Detikriau.org — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat meminta masyarakat untuk waspada terhadap adanya peningkatan hujan di sebagian wilayah Indonesia.

Dalam keterangannya, Deputi Bidang Meteorologi, Drs. Mulyono R. Prabowo, M.Sc. menyampaikan bahwa Peningkatan curah hujan diprediksi akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia bagian Barat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya sirkulasi siklonik di sekitar wilayah Sumatera yang menyebabkan terjadinya konsentrasi massa udara di wilayah tersebut. Konsentrasi massa udara ini menyebabkan kondisi udara yang relatif lebih lembap yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Diprakirakan keadaan ini akan berlangsung hingga 3 hari ke depan.

Prabowo menjelaskan bahwa aktivitas sirkulasi ini akan menurun dan digantikan dengan konvergensi / area pertemuan angin yang memanjang dari wilayah Sumatera hingga Kalimantan bagian utara. Area pertemuan angin ini juga akan mendukung pertumbuhan awan. Sebaliknya, wilayah pulau Jawa bagian Timur hingga NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua potensi hujan diprakirakan masih cukup minim. Minimnya curah hujan disebabkan oleh dominasi massa udara kering yang terpantau masih terdapat di wilayah tersebut dan pola angin yang cenderung terberai sehingga menghambat pertumbuhan awan-awan hujan.

Wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 26 – 28 Oktober 2018, antara lain:

• Aceh
• Sumatera Utara
• Sumatera Barat
• Bengkulu
• Riau
• Sumatera Selatan
• Bangka Belitung
• Banten
• DKI Jakarta
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Kalimantan Tengah
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Utara
• Sulawesi Tengah

Sedangkan Wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 29 – 31 Oktober 2018, antara lain:

• Aceh
• Sumatera Utara
• Sumatera Barat
• Bengkulu
• Sumatera Selatan
• Bangka Belitung
• Jambi
• Riau
• Kep. Riau
• Banten
• DKI Jakarta
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Jawa Timur
• Kalimantan Tengah
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Utara
• Sulawesi Tengah
• Sulawesi Barat
• Gorontalo
• Papua

Untuk potensi gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0 meter diperkirakan terjadi di Perairan Barat Enggano, Perairan Selatan Banten, Selat Sunda Bagian Selatan, Perairan Selatan Jawa hingga Sumbawa, Samudera Hindia Barat Enggano – Banten, Samudera Hindia selatan Jawa hingga NTB, Perairan utara Kep.Talaud, Perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, Perairan utara Papua Barat.

Lebih lanjut, Prabowo mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.

Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui:

• call center 021-6546315/18;
• http://bmkg.go.id
• follow Twitter @infobmkg;
• atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Bagian Hubungan Masyarakat

Biro Hukum dan Organisasi BMKG

detikriau.org –Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)- Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla (JK), menyerukan kepada setiap anggota yang terlibat dalam kontestasi pemilu agar tidak berpuas diri. Hal ini untuk menanggapi sejumlah hasil survei yang menunjukkan Jokowi-Ma’ruf selalu menempati urutan pertama.

Jakarta – Pimpinan ormas islam menyepakati 5 point terkait aksi pembakaran bendera bertuliskan tauhid oleh anggota Banser di Garut Jawa Barat. 5 poin ini disepakati setelah dilakukan pertemuan sejumlah tokoh ormas islam bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kala dirumah kediaman JK di Menteng, Jakarta, Jum’at Malam (26/10)

“Setelah kita berbincang, bermusyawarah hampir 2 jam setengah, telah kita putuskan untuk membuat pernyataan bersama mengenai persitiwa di Garut,” kata JK di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/10). Dilansir melalui kumparan.com

Dari hasil perbincangan itu, disepakati 5 poin sikap atas kasus tersebut. 5 poin itu adalah:

1. Para pimpinan ormas Islam mengingatkan bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah bangsa selalu diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa.
2. Para pimpinan ormas Isam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, dan sepakat menjaga suasana kedamaian, serta berupaya meredam agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan.
3. Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikan permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor serta Nadhatul Ulama menyesalkan peristiwa tersebut dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali.
4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan, menolak segala bentuk upaya adu domba dan pecah belah, menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segenap umat Islam, marilah kita bersama-sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah.
5. Apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam peristiwa ini, diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, JK menyatakan seluruh ormas Islam yang hadir telah sepakat untuk mendukung proses hukum yang tengah bergulir terkait kasus ini.

“Semua proses ini disaksikan dan mendapatkan dukungan apabila ada masalah hukum diserahkan. Saya kira itu,” pungkasnya.

Mereka yang hadir di antaranya Ketua MUI Ma’ruf Amin, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abas, Ketua PBNU Said Aqil, dan Sekjen PBNU Helmy Faishal.

Hadir pula Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Cendekiawan Muslim Azzyumardi Azra, dan Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.

