Opini-Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Jejak Neoliberalisme di Indonesia dimulai saat pemerintahan Orde Baru, Maret 1966. Membaiknya hubungan politik Indonesia dengan negara-negara lain disertai masuknya arus modal asing ke Indonesia. Sejak itu, Penanaman Modal Asing (PMA) dan utang luar negeri mulai meningkat.

Sekarang pun, hutang sudah di capai ribuan triliun. Pakai apa bayarnya?. Jalan terbaik terakhir agar bisa bayar, lelang laut beserta isinya ke asing dengan sistem kenaikan PNBP melalui mekanisme Kuota tangkap ikan zona industri dengan mobilisasi kapal asing untuk menarik PNBP lebih besar.

Tentu, kapal besar, PNBP besar sistem kuota, pasca bayar dan pasca produksi. Makanya target penarikan PNBP 281 triliun setiap tahun. Pola lelang kouta tangkap zona industri ini lebih besar targetnya untuk mengejar kegagalan kenaikan PNBP selama ini yang hanya 900 miliyar setiap tahun.

Laut di bidik untuk dikeruk melalui sistem kuota, pasca bayar, dan pasca produksi ditempat pendaratan ikan. Semua muaranya menaikan PNBP untuk bayar utang. Regulasinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 85 tahun 2021 tentang Kenaikan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kini regulasi tersebut, diterbitkan regulasi turunan untuk backup sistem: kuota dan pasca bayar.

Kebijakan berbasis kuota, merupakan jejak – jejak liberalisasi wilayah laut. Terbuka dan bebasnya laut Indonesia untuk dieksploitasi adalah agenda yang sudah lama dinantikan. Alasan paling baik agar agenda liberalisasi berjalan yakni penangkapan ikan terukur.

Bahkan, penerapan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi dianggap langkah reformasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini, sangat bahaya.

Siapa yang menjamin kapal asing itu tangkap ikan sesuai kuota?. Lalu, siapa yang bertanggungjawab perbaiki tata kelola perikanan nasional yang sedemikian rusak?. Mereka selalu bermental bela diri atas kebijakan yang salah arah dengan ucapan – ucapan pemberi harapan. Kata-katanya merasuk: “ini kebijakan lebih baik dan berkelanjutan menuju ekonomi biru.”

Melalui mekanisme PNBP pasca bayar, pasca produksi dan sistem kuota cara kerja mental menjajah diri sendiri. Alih – alih harapkan keadilan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan sumber daya. Bahkan kedepan ambruk, karena sistem kuota dengan ribuan kapal tangkap ikan di laut Indonesia. Ditambah waktu kontrak sistem kuota sekitar 20 tahun.

Ibarat pegadaian dan Mall – Mall. Penuh diskon. Di pegadaian, bahan baku emas dari gunung Indonesia. Lalu diolah dan dipercantik jadi cincin, kalung, anting dan barang antik lainnya. Kemudian, distribusi ke mall-mall maupun pasar-pasar modern. Yang mengeruk dan mengolah tambang-tambang asing. Begitu pun laut, seperti investasi mall – mall di kota besar. Semua lapak dari Indonesia. Isinya barang impor.

Negara dan pemerintah hanya kebagian pajak dari hasil pembelian rakyat. Kebetulan rakyatnya, terpaksa menyukai barang impor karena pilihan tidak ada. Barang yang dijual tak lagi berasal dari hasil UMKM dan ekonomi kreatif anak negeri sendiri.

Begitu juga, logika penangkapan ikan sistem kuota, pasca bayar dan pasca produksi. Pemerintah hanya kebagian non pajak pendapatan. Hitungannya masing – masing jenis ikan. Paling mengerikan pengusaha perikanan pribumi sendiri mati ditengah lumbung lautnya. Mengapa? karena sistem kuota, pasca bayar dan pasca produksi bersyarat perbesar gross ton kapal.

Pengusaha perikanan Indonesia belum ada yang mampu menambah syarat gross ton kapal dari 1000 GT hingga 5000 GT. Kekuatan pengusaha lokal hanya sampai 300gross ton kapal. Bukan perkara mudah menaikkan gross ton kapal hingga 5000 gross ton. Butuh biaya ratusan miliyar. Akhirnya, pengusaha lokal tak lagi ada kesempatan untuk bermitra dan berusaha dibidang kelautan dan perikanan.

