Jakarta – Sepanjang pekan ini, rupiah melemah 0,61% melawan dolar AS di pasar spot, dari Rp 14.725/dolar menjadi Rp 14.815/dolar AS. Namun, investor di pasar keuangan tanah air menyambut akhir pekan dengan senyuman.

Pasalnya, rupiah menguat dalam 2 hari perdagangan terakhir di pekan ini, masing-masing sebesar 0,3% dan 0,47%. Tak hanya rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ikut menguat pada perdagangan tanggal 6 dan 7 September.

Memasuki pekan depan, investor nampaknya harus hati-hati. Pasalnya, rupiah berpotensi babak belur lagi.

Penyebabnya adalah semakin mencuatnya persepsi mengenai kenaikan suku bunga acuan sebanyak 4 kali pada tahun ini oleh the Federal Reserve. Hal ini terjadi pasca rilis data tenaga kerja yang menggembirakan pada hari Jumat.

Penciptaan lapangan kerja sektor non-pertanian periode Agustus diumumkan di level 201.000, mengalahkan konsensus yang dihimpun oleh Reuters yang sebesar 191.000. Sementara itu, tingkat pengangguran periode Agustus diumumkan di level 3,9%, sama dengan capaian periode Juli namun lebih tinggi dari ekspektasi yang sebesar 3,8%. Tingkat pengangguran yang sebesar 3,9% tetap saja merupakan level yang sangat rendah bagi AS.

Kuatnya kedua data tersebut lantas didukung oleh kenaikan rata-rata upah per jam periode Agustus yang sebesar 0,4% MoM, kenaikan terkencang pada tahun ini. Capaian tersebut juga cukup jauh di atas estimasi yang sebesar 0,2% MoM.

Sebagai informasi, data tenaga kerja merupakan salah satu pertimbangan utama the Fed dalam menentukan kebijakan suku bunganya. Data lainnya yang digunakan oleh the Fed adalah inflasi, dimana terkait hal ini the Fed disebut-sebut menggunakan Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Index sebagai patokannya. Pada bulan Juli, Core PCE Indextumbuh sebesar 2% YoY, sudah sesuai dengan target inflasi the Fed yang sebesar 2%.

Mengutip situs resmi CME Group yang merupakan pengelola bursa derivatif terkemuka di dunia, berdasarkan harga kontrak Fed Fund futures per 8 September 2018, kemungkinan bahwa the Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 4 kali pada tahun ini naik menjadi 77,6%, melonjak dari posisi per 6 September yang sebesar 68,6%.

Seiring dengan semakin mencuatnya persepsi mengenai kenaikan suku bunga acuan sebanyak 4 kali, dolar AS pun perkasa. Pada perdagangan kemarin, indeks dolar AS yang menggambarkan pergerakan greenback melawan mata uang utama dunia lainnya menguat sebesar 0,33%.

Rilis data tenaga kerja dan penguatan dolar AS yang signifikan terjadi kala pasar keuangan Indonesia sudah tutup. Ketika perdagangan dibuka kembali nantinya pada hari Senin (10/9/2018), hampir bisa dipastikan bahwa rupiah akan mendapatkan tekanan yang besar.

Kian Tipis

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) justru mengumumkan cadangan devisa per Agustus di level US$ 117,9 miliar, turun US$ 410 juta dari periode sebelumnya. Posisi ini merupakan yang terendah sejak Januari 2017. Penurunan cadangan devisa terjadi seiring dengan langkah BI dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Mengkerutnya cadangan devisa tentu membuat amunisi dari bank sentral dalam menahan pelemahan nilai tukar kian terbatas. Investor yang khawatir mengenai hal ini bisa semakin terdorong untuk melepas rupiah dan beralih memeluk greenback.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Jakarta — Gerakan #2019PrabowoPresiden resmi terdaftar sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM. Gerakan tersebut telah disahkan pendiriannya dan memiliki badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0010834.AH.01.07 tahun 2018.

Merujuk salinan Keputusan Menkumham dilansir CNNIndonesia.com, Kemenkumham memberikan pengesahan badan hukum Perkumpulan Tagar2019PrabowoPresiden yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Pengesahan diberikan sesuai dengan salinan Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Ilwa di Kota Tangerang Selatan.

Keputusan Menkumham itu ditetapkan di Jakarta pada 3 September 2018 yang ditandatangani Plt Dirjen Admninistrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar atas nama Menkumham Yasonna Laoly.

“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,” mengutip salah satu kalimat dalam salinan Keputusan.

Inisiator yang juga ketua gerakan #2019PrabowoPresiden Sufmi Dasco Ahmad membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan gerakan tersebut memang telah memiliki badan hukum dan disahkan oleh Kemenkumham.

