Detikriau.org — kumparan melakukan online polling kedua yang berdurasi seminggu (6-13 September 2018) untuk mengamati sentimen pembaca terhadap kedua pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi.

Selama polling berjalan, kami memperoleh 27.689 suara. Namun dikarenakan keterbatasan di platform kumparan, kami melakukan beberapa tahap untuk memperkecil bias (yang kemungkinan besar dikarenakan dua hal, yaitu bot dan buzzer) pada hasil polling dan mengolah data menggunakan teorema Bayes untuk mendapat hasil akhir polling.

Model matematik kami menunjukan Prabowo-Sandi memimpin 7% dengan 53,6% suara sedangkan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 46,4% suara (Gambar 1). Berikut adalah hasil akhir dari polling:

Prabowo-Sandi – 53,6% (95% density interval: 0.528-0.544)

Jokowi-Ma’ruf – 46,4% (95% density interval:0.456-0.472)

Jumlah Total Suara Polling Online: 27.689

Total Suara Sah yang masuk: 5.912 (penjelasan detail ada di bawah)

Baca lebih lanjut … KLIK DISINI

Jakarta – Calon Presiden peserta Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presidennya Sandiaga Uno telah mengirimkan visi dan misi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu persyaratan peserta pemilihan pilpres 2019. Dalam visi dan misi setebal 16 halaman tersebut, Prabowo-Sandi menyampaikan tema visi misi ‘Empat Pilar Mensejahterakan Indonesia’.

Visi pasangan tersebut yakni:

“Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, relijius, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antarwarga negara tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang etnis dan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Setidaknya ada 5 misi khusus yang diusung Prabowo dan Sandi. Dalam 5 misi khusus, salah satunya adalah misi di bidang ekonomi yang terdiri dari 36 program aksi bidang ekonomi.

Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, Senin (24/9/2018), 36 program aksi bidang ekonomi Prabowo-Sandi ini membahas soal kebocoran ekonomi hingga masalah taksi online.

Berikut ke-36 program aksi bidang ekonomi Prabowo-Sandiaga:

1. Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan rakyat, melalui penyusunan anggaran pro-rakyat, kebijakan ekonomi pro-penciptaan lapangan kerja, kebijakan fiskal yang pro daya beli masyarakat, kebijakan subsidi yang mendorong kemampuan produksi, kebijakan menjadi harga yang terjangkau dan stabil serta pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang mendukung berkembangnya sektor produktif.

   2. Membangun industri hulu dan industri manufaktur nasional berbasis inovasi nasional untuk meningkatkan daya saing, berbahan baku lokal guna memberikan nilai tambah bagi komoditas dalam negeri, mendorong berkembangnya industri rakyat, serta menyokong penyerapan angkatan kerja.

   3. Membangun kembali industri strategis nasional yang mampu memproduksi barang-barang modal, untuk mengurangi ketergantungan impor barang modal.

   4. Melakukan industrialisasi pertanian di pedesaan sehingga tercipta pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kota-desa, pedalaman- pesisir, serta Jawa-luar Jawa.

   5. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan inovasi digital farming untuk meningkatkan produktifitas dan sekaligus mendorong minat generasi muda dalam bidang pertanian.

   6. Merevitalisasi peran Koperasi Unit Desa di antaranya dengan menumbuhkan kewirausahaan pada generasi muda dalam framework gerakan “OK OCE” untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa.

   7. Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional, mendorong berkembangnya koperasi pasar rakyat dan UMKM, untuk menyelamatkan sektor kegiatan ekonomi rakyat.

   8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menurunkan kesenjangan ekonomi.

   9. Meningkatkan alokasi anggaran pada sector-sektor yang mana kita memiliki keunggulan alami (natural advantages), yaitu di antaranya program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, koperasi, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

   10. Menghentikan kebocoran kekayaan negara di bidang sumber daya alam dengan membangun industri pengolahan bahan mentah, smelter, penyulingan minyak, menghentikan trade misinvoicing (perbedaan pencatatan pembukuan dalam aktivitas perdagangan), dan mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri, guna memberikan nilai tambah lebih besar untuk kemajuan perekonomian nasional.

