Laporan: BBC Indonesia   Editor: Faisal

Detikriau.org – Harimau Sumatra yang memasuki pemukiman padat penduduk di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kab Inhil – Riau, setelah tertangkap,  direncanakan akan dievakuasi ke Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Harimau ini diperkirakan sudah berjalan puluhan kilometer meninggalkan habitatnya untuk mencari makan.

“Seekor harimau dewasa jantan, sehari bisa jalan 40 kilometer sementara kawasan hutan terdekat (dari pasar di Pulau Burung) kurang dari itu kalau diambil garis lurusnya,” kata Suharyono, kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau kepada BBC News Indonesia, Jumat (16/11) petang.

“Karena sumber makanan dan habitatnya terganggu, ia pasti keluar mencari makan, itu kan naluri,” imbuh Suharyono.

Merambahnya harimau ke pasar, permukiman, atau perkebunan, sudah sering terjadi.

Suharyono menjelaskan jika lokasi perambahan dekat wilayah hutan, pihaknya akan mengembalikkan binatang ini.

Tapi jika masuk ke pasar seperti yang terjadi di Pulau Burung, pihaknya akan melakukan evakuasi.

Menurut rencana, harimau di Pasar Burung ini akan dibawa ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera di Dharmasraya, Sumatera Barat, yang letaknya sekitar 15 jam dengan perjalanan darat.

BKSDA Riau mengerahkan 15 petugas di lapangan untuk mengevakuasi harimau di Pasar Burung, yang hingga Jumat sore (16/11) waktu setempat belum bisa dibius untuk dimasukkan ke kandang evakuasi.

Selama proses evakuasi berlangsung, petugas BKSDA memberikan air dan makanan berupa daging ayam dan sapi segar.

“Kami lempar (daging) ke dekat dia, dan dia masih bereaksi sehat, normal, reaktif dan agresif,” kata Suharyono.

Kabar bahwa harimau terjebak di lorong ruko ini membuat warga ingin melihat binatang ini dari dekat, namun Suharyono memperingatkan tindakan warga yang ingin mendekat ini akan membuat binatang ini mengalami stres.

“Harimau ini kan nokturnal, binatang malam, di kegelapan dan tidak berinteraksi dengan manusia, pasti ia stres, meski saya tak bisa mengatakan secara pasti tingkat stres yang ia alami,” jelas Suharyono.

Sementara itu Dokter hewan Erni Suyanti Musabine yang bergerak dalam penyelamatan harimau di BKSDA Bengkulu juga mengatakan hal senada.

Ia mengatakan warga yang berkumpul setiap ada harimau yang terjebak akan membuat binatang ini tambah stres.

“Kasian bila ada kasus seperti ini malah banyak ditonton orang, harimau liar pasti takut atau menghindar menghadapi manusia banyak,” kata Yanti.

https://youtu.be/WPJYsLLqNKs

Merambahnya harimau dan binatang liar lain seperti gajah ke permukiman, selain karena habitatnya yang terus berkurang, juga disebabkan oleh tindakan pemburu binatang-binatang yang selama ini menjadi sumber makanan harimau, kata Suharyono.

“Misalnya anak babi yang banyak diburu yang membuat cadangan makanan harimau menjadi berkurang. Kalau jauh berkurang, harimau pasti akan keluar dari tempat ia hidup. Ketemu anjing ia makan anjing, ketemu ayam ia makan ayam,” tambahnya.

Faktor ketiga adalah kegiatan konsensi.

Kepada para pemegang konsensi, apakah itu hutan tanaman industri atau perkebunan, diminta untuk memberi ruang hidup kepada satwa.

“Kehadiran satwa jangan selalu dianggap sebagai gangguan, karena sebenarnya kitalah yang merebut ruang hidup mereka,” kata Suharyono.

Jumlah harimau sumatera di Riau, dalam pantauan BKSDA, sekitar 53 ekor.

Sunarto, wildlife ecologist WWF, mengatakan harimau sumatera baik di Riau maupun provinsi lain saat ini masih mendapat tekanan dan ancaman yang tinggi dari perburuan, kehilangan habitat dan konflik.

“Kami mencatat masih banyak pemburu aktif di Riau dan di wilayah lain. Konversi hutan dan perambahan serta tekanan fragmentaai juga masih tinggi. Konflik masih terjadi secara sporadis di berbagai wilayah,” kata Sunarto.

Terkait konflik, hal itu dapat terjadi pada berbagai situasi, baik saat populasi dalam jumlah yang besar maupun kecil.

