Jakarta, detikriau.org — Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menilai hasil laporan investigasi Indonesialeaks tentang dugaan keterlibatan petinggi Polri dan dugaan perusakan barang bukti dalam kasus suap impor daging dengan tersangka Basuki Hariman telah memenuhi kaidah jurnalistik.

AJI yang merupakan salah satu inisiator Indonesialeaks mempersilakan mereka yang keberatan dengan hasil liputan untuk menguji kebenarannya.

“Kalau mau berdiskusi soal hoaks, buktikan buku merah itu tidak ada. Kalau terbukti bohong kami siap mengakui kebohongan seperti Ratna Sarumpaet,” ucap Abdul dalam konferensi pers di kantor AJI, Jakarta Selatan, Minggu (14/10) dilansir dari CNN Indonesia.

Indonesialeaks merupakan Platform kolaborasi investigasi sejumlah media. Indonesialeaks diklaim sebagai ‘saluran’ bagi para informan publik yang ingin membagi dokumen penting tentang skandal yang layak diungkap. Mereka bisa merahasiakan identitas.

Indonesialeaks didirikan oleh AJI, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara dan Tempo Institute. Anggota Indonesialeaks terdiri dari sejumlah LSM seperti ICW, LBH Pers, Change.org dan Auriga dan sejumlah media nasional.

Abdul mengatakan hasil penelusuran tim Indonesialeaks memiliki bukti-bukti yang kuat sebelum mempublikasikan temuan mereka.

Kata Abdul, dokumen terkait skandal Buku Merah yang menyeret nama petinggi Polri dalam kasus suap impor daging dengan pelaku Basuki Hariman sudah mereka terima sejak 21 Desember 2017 atau sepekan setelah platform Indonesialeaks meluncur ke publik.

Butuh waktu sekitar tujuh bulan lebih hingga media yang tergabung dalam Indonesialeaks menyelesaikan hasil investigasi mereka dan mempublikasikannya pada 8 Oktober 2018.

“Jadi begitu semua dokumen diperiksa dan semua orang yang disebut terlibat kita konfirmasi, dokumen Buku Merah menyebut bahwa ada aliran dana ke petinggi polisi,” tukas Abdul.

Direktur Eksekutif LBH Pers Nahwawi Bahruddin mendukung pernyataan AJI sebagai inisiator Indonesialeaks itu. Nahwawi menilai laporan yang dibuat oleh media-media yang tergabung dalam Indonesialeaks ini sudah memberi ruang klarifikasi pada nama-nama yang disebut dalam laporan.

“Ketua KPK, dua mantan penyidik KPK Roland dan Hariny, dan Pak Kapolri, semua sudah diberikan kesempatan untuk membantah,” ujar Nahwawi.

Namun Nahwawi merasa maklum apabila masih ada pihak-pihak yang tidak puas dengan investigasi Indonesialeaks. Untuk itu ia menyarankan menempuh jalur penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.

“Kalaupun ada keberatan akan diberikan hak jawab, kalau tidak puas juga bisa ke Dewan Pers,” imbuhnya.

Nahwawi meyakini laporan Indonesialeaks ini tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Ia meyakini tudingan berita palsu atau hoaks yang terlontar dari sejumlah pihak akan mental dengan sendirinya lantaran laporan itu dibuat berdasarkan fakta dan data yang sudah terkonfirmasi.

hasil investigasi Indonesialeaks mengungkap kejanggalan dalam skandal suap pengusaha daging Basuki Hariman kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017. Kejanggalan itu adalah ditemukannya perusakan barang bukti yang diduga dilakukan oleh dua penyidik KPK saat itu, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun.

Barang bukti yang dimaksud adalah sebuah buku merah yang mencatat pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat petinggi polisi.

Namun, Polisi telah membantah hasil investigasi IndonesiaLeaks. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan menjelaskan hubungan Basuki dengan catatan merah atau buku merah tersebut.

Buku merah itu disebut Adi sebagai buku catatan perusahaan direksi dan tidak termasuk sebagai jurnal pemeriksaan.

“Buku merah itu buku catatan tidak masuk ke dalam jurnal pemeriksaan. Pihak perusahaan direksi bisa mencatat apa saja di dalam buku itu,” ujar Adi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/10).

Adi menjelaskan, buku merah tersebut dicatat oleh seorang bernama Kumala Dewi. Setiap catatan yang dituliskannya pun merupakan perintah dari Basuki.

Buku merah tersebut, kata Adi, tidak ada hubungannya dengan penggunaan uang seperti yang diberitakan.

detikriau.org – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai langkah pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium sudah tepat. 