Sementara pejabat yang hadir mendampingi JK adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya, ada 3 oknum Banser yang membakar bendera bertulis kalimat Tauhid sempat diamankan oleh pihak kepolisian dan diperiksa sebagai saksi. Saat ini ketiganya telah dilepaskan. Polisi telah menetapkan Uus Sukmana, pria yang membawa bendera HTI, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Jakarta – Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan bahwa foto surat pemanggilan oleh KPK  terhadap Kepala Kepolisian RI ( Kapolri) adalah hoaks. Saat ini Polri dan KPK sedang mengejar pelaku yang menciptakan berita palsu tersebut.

“Setelah melakukan konfirmasi ke KPK, kita kontak Febri (Juru Bicara KPK), surat itu tidak betul,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/10/2018) dilansir melalui kompas.com

Langkah selanjutnya, menurut Setyo, Direktorat Cyber Crime kemudian didukung dengan seluruh tim kekuatan multimedia Polri akan melakukan pencarian pelaku.

Diungkapkan Setyo, pihak yang mengunggah, mengedarkan, dan membuat surat panggilan palsu tersebut, harus bertanggung jawab atas perbuatanya.

Maka dari itu, guna mencegah penyebarluasan secara masif, Setyo mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak ikut menyebarkannya. “Saya minta ke seluruh masyarakat yang menerima atau mendapatkan berita bohong itu, jangan disebarkan. Karena, sistem keamanan Polri sudah berjalan,” imbuhnya.

Detikriau.org – Aksi pembakaran bendera beraksara Arab yang mirip dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU di Garut, Jawa Barat pada hari Senin (22/10) kemarin menuai beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk para alim ulama dan ormas Islam.

Sebahagian berpendapat bahwa bendera yang dibakar itu bukan bendera HTI karena hanya bertuliskan lafaz kalimat tauhid. Sedangkan bendera HTI, benar terdapat lafaz tauhid tetapi juga terdapat tulisan latin bertuliskan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pandangan Tokoh Ormas Islam

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siroj menyatakan, kalimat tauhid seharusnya tidak dituliskan di bendera atau media lain seperti tembok dan kain.

Menurutnya, mayoritas ulama besar sejak dahulu sudah melarang menuliskan kalimat Allah, tauhid dan Alquran di media seperti bendera dan tembok. Hukumnya adalah makruh bagi mayoritas ulama dengan empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Bahkan, ada juga ulama yang berpendapat itu haram

“Mayoritas ulama dengan empat mazhab itu berpendapat menulis Alquran, kalimat toyyibah di bendera, di tembok, di pakaian, di atap rumah itu makruh. Bahkan ada yang mengatakan itu haram,” Hal ini disampaikan Said Aqil saat menggelar konferensi pers di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/10) dilansir melalui merdeka.com

Said bercerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menampar seseorang karena menulis kalimat Alquran di atas sebuah tembok. Padahal, sosok Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai pemimpin yang santun.

Said Aqil melanjutkan, ada juga ulama yang mengharamkan membuat lukisan dengan tulisan Alquran atau Asmaul Husna. Dikhawatirkan nantinya tulisan dalam lukisan itu bisa menjadi sampah atau dibuang percuma jika tak lagi terpakai. Hal itu justru bisa merendahkan kesucian kalimat Tuhan.

“Khawatir tak bisa menghormati,” ujarnya.

“Tidak ada ulama yang menganggap baik menulis kalimat Tauhid, Alquran di bendera. Siapapun. Bukan hanya HTI. Semuanya. Tidak ada ulama yang anggap baik menulis kalimat Tauhid di bendera karena takut kita tidak mampu menghormatinya,” pungkasnya.

Sementara itudilansir melalui gelora.co, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri KH Muhyidin Junaidi mengatakan, sebaiknya Kiyai Said tidak mengalihkan tema sentral pembakaran lafaz tauhid kepada penulisan dari sisi fiqih.

“Itu namanya pengalihan opini publik dan apologistic reason. Ia lupa kali bahwa Alquran sebelum ditemukan mesin percetakan ditulis di atas plopak korma, kulit dan sebagainya. Aneh aneh saja,” ucap Muhyiddin

Menurutnya, kasus pembakaran bendera tauhid di Garut akan selesai jika semua pihak bisa menempatkan dirinya dengan baik.

“Perbedaan persepsi dan pendapat dalam fiqih tak akan selesai sampai kiamat. Tapi semua sepakat bahwa umat Islam harus menghormati lafaz tauhid,” katanya.

Muhyiddin meminta semua pihak untuk tidak menggiring opini publik seakan-akan yang membawa bendera tauhid adalah kelompok ektrimis, radikalis dan intoleran.

“Analoginya sangat sederhana dan mudah dicerna. Contoh gambar ka’bah sebaiknya dihormati karena kiblat umat Islam. Tapi ada partai yang menjadikannya sebagai logo utamanya,” imbuhnya.

“Bahkan terkadang para prmimpin partai tersebut mendukung seorang non muslim jadi pemimpinnya. Logikanya mereka sudah menyalahi simbol tersebut,” tambahnya.