Sunarto menjelaskan, secara sederhana ada tiga faktor penentu, yaitu habitat, manusia, dan harimau itu sendiri.

Laporan: boy/jpnn

JAKARTA – Persoalan honorer K2 (kategori dua) hingga kini belum tuntas. Bahkan, masih banyak honorer K2 yang tidak memenuhi syarat ikut tes CPNS 2018.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Chaniago mengingatkan, pemerintah jangan pernah meragukan loyalitas para tenaga honorer K2 kepada negara. “Honorer tidak perlu diragukan lagi loyalitasnya,” kata Pangi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/11).

Menurut Pangi, seharusnya pemerintah mengangkat saja semua honorer K2 sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa harus melakukan tes lagi kepada mereka. Menurut dia, ketika para honorer mengikuti proses seleksi atau tes, tentu kebanyakan dari mereka tidak lolos.

“Ya pertanyaan di ujian beda dengan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Harusnya pemerintah mikir, mereka para honorer harus diprioritaskan. Tidak perlu lagi ada tes-tes yang kadang pertanyaannya tidak sesuai dengan mereka,” kata Pangi.

Dia menambahkan, pemerintah tidak akan rugi juga jika mengangkat para honorer K2 menjadi CPNS. Pangi mengingatkan, dalam mengurus masyarakat, pemerintah tidak perlu berpikir untung rugi.

Honorer saja tidak pernah berpikir untung rugi. Mereka rela bekerja keras demi negara, meskipun gaji yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan.

“Kalau mereka rugi, kenapa mereka setia bekerja untuk negara dengan gaji kecil dan bertahan puluhan tahun. Ini artinya, pengorbanan para honorer itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Ada yang tidak beres di negara ini sekarang,” ungkap Pangi.

Laporan: BMKG        Editor: Faisal

“Potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4,0 meter diperkirakan terjadi di sejumlah perairan di Indonesia”

Detikriau.org – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi selama lima hari kedepan curah hujan dengan intensitas lebat masih terus berpeluang terjadi. Kondisi cuaca seperti ini berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, longsor, banjir bandang, dan puting beliung.

Dalam keterangannya, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R. Prabowo menjelaskan, prediksi kondisi cuaca didasarkan analisis dinamika atmosfer dimana menguatnya massa udara dari Asia dan Australia mempengaruhi pembentukan daerah tekanan rendah dan pola-pola sirkulasi di sekitar wilayah Indonesia.

“Selain itu, aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik dan Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Sumatera, Jawa hingga Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara turut mendukung pertumbuhan awan hujan,” rilis BMKG melalui laman resminya, kamis (15/11)

Juga diterangkan, kondisi seperti ini dapat menyebabkan terjadinya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sekitar wilayah Indonesia dalam periode lima hari ke depan (15 – 19 November 2018), antara lain diwilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

“Sedangkan potensi gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0 meter diperkirakan terjadi di Perairan Enggano-Bengkulu, Perairan Barat Lampung, Samudera Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Perairan Selatan Jawa,” tambah Prabowo.

Prabowo mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, puting beliung, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin./***

Sumber: rmol

Detikriau.org – Penangkapan Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono oleh penyidik KPK telah membuka tabir percaloan anggaran perimbangan keuangan daerah.

Politisi Partai Demokrat itu pernah mengusulkan tambahan anggaran untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Tual, dan Kabupaten Sumedang.

Komite Aktivis Muda Indonesia (KAMI) mendesak agar kasus dugaan percaloan anggaran perimbangan untuk daerah bisa diusut hingga tuntas. Yakni menyeret pihak-pihak di Komisi XI DPR dan Kemenkeu yang terlibat perkara ini.

“KAMI meminta dengan hormat kepada Ketua KPK Agus Rahardjo untuk mengusut tuntas dugaan kasus suap usulan dana perimbangan daerah sampai tuntas. Panggil dan periksa kembali Anggota Komisi XI DPR PAN Sukiman,” kata Koordinator Aksi KAMI, Ahmad di Jakarta, Sabtu (16/11).

Lebih lanjut, Ahmad berharap kepada lembaga antirasuah agar tidak masuk angin untuk mendalami kasus tersebut, terlebih KPK sudah menetapkan rekan Sukiman, Amin Santono sebagai tersangka.