Koordinator Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai bahwa pembatalan mendadak kenaikan harga Premium yang hanya berselang satu jam setelah diumumkan merupakan hal yang tepat.

“Saya kira Pak Jokowi sudah tepat,” ujarnya di akun Twitter pribadinya, Sabtu (13/10).

Menurut Dahnil pembatalan itu sekaligus membuktikan bahwa Jokowi sadar daya beli masyarakat sedang sulit.

“Beliau sadar betul daya beli masyarakat sedang sulit, harga-harga mahal, dan lapangan pekerjaan sedang sulit,” tuturnya.

Dengan kata lain, ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu ingin mengatakan bahwa klaim pemerintah selama ini tentang daya beli masyarakat adalah sebuah kebohongan.

“Jadi, bohong bila menyebut harga stabil, daya beli masyarakat sedang bagus dan lain lain,” tukasnya.

sumber: RMOL

Bandung –  Berbagai potensi gempa besar mengancam wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua. Sumbernya berada di daratan berupa sesar atau patahan, maupun di zona subduksi atau tumbukan dua lempeng kerak bumi di wilayah perairan atau samudera.

Dilansir dari Tempo.co, Lindu, menurut pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung Masyhur Irsyam, disebabkan dua faktor. “Pergerakan sesar atau patahan serta aktivitas subduksi atau tumbukan dua lempeng kerak bumi,” katanya Senin lalu di ITB.

Sesar atau patahan umumnya berada di daratan pulau dan sebagian menerus ke laut. Adapun zona subduksi berada di perairan samudera.

Berdasarkan data dari Peta dan Sumber Bahaya Gempa 2017, megathrust subduksi yang bisa membangkitkan tsunami dan menerjang pesisir di daratan pulau. Berikut daftarnya dari ujung barat Indonesia.

1. Segmen Aceh – Andaman magnitude maksimum (Mmax) 8,9
   2. Segmen Nias – Simelue (Mmax=8,9)
   3. Segmen Batu (Mmax=8,2)
   4. Segmen Mentawai – Siberut (Mmax=8,7)
   5. Segmen Mentawai – Pagai (Mmax=8,9)
   6. Segmen Enggano (Mmax=8,8)
   7. Segmen Selat Sunda – Banten (Mmax=8,8)
   8. Segmen Jawa Barat selatan (Mmax=8,9)
   9. Segmen Jawa Tengah – Jawa Timur selatan (Mmax=8,9)
   10. Segmen Bali selatan (Mmax=9,0)
   11. Segmen Nusa Tenggara Barat selatan (Mmax=8,9)
   12. Segmen Nusa Tenggara Timur selatan (Mmax=8,7)
   13. Segmen Laut Banda Selatan (Mmax=7,4)
   14. Segmen Laut Banda Utara (Mmax=7,9)
   15. Segmen Utara Sulawesi (Mmax=8,2)

detikriau.org — Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) bukanlah isapan jempol belaka. Berbagai peristiwa sejarah membuktikan bahwa paham komunisme masih eksis di tengah masyarakat.

Mantan Kepala Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, kebangkitan PKI merupakan sebuah fakta. Pengamatan dia, isu tersebut bukan hanya sebuah ilusi. Sebab, selain para aktivis mahasiswa, elemen PKI juga ikut dalam aksi melengserkan Presiden kedua RI, Soeharto.

“Soeharto hancur, siapa yang menghancurkan, elemen komunis. Elemen Partai Rakyat Demokratik, Forkot, Fordem saya lihat mereka demo pakai (simbol) komunis, saya tidak sendiri. Sampai di Tugu Proklamasi dia bawa anak Forkot, Fordem dan PDI,” ujar Kivlan Zen dalam diskusi bertajuk “Membedah Agenda Politik Komunisme & Khilafah di Pilpres 2019” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Bukan hanya sampai di situ, setelah Soeharto tumbang, pada era pemerintahan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun elemen komunis masih terus beraksi. Mereka dengan terang-terangan mendesak pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga PKI.

“Gus Dur minta maaf tapi secara pribadi bukan Presiden,” terang Kivlan Zen.

Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2003 ada juga upaya dari elemen komunis yang meminta dibuatkan UU Rekonsiliasi. Namun pada akhirnya UU itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Namanya UU Rekonsiliasi supaya mereka tidak salah, ini fakta bukan ilusi,” tegasnya.

Ditegaskan Kivlan Zen bahwa komunisme masih eksis di Indonesia. Mereka dibina oleh seorang profesor dari Amerika Serikat. Profesor itu yang mendidik kader-kader komunis agar bisa masuk ke dunia pemerintahan termasuk DPR.