Jalan mulus liberalisasi kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan pemungutan PNBP sistem kuota, pasca bayar dan pasca produksi berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Laut Indonesia, akan dipenuhi investasi tanpa batas dan kontrol. Laut Indonesia semakin menarik dan lahan subur untuk dikeruk.

Memang menarik, sistem kuota pasca bayar diberlakukan PNBP dibayarkan sebelum lakukan penangkapan ikan, sehingga pelaku usaha terbebani. Lalu, sistem pasca produksi diberlakukan bayar PNBP setelah melaut. Namun, langkah kebijakan ini tidak memenuhi rasa keadilan.

Kalau PNBP naik tapi nelayan tidak sejahtera ya percuma. Peningkatan ini harus diiringi juga dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan. Apalagi, fasilitas pelabuhan perikanan belum terpenuhi, kok sudah dipastikan ada keadilan. Penangkapan ikan terukur ini ditetapkan dalam WPPNRI dan laut lepas. Sebagaimana yang telah tertuang di dalam rencana zonasi pesisir dan laut.

Zona industri penangkapan ikan terukur ada kategori berdasarkan WPPNRI pelabuhannya, pertama; Zona Industri Penangkapan Ikan (Fishing Industry) meliputi wilayah kode 01 Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia WPPNRI 711 Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.

Untuk pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur pada Zona Industri Penangkapan Ikan meliputi wilayah kode 01, terdiri dari: 1) Pelabuhan Perikanan Swasta Barelang Batam Kepri; 2) Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna Kepri; dan 3) Pelabuhan Pangkalan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Kemudian Zona Industri Penangkapan Ikan wilayah kode 02 meliputi WPPNRI 716 Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, WPPNRI 717 Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, dan Laut Lepas Samudera Pasifik.

Pelabuhannya terdiri dari: 1) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Sulawesi Utara; 2) Pelabuhan Perikanan Biak Papua; 3) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Maluku Utara; 4) Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong Papua; 5) Pelabuhan Perikanan Mansapa Nunukan Kalimantan Utara; dan 6) Pelabuhan Pangkalan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Zona Industri Penangkapan Ikan wilayah kode 03 meliputi WPPNRI 715 Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau dan WPPNRI 718 Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Pelabuhannya terdiri dari: 1) Pelabuhan Perikanan Ambon New Port Maluku; 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Maluku; 3) Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke Papua; 4) Pelabuhan Perikanan Poumako Mimika, Papua; 5) Pelabuhan Perikanan Benjina Kepulauan Aru Maluku; 6) Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong Papua; dan 7) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Sulawesi Tenggara; 8) Pelabuhan Perikanan Ukularan Kepulauan Tanibar Maluku; dan 9) Pelabuhan Pangkalan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya Zona Industri Penangkapan Ikan wilayah kode 04, meliputi WPPNRI 572 Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda, WPPNRI 573 Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat, dan laut lepas Samudera Hindia, diatas 12 (dua belas) mil laut.

Pelabuhannya terdiri dari: 1) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Padang Sumatera Barat; 2) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara; 3) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat; 4) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jawa Tengah; 5) Pelabuhan Perikanan Bolok, Kupang NTT; 6) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Negara Bali; dan 7) Pelabuhan Pangkalan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Kedua, Zona Nelayan Lokal Setempat meliputi wilayah WPPNRI 571 Selat Malaka dan Laut Andaman, WPPNRI 712 Laut Jawa, dan Wapres 713 Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Ketiga; Zona Pemijahan dan Pengasuhan Ikan (Spawning and Nursery Grounds) terdiri dari WPPNRI 714 Teluk Tolo dan Laut Banda.

Pelabuhan Pangkalannya untuk Zona Nelayan lokal setempat dan Zona Pemijahan dan daerah Pengasuhan Ikan (Spawning and Nursery Grounds) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Liberalisasi Laut, Ikan For Sale, Kuota Discount

Coba amati regulasi wilayah Zona industri penangkapan ikan terukur berdasarkan WPPNRI dan pelabuhannya, merupakan porsi paling luas seluruh Indonesia. Kapal – kapal besar asing berukuran 1000 – 5000 gross ton akan menjejal balapan tangkap ikan di wilayah WPPNRI yang sudah ditentukan ini.