Dikatakan Muhyiddin, memang tak sedikit pihak yang memanfaatkan lafaz tauhid untuk kepentingannya. Tapi lafaz tersebut terbebas dari segala prilaku tak terpuji manusia.

“Lihat apa yang dilakukan para pendemo di Iran yang mau bakar bendera Saudi yang berlafaz tauhid. Mereka menggunting dulu lafaz tersebut untuk menjaga kesakralannya kemudian bendera warna hijau dengan logo sword/pedang dibakar,” tandas Muhyiddin.

Pandangan Pakar Hukum

Terlepas dari pandangan berbeda kedua tokoh ormas islam ini, dilansir melalui eramuslim.com, Pakar Hukum Pidana Prof DR Mudzakkir meminta agar sebaiknya polisi membawa kasus kasus ini hingga ke depan pengadilan. Semua pihak yang terkait dan terbukti bersalah harus dikenakan hukuman.

”Justru dengan digelarnya pengadilan atas kasus pembakaran bendera itu maka semua pihak terpuaskan dan merasa mendapatkan keadilan. Sebab bila tak sampai di depan pengadilan itu malah hanya memunculkan kegeraman atau rasa ketidakadilan. Biarlah sidang pengadilan yang menentukan putusannya. Ini juga untuk menjunjung tinggi asas Indonesia sebagai negara hukum,” kata Mudzakkir kepada Republika.co.id (25/10)

Mudzakkir mengatakan terasa aneh bila polisi malah melepaskan pelaku pembakaran bendera karena dengan alasan melakukan tindakan yang tidak sengaja. Uniknya kemudian, malah pihak lain yakni pelaku pembuat video dan pengunggah ke dunia maya atas perbuatan pembakaran bendera itu yang kini lagi dicari oleh penegak hukum.

”Seharusnya semua dikenakan tuntutan hukum. Tak ada yang dikecualikan. Jangan pelaku pembakarannya malah dilepaskan sebagai tersangka dengan alasan melakukannya dengan tidak sengaja. Nah, soal pelepasan hukum itu nanti saja di di putuskan oleh pengadilan. Seperti apa bentuk sanksi berat-ringannya biar hakim yang menetapkan,” ujarnya.

Dalam vidoe yang mengjadi viral di media sosial, lanjut Mudzakkir, perbuatan membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid itu tidak bisa dikatakan tak disengaja. Ini tampak dari rangkaian perbuatan yang terlihat di video itu. “Pelaku pembakaran terlihat sadar, mengerti, dan sengaja melakukannya. Di sana terlihat pula ada korek api dan kertas, rangkaian perbuatan, serta ucapan agar bendera itu dibakar saja.”

Bagaimana kalau itu memang bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Mudzakkir menjawab, inilah yang menjadi titik krusialnya. Dan memang harus ada tindakan yang tepat ketika menyangkut soal itu. Selain itu harus berhati-hati bila di bendera itu ada tulisan kalimat ‘tauhidnya’.

”Nah, kalau tokh itu dianggap bendera HTI maka seharusnya bila ada tulisan organisasi yang dinyatakan terlarang ini tulisannya dipotong saja. Sedangkan kain yang ada tulisan kalimat tauhidnya tidak ikut dibakar melainkan dilipat dengan baik. Setelah itu kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib yakni penegak hukum. Ingat kalau kalimat tauhid itu ikut dibakar maka bisa berakibat hukum yang lain, yakni terkait soal aturan hukum atau delik penghinaan agama,” tegas Mudzakkir.

Dikatakannya, kalimat tauhid itu adalah kalimat yang ‘netral dan sucir’. Kalimat ini berlaku umum karena diyakni semua umat Islam sebagai bagian azasi ajaran agamanya. Maka apa pun adanya, keberadaan kalimat tauhid itu harus dihormati karena dilindungi aturan norma hukum. Konsekuensinya bila ada pihak yang membakar, merobek, hingga merusaknya maka dapat punya arti sebagai tindakan penghinaan terhadap sebuah ajaran agama.

”Lagi pula dari dahulu seusai pengadilan HTI sudah ada  penegasan dari pihak Kementrin Dalam Negri (Kemendagri) bila bendera tauhid itu tak dilarang. Yang dilarang dikibarkan adalah benderanya HTI. Adanya aturan ini juga harus diperhatikan. Maka harapan saya, selesaikanlah kasus ini sampai ke depan pengadilan tanpa terkecuali. Biar suasana panas ini bisa diredam dan semua pihak terpuaskan.” kata Mudzakkir menegaskan./fsl

SULUT, detikriau.org – Pagi ini, jam 06:15:24 Wib, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Provinsi Sulawesi Utara diguncang gempa berkekuatan 5.1 Magnitudo.

Dirilis BMKG melalui laman resminya, tercatat gempa berpusat pada 128 km Tenggara Sitaro pada titik koordinat 1.62 LU – 126.31 BT pada kedalaman 10 kilometer

“Gempa ini tidak berpotensi tsunami” rilis BMKG.

Hingga saat ini belum diperoleh informasi dampak kejadian gempa ini./ fsl