Jakarta — Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, membantah bahwa pemerintahnya mengeluarkan aturan yang membuat calon jemaah haji asal Palestinatak bisa masuk ke negaranya.

Osama mengatakan Saudi masih tetap mengizinkan warga Palestina memasuki wilayahnya menggunakan dokumen perjalanan atau paspor sementara dari Yordania atau Libanon.

“Banyak berita beredar belakangan mengenai pelarangan jemaah haji Palestina untuk masuk ke Saudi. Berita tersebut adalah bohong tidak ada keabsahannya dan diambil dari sumber yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Osama dalam jumpa pers di kantor Muhamadiyyah, Jakarta, Selasa (13/11) dilansir dari CNN Indonesia

“Sekali lagi saya sampaikan, bahwa berita itu tidak benar karena bersumber dari (media) Israel dan Inggris.”

Tanggapan itu diutarakan Osama menyusul informasi terkait langkah Saudi yang tak lagi mengizinkan warga Palestina di Yordania, Libanon, Israel, dan Yerusalem Timur masuk ke negaranya menggunakan paspor sementara dari Yordania atau Libanon.

Informasi itu pertama kali diberitakan oleh Middle East Monitor yang merupakan media berbasis di Inggris. Dalam salah satu beritanya, Middle East Monitor mengutip sejumlah sumber termasuk pejabat Yordania terkait hal ini.

Dalam berita tersebut, seorang pejabat Yordania menyebut kebijakan itu diterapkan sebagai upaya Saudi menekan negaranya agar menaturalisasi pengungsi Palestina.

Hal itu juga disebut dilakukan Saudi sebagai bentuk perjanjiannya dengan Israel, yang berusaha “menghapus identitas warga Palestina dan mendiskreditkan hak-hak pengungsi Palestina.”

Jika benar, langkah Saudi itu disebut mengancam sedikitnya 1,5 juta warga Palestina yang ingin pergi haji dan umroh ke Saudi, juga 2,9 juta warga Palestina yang hendak berpergian ke luar negeri.

“Berita itu tidak benar dan tidak masuk akal. Dikatakan ada 1,5 juta jemaah haji Palestina yang terancam tidak boleh masuk Saudi, padahal sesuai dengan kebijakan kami selama ini, kami hanya memberikan kuota satu per seribu penduduk suatu negara,” kata Osama.

“Sementara itu, dari 70 juta penduduk Palestina, berarti Saudi hanya memberi kuota jemaah haji asal Palestina sebanyak 7.000 saja. Berarti apa yang diberitakan berita itu tidak logis.”

Lebih lanjut, dalam jumpa pers tersebut, Osama kembali menekankan bahwa Saudi tetap berkomitmen mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Sebagai salah satu bentuk dukungan, Saudi tidak mengganggu kuota tahunan bagi jamah Palestina yang ingin menunaikan ibadah haji.

Menurut Osama, dari sekitar 70 juta penduduk Palestina, Saudi memberikan 7 ribu kuota jamaah per tahun bagi warga Palestina. Seribu orang di antara 7 ribu jemaah Palestina bahkan dibiayai haji oleh Raja Salman.

“Isu Palestina merupakan isu kita semua, umat islam, karena Palestina merupakan kiblat pertama umat Muslim di dunia sebelum dipindahkan ke Mekkah. Karena itu, kami tidak akan membiarkan Palestina berjuang sendirian. Saudi akan terus memberikan bantuan finansial dan lainnya bagi rakyat Palestina,” kata Osama.

Jakarta — Dutabesar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Bin Mohammed memastikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tidak memiliki masalah di Arab Saudi.

Osama menegaskan, tidak ada masalah selama Rizieq Shihab tinggal di Mekkah, baik itu masalah keimigrasian, maupun masalah penempelan bendera di dinding belakang kediamannya.