Luar biasa mental penjajahan dimasa depan. Laut jadi sirkuit internasional fishing. Investor balapan nangkap ikan di Indonesia, dapat kuota Discount dan harus capai target. Jadi investor bakal balapan di sea sirkuit internasional Indonesia.

Sementara untuk nelayan lokal setempat dan pemijahan ikan hanya dapat empat WPPNRI. Dibandingkan Zona industri penangkapan ikan terdiri empat zona WPPNRI dan pelabuhannya sejumlah 29 pelabuhan pendaratan ikannya. Luar biasa, investasi kapal asing dapat karpet merah di laut Indonesia.

Kebijakan seperti ini, disepakati untuk menguras, mengeruk dan menjajal kelautan dan perikanan. Hal ini masih mobilisasi kapal besar dari asing. Belum lagi, soal distribusi BBM yang dibutuhkan. Mestinya, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan ada mobilisasi investasi. Namun, yang harus dilakukan yakni modernisasi alat tangkap nelayan lokal untuk menopang industri perikanan nasional.

Bobroknya kebijakan kelautan dan perikanan saat ini membuat Indonesia dijerat kegagalan berkembang, baik aspek nelayan tangkap, budidaya maupun Industri Perikanan. Konsekuensi atas kebijakan seperti itu ialah lahan subur market investasi asing mengeruk ikan hingga monopoli harga secara bebas itu terjadi tanpa kontrol.

Liberalisasi market ikan bersistem kuota Discount pasca bayar dan pasca produsi diberbagai tingkat memicu krisis ekonomi perikanan, ditambah adanya proteksi regulasi (Peraturan Menteri) yang melanda perikanan membuat duka pengangguran, kemiskinan, terbuka semua. Kapan nelayan dan masyarakat pesisir sejahtera?.

Akibatnya kedepan, Indonesia alami krisis dan resesi ekonomi kelautan dan perikanan sehingga perusahaan perikanan nasional bisa tutup karena kalah saing dengan perusahaan asing yang mendapat Kouta discount tangkap ikan dengan kapal – kapal besar.

Mestinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak memakai sistem tersebut. Seharusnya membangkitkan sekitar 500 koperasi perikanan yang sudah tutup sejak 2017 lalu. Untuk merestrukturisasi koperasi -koperasi perikanan itu, pemerintah hanya perlu evaluasi kebijakan atas regulasi sebelumnya yang selama ini mematikan seluruh usaha bersama di sektor kelautan dan perikanan.

Munculnya kesenjangan ekonomi perikanan merupakan dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi perikanan yang bercorak liberalis. Yang paling menyakitkan adalah terjadinya kesenjangan antar nelayan, pembudidaya, petani laut yang luar biasa. Pada masa-masa ini, ketimpangan ekonomi perikanan dan industrinya sudah sangat mencolok.

Keadaannya telah mengalami banyak perubahan kearah lebih mengkhawatirkan. Fenomena yang paling mencolok adalah kekuatan oligarki laut pengumpul modal dengan cara berhutang atas nama negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja untuk kumpulkan modal dari rentenir asing berbasis laut. Itulah sebabnya, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak program lebih memenuhi kepentingan asing, ketimbang nelayan yang berada di desa-desa pesisir. *

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan demikian, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu, sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) rehat sejenak dalam menyusun peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) seputar pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya.

Mengenai hal tersebut, Rusdianto Samawa selaku Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) dalam keterangan siaran pers tertulis kepada media mengatakan bahwa KKP harus mentaati putusan MK itu, agar membatalkan seluruh regulasi yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan. Sehingga kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak absurd di masa depan.

“Hal itu dikarenakan peraturan turunan yang sebagian sudah diterbitkan seperti PP 85 tahun 2021, Kepmen 75 tahun 2021 tentang mekanisme penarikan PNBP perikanan, Kepmen 98 tentang produktivitas kapal perikanan dan Kepmen 97 tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan,” kata Rusdianto Samawa, Sabtu (27/11/2021).