“Waktu Jokowi mau jadi Presiden mereka datang dan menawarkan dukungan 15 juta dengan syarat Jokowi harus minta maaf dan meminta rehabilitasi. Waktu itu Jokowi tolak. Tapi saya baca konsep pidato RAPBN 16 Agustus 2015, mau dimasukan mohon maaf negara dan rehabilitasi. Tapi tidak dibacakan. Masih ada sama saya lampiran Pak Jokowi minta maaf, tapi tidak dibaca,” jelasnya.

Untuk itu, Kivlan Zen meminta semua pihak berhati-hati akan bahaya laten dari komunis tersebut.

“Orang komunis ini sifatnya adalah militan, propaganda, fitnah segala macam. Itu makanya kita hati-hati,” pungkasnya.

sumber: RMOL

Jakarta, detikriau.org – Guru honorer berusia diatas 35 tahun tetap mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah, dengan wajib mengikuti proses seleksi. Seleksi yang dimaksud tersebut adalah seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Saya minta semua untuk siap berkompetisi secara terbuka karena kita memang ingin memilih yang terbaik, bahwa masa kerja pengabdian itu juga harus jadi pertimbangan, tetapi tidak boleh mengalahkan persyaratan utamanya, yaitu harus berkualitas dan standar pada tes ujian dasar” Ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dilansir melalui laman kemendikbud dalam acara Seminar Nasional tentang Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2, di Gedung Nusantara DPR RI

Mendikbud menambahkan, soal penyelenggaraan tes nantinya akan mempertimbangkan semua kalangan usia. Tes ini adalah pintu keluar, terutama untuk mereka yang tidak bisa ikut karena usia, yaitu bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi untuk yang di luar syarat usia juga boleh artinya yang usianya belum 35 juga boleh mengikuti PPPK.

“Mudah-mudahan dalam minggu ini, nanti Bapak Presiden menambah Peraturan Pemerintah (PP) itu”, tutur Muhadjir.

Seminar Nasional yang mengangkat tema “Kebijakan Penuntasan Guru Honorer   K-2” ini merupakan bagian dari komitmen dari semua lembaga, kementerian, serta DPR RI dan pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan guru, sehingga dalam waktu secepatnya Guru Honorer K-2 bisa mendapatkan kepastian status.

Jakarta, detikriau.org — Hingga Jumat (12/10) pukul 16.00 WIB, jumlah akun yang menyampaikan minatnya untuk mendaftarkan diri pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 melalui portal SSCN (http://sscn.bkn.go.id) mencapai angka 4.228.686. Dari jumlah tersebut, yang sudah selesai mendaftar baru tercatat sebanyak 2.776.653 orang.

Dikutip dari setkab, Tim Publikasi SSCN Biro Humas Badan Kepagawaian Negara (BKN) dalam siaran persnya Jumat (12/10) petang menyebutkan, terdapat 5 (lima) instansi pemerintah yang jumlah peminatnya sangat minim, di bawah angka 1000an.

Kelima instansi itu adalah: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (575), Badan Informasi Geospasial (545), Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (497), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (472), dan Sekretariat Jenderal MPR (378).

873 Lokasi Tes

Sementara itu Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS Tahun 2018 telah menyiapkan 873 titik lokasi tes yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain fasilitas Computer Assissted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Panselnas juga akan menggunakan fasilitas CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dari jumlah itu, 237 titik diantaranya milik atau yang diusahakan oleh BKN dan 636 titik merupakan fasilitas UNBK Kemendikbud.

“Dengan jumlah itu, diharapkan pelamar semakin dekat dengan lokasi tes CPNS Tahun 2018,” kata Setiawan di Jakarta, Kamis (11/10).

Ia menyebutkan, Lokasi tes CPNS yang dikoordinir BKN antara lain Kantor BKN Pusat, sejumlah Kantor Regional BKN, UPT BKN, lokasi milik Kementerian/Lembaga yang tersebar di berbagai daerah.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan pembukaan bagi CPNS Tahun 2018 untuk 238.015 formasi, yang terdiri atas 51.271 formasi di instansi Pemerintah Pusat  (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda).

Adapun prioritas pengadaan CPNS 2018 meliputi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita.

Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi.

Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.

Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.

Pendaftaran CPNS sudah berlangsung sejak 26 September dan berakhir pada 15 Oktober mendatang. Pada 21 Oktober, akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Kemudian dilanjutkan pencetakkan nomor ujian secara online pada 21-25 Oktober 2018.