Jakarta, detikriau.org – Sebanyak 2.113 jiwa melayang akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng), satu diantaranya adalah warga Korea Selatan, dan 1.309 lainnya hilang.

“Hingga Sabtu (20/10/2018), dampak bencana di Sulawesi Tengah tercatat 2.113 orang meninggal dunia, sebanyak 1.309 orang hilang, 4.612 orang luka-luka dan sebanyak 223.751 orang mengungsi di 122 titik,” tutur Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, leat pesan singkatnya, Sabtu (20/10) malam dilansir dari CNNIndonesia.com

Ia menuturkan, korban meninggal dunia itu tersebar di Kota Palu sebanyak 1.703 orang, Donggala 171 orang, Sigi 223 orang, Parigi Moutong 15 orang, dan Pasangkayu 1 orang.

“Semua korban meninggal dunia telah dimakamkan, baik pemakaman massal maupun pemakanan keluarga,” imbuhnya.

Sutopo juga mengonfrimasi bahwa salah satu korban yang meninggal adalah seorang warga Korea Selatan yang tewas di reruntuhan Hotel Roa-Roa, Palu. Pencarian korban di reruntuhan hotel itu sendiri sudah dihentikan sejak 8 Oktober.

“Tidak benar, adanya berita yang memberitakan dua orang warga Belanda yang juga menjadi korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan Hotel Roa-Roa,” tukasnya.

“Tim SAR gabungan yang dikoordinasikan oleh Basarnas hanya menemukan satu jenasah warga negara Korea Selatan pada 4 Oktober,” imbuh dia.

editor: fsl

Sulut, detikriau.org – Pukul 01:51:59 Wib, Ahad 21 oktober 2018, gempa berkekuatan 5,3 Skala richter menggoncang Sulawesi Utara.

Gempa berpusat pada 127 Km Barat Laut Kepulauan Talaud Sulut pada titik koordinat 5.18 Lintang Utara dan 126.56 Bujur Timur.

“Tidak berpotensi tsunami” rilis BMKG melalui laman resminya./ fsl

Jakarta, detikriau.org – Setelah Dana Desa, direncanakan mulai tahun depan, Pemerintah mengeluarkan Program Dana Kelurahan. Kebijakan ini dikeluarkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

“Dan mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat,” ujar Presiden saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, Jumat (19/10) dilansir dari laman setkab.go.id

Selain itu, Kepala Negara juga akan mengeluarkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

“Sebentar lagi akan kita revisi PP nya, baru kita hitung-hitung enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan,” ungkap Presiden.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar para aparatur pemerintahan menjalankan fungsi pengawasannya secara baik sehingga dana desa dan dana kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota semua melihat penggunaan dana desa ini agar tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul mendapatkan manfaatnya,” ucap Presiden.

Terkait dengan dana desa, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana untuk kesejahteraan desa yang semakin meningkat tiap tahunnya. Mulai dari Rp20 triliun di tahun 2015, Rp47 triliun di tahun 2016, dan Rp60 triliun di tahun 2017 dan 2018.

“Tahun depan kurang lebih Rp70 triliun, menunggu persetujuan Dewan,” ujar Presiden.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa rencana alokasi anggaran kelurahan tentu besarannya berbeda dengan dana desa, mengingat cakupan luasnya wilayah kelurahan lebih kecil dibandingkan luas wilayah desa.

“Besaran jumlah alokasi anggaran tentu berbeda dengan jumlah dana desa, luas wilayah kelurahan kecil, walaupun mungkin kalau jumlah penduduk lebih banyak dari desa, tapi kan berbeda masalahnya, infrastruktur di desa lebih kompleks dan luas,” kata Mendagri di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, Jumat (19/10) dilansir dari setkab.go.id.

Rencana strategis Pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan acara tersebut, menurut Mendagri, tentunya bukan semata – mata tanpa adanya kajian dan memperhatikan kondisi riil di lapangan terhadap pengembangan kelurahan.

Ia menyebutkan, ada beberapa kelurahan yang memiliki anggaran kecil, sehingga alokasi dana kelurahan dinilai perlu untuk menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota.

“saat ini ternyata sejumlah kelurahan yang memang minim anggarannya dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di suatu kota, baik menyangkut sarana dan prasarananya maupun fasilitas umumnya,” terang Tjahjo.

Ditegaskan Mendagri, Pemerintah Kelurahan sama dengan Pemerintah Desa adalah merupakan garda terdepan unit pemerintahan dalam negeri yang memberikan pelayanan langsung dan hadir ditengah-tengah masyarakat sepanjang  waktu.

Namun di sisi lain, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan terdepan (Lurah dan Kepala Desa) seringkali menjadi barometer bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan.

“Alokasi dana kelurahan merupakan kebutuhan guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan tentu sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan akan disusun aturan teknisnya agar benar memberi manfaat bagi masyarakat,”pungkas Tjahjo.

