnya.

Menurutnya, hal yang dilakukan aparat sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Jadi Anda enggak usah marah-marah sama polisi. Polisi representasi hukum,” kata Politikus Partai Golkar ini

“… Jadi kalau Anda datang di Surabaya, Makassar, Riau, Batam, kemudian orang Batam merasa terganggu, wajib dibubarkan. Kalau perlu langsung diusir. Memang betul harus dijaga bandara, enggak perlu kasih izin masuk,” tuturnya.

Sumber: CNNindonesia

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8). Kali ini sasaran OTT lembaga antirasuah itu adalah hakim.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, anak buahnya sudah berada di Medan beberapa hari terakhir ini. “Tadi pagi sampai siang ini setidaknya delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Basaria.

Menurut Basaria, KPK telah mengamankan barang bukti suap. “Uang dalam bentuk dolar Singapura juga telah diamankan,” ujarnya.

Namun, dia menuturkan belum bisa merinci jumlah uang yang timnya temukan. Yang pasti kasus ini terkait transaksi penanganan perkara tipikor di Medan.

“Tim sedang bekerja untuk melakukan verifikasi sejumlah informasi dari masyarakat yang kami terima. Nanti jika ada perkembangan akan di-update kembali, termasuk berapa orang yang akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” tuturnya.

Sedangkan sumber lain di KPK mengatakan, OTT itu menjaring hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. “Ada OTT di Medan, Hakim PN Tipikor Medan,” ujar sumber di internal KPK sebagaimana diberitakan JawaPos.Com.

Sumber lain di KPK juga mengungkapkan hal senada. “Apgakum (aparat penegak hukum) yang di-OTT,” papar sumber tersebut.

SUMBER: JPNN.com