ARBIndonesia.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, menyerahkan sembilan Kekayaan Intelektual (KI) kepada Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri), Verdianto I. Bitticaca di Markas Komando Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Selasa (26/10/2021).

“Semoga melalui pelaksanaan acara ini, dapat terjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antar instansi, baik di lingkungan Kemenkumham maupun dengan Polri, khususnya Korpolairud Baharkam Polri,” kata Yasonna.

Yasonna mengungkapkan bahwa jumlah tingkat pendaftaran KI akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi suatu negara.

“Karena kekayaan intelektual, baik hak cipta, desain industri, merek, paten, tentunya menghasilkan suatu kreatifitas inovasi dan temuan-temuan baru yang canggih,” ucap Menkumham.

Dengan semakin banyaknya KI yang diberikan kepada Polri, khususnya Korpolairud, menunjukkan adanya peningkatan dan kemajuan kesadaran akan hak cipta yang terjadi di tubuh Korpolairud.

Yasonna yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Menteri Eddy Hiariej dan Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, mengajak seluruh lapisan masyarakat serta aparatur negara untuk peduli dan sadar akan pentingnya melindungi KI.

“Kita juga harus menjaga dan menyosialisasikan, serta mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya,” tutur Yasonna.

Adapun sembilan KI yang diberikan Menkumham ke Kepala Korpolairud Baharkam Polri, antara lain Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Pataka dan Lambang Kesatuan Korpolairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Brevet dan Wing Korpolairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Kendaraan Dinas Korpolairud; Surat

Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Desain Gapura Markas Kesatuan.

Kemudian, Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Pakaian Dinas Korpolairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Sarana dan Alat Utama Korpolairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Lagu Mars Airud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Lagu Hymne Airud; dan Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Lagu Pengantar Pindah Tugas.

Bagi Korpolairud sendiri, pemberian KI ini merupakan bentuk kolaborasi dan dukungan

Kemenkumham dalam mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Perairan dan Udara. (Adv/Hms Img Tbh)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Mengenang jasa para pahlawan yang telah membaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan tabur bunga di perairan teluk Jakarta.

Menggunakan kapal KP Baladewa-8002, rombongan kemenkumham berangkat dari Markas Komando Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri), menuju perairan Teluk Jakarta, Selasa (26/10/2021) pagi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa kegiatan ziarah dan tabur bunga menjadi refleksi, serta sebagai bentuk penghormatan bagi para pahlawan yang telah berjasa bagi negeri.

“Acara tabur bunga ini bukan sekedar seremonial, tapi juga menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara ini, baik pahlawan-pahlawan bagi Kemenkumham maupun bagi negara Indonesia,” ucap Yasonna.

Tabur bunga dalam rangka mengenang jasa para pahlawan di perairan Teluk Jakarta ini merupakan pertama kali dilakukan Kemenkumham dalam rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD).

Hal ini menjadi catatan sejarah bagi Kemenkumham karena bisa memberikan penghormatan bagi para arwah pahlawan dan Insan Pengayoman yang gugur di lautan.

Dari atas Kapal KP Baladewa-8002, Yasonna menjelaskan kegiatan tabur bunga ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HDKD Kemenkumham tahun 2021 sebagai upaya untuk mengenang para pahlawan bangsa

Yasonna yang didampingi oleh para pimpinan lainnya, seperti Wakil Menteri Eddy Hiariej dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto, mengucapkan terimakasih kepada jajaran Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Korpolairud yang telah memfasilitasi dan memandu kegiatan ini dengan baik.

Sebelumnya, di hari yang sama, upacara ziarah dan tabur bunga dilakukan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata (TMPNU) Kalibata yang dipimpin Wakil Menkumham, Eddy O.S Hiariej.

Disana Eddy juga berkesempatan untuk mengunjungi makam Presiden Republik Indonesia ke-3, B.J. Habibie, dan beberapa mantan Menteri Kehakiman untuk memberikan penghormatan.