Lanjutnya, seluruh rencana kebijakan yang ditopang oleh regulasi yang memberi karpet merah pada asing untuk menguasai laut Indonesia. Maka bertentangan dengan UUD 1945 dan asas pancasila.

Faktanya, WPPNRI dan pelabuhan untuk perusahaan perikanan berskala menengah dan besar dengan harus memiliki modal usaha 200 miliyar, sebagai syarat mendapat kuota tangkap ikan dan membayar PNBP sistem pasca bayar. Maka hal demikian, termasuk menjajah dan mencekik pengusaha dalam negeri.

“Apalagi kebijakan tersebut, harus memiliki modal usaha sebanyak itu. Tentu, nelayan – nelayan yang memiliki kapal-kapal 30 gross ton ke bawah tidak akan bisa memenuhi syarat tersebut. Secara otomatis juga mematikan usaha – usaha koperasi masyarakat pesisir. Karena isi laut habis dikeruk. Sementara nelayan pribumi tak dapat apa-apa,” papar Rusdianto.

Artinya, rencana kebijakan lelang kuota tangkap ikan itu tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus batalkan rencana lelang kuota ikan.

“Jangan alasan, pemerintah membutuhkan investasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai negara lain. Lalu perikanan tangkap, budidaya, pengolahan produk dan pemasaran serta di ijinkan beroperasinya kapal-kapal asing. Hal inilah yang dianggap liberalisasi terhadap sektor-sektor kelautan dan perikanan. Ya tentu tak sesuai UUD 1945. Maka harus dibatalkan rencana kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Kedepan sangat dikhawatirkan, modus kebijakan tersebut mengarah pada illegal fishing dan monopoli perusahaan perikanan skala besar dalam melakukan kegiatan tangkap ikan di laut Indonesia.

“Belum lagi, soal perizinan yang masih marak terjadi penyalahgunaan perijinan penangkapan ikan. Salah satunya adalah terkait rencana kebijakan yang medahulukan status perusahaan perikanan berskala besar dari luar neger,” kata Rusdianto

Selian itu kata Rusdianto, kalau dibaca dan analisis Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) 97 tahun 2021 dan Kepmen 98 tahun 2021, menurutnya itu bukan karena pihak perusahaan asing yang datang sendiri ikut tender.

Akan tetapi tim counter beauty yang dibentuk KKP sendiri yang mengumpulkan, memanggil, mencari dan menetapkan perusahaan mana yang mendapat kuota lelang tangkap ikan.

“Berarti ada mobilisasi kapal asing secara luas, bahkan prediksi capai ribuan kapal asing tangkap ikan di Indonesia,” ungkap Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI).

“Sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbenah dengan strategi lain tanpa harus menyakitkan perasaan masyarakat pesisir Indonesia,” tutup Rusdianto.

Editor Arbain

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Cabang olahraga e-sports bakal masuk ke kurikulum sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“E=sports juga masuk di kurikulum sekolah kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan),” kata Ketua Bidang Humas dan Komunikasi Pengurus Besar E-sports Indonesia (PBEsI) Ashadi Ang pada sebuah diskusi virtual bertajuk “Membangun Jenjang Karier Atlet E-sports & Prestasi Bangsa” pada Rabu (24/11/2021).

Ashadi menyebut, PBEsI punya rancangan besar pembinaan atlet.

“Untuk masuk ke kurikulum, kami bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenpora,” ujar Ashadi Ang.

Edukasi mengenai e-sports bertujuan memperkenalkan besarnya ekosistem , peluang, dan pondasi e-sports.

“Ini dilakukan agar mindset semua orang benar tentang e-sports,” ucap Ashadi Ang.

Dengan pemahaman yang benar tenteng e-sports, PBEsI bisa menyusu program kerja dengan baik dan benar ketika para siswa selesai menamatkan jenjang pendidikan SMA atau SMK.

Sementara itu, Ashadi Ang juga mengatakan bahwa PBEsI akan membuat training center atau pusat pelatihan bagi atlet dan calon atlet e-sports.

“Training center berguna agar atlet dan calon atlet e-sports dapat memiliki satu tempat untuk pelatihan, pelatda, maupun pelatnas,” ucap Ashadi Ang. ***

Sumber Kompas.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Video yang memperlihatkan uang kertas Rupiah bernominal 1.0 viral di media sosial.

