Jakarta — Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin menilai Presiden Joko Widodo masih akan mengandalkan siasat pencitraan lantaran menunjuk bos media Erick Thohir sebagai ketua Tim Kampanye Nasional. 

“Saya kira memperlihatkan Pak Jokowi masih andalkan strategi pencitraan,” ucap Suhud saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (7/9)

Menurutnya, rencana menggunakan siasat pencitraan jelas nampak karena telah ada tiga konglomerat media massa, yakni Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, dan Erick. Belum lagi jika menghitung Aburizal Bakrie dan Theo L Sambuaga yang merupakan kader Golkar atau partai pengusung Jokowi.

Meski begitu, Suhud mengatakan poros Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak cemas jika pemberitaan media mainstream bakal dominan memberitakan Jokowi-Ma’ruf.

Kata dia, saat ini masyarakat sudah banyak yang tidak mengandalkan media massa mainstream sebagai satu-satunya sumber informasi. Saat ini, ada media sosial dan juga jaringan pesan singkat yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

“Sekarang zaman sudah berubah,” ujar Suhud.

Meski begitu, Suhud mengatakan pihaknya tetap akan mengawasi gelagat perusahaan media massa mainstream.

Poros Prabowo-Sandi, kata Suhud, bakal meminta Dewan Pers untuk jeli melihat keberimbangan pemberitaan media massa mainstream. Dia berharap KPU dan Bawaslu pun benar-benar mengawasi dengan optimal.

“Iya sudah pasti. Aturan terkait soal kampanye di media harus ditegakkan. Tugas KPU dan Bawaslu memperhatikan hal ini,” katanya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid juga mengatakan hal serupa.

Menurutnya, poros Prabowo-Sandi tidak khawatir jika nantinya pemberitaan media massa mainstream cenderung berpihak kepada Jokowi-Ma’ruf selama Pilpres berlamgsung.

“Kami biasa bertempur dengan keterbatasan kok,” ucap Sodik.

Sodik yakin media sosial akan dapat membantu poros Prabowo-Sandi mengenalkan visi misi kepada publik.

“Sekarang kan selain ada Medsos. Juga tidak kalah efektifnya gerakan gerakan real grass root di bawah,” kata Sodik.

Erick Thohir ditunjuk Jokowi sebagai Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019.

Jokowi menjelaskan alasannya menunjuk Erick karena sudah beberapa kali bekerjasama, salah satunya saat meminta Erick menjadi Ketua INASGOC di Asian Games 2018.

Jokowi menegaskan Erick Thohir dipilih sebagai Ketua TKN until membenahi menejemen. Sehingga pengalaman politik tidak menjadi priotitas yang dibutuhkan dari Erick Thohir.

“Ini bukan urusan berpolitik. Ini urusan manajemen, mengelola kampanye ini sehingga bisa berjalan dengan baik,” ujar Jokowi.

sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan hingga US$410 juta di akhir Agustus 2018. Pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat menjadi faktor dominan anjloknya cadangan devisa tersebut.

Bank Indonesia (BI) merilis cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2018 sebesar US$ 117,9 miliar, posisi ini terendah sejak Januari 2017.

Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi 2,15% selama Agustus 2018.

“Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif,” demikian tulis BI dalam siaran persnya, Jumat (7/9/2018).

Berikut posisi cadangan devisa sejak 2018.

* Januari 2018: US$ 131,98 miliar
* Februari 2018: US$ 128,05 miliar
* Maret 2018: US$ 126,003 miliar
* April 2018: US$ 124,862 miliar
* Mei 2018: US$ 122,914 miliar
* Juni 2018: US$ 119,8 miliar
* Juli 2018: US$ 118,3 miliar
* Agustus 2018: US$117,9 miliar.

sumber: CNBC Indonesia

Jakarta, detikriau.org — Pemerintah menetapkan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 resmi dibuka pada 19 September 2018 mendatang

Total formasi berjumlah 238.015 yang terdiri dari 51.271 Instansi Pusat di 76 Kementerian/lembaga dan 186.744 pada 525 Instansi Daerah. 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional CPNS menyampaikan bahwa sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via https://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh instansi.

“Selanjutnya proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” kata Bima dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (6/9/2018) dilansir detikcom.

Lebih rinci Kepala BKN menguraikan bahwa BKN mengantisipasi dengan jumlah peserta seleksi yang bisa mencapai 5 hingga 6 Juta orang, dan total pelamar akan melampaui total peserta.