Pada kesempatan yang sama, Menkumham, Wamenkumham, serta Sekretaris Jenderal Kemenkumham, mendapatkan Brevet Bhayangkari Bahari Kehormatan yang disematkan langsung oleh Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol M. Yassin Kosasih.

Brevet disematkan sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan Kemenkumham dalam mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Perairan.
Dalam waktu yang bersamaan Kantor Imigrasi Tembilahan yang diwakili oleh pejabat structural, juga melakukan tabur bunga dimakam pahlawan yang berada di Tembilahan, sebagai rasa syukur kita kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk NKRI. (Adv/Hms Img Tbh)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang berlangsung setidaknya 20 bulan telah berdampak pada sendi-sendi kehidupan utamanya bagi sendi perekonomian.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial sebagai upaya mengurangi dampak penyebaran Covid-19 sehingga menyebabkan turunnya intensitas kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya economic seatbacks.

Sebagai kontribusi untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan digitalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dihampir seluruh layanan, mulai dari layanan administrasi hukum umum, layanan keimigrasian, layanan kekayaan intelektual, dan layanan hukum lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dalam kondisi saat ini.

Digitalisasi layanan Kemenkumham tersebut kemudian dihadirkan bagi masyarakat melalui kegiatan Legal Expo dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021 dengan mengusung tema “Kemenkumham Semakin PASTI Bangga Melayani Bangsa Mewujudkan Pelayanan Kelas Dunia” yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Oktober 2021.

Kegiatan yang terdiri dari pameran pelayanan publik, webinar series, dan rangkaian hiburan tersebut dapat diakses oleh masyarakat baik secara online dengan virtual exhibition, maupun offline dengan pameran yang diadakan di Lotte Shopping Avenue yang diharapkan dapat memberikan layanan, edukasi, sekaligus hiburan kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan komitmen Kemenkumham untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Kemenkumham dituntut untuk adaptif dan lincah (agile) harus menjadi organisasi pembelajar yang banyak menghasilkan inovasi, keluar zona nyaman (comfort zone), meninggalkan pola kerja business as usual, dan mulai selalu berpikir untuk membangun legacy,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar, Senin (25/10/21).

Melalui Legal Expo, Kemenkumham juga melakukan pelayanan dan konsultasi baik secara langsung maupun secara virtual pada beberapa layanan unggulan yang dimiliki oleh unit utama sebagai bagian dari kegiatan pameran pelayanan publik.

Pameran pelayanan publik yang lebih menekankan pada aspek virtual tersebut juga merupakan wujud dari birokrasi digital melalui adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 melanda yang menyebabkan terbatasnya kegiatan masyarakat.

“Selain mencerminkan wujud birokrasi digital, pelayanan virtual tersebut sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru guna menjaga produktivitas pelayanan kepada publik dengan penerapan perilaku pencegahan penularan COVID-19,” tambah Cahyo.

Selain pelayanan pada unit utama, dilaksanakan juga pameran pelayanan pub lik Kemenkumham secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Tidak hanya pameran pelayanan publik, dalam kegiatan ini juga disajikan webinar series bertemakan pelayanan publik Kemenkumham untuk wujudkan pelayanan kelas dunia melalui peran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan Perseroan Perorangan yang baru dirilis, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan pemberian ruang akses keadilan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan pendaftaran merek dan karya tanpa sengketa hak cipta, serta Direktorat Jenderal Imigrasi dengan kebijakan izin tinggal dan visa pada masa pandemi Covid-19.

Melalui rangkaian kegiatan perayaan HDKD 2021 ini, seluruh insan Kemenkumham tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui birokrasi yang lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan dengan dukungan teknologi digital hingga mengantarkan Kemenkumham menjadi organisasi dengan pelayanan publik kelas dunia. (Adv/Rls/Hms Img Tbh)

ARBIndonesia.com, JAKARTA –Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyelenggarakan bakti sosial dengan tema “Kumham Peduli, Kumham Berbagi dan Empati Kumham” .