Unggahan tersebut juga menerangkan jika uang itu bernilai Rp1 juta.

“Uang pecahan selembar 1 juta,” tulis pengunggah melalui TikTok, @Wand**** dikutip KOMPAS.TV, Sabtu (6/11/2021).

Video tersebut viral di media sosial, sejumlah netizen menanggapi dugaan nominal uang rupiah yang akan disederhanakan itu.

“1 juta tu bikin para pedagang susah cari kembalian pcahan,” tulis netizen.

“Ga tertarik tar ilang selembar demamnya seminggu,” tulis netizen lain.

Unggahan tersebut hingga Sabtu pagi ini, sudah ditonton lebih dari 260 ribu kali, dibagikan 1,8 ribu kali, dan dikomentari lebih dari 400 kali.

Dalam laporan Kompas.com, Mei 2021 silam, video serupa yang memperlihatkan uang tersebut juga pernah diunggah dan viral.

Kebanyakan dari mereka berkomentar, uang bernominal 1.0 itu akan susah digunakan untuk sebagian pedagang.

Tanggapan Peruri

Terpisah, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mengatakan uang yang ada dalam video viral tersebut merupakan uang contoh atau uang specimen.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi menjelaskan uang contoh tak bisa digunakan sebagai alat pembyaran yang sah.

Uang tersebut lanjutnya dibuat sebagai kepentingan internal yang bisa digunakan untuk alat pemasaran, promosi contoh produk, atau contoh uang yang akan diproduksi Peruri.

“Uang specimen adalah uang contoh, yang tidak sah untuk alat pembayaran,” ujarnya sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 9 Mei 2021.

Bank Indonesia Buka Suara

Sementara tanggapan dari Bank Indonesia (BI) melalui Direktur Departemen Komunikasi Junanto Herdiawan menyatakan uang yang berlaku saat ini adalah Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

“Jadi tidak benar ada pecahan uang kertas Rp1 juta,” dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/11/2021).

Sumber kompas.tv

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyapa segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang melakukan pelayanan publik bagi warga negara Indonesia. Bukan hanya Sabang sampai Merauke, namun sampai ke Los Angeles (LA), Amerika Serikat.

Tepat pada peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke-76 tahun, 30 Oktober 2021, Yasonna memeriksa pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di LA. Atase Imigrasi KJRI LA, Sigit Setyawan menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan pelayanan paspor kepada 84 nelayan Indonesia yang sedang bersandar di Honolulu, Hawaii.

Total WNI di Hawaii adalah 625 orang, sedangkan di LA berjumlah 60.754 orang. Kemenkumham melalui KJRI LA telah menjalin sinergi yang baik dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh WNI.

Menkumham memberikan apresiasi kepada atase imigrasi yang memberikan pelayanan paspor di Honolulu, serta berpesan agar para nelayan tetap menjaga kesehatan selama berlayar.

“Selamat bertugas, memberikan pelayan paspor bagi para nelayan Indonesia. Bagi para nelayan, selamat berlayar, tetap jaga kesehatan dan berhati-hati,” ucap Yasonna melalui teleconference, pada upacara peringatan HDKD 2021.

Di daerah Sabang, Menkumham menyapa jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sabang. Menurutnya, Sabang merupakan salah satu daerah yang rawan narkoba dari Malaysia. Yasonna berharap jajaran Kemenkumham tetap menjaga integritas dan bebas dari narkoba.

“Jangan sampai tercemar dan ikut-ikutan (pakai narkoba),” tegas Menkumham di Lapangan Upacara Kemenkumham.

Yasonna kemudian menyapa jajaran di dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Miangas di Sulawesi Utara dan PLBN Skouw di Papua. PLBN Miangas berbatasan dengan Filipina, sedangkan PLBN Skouw berbatasan dengan Papua Nugini.

Meskipun pelintas batas berkurang karena peraturan di masa pandemi Covid-19, Menkumham berharap jajaran Kemenkumham tidak lengah dalam melakukan pengawasan. Kemenkumham terus mengupayakan peningkatan pelayanan di PLBN, seperti koordinasi dengan kepolisian, angkatan laut, dan pemerintah daerah. Selain itu, optimalisasi sarana pendukung sepertikualitas internet.