Berdasarkan review seleksi CPNS 2017, kesulitan update data Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) menjadi kendala terbanyak pelamar. Perihal itu BKN berharap sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga siap.

Selanjutnya, untuk kesiapan lokasi tes seleksi CPNS 2018 hingga saat ini direncanakan akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Untuk update persiapan pendaftaran CPNS 2018, tim SSCN BKN dan admin masing-masing Instansi sedang menginput seluruh formasi.

Dengan demikian web sscn.bkn.go.id akan difungsikan setelah semua K/L/D memasukkan formasi dan persyaratan pelamaran. Proses ini akan memakan waktu sampai dengan 18 September 2018.

Perihal syarat administrasi pendaftaran, Kepala BKN mengimbau seluruh Instansi penerima CPNS 2018 agar memberikan persyaratan yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat pelamar. Persyaratan seperti akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus disesuaikan dengan indeks prestasi di wilayah masing-masing.

Berita ini sudah terbit di laman detik.com dengan judul “Mau Daftar CPNS? Ini yang Harus Kamu Tau” / https://finance.detik.com/lowongan-kerja/d-4201378/mau-daftar-cpns-ini-yang-harus-kamu-tahu/2

Editor: Am

Jakarta — Pemerintah memperlambat laju kinerjanya sementara waktu dengan menunda pengerjaan sejumlah proyek listrik. Hal itu dilakukan demi mengurangi tekanan impor terhadap neraca perdagangan yang ujungnya melemahkan rupiah. 

Sejumlah proyek yang akan ditunda ialah proyek pembangkit listrik yang belum memasuki tahap pemenuhan kewajiban pembiayaan (financial closing).

Tak tanggung-tanggung, jumlah proyek pembangkit listrik yang ditunda mencapai 15.200 MegaWatt (MW) dengan total investasi mencapai US$23,9 miliar atau mencapai Rp353 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 67 proyek dengan total kapasitas 12,28 ribu MW di antaranya merupakan bagian dari program 35 ribu MW. Dengan rincian, 29 proyek di Sumatra, 18 proyek di Kalimantan, 10 proyek di Jawa, 9 proyek di Sulawesi, dan 1 proyek di Nusa Tenggara.

Kemudian, 72 proyek dengan total kapasitas 2,97 ribu MW merupakan bagian dari program reguler. Terdiri dari, 66 proyek di Sumatra dan enam proyek di Jawa.

Semula, sebagian besar proyek-proyek ditargetkan beroperasi (commercial operation date/ COD) pada 2018 – 2019. Namun, Kementerian ESDM meminta pengerjaan digeser, sehingga bisa selesai pada 2020 hingga 2026, menyesuaikan dengan kebutuhan listrik setempat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan langkah tersebut bisa mengurangi pengadaan barang impor sekitar US$8 miliar-US$10 miliar atau setara Rp118 triliun-Rp148 triliun.

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengaku pesimistis langkah ini akan efektif menekan impor barang modal, termasuk komponen proyek kelistrikan untuk jangka pendek.

Pasalnya, proyek-proyek yang ditunda memang masih dalam tahap perencanaan dan belum berkontrak dengan PT PLN (Persero).

“Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027, ada pengerjaan proyek pembangkit 9 GigaWatt yang sudah dimundurkan. Lalu, ada proyek-proyek yang belum financial closing,” ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/9).

Kendati sejumlah proyek ditunda, Fabby meyakini pemenuhan kebutuhan listrik sampai 2022 masih aman, mengingat sebagian besar proyek-proyek yang sudah dibangun akan beroperasi secara bertahap pada 2020 hingga 2022.

Terlebih, pertumbuhan konsumsi listrik saat ini masih di bawah target, seiring laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari perkiraan.

Pemerintah memperkirakan konsumsi listrik tahun ini hanya tumbuh 6 persen. Padahal, dalam menyusun APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan konsumsi listrik tahun ini bisa mencapai 8 persen.

Sebagai pengingat, di awal pemerintah, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa bergerak hingga 7 persen pada 2019. Kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi hingga saat ini sulit beranjak dari kisaran 5 persen.

Di sisi lain, penundaan pengerjaan proyek pembangkit listrik, meski belum memasuki tahap FC, bukan tanpa konsekuensi.

Ketua Harian Asosiasi Pembangkit Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengingatkan ada risiko perubahan biaya untuk proyek yang sudah ditandatangani melalui perjanjian penjualan listrik (power purchase agreement/PPA) yang akan berujung pada penyesuaian tarif ke depan. Belum lagi, biaya yang sudah keluar pra-perjanjian jual beli yang nilainya tidak kecil.