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 pada Kamis (21/10/21).

Acara bakti sosial ini bertempat di Selasar Gedung Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Jakarta Selatan.

Acara dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, jajaran pimpinan tinggi Kemenkumham serta direksi Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Disamping itu, sebagian undangan lainnya hadir secara virtual melalui Aplikasi Zoom, antara lain jajaran Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor di setiap provinsi serta Kepala RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran.

Membuka kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis. Wakil Menteri Hukum dan HAM didampingi Sekjen serta Staf Ahli Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto menyerahkan bantuan berupa APD kepada Ketua Perhimpunan Tenaga Kesehatan (Pernakes).

Tak hanya itu, bantuan berupa beasiswa juga diberikan kepada keluarga ASN Kemenkumham yang terdampak Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, pemberian bantuan secara simbolis diikuti oleh 5 Unit Utama dan 19 Kantor Wilayah Kemenkumham.

Dalam sambutannya, Wamenkumham menyampaikan bahwa pelaksanaan acara bakti sosial ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri seluruh Insan Pengayoman.

“Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika yang ke-76, akan dilaksanakan bakti sosial yang dapat mencerminkan nilai Dharma Karya Dhika di dalam diri setiap insan kementerian Hukum dan HAM, 6 serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkap Wamen Edward.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkumham yang diwakili oleh Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan, Muji Raharjo menyerahkan 1.000 paket kelengkapan adaptasi kebiasaan baru. Prosesi penyerahan ini disaksikan pula secara langsung dari Selasar Gedung AHU Kemenkumham.

“Sebagai kepedulian dan partisipasi dari Kementerian Hukum dan HAM, pada kesempatan ini juga dilaksanakan kegiatan pembagian atau pemberian “new normal kit” berupa masker, hand sanitizer hingga peralatan makan pribadi (sendok, garpu dan sedotan), yang nantinya akan diberikan kepada saudara-saudara kita pada saat selesai menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Covid 19 Wisma Atlet. Tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi saudara-saudara kita dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru setelah kembali ke rumah,” tutur Wamenkumham.

Di sisi lain, Koordinator RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Mayjen TNI Dr. Budiman menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan bakti sosial ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas empati dan kepedulian dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM kepada relawan yang bekerja di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran. Kepedulian yang Bapak berikan sangat berarti dalam melaksanakan tugas agar mereka terhindar dari infeksi Covid-19. Sumbangan berupa alat perlindungan diri, masker, pelindung wajah, kemudian juga alat makan pribadi. Kita bersyukur bahwa jumlah kasus Covid-19 sudah menurun. Namun demikian, kita tidak boleh abai sehingga kami seluruh staf dan relawan tetap waspada,” pungkasnya.

Selain penyerahan new normal kit, bakti sosial kali ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Donor Darah, serta kegiatan Empati Kumham bagi keluarga pegawai yang wafat karena Covid-19 dan juga sunatan massal yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Pada kesempatan yang sama, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan ikut secara serantak melalui zoom meeting dalam rangkaian acara dan ikut membagikan paket yang telah disediakan dan membagikan secara simbolis kepada Purnabakti Kumham dan PPNPN, dimana acara ini secara bersamaan diikuti oleh Lapas Kelas IIA Tembilahan yang dihadiri oleh Kalapas Julianto Budi di Basement Gedung Kantor Imigrasi Tembilahan. (adv)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan terbaru melalui vicon, kepada seluruh Polda jajaran terkait dengan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Selasa (12/10).

Dalam pengarahannya, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk tetap menyiapkan segala upaya dan antisipasi guna mencegah terjadinya lonjakan laju pertumbuhan Covid-19, di tengah terjadinya pelonggaran aktivitas masyarakat. Diketahui, kasus aktif harian virus corona dewasa ini, sudah mengalami penurunan.

“Persiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap pelonggaran agar tidak terjadi lonjakan kasus kembali,” kata Sigit saat memberikan pengarahan kepada seluruh Polda jajaran.

Menurut Sigit, salah satu upaya untuk mencegah laju pertumbuhan Covid-19 dan persiapan untuk menuju peralihan dari Pandemi ke Endemi, adalah dengan tetap melaksanakan pengetatan protokol kesehatan (prokes), melalui 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta percepatan vaksinasi.

Dalam melakukan antisipasi lonjakan di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat, Sigit meminta kepada seluruh Polda jajaran untuk memaksimalkan aplikasi PeduliLindungi. Platform tersebut harus disediakan di segala lini pusat aktivitas warga. Sehingga, akselerasi vaksinasi masyarakat dapat maksimal dilakukan.

“Maksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Pengawasan terhadap masyarakat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Apabila ditemukan kategori kuning atau merah berikan pelayanan vaksin dengan menyediakan gerai vaksinasi maupun vaksin mobile,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit juga menyatakan perlu adanya antisipasi dini untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19 seperti MU dan Lamda dari luar negeri yang disebabkan dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

Terkait dengan kebijakan Pemerintah yang berencana ingin membuka pintu bagi wisatawan asing maupun WNI yang pulang dari luar negeri, Sigit berharap adanya antisipasi dan pengawasan penanganan Covid-19 yang ekstra ketat. Sigit mengungkapkan, masih ada beberapa permasalahan yang terjadi untuk pengelolaan teknis karantina.

“Tolong dicek lagi sistem pengamanan seperti apa, apalagi kalau sudah dibuka SOP-nya betul-betul dilaksanakan. Jangan kemudian kita abai, lengah dan apa yang kita lakukan selama ini sia-sia. Jadi ini adalah konsekuensi kelonggaran kita berikan bertahap namun bisa kita ukur sehingga semua bisa terkendali,” ucap Sigit.

Antisipasi dan penanganan yang tepat, kata Sigit juga untuk melakukan persiapan adanya event internasional di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni diselenggarakannya World Super Bike Championships (WSBK).

Menurut Sigit, dengan penanganan dan pengendalian Covid-19 yang maksimal, penyelenggaraan ajang dunia itu bakal memberikan efek positif untuk pertumbuhan perekonomian. Serta, nama Indonesia akan harum di mata dunia, lantaran berhasil menyelenggarakan WSBK, dengan memperhatikan faktor kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

“NTB dan beberapa event lanjutan di Bali dipersiapkan dengan baik. Kalau ini bisa dikelola dengan baik tentunya di mata internasional semakin baik dan tentunya hal lain seperti pertumbuhan ekonomi,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga mengapresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk mencegah laju pertumbuhan virus corona. Kedepannya, Ia berharap untuk mempertahankan hal tersebut dan meminta terus melakukan sinergitas dengan TNI, Pemda dan seluruh elemen masyarakat.

“Apa yang terjadi merupakan hasil kerja keras seluruh anggota. Sekarang tumpuan ada di kita TNI- Polri. Tapi saya yakin seluruh rekan akan melaksanakan dengan baik,” tutup Sigit.***

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021, Selasa (12/10/2021).

Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM,” tutur Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, Selasa (12/10/2021).

Lanjutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

“Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor,” imbuh Yasonna H. Laoly.

Selain itu kata Menteri Hukum dan HAM, guna mempertajam mainstreaming bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Sementara itu pada acara tersebut, turut hadir Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker.

Dalam penyampaiannya, bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

“ ‘Aturan kedaruratan’ dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar,” papar Wapres RI.

Selain itu ia juga menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan.

“Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum,” tutur K.H Ma’ruf Amin.

Untuk diketahui, berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan, secara serius dan fokus dalam mengikuti seminar nasional yang dimaksud, dengan mengikuti secara daring. (adv/rls hms Imigrasi Tbh/arbain)