Selanjutnya, Menkumham melanjutkan “perjalanan” virtualnya menuju selatan Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Baa di Pulau Rote.

“Jangan sampai ada pelanggaran peraturan dan SOP. Meskipun tidak ada PLBN di sana (Baa, Rote) namun jajaran Lapas Baa tetap jalankan tugas sebagai insan Kemenkumham untuk menjaga perbatasan,” pesan Yasonna.

Terakhir, Menkumham menuju ke Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang di Jakarta. RSU Pengayoman merupakan unit pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan, deteni, pegawai Kemenkumham, hingga masyarakat umum.

Yasonna berharap dapat segera meningkatkan status RSU Pengayoman dari tipe C ke tipe B, karena dari sisi ketersediaan tempat tidur RSU Pengayoman telah memenuhi kriteria. Jajaran medis Kemenkumham juga perlu berhati-hati dalam memberikan pelayanan di tengah pandemi Covid-19.

Dalam upacara peringatan HDKD 2021, Yasonna didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O. S. Hiariej, Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama unit eselon I. Sementara itu, jajaran Kantor Wilayah dan UPT mengikuti secara virtual.

Rangkaian perayaan HDKD telah dilaksanakan sejak 1 Oktober 2021 dengan kegiatan Doa Kumham untuk Negeri. Rangkaian dilanjutkan dengan Lokakarya Pembangunan Zona Integritas, Seminar Nasional, Lomba Cerdas Cermat Akuntansi dan BMN, Lomba Skill Challenge Menembak, Bakti Sosial, Legal Expo, Upacara Tabur Bunga, hingga puncak peringatan dan syukuran pada 30 Oktober 2021. *
(Rls/Hms Img Tbh/Arb)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Peringati Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke 76, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengajak kepada seluruh pejabat dan pegawai Kemenkumham untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi, guna menciptakan terobosan/inovasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sehingga terwujud Kemenkumham yang Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

“Jangan pernah puas dengan prestasi yang telah dicapai, Kemenkumham harus jadi pioneer dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis, membuat birokrasi ini lebih adaptif dalam menghadapi berbagai situasi, cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat,” ujar Yasonna di Lapangan Merah Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (30/10/2021).

Lebih lanjut Menkumham mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham harus bisa membuktikan untuk mampu bertransformasi menjadi kekuatan yang mampu berperan di lingkugan strategis dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Kita harus bisa membuktikan, bahwa ASN di lingkungan Kemenkumham adalah sosok yang lincah, inovatif, pekerja keras, dan terampil,” tandas Yasonna, yang juga didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto.

Menkumham juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Kemekumham untuk menjadikan HDKD sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua yang telah dilakukan selama ini. Rumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis.

“Terus bekerja dan berkarya, pastikan bahwa kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara benar-benar terlayani. Sehingga kehadiran Kemenkumham dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Yasonna.

Ucapan terima kasih disampaikan Menkumham kepada berbagai pihak yg telah membantu Kemenkumham meraih berbagai prestasi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya saya berikan atas kerja keras jajaran Kemenkumham yang sampai saat ini masih terus konsisten berperan aktif, dan bersinergi, baik dengan internal maupun eksternal,“ kata Yasonna.

Hingga Oktober 2021, Kemekumham telah mendapatkan berbagai penghargaan dan telah melakukan serangkaian inovasi. Adapun raihan prestasi dan inovasi Kemekumham antara lain 10 tahun berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporang Keuangan Tahun Anggaran 2020; Peringkat Pertama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award pada kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, serta Kategori Implementasi Sistem Aplikasi Kepegawaian dan Pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT) dari BKN; Peringkat ke Dua Kinerja Anggaran Tahun 2020 dengan nilai 95,97 dair Kementerian Keuangan.

Kemudian terpilih sebagai salah satu penerima Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), melalui Pembentukan 50 Pos Pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM) di Denominasi Gereja di Manokrawi; Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB melalui Verasi (Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Secara Elektronik); dan meraih Predikat Ramah Anak bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA). *
(Rls/Hms Img Tbh/Arb)