“Untuk mempunyai PPA pasti sudah ada dana-dana yang menjadi komitmen pengembang. Pasti ada survei lahan dan pembebasan lahan. Kemudian, pasti sudah ada kerja sama dengan arsitek, konsultan, dan pihak ketiga lain,” ujar Arthur.

Maka itu, pemerintah perlu memperjelas mekanisme penundaan proyek kepada pelaku usaha dalam bentuk petunjuk teknis tertulis, misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri.

“APLSI memahami arahan pemerintah sebagai upaya untuk membuat nilai rupiah stabil dan devisa tidak tergerus. Namun, menurut saya, (penundaan proyek) ini tidak bisa dilihat secara jangka pendek,” ujarnya.

Industri Dalam Negeri Dikebut

Kebutuhan impor terjadi karena industri dalam negeri belum bisa memasok seluruh kebutuhan bahan material pembangkit. Saat ini, Jonan menyebutkan, rata-rata Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) proyek pembangkit listrik masih ada di kisaran 20 persen-40 persen.

Berdasarkan data ESDM, pembangkit listrik dengan TKDN tertinggi yaitu mencapai 70 persen adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas kecil yaitu kurang dari 15 MW. Namun, semakin besar kapasitasnya, semakin berkurang komponen lokal yang terkandung. Misalnya, untuk PLTU dengan kapasitas lebih dari 600 MW per unit TKDN-nya hanya 33 persen.

Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), realisasi TKDN-nya telah mencapai 57,5 persen, lebih tinggi dari target 43,72 persen. Sementara itu, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 50 sampai dengan 150MW, realisasi TKDN hanya 21,89 persen lebih rendah dari targetnya yang mencapai 49 persen.

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), rata-rata TKDN pembangkit yang berkapasitas antara 60 hingga 110 MW hanya 28,6 persen.

Selanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan kapasitas sampai dengan 100 MW realisasi TKDN 43,57 persen. Terakhir, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berkapasitas lebih dari 300 MW, realisasi rata-rata. TKDN hanya 29,17 persen.

Sebenarnya, pemerintah telah berusaha untuk mendorong perkembangan industri di dalam negeri. Kementerian ESDM mencatat peralatan listrik yang sudah bisa dipasok dari dalam negeri.

Di antaranya kabel listrik, konektor, isolator, kWh meter, Pemutus Sirkuit Mini (MCB), transfomator tenaga dan distribusi, transformasi arus (CT) dan tegangan (VT), panel listrik (switch board), panel kontrol, motror listrik, tiang listrik beton, tower listrik, dan generator set.

Namun, spesifikasi pasokan yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masih ada peralatan yang memang masih harus diimpor karena berteknologi tinggi seperti mesin boiler, turbin pada pembangkit, dan generator.

“Kalau memang semua teknologi sudah tersedia di dalam negeri dan harga kompetitif, ngapain perlu ada komponen impor?,” ujar Arthur.

Direktur Perecanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan perseroan sudah semakin banyak menggunakan produk lokal untuk peralatan transmisi dan distribusi.

PLN juga memberlakukan sistem pengadaan terbuka (open-book) untuk memantau dan mengontrol material dasar yang digunakan mitra perseroan dalam pengerjaan proyek.

“Sekarang PLN bisa kontrol kualitasnya, sampai pesan material dasarnya itu PLN bisa lihat,” ujar Syofvi beberapa waktu lalu

Dengan dorongan PLN, lanjut Syofvi, pabrikasi komponen ketenagalistrikan dalam negeri mulai berkembang. Misalnya, jumlah pabrik trafo dalam negeri sudah bertambah dari dua menjadi enam pabrik di Indonesia.

“Kami sejak lima tahun lalu tidak impor trafo,” terang dia.

Perbaikan neraca perdagangan penting untuk dicapai demi menjaga stabilitas kurs rupiah. Namun, pemerintah sebaiknya tidak sekedar mengambil jalan pintas untuk mengatasi gejolak yang ada.

Pemerintah perlu lebih serius dalam mendorong hilirisasi industri sehingga kebutuhan bahan baku domestik bisa dipenuhi dari dalam negeri.

sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Masyarakat dihebohkan dengan adanya pesan viral di aplikasi berbagai pesan, WhatsApp. Pesan tersebut pada intinya memberikan saran apa yang harus dilakukan saat dolar Amerika Serikat (AS) tengah perkasa saat ini.

