detikriau.org – Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri mengambil sejumlah tas dari barang-barang pesawat Lion Air JT610 yang ditebar Tim SAR di Posko Taktis, Jakarta International Container Terminal II, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Barang tersebut akan dijadikan sampel guna diselidiki apakah mengandung bahan peledak atau tidak.

“Yang diambil sampel serpihan tas, kebanyakan tas, sama serpihan non logam pesawat, untuk memastikan bahwa dia ada bahan peledak atau enggak,” Kepala Bidang Balistik, Metalurgi Forensik Puslabfor Polri Kombes Ulung Kanjaya di JICT II, Jumat (2/11).

Menurutnya, seluruh barang barang yang ditemukan di lapangan penting untuk diselidiki. Bukan mengandalkan black box semata.

“Semua kan diperiska keseluruhan, pusatnya kan di kotak hitam, tetapi yang di lapangan juga penting. Nanti kalau diduga ada pidana nanti larinya ke puslabfor. Polisi langsung ambil alih,” tuturnya.

Barang-barang yang diambil dimasukkan ke dalam empat kantong berwarna coklat. Beberapa diperiksa menggunakan alat tim puslabfor.

“Kantong cokelat empat, hasil swipe ada tujuh yang dilap itu diperiksa pakai alat,” tandasnya./merdeka.com

Detikriau.org – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan bahwa kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih diselidiki. Dia mengatakan bahwa domain untuk menuntaskan perkara tersebut ada di Polri.

“Jangan semua ke presiden, kan masing-masing punya otoritas yang mesti diberesin di lingkungan kerjanya,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11).

Moeldoko mengatakan bahwa Presiden sudah meminta Polri untuk menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan, kata dia, pemerintah berkomitmen penuh mendorong penyelesaian kasus itu secara jelas.

“Kalau masih dalam batas kemampuan ya mesti diserahkan pada teknis, kalau di luar batas kemampuan ya negara ambil atau presiden ambil, itu saja rumusnya,” ucap Moeldoko.

Sebelumnya, penyidik KPK Novel Baswedan diserang sejumlah orang tak dikenal di dekat rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 11 April 2017 silam.

Pelaku diduga menyerang Novel dengan menggunakan air keras. Akibatnya, mata kiri mantan anggota kepolisian itu mengalami luka. Namun hingga kini, lebih dari 500 hari pasca-peristiwa penyerangan, Polri belum bisa menangkap pelaku./ merdeka.com

Jakarta — Banjir disebut melanda enam kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (2/11). Sekitar 600 rumah terendam dan satu jembatan besi roboh karenanya. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa itu.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan enam kecamatan yang terendam itu adalah Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Padang Utara, dan Pauh.

“Banjir melanda beberapa tempat. Penanganan darurat masih dilakukan di lokasi bencana,” kata Sutopo dalam akun Twitter-nya @Sutopo_PN, Jumat (2/11).

Menurutnya, banjir itu terjadi karena hujan deras yang melanda area hulu dan hilir sungai. Tinggi muka air disebut mencapai 80 – 150 cm.

“Akibat hujan deras di bagian hulu dan hilir sehingga menyebabkan sungai meluap dan banjir,” ucapnya.

Sejauh ini, lanjut Sutopo, banjir itu membuat sekitar 600 unit rumah terendam, satu unit jembatan hanyut, dan dua unit jembatan putus.

“Belum ada laporan adanya korban jiwa,” imbuh Sutopo.

Ia juga menautkan sebuah video yang berdurasi 7 detik dan sudah ditonton orang sebanyak 7 ribu kali per pukul 17.50 WIB. Video tersebut menayangkan gambar banjir besar yang menghantam sebuah jembatan besi.

“Jembatan pun roboh diterjang banjir di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Sumatera Barat pada 2/11/2018. Hujan deras akibatkan debit sungai meningkat dan banjir melanda beberapa tempat. Waspadalah banjir dan longsor,” tulis Sutopo.

Karena banjir yang besar, infrastruktur jalan dari jembatan itu tidak terlihat. Banjir pun berwarna cokelat seperti bercampur dengan lumpur. Sementara, situasi di sekitar area itu tengah hujan.

Di sekitar jembatan terlihat pula pohon-pohon yang meliuk diterpa angin, serta ranting dan batang pohon yang terjatuh di dekat aliran air.

Pada video kedua yang berdurasi 46 detik mengambarkan jembatan besi yang roboh. Terlihat air dari sungai meluap hingga hampir kedaratan. Sementara para warga yang tak jauh dari lokasi terdengar berteriak dan kebingungan.

“BPBD Kota Padang telah meninjau lokasi kejadian untuk melakukan pendataan dan penanganan darurat,” tandas Sutopo./ CNN Indonesia

Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun di APBN 2019 akan dikucurkan melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU).

Pemerintah juga membuat pengelompokkan kelurahan berdasarkan kategori baik, sedang dan tertinggal. Namun dia belum memerinci konsekuensi dari pengkategorian tersebut, apakah akan berpengaruh terhadap besaran nomimal dana yang diterima setiap kelurahan atau tidak.

“Instruksi Bapak Presiden adalah seluruh dana kelurahan dipakai untuk pembangunan sarana prasarana. Kelurahan-kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik, sehingga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan seperti dana desa,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11).