(fsl)

Maluku, detikriau.org — Tepat pukul 16:47:52 WIB, gempa berkekuatan 5,4 Magnitudo kembali mengguncang kawasan Indonesia Timur, berpusat di 258 km Timur laut Maluku Barat Daya.

melalui laman resminya, BMKG merilis gempa berada pada kedalaman 356 km pada titik koordinat 6.57 LS – 128.33 BT.

“Gempa tidak berpotensi tsunami” tulis BMKG.

Belum didapatkan laporan terkait dampak aktifitas seismik ini.

(fsl)

Jakarta — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengevaluasi izin pelepasan kawasan hutan untuk kelapa sawit seluas 2,5 juta hektare. Hal ini dilakukan selepas Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Dilansir dari CNNIndonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan izin tersebut terdiri dari permintaan izin yang sudah diajukan tetapi belum dikabulkan dan izin yang sudah diberikan tetapi belum ditata batas-batasnya. Dari sisi KLHK, poin evaluasinya yakni menyangkut lokasi hutannya, apakah berada di kawasan hutan primer atau tidak.

“Apakah izin itu ada di hutan yang lebat, atau hutan primer. Kalau lebat bagaimana? Harus seperti apa? Izin seperti ini yang tengah kami evaluasi. Baik yang sudah diajukan namun belum diberikan, dan izin yang sudah diberikan namun belum ada pembukaan lahan,” jelas Siti di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jumat (19/10).

Siti menjelaskan, khusus izin yang sudah diberikan ada tetapi belum direalisasikan sebenarnya bukanlah izin-izin yang baru diterbitkan. Izin ini ada yang sudah diberikan sejak 2007, bahkan ada pula izin yang sudah diajukan sejak 2003.

“Namun angka luasan ini masih dievaluasi terus, karena nanti datanya akan diintensifkan dengan data Kementerian Pertanian,” jelas dia.

Sesuai amanat beleid tersebut, pemerintah punya waktu tiga tahun untuk menyelesaikan masalah di perizinan ini. Sehingga, tidak ada lagi permasalahan perizinan lahan perkebunan di kawasan hutan setelahnya.

“Jadi bukan sekadar moratorium, artinya tiga tahun ke depan semuanya harus sudah mulus. Pengertian tiga tahun ini adalah, kami menyelesaikan hal-hal yang dianggap bermasalah,” papar dia.

Jakarta — Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.187 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pasar spot sore ini, Jumat (19/10). Posisi ini menguat 8 poin atau 0,05 persen dari Kamis (18/10) di Rp15.195 per dolar AS.

Sebaliknya, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp15.221 per dolar AS. Posisi ini melemah 34 poin dari kemarin sore di Rp15.187 per dolar AS.

Di kawasan Asia, sejumlah mata uang turut menguat bersama rupiah. Peso Filipina menguat 0,42 persen, won Korea Selatan 0,26 persen, rupee India 0,21 persen, dolar Singapura 0,2 persen, renminbi China 0,1 persen, dan baht Thailand 0,09 persen. Namun, dolar Hong Kong melemah 0,02 persen, ringgit Malaysia minus 0,03 persen, dan yen Jepang minus 0,22 persen.

Begitu pula dengan mata uang utama negara maju, mayoritas bersandar di zona hijau. Dolar Kanada menguat 0,28 persen, dolar Australia 0,18 persen, poundsterling Inggris 0,14 persen, dan rubel Rusia 0,04 persen. Hanya franc Swiss dan euro Eropa yang melemah, masing-masing minus 0,05 persen dan minus 0,02 persen.

Analis Monex Investindo Dini Nurhadi Yasyi mengatakan penguatan rupiah hari ini dipengaruhi oleh hilangnya efek dari pernyataan bank sentral AS, The Federal Reserve ke pasar keuangan.

Sebelumnya, dalam risalah rapat, The Fed memberi sinyal tetap agresif (hawkish) untuk mengerek tingkat bunga acuan pada Desember mendatang. Pernyataan itu sempat membuat pasar bereaksi dan sejumlah mata uang melemah, termasuk rupiah.

“Mungkin karena sudah di-respons sejak lama, jadi level rupiah di kisaran Rp15 ribu per dolar AS ini bisa dibilang sudah ‘mentok’, sehingga efek The Fed tidak bertahan lama,” ujar Dini kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/10).

Meski begitu, Dini bilang, sejatinya indeks dolar AS masih cukup kuat. Begitu pula dengan imbal hasil surat utang AS (yield US Treasury) yang masih cukup meyakinkan. “Ini seharusnya bisa jadi tekanan, tapi ternyata tidak terjadi hari ini,” imbuhnya.

Untuk pekan depan, Dini memperkirakan rupiah akan bergerak di rentang Rp15.100-15.240 per dolar AS dengan kecenderungan stabil. Artinya, sekalipun rupiah menguat atau melemah pada pekan depan, pergerakannya tidak akan terlalu signifikan.

Sementara itu, sentimen yang diperkirakan bakal mempengaruhi rupiah pada pekan depan, yaitu pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 23 September 2018. Pada RDG BI kali ini, menurutnya, pasar berekspektasi bank sentral nasional akan mempertahankan tingkat bunga acuan di level 5,75 persen.

sumber: CNNIndonesia