“Terkait tentang izin tinggal, kalau seandainya Habib Rizieq memiliki masalah di Kerajaan Arab Saudi, mungkin sudah dipenjara,” katanya di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa (13/11) dilansir dari rmol.co

Dia menegaskan, kehidupan Rizieq Shihab masih terjamin. Ada perhatian dari pemerintah Saudi maupun Indonesia atas keberadaannya.

“Habieb Rizieq dalam hal ini masih terjamin kehidupannya, diperhatikan kehidupannya,” tukasnya.

Kedutaan Besar Republik (KBRI) di Riyadh sempat menyebur bahwa masa berlaku visa Rizieq Shihab sudah habis pada tanggal 9 Mei 2018 dan diperpanjang kembali dengan visa No 603724XXXX hingga akhir masa tinggal pada tanggal 20 Juli 2018.

Seharusnya, Rizieq Shihab kembali ke tanah air per 21 Juli 2018 untuk mengurus administrasi perpanjangan visa.

JAKARTA – Mayoritas nilai peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018 jeblok pada tes karakteristik pribadi (TKP). Hal ini menjadi penyebab rendahnya tingkat kelulusan CPNS tahun ini.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, rata-rata kelulusan di instansi daerah di bawah 10 persen.

Sedangkan pusat berkisar di 10 persen. Angka ini jauh lebih rendah di mana angka kelulusan di kisaran 20-30 persen.

“Formasi CPNS 2018 banyak yang kosong karena tingkat kelulusan sangat rendah. Ini akan mengganggu pelayanan publik karena CPNS yang baru ini akan ditempatkan di sektor pelayanan publik,” kata Setiawan di kantornya, Senin (12/11).

Tahun ini formasi CPNS yang disiapkan 238.050. Formasi terbanyak ada di tenaga pendidik sekira 120 ribu, kemudian tenaga kesehatan 62 ribuan. Sisanya formasi yang mendukung program Nawacita.

Setiawan mengungkapkan, mayoritas pemda penyelenggara rekrutmen CPNS mengeluhkan formasi guru dan tenaga kesehatan sangat rendah. Kelulusannya di sekitar 3 persen. Untuk pusat, masih lebih baik, rerata 10 persen.

Yang menarik, meski kelulusan rendah, banyak peserta memiliki nilai akumulasi tinggi. Banyak yang di atas 350 tapi tidak lulus passing grade karena gagal di TKP.

“Tapi bukan berarti mereka tidak bagus. Kami lihat nilai TKPnya hanya selisih 1-6 poin dari passing grade. Ini yang jadi perhatian pemerintah untuk kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk mengisi formasi kosong,” tandasnya.

Dalam PermenPAN-RB 37/2018, passing grade Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80, dan TKP 143. / jpnn.com

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan dua opsi untuk memfasilitasi peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 yang tidak lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Sebab, jumlah peserta yang lolos sangat sedikit.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, opsi itu ialah penurunan ambang batas penilaian (passing grade) atau perangkingan dengan mengambil nilai yang tertinggi.

“Tentu saja nantinya kita ada sebuah kebijakan pastinya, misalnya bagaimana untuk akomodir teman-teman yang belum beruntung dari SKD. Seperti apa diaturnya, apakah passing grade diturunkan, apa dirankingkan, kita cari jalan terbaik,” kata dia di Kementerian PANRB Jakarta, Senin (12/11/2018).

Setiawan belum bisa memastikan keputusan apa yang diambil serta kapan keputusan ini keluar. Sebab, keputusan ini menunggu restu Menteri PANRB Syafruddin.

“Mudah-mudahan hal tersebut kita lakukan sesegera mungkin,” tambahnya.

Lanjutnya, keputusan ini diambil mengingat kebutuhan CPNS mendesak. Khususnya, untuk daerah dalam pemenuhan tenaga pengajar dan kesehatan.

“Khusus untuk Pemda, pada prinsipnya kita ingin mengisi formasinya supaya tidak terjadi kekosongan. Kekhawatiran khususnya Pemda untuk formasi guru, kesehatan,” tutupnya./detikcom

Detikriau.org – Gempa bumi masih terus mengguncang sejumlah daerah di tanah air. Hari ini, minggu (11/11), hingga sore, BMKG mencatat delapan kali gempa dengan catatan guncangan terkuat terjadi di Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara berkekuatan 5,5 Skala Richter (SR) sekira pukul 14:13:40 Wib.