“Iya, biar legal formal terpenuhi sehingga izin penyelenggaraan kegiatan tidak kesulitan,” ujar Dasco saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (8/9).

Kepala Biro Humas Kemenkumham Ferdinand Siagaian belum merespons saat dihubungi untuk mengonfirmasi kebenaran Keputusan Menkumham tersebut.

Gerakan #2019PrabowoPresiden sendiri sudah dideklarasikan di Lampung pada Jumat kemarin (7/9). Deklarasi berjalan kondusif. Tokoh yang hadir dalam acara deklarasi antara lain Ahmad Dhani, Fauzi Baadilah, Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelumnya, Dasco juga sempat menyatakan bahwa motif mencetuskan #2019PrabowoPresiden yakni agar tidak abu-abu.

Menurutnya, saat ini, segala jenis gerakan untuk menggalang dukungan mesti menggunakan nama Prabowo. Alasannya, karena hanya Prabowo yang telah terdaftar di KPU sebagai bacapres penantang Joko Widodo.

“Kalau saya kan, enggak senang di wilayah abu-abu. Kan, gitu lho. Jadi yang jelas-jelas saja. Di sana Jokowi, di sini Prabowo. Setop di situ,” kata Dasco kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (1/9).

“Kita enggak tahu apakah yang #2019Gantipresiden itu satu visi penggantinya [Jokowi] itu Pak Prabowo [atau tidak]. Pokoknya semua yang satu visi Prabowo presiden, diajak. Kalau mau. Kan, begitu,” lanjutnya.

Jakarta – Ekonom senior yang juga mantan Depuri Gubernur Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution menilai sikap pemerintah yang kerap kali menyebut fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat menahan gejolak eksternal dianggap hanya bualan belaka.

Nilai tukar rupiah yang cukup rentan bahkan hampir menembus level Rp 15.000/US$ jadi salah satu indikator bahwa fundamental ekonomi tersebut belum kuat.

“Fundamental ekonomi kita lemah sekali. Bohong pemerintah katakan fundamental kuat. Omong kosong itu,” kata Anwar dalam sebuah diskusi, Sabtu (8/9/2018).

Selain itu, indikator yang mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia lemah, adalah dari sisi rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif rendah.

“Tax ratio hanya 10%. Kita sudah 73 tahun merdeka, kapan merdekanya? Utang melulu, minta sedekah melulu. Jadi tangan di bawah. Harus menutup defisit APBN dan neraca pembayaran,” katanya.

Hal tersebut, kata Anwar, hanya satu dari beberapa masalah fundamental yang masih dialami Indonesia. Ekspor nasional yang tidak bergairah, juga menjadi penyebab nilai tukar rupiah cukup rentan.

Lantas, Anwar menyebut ekonomi Indonesia saat ini sedang sakit panas. “Sama seperti sakit panas, temperatur hampir 40 derajat celcius. Obat paling ampuh bukan lagi Panadol, bukan lagi Tolak Angin, tapi anti biotik yang paling kuat supaya turun,” katanya.

“Dipaksa itu para eksportir sementara di Indonesia, supaya rupiah mereda. Baru secara perlahan, ekspor juga ditingkatkan,” ungkap mantan Ketua Badan Pemeirksa Keuangan (BPK) itu.

Sumber: CNBC Indonesia

Detikriau.org — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi perhatian khusus bagi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Atas alasan itu juga, elit pendukung pasangan ini membuat rapat khusus untuk merespon masalah ekonomi pada Jumat (7/9) malam

Bakal calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa rapat itu digelar untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat yang kondisi ekonominya kian sulit.

“Yang selalu ditanyakan masyarakat itu adalah masalah ekonomi. Harga bahan pokok yang naik, ketersediaan lapangan kerja, lapangan kerja makin sulit didapat,” kata Sandi usai rapat tersebut di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/9) dilansir rmol.co

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini bahkan heran dengan awak media yang lebih tertarik dengan sosok ketua tim pemenangan ketimbang pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurutnya, selama keliling Indonesia, masyarakat bawah tidak terlalu peduli dengan timses pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Belum pernah ada satupun (rakyat) yang tanya, ‘Pak Sandi, Pak Sandi timsesnya siapa’. Justru di momen-momen ini (konferensi pers) ditanyakan terus. Jadi kita tidak mau terdiskoneksi dengan apa yang rakyat inginkan, aspirasi yang akan disampaikan,” tegas Sandi.

Dia menjelaskan bahwa kondisi masyarakat bawah kini kian memprihatinkan. Dia kemudian mencontohkan pedagang gorengan yang kini memperkecil takaran dagangan lantaran modal yang kian besar harus dikeluarkan.

“Tempe sekarang sudah dikecilkan dan tipisnya sama kaya kartu ATM. Ibu Yuli di Duren Sawit jualan tahu dikecilin. Tidak bisa menaikan harga karena nggak akan laku, karena daya belinya (menurun). Nah ini menjadi kekhawatiran kita,” jelasnya.