   11. Membenahi BUMN sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional.

   12. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan, untuk mendorong penyaluran kredit 
bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pedagang tradisional lainnya.

   13. Mendirikan Lembaga Tabung Haji demi memberikan manfaat yang sebesar- 
besarnya bagi penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

   14. Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak, sebagai dasar penetapan upah minimum untuk 
meningkatkan daya beli buruh.

   15. Revisi jaminan pensiun Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan 
manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh.

   16. Menghentikan kebijakan outsourcing yang merugikan pekerja serta 
mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja asing dalam 
pembukaan lapangan pekerjaan baru.

   17. Meningkatkan iuran dana pensiun berdasarkan take home pay, bukan dari 
gaji pokok.

   18. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan menaikkan batas Pendapatan 
Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan PPH21.

   19. Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah, 
industri kreatif muslimah, dan tujuan wisata halal dunia.

   20. Mendorong pertumbuhan industri startup berbasis inovasi yang akan 
membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

   21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak 
mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

   22. Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat, serta menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif, seperti berutang untuk bayar bunga utang, dan berutang untuk membayar biaya rutin. Utang baru hanya bisa ditolerir jika berbasis pada pembiayaan proyek pembangunan yang spesifik yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

   23. Menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama untuk meringankan beban hidup, khususnya kebutuhan papan masyarakat.

   24. Mengembalikan peran Bank Indonesia bukan hanya sebagai stabilisator perekonomian saja, tapi juga sebagai stimulator pembangunan dan ekonomi Indonesia.

   25. Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan tanah diantaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya.

   26. Memperbaiki perencanaan pembangunan yang merujuk kepada ICOR (Incremintal, Capital, Output, Ratio), atau tingkat inefisiensi pembangunan yang saat ini berada di angka 6,0 yang mestinya 2,0.

   27. Mendorong pertumbuhan usaha dengan menghapus secara drastis birokasi yang menghambat dan melakukan reformasi birokrasi perpajakan agar lebih merangsang gairah berusaha dan meningkatkan daya saing terhadap negara- negara tetangga.

   28. Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

   29. Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN atau Swasta.

   30. Memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN.

   31. Menyelaraskan pembangunan infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional dengan sumber-sumber ekonomi produktif.

   32. Meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman cyber attack.

   33. Meningkatkan porsi dana transfer ke daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik di provinsi dan kabupaten/kota sampai ke desa.

   34. Mengembangkan infrastruktur pendukung di daerah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil, serta pulau terluar.

   35. Mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal melalui land bank untuk rumah rakyat, pengembangan rumah susun oleh swasta dan BUMN, dan pembangunan rumah susun bagi rakyat berpenghasilan rendah dengan biaya terjangkau.

   36. Pembenahan Infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.

Jakarta – Posisi utang pemerintah Indonesia hingga akhir Agustus 2018 mencapai Rp 4.363 triliun atau sekitar 30,3% dari produk domestik bruto (PDB).

Jumlah ini naik Rp 110 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada Juli 2018 yang tercatat Rp 4.253 triliun, di mana pada saat itu rasio utang terhadap PDB mencapai 29,74%.

Posisi utang pemerintah, memang melonjak cukup signifikkan hingga Rp 547,4 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu. Apa yang menjadi pennyebab utama utang pemerintah terus meroket?

Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan, lonjakan utang pemerintah disebabkan oleh ekspansi fiskal yang tak mampu dikompensasi dari penerimaan pajak.

“Peningkatan utang yang relatif pesat selama pemerintahan Jokowi – JK disebabkan oleh kenaikan tajam pengeluaran yang tidak diiringi oleh peningkatan nisbah pajak [tax ratio],” kata Faisal, dikutip dari laman resminya, Senin (24/9/2018).