“pusat gempa berada di laut 62 km Barat Laut Halmahera Barat pada kedalaman 99 km,”publikasi BKG melalui laman resminya, minggu (11/11)

“Lokasi 1.45 Lintang Utara – 127.04 Barat Laut,” lanjut akun BMKG.

Kemudian pada jam 14:51:48 Wib gempa kembali terjadi. Aktifitas seismik ini berpusat di darat 15 km tenggara mamasa pada keadalaman 10 km pada titik koordinat  2.92 LS – 119.46 BT berkekuatan 2,7 SR

Jam 15:25:10 Wib, lagi-lagi gempa terjadi, kali ini berpusat di darat pada 30 km Tenggara Kabupaten Gorontalo Utara pada kedalaman 28 km pada titik koordinat 0.75 LU – 122.7 BT dengan kekuatan 4,2 SR

Jam 16:41:26 Wib gempa terjadi lagi berpusat didarat pada 10 km Timur Laut Mamasa pada kedalaman 10 km pada lokasi 2.91 LS – 119.42 BT berkekuatan 3,3 SR

Gempa dikawasan Indonesia bagian timur hari ini tercatat BMKG diawali pada jam 10:05: 31 WIb berpusat di darat pada 10 km Tenggara Mamasa pada kedalaman 7 km dengan kekuatan 2,8 SR

Kemudian jam 12:28:12 Wib gempa terjadi lagi di darat pada 29 km Timur Laut Mamasa pada kedalaman  10 km dengan kekuatan 2,8 SR

Selanjutnya jam 13:04:39 Wib gempa terjadi lagi didarat 18 km Tenggara Mamasa di kedalaman 10 km berkekuatan 2,9 SR

Kemudian pukul 13:49:31 Wib gempa terjadi lagi, berpusat di darat  17 km Tenggara Mamasa pada kedalaman 10 km dengan kekuatan 2,8 SR.

Reporter: Amrullah

Jakarta – Pemerintah disebut akan menyiapkan beleid baru berbentuk Peraturan Menteri PAN-RB (Permenpan) dalam waktu dekat. Aturan itu untuk mengatasi masalah kurangnya jumlah peserta yang lulus tes CPNS 2018 dalam tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengungkapkan tingkat kelulusan peserta secara nasional dalam tahap SKD baru 3%. Padahal, pemerintah membutuhkan 238.015 formasi baru untuk CPNS tahun ini.

Untuk menutupi kebutuhan mengisi formasi tersebut, pemerintah berencana membuat Permenpan yang baru. Namun, Ridwan tak merinci akan seperti apa isi dari Permenpan tersebut.

“Nanti akan ada mungkin Permenpan baru, tapi saya nggak tahu (seperti apa isinya)” kata Ridwan dilansir melalui detikFinance, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

Walau tak mengetahui secara rinci akan seperti apa isi dari Permenpan itu nantinya, namun pihak BKN sebagai pelaksana seleksi CPNS berharap agar aturan itu bisa segera keluar secepatnya.

“Yang jelas BKN minta maksimal minggu depan itu (Permenpan) sudah selesai, karena prosesnya kan terus berjalan,” jelasnya.

Ridwan mengatakan, bahwa penerbitan Permenpan baru ini menjadi solusi yang dihasilkan dari rapat yang digelar oleh tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 bersama dengan stakeholder lainnya.

“Hari Selasa atau Rabu lalu kana ada rapat Panselnas yang saya ikut juga. Di situ dimasukkan dari semua stakeholder BSSN, Kemendikbud, Kemenristekdikti, KemenPAN-RB, BKN, Ombudsman itu semua ditampung lah. Ditampung untuk skenario memang sudah disusun bagaimana kemungkinannya,” tuturnya.