“Hari ini kita kumpul untuk memberikan pernyataan apa yang dinginkan masyarakat. Dan koalisi Prabowo-Sandi ingin bersatu dengan rakyat dalam bahu-membahu memperkuat ekonomi kita,” pungkas Sandi./*

Jakarta – Pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin merampungkan susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Pilpres 2019. Pengusaha nasional Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua TKN tersebut.

Pengumuman Erick Thohir sebagai Ketua TKN dilakukan langsung oleh Jokowi didampingi KH Ma’ruf Amin di posko pemenangan Rumah Cemara, Jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018). Jokowi menilai Erick merupakan sosok yang diyakini membuat sukses suatu organisasi.

“Beliau adalah pengusaha sukses, memiliki media, memiliki klub sepakbola, memiliki klub basket, dan memiliki yang lain-lainnya,” ujar Jokowi saat mengumumkan nama Erick sebagai Ketua TKN dilansir detikcom

“Terakhir tentu kita masih ingat, beliau Ketua Inasgoc Asian Games 2018,” imbuh Jokowi.

Tak hanya Erick, Jokowi juga mengumumkan Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN.

“Saya mengumumkan bahwa Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Pak JK,” kata Jokowi.

Sebelumnya, para sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) datang ke KPU untuk menyerahkan daftar nama TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dalam daftar tersebut, diketahui ada beberapa nama menteri Kabinet Kerja yang bergabung dalam timses.

Nama menteri nonpartai yang bergabung dalam tim tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua TKN.

Berikut ini struktur TKN Jokowi-Ma’ruf:

Ketua TKN:

Erick Thohir

Dewan Penasihat

1. Megawati Soekarnoputri
2. Airlangga Hartarto
3. Muhaimin Iskandar
4. Surya Paloh
5. Romahurmuziy
6. Oesman Sapta
7. Hary Tanoe
8. Diaz Hendropriyono
9. Grace Natalie

Dewan Pengarah

Ketua:

Jusuf Kalla

Anggota:

1. Try Sutrisno
2. Puan Maharani
3. Pramono Anung
4. Sri Mulyani
5. Agung Laksono
6. Akbar Tandjung
7. Dimyati Rois
8. Siswono Yudho
9. Suwarso
10. Sidarto
11. Laksamana (Purn) Marsetio.

“Juga ditemukan sebanyak 182 Entitas Jasa Pinjam Meminjam Uang Memanfaatkan TI Tak Berizin”

Jakarta — Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menemukan penawaran produk atau kegiatan usaha dari 10 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas menilai penawaran dari 10 investasi ilegal ini sangat berbahaya dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan karena pelaku memanfaatkan kekurangpahaman sebagian anggota masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar.

“Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan kegiatannya” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing dilansir melalui akun resmi www.ojk.go.id

Untuk itu, Satgas meminta masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat 1 entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Raja Walet Indonesia. PT Raja Walet Indonesia telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut daftar 10 Entitas tak berizin yang dirilis OJK

Disamping 10 entitas investasi illegal, Satgas juga kembali menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

“Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat,” Tongam Lumban Tobing.

Dengan temuan ini, jumlah peer to peer lending tidak berizin yang ditemukan Satgas menjadi 407 entitas, setelah pada temuan sebelumnya sebanyak 227 entitas peer to peer lending yang beroperasi tanpa izin OJK.

Dua platform dari 227 aplikasi peer to peer lending tak berizin tersebut, telah mempunyai izin dan terdaftar di OJK yaitu Bizloan dan KTA Kilat. Bizloan merupakan aplikasi milik dari PT Bank Commonwealth sedangkan KTA Kilat merupakan  milik dari PT Pendanaan Teknologi Nusa.

Informasi mengenai daftar entitas fintech peer to peer lending yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK dapat diakses melalui www.ojk.go.id.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran fintech peer to peer lending ataupun penawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkan melalui Kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

67 Perusahaan Fintech peer to peer lending terdaftar atau berizin

Sampai 4 September jumlah perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar atau berizin OJK mencapai 67 perusahaan. Jumlah perusahaan yang dalam proses pendaftaran 40 dan perusahaan yang menyatakan berminat mendaftar 38 perusahaan.

Sementara hingga Juli, jumlah rekening penyedia dana (lender) peer to peer lending mencapai 135.025 entitas atau meningkat 33,77 persen (ytd). Jumlah rekening peminjam (borrower) 1.430.357 entitas atau meningkat 450,91 persen (ytd).

Total penyaluran pinjaman hingga Juli Rp9,21 triliun atau meningkat 259,36 persen (ytd), dengan NPL Juli 1,4 persen.

Editor: Am