Faisal tak memungkiri, utang pemerintah Indonesia relatif kecil, bahkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan utang kebanyakan negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Saat ini, negara penguatan paling besar adalah Jepang. Utang negeri Sakuran itu terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 253%. Negara tetangga seperti Singapura, pun rasio utangnya terhadap PDB mencapai 100%.

Namun, tidak bisa begitu saja membandingkan total utang Indonesia yang relatif rendah dengan utang Jepang. Negara tersebut, kata Faisal memang berutang namun pada waktu yang bersamaan juga menguasai surat utang yang diterbitkan oleh negara lain.

“Jadi Jepang selain sebagai debitor juga sebagai kreditor. Sedangkan Indonesia praktis sebagai debitor murni,” tegasnya.

Selain itu, jika dibandingkan dengan Jepang, bunga utang di Indonesia relatif lebih tinggi. Belum lagi, mayoritas surat utang pemerintah Jepang dipegang oleh rakyatnya sendiri, sehingga pembayaran bunga yang mengalir ke luar negeri relatif kecil.

“Sebaliknya, surat utang Indonesia yang dipegang oleh investor asing tergolong relatif besar. Bahkan paling besar atau setidaknya salah satu yang paling besar di dunia,” ujarnya.

“Tak pelak lagi, kondisi ini membuat Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal,” tegas Faisal.

Sumber: CNBC Indonesia

Jakarta — Polda Metro Jaya melakukan pengamanan masa kampanye pilpres 2019 yang berlangsung hingga 13 April 2019 mendatang. Setidaknya ada tiga hal yang diantisipasi oleh polisi selama masa kampanye.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis mengatakan pengamanan kampanye akan dilakukan oleh Satuan Tugas Nusantara (Satgas Nusantara).

Polisi mengantisipasi tiga hal, yaitu terorisme, kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ketiga, kampanye hitam dan hoaks yang dianggap bisa memecah persatuan.
“Yang paling kita antisipasi adalah pertama menyangkut masalah terorisme,” ujarnya di Mapolda Metro Jaya saat kegiatan video conference dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Senin (24/9).

Idham mengatakan terdapat 16 ribu pasukan yang dikerahkan gabungan antara polisi dan TNI. Namun pasukan pengamanan dapat ditambah tergantung pada situasi yang terjadi.

“Itu juga tentu kita melihat situasi kalau nanti kekurangan kita lapor ke Mabes Polri, mungkin nanti kita back up oleh pasukan cadangan dari Mabes Polri,” ucapnya.

Idham mengatakan pengamanan juga bekerja sama dengan Kodam Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan stakeholder terkait lainnya. Dia menilai pengamanan masa kampanye pilpres nantinya dapat berkaca dari pengamanan Pilkada DKI Jakarta yang dinilai berhasil dijalankan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan mengutamakan penindakan atas penyebaran kampanye hitam di media sosial.

“Kampanye hitam itu kan adanya di media sosial. Kita berharap supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi dengan beretika yang baik menyampaikan informasi di media sosial, kita ada tim juga, cyber crime tetap berjalan,” ucapnya.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan menyiapkan situasi yang kondusif saat kampanye pilpres di ibu kota. Sejumlah kegiatan pun akan dilakukannya.

“Kita dari seluruh jajaran Forkopimda akan menyiapkan kegiatan untuk mengantisipasi dan menyiapkan kondisi yang kondusif di Jakarta, kita akan menyelenggarakan deklarasi damai di level provinsi sampai ke tingkat kecamatan atau kelurahan,” ucapnya di Mapolda Metro Jaya.

Sumber: CNN Indonesia

detikriau.org — Prabowo Subianto kembali menyampaikan bahwa kekayaan Indonesia banyak yang tidak dinikmati oleh rakyat. Kekayan Indonesia, kata Prabowo, justru banyak dinikmati bangsa lain. Ia menegaskan bahwa kekayaan Indonesia telah bocor.