Ada 6 poin yang ditawarkan. Namun, alih-alih memberi ketenanangan, pesan viral tersebut justru membuat masyarakat cemas karena beberapa langkah yang ditawarkan cenderung membahayakan masyarakat yang mengaplikasikan langkah-langkah tersebut.

Misalnya saja pada poin 4 yang menyarankan masyarakat menyediakan uang tunai dalam jumlah besar untuk keperluan operasioanal selama 6 bulan.

Langkah ini tentu berbahaya, karena menyimpan uang tunai dalam jumlah besar, bisa membuat orang jadi sararan empuk para pelaku kejahatan.

Untuk itu, pihak Kementerian Keuangan meminta agar masyarakat tidak panik dan serta merta menuruti langkah-langkah yang ada dalam pesan tersebut. Apa lagi bila sumber pesannya tidak diketahui secara jelas.

“Kami tidak membahas informasi yang sumbernya tidak jelas,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti Rabu (5/9/2018) dilansir detikFinance, .

“Masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah telah dan akan terus melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menstabilkan nilai tukar,” tandas dia.

Adapun pesan viral yang beredar di jaringan berbagi pesan adalah sebagai beriku:

Waalaikumussalam wrwb, selamat pagi, dan selamat beraktivitas…

Akhirnya Dolar Amerika tembus Rp 15.000/dolar, barusan beberapa kantor sekuritas briefing kepada para ekonom nya, bahwa kita harus menjaga kondisi ekonomi perusahaan dan pribadi karena pengaruh Turki yg inflasinya s/d 20% dan perang dagang USA vs China, sekarang sudah mulai terkena dampaknya di Eropa, yang diprediksi nanti imbasnya akan sampai ke Indonesia

Yang harus dilakukan adalah:

1. minimalkan semua pengeluaran yg sifatnya konsumtif (cicilan elektronik, mobil, nyicil makan di restoran, dll)

2. karena saham lagi pada jeblok, jangan transaksi saham dulu. 

3. Lebih baik simpan dalam bentuk emas dibanding cash (deposito, dll)

4. Usahakan punya cash utk operasional minimal 6 bln ke depan. Ada kemungkinan inflasi dan ekonomi thn 2008 terulang kembali. Kecuali yg gajinya usd malah bagus krn usd vs Rupiah makin tinggi. 

5. Kalau mau mulai investasi, usaha baru atau proyek2, lebih baik tahan dulu min 6 bln ke depan. Tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, Vietnam sdh mulai suffer kena imbas akibat Turki dan Eropa. Pertamina dan PLN saja sekarang diminta hold/freeze proyek2 s/d 6 bulan mendatang. 

6. Usahakan gaya hidup sederhana dan ekonomis dan menabung. Kemungkinan banyak PHK dan inflasi tinggi akibat Turki dan perang dagang USD vs China. 
Ini pesan untuk semua yang kerja maupun yg masih cari kerja.

Jakarta — Kasus korupsi pembangunan PLTU Riau-1 semakin memojokkan Partai Golkar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi sekaligus untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi terhadap bukti-bukti yang sudah didapat, termasuk dugaan aliran dana ke Partai Golkar.

Mereka adalah Dirut PT Samantaka Batubara Sujono Hadi Sudarno dan seorang Tenaga Ahli di DPR, Tahta Maharaya. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

“Untuk Sujono, KPK mengkonfirmasi dalam kapasitasnya sebagai Dirut PT Samantaka, ditanya juga apakah ada keterkaitannya sebagai anggota maupun pengurus dari Partai Golkar, kemudian apa pengetahuan saksi terkait aliran dana terkait PLTU Riau-1,” kata Jurubicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

Adapun untuk saksi Tahta Maharaya, kata Febri, KPK menggali sejumlah keterangan untuk menkonfirmasi dan mengklarifikasi ihwal pengurusan anggaran pembangunan PLTU Riau-1.

“Dan juga dugaan penerimaan fee pada tersangka (Idrus Marham) dalam kasus ini,” lanjut Febri.

Febri menuturkan, kesaksian dari dua orang tersebut bakal dijadikan sumber keterangan baru untuk menguatkan setiap bukti yang didapatkan KPK sebelumnya.

“Ini penting untuk melakukan klarifikasi dan mengkonfirmasi berdasarkan informasi yang sudah didapatkan KPK dari bukti-bukti yang lain,” tandasnya.

Sumber: Rmol.co