Secara teknis, lanjut menteri yang beken disapa dengan inisial SMI, karena pengalokasian dana kelurahan dilakukan melalui mekanisme DAU, maka prosesnya akan dikerjakan bersama oleh Kemenkeu dengan Kementerian Dalam Negeri. Terutama, berkaitan dengan pengaturan penggunaan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun untuk sekitar 8.122 kelurahan di Indonesia.

Selain itu, ditegaskan dia bahwa dana kelurahan ini tidak mensubstitusi atau tidak menjadi pengganti dari anggaran kelurahan yang seharusnya sudah dialokasikan oleh kabupaten dan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di mana, untuk kabupaten yang memiliki kelurahan dan desa, maka dana kelurahannya harus minimal sama dengan dana desa yang paling kecil atau 10% dari dana bagi hasil dari APBD dikurangi DAK.

“Itu semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan dana kelurahan ini adalah tambahan di atasnya (on top-red) dan mekanismenya adalah sebagai matching grant. Jika kabupaten kota sudah melakukan maka kita akan menambahkan,” jelas Sri.

Penyaluran dana kelurahan ini menurutnya akan dikucurkan 1 Januari 2019 mendatang. Formulasi penyalurannya melalui DAU, sehingga pencairannya sama seperti DAU yang ada setiap bulannya. Pengaturan secara teknis masih disiapkan oleh Kemenkeu bersama Kemendagri.

“Nanti kita lihat mekanismenya karena kami masih harus membahasnya dengan menteri dalam negeri. Bagaimana peraturan mengenai pencairannya karena dia masuk ke dalam APBD,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Bicara payung hukum yang sebelumnya disoal sejumlah politisi, pihaknya menyatakan program dana kelurahan dipayungi oleh Undang-undang APBN. Di samping adanya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah tentang APBD, Permendagri dan Permenkeu.

“PMK (peraturan menteri keuangan?) dan Permendagri adalah untuk dana kelurahan yang on top tadi,” tandasnya.

JPNN.com

Jakarta — Menkopolhukam Wiranto akan kumpulkan seluruh ormas islam untuk menyelesaikan polemik pembakaran bendera berlafaz tauhid.

“Saya akan lakukan satu langkah untuk menginisiasi pertemuan antar umat Islam, antar ormas yang mempunyai kepedulian masalah kebangsaan, terutama masalah ini,” kata Wiranto dalam pertemuan dengan perwakilan massa aksi bela tauhid jilid II di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11) dilansir melalui kumparan.com

Dalam pertemuan itu, Wiranto mengatakan akan mengumpulkan seluruh ormas umat Islam untuk menyelesaikan polemik pembakar bendera berlafal tauhid.

menurutnya, polemik pembakaran bendera ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Masalah ini, merupakan masalah umat Islam sehingga harus diselesaikan oleh umat Islam.

“Karena ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Tidak bisa satu kelompok menjustifikasi merasa benar, tidak bisa. Ini masalah umat Islam yang harus diselesaikan umat Islam,” tuturnya.

Selain itu, Wiranto juga meminta agar masalah ini tidak dibesar-besarkan. Sebab, ia bersama dengan perwakilan ormas sudah melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kita sama-sama bersikap ini jangan sampai menyebabkan tidak akur, jangan sampai merugikan bangsa. Saya akan sampaikan pertemuan ini kepada Presiden RI Pak Jokowi,” pungkasnya./*

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menerima langsung beberapa orang perwakilan massa Aksi Bela Tauhid Jilid II yang sejak siang menggelar demo di sekitar Jalan Medan Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Wiranto turut didampingi Sekretaris Menko Polhukam Mayjen Agus Surya Bakti serta Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto yang turut hadir di Kantor Kemenko Polhukam.

Tampak 11 orang perwakilan aksi memasuki kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 14.50 WIB.

Dari beberapa perwakilan massa aksi itu, tampak Ketua PA 212 Slamet Maarif, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththat, Eggi Sudjana, Hanif Alatas dan Asep Syarifuddin.

Perwakilan itu terlihat menggunakan pakaian muslim serba putih dan beberapa terlihat mengenakan ikat kepala bertuliskan kalimat tauhid berwarna hitam.

Media massa sama sekali tidak bisa meliput langsung pertemuan tersebut karena berlangsung secara tertutup.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung secara tertutup.

Wiranto di Kompleks Istana Bogor sebelumnya menganggap Aksi Bela Tauhid hari ini sebagai gerakan yang sia-sia. Wiranto menganggap permasalahan yang berawal dari pembakaran bendera bertuliskan Tauhid ini sudah selesai.

Pelaku, kata Wiranto, sudah meminta maaf. Organisasi induknya yakni Banser juga sudah meminta maaf dan menyesalkan aksi itu. Tak hanya itu, permasalahan ini juga sudah diproses hukum.

“Apakah perlu lagi? Mubazir dengan apa perlu sama, bahasanya sama. Memang kita harapkan ya sayang sekali, berpanas-panasan untuk melakukan suatu tuntutan yang sudah dilakukan,” kata Wiranto.

Aksi Bela Tauhid digelar sebagai bentuk protes pembakaran bendera bertuliskan tauhid oleh Banser NU. GP Ansor menegaskan bendera yang dibakar oleh anggota Banser di Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia.

Pembakar bendera telah diamankan polisi dan diproses hukum. Polda Jawa Barat yang menangani kasus telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Garut.

CNN Indonesia