Menurut dia, hal itu karena sistem ekonomi Indonesia telah menyimpang dari filosofi ekonominya sebagaimana yang terkandung di Pasal 33 UUD 1945.

diberitakan kumparan.com, Hal itu diungkapkan oleh Prabowo dalam acara Ngobrol Bareng Bersama 300 Jenderal dan Para Intelektual dengan tema Ekonomi Kerakyatan Sebagai Solusi Tatanan Ekonomi Indonesia dan Global di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9).

“Jadi sistem sekarang membuat tidak ada kekayaan nasional yang tinggal di Republik Indonesia. Tidak ada, keuntungan bangsa, nilai tambah bangsa, akibat sistem ini, mengalir keluar,” kata Prabowo.

Ia mengaku banyak orang tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan. Akibatnya, ia menyatakan kerap ditertawakan, bahkan mendapatkan cemoohan.

“Waktu saya bicara kebocoran Rp 1.000 triliun yang saya hitung, waktu itu saya diejek, saya ditertawakan. Tapi saya tidak gentar, baru ditertawakan, belum ditembak oleh musuh, kan begitu,” ucapnya.

Namun, ia mengklaim bahwa apa yang disampaikan terkait kebocoran kekayaan Indonesia saat ini telah dibenarkan oleh para menteri di kabinet pemerintahan sekarang, seperti yang disampikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Ternyata banyak menteri dari pemerintah sekarang mengatakan, malah lebih dari saya. Ibu Susi mungkin sebentar lagi kena reshfuffle beliau ini, jawabannya kurang enak. Jadi beliau mengatakan kerugian negara Rp 2.000 triliun, sampai Rp 3.000 triliun, bayangkan di sektor ikan saja,” ujar Prabowo.

“Saya masih konservatif, saya katakan Rp 1.000 triliun,” sambungnya seraya tertawa.

Selain itu, ada juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang juga menyinggung soal kekayaan Indonesia yang tidak tinggal di Indonesia.

“Pak Darmin sendiri mengatakan, ada ekonomi bocor karena devisa tidak kembali. Berarti kan bener, aliran kekayaan keluar. Jadi saudara-saudara, jadi buku saya sudah dibenarkan pemerintah, oleh tokoh-tokoh pemerintah sekarang,” pungkasnya.

Jakarta — Calon presiden RI nomor urut satu, Joko Widodo, mengimbau agar ajang Pemilu 2019 tak dijadikan ajang saling menjelekkan dan memfitnah satu sama lain.

“Saya mengajak kita semuanya menjauhkan dari saling memfitnah, mencemooh, menjelekkan,” kata dia, dalam pidatonya di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (31/9) dilansir CNN Indonesia.

Menurutnya, fitnah dan upaya menjelekkan tersebut bukan etika dan nilai yang baik diterapkan di Indonesia.

“Jadi ini bukan etika yang kita anut yaitu nilai-nilai ke-Indonesia-an,” kata dia.

Sementara itu, calon presiden RI nomor urut dua Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merayakan pemilihan presiden (pilpres) 2019 dengan sejuk dan damai.

Prabowo juga berpesan agar pemilu menjunjung tinggi kekeluargaan demi mencari pemimpin yang terbaik untuk bangsa. Dia berharap dengan suasana kekeluargaan, semua pihak tidak perlu mencari kesalahan.

“Pemilu semangat kekeluargaan mencari yang terbaik untuk bangsa. Bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan masing-masing,” tegas Prabowo saat pidato politik usai menagabil nomor urut di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9) dilansir CNN Indonesia.

Prabowo juga berharap agar semua pihak merasakan sebagai satu keluarga besar NKRI. Dengan begitu, seluruh rakyat akan menganggap semua persoalan bangsa sebagai persoalan keluarga sendiri.

Lebih lanjut, Prabowo juga berharap semua pihak selalu bersikap tenang dan tidak emosional serta menahan diri. Demokrasi, kata dia, harus dijunjung dengan tenang demi kepentingan dan masa depan anak cucu bangsa.

Dalam pengambilan nomor urut malam ini, pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mendapatkan nomor urut satu (1) sedangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan nomor urut dua (2) pada pilpres 2019.

Editor: Am