“Kami akan terus mendorong agar KPK maju tak gentar untuk mengembangkan kasus tersebut. Beragam bukti sudah ditemukan saat OTT, kami yakin KPK bisa membongkarnya,” tambahnya.

KPK sudah melakukan penyidikan dengan menggeledah tiga tempat: rumah dinas Sukiman, apartemen Suherlan (tenaga ahli Sukiman) dan rumah Puji Suhartono (Wakil Bendahara Umum DPP PPP).

KAMI dalam waktu dekat akan menggelar aksi unjuk rasa dan doa bersama memberikan dukungan kepada KPK agar tidak ciut nyali untuk memeriksa kembali politisi PAN dari Dapil Kaimantan Barat tersebut.

“Bagaimana jadinya jika wakil rakyat yang malah mengajarkan rakyatnya untuk jadi calo. Kami tidak ingin kasus korupsi ini semakin menjamur di semua lini. Usut, ungkap dan tangkap jika bukti-bukti sudah terpenuhi,” tutur Ahmad.

Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan empat tersangka yaitu Amin Santono, pihak swasta sekaligus perantara Eka Kamaluddin, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, serta pemberi suap yaitu Ahmad Ghiast. KPK melakukan OTT terhadap keempatnya pada 4 Mei lalu di Jakarta dan Bekasi.

Jakarta, — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta menyatakan dukungan pada calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019.

Dukungan ini telah disepakati dalam musyawarah kerja nasional (mukernas) III yang digelar di kantor DPP PPP, Jalan Talang, Menteng, Jakarta, Jumat (16/11).

“Mukernas memberikan dukungan pada putra terbaik Indonesia yang memiliki visi pembangunan ke-Indonesia-an, guna memajukan ekonomi, politik, ekonomi, dan keumatan tanpa diskriminasi,” ujar Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Humphrey Djemat dalam konferensi pers dengan wartawan.

Humphrey menilai Indonesia saat ini membutuhkan sosok kepemimpinan nasional yang amanah, tabligh (menyampaikan), dan fathanah (cerdas). Pasangan capres cawapres nomor urut 02 itu dianggap memenuhi syarat tersebut.

“Terkait dukungan ini maka forum mukernas III Jakarta akan gunakan semua sumber daya partai dari DPP, DPW, DPC yang masih solid untuk memenangkan capres cawapres nomor urut 02,” katanya.

Selain dukungan pilpres 2019, mukernas III mengesahkan Humphrey yang sebelumnya pelaksana tugas ketua umum menjadi ketua umum PPP. Hasil mukernas juga mengesahkan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PPP Sudharto menjadi sekretaris jenderal.

“Maka pengesahan jabatan ini berlaku hingga berakhirnya periode kepengurusan hasil muktamar 2014,” ucapnya.

Humphrey mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar muktamar Jakarta pasca Pilpres 2019.

“Mukernas III PPP juga mendesak DPP PPP sesegera mungkin memperbaiki struktur dan sarana mulai dari pengurus di tingkat DPP sekaligus memberikan instruksi di tingkat DPW dan DPC seluruh Indonesia,” terangnya.

PPP kubu muktamar Jakarta ini sebelumnya tak diakui Komisi Pemilihan Umum sebagai kepengurusan yang sah sehingga tak bisa ikut sebagai peserta pileg 2019.

Kepengurusan yang diakui KPU, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, adalah PPP kepengurusan dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani.

PPP pimpinan Romahurmuziy telah memutuskan mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

CNN Indonesia

Jakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II selama 30 hari terhitung sejak Kamis (15/11). Hal itu ditetapkan dalam rapat pleno DPTHP II di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/11) malam.

“Rapat pleno ini menetapkan penambahan waktu paling lama 30 hari untuk melakukan penyempurnaan DPTHP bersama dengan Kemendagri dan jajarannya sampai tingkat kabupaten/kota. Kami tidak melakukan penetapan rekapitulasi paling lama 30 hari dari hari ini sampai kurang lebih 16 Desember 2018,” ujar Ketua KPU Arief Budiman.

Arief mengatakan  selain dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penyempurnaan data ini juga bakal bakak dilakukan bersama dengan Bawaslu RI, Partai Politik peserta Pemilu 2019, dan Tim Pemenangan kedua pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Kami melakukan proses penyempurnaan bersama dengan Dukcapil, Bawaslu RI provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat desa kelurahan dan bersama dengan parpol-parpol. Akan diajak juga dalam penyempurnaan ini tim kampanye kedua kubu,” papar Arief.

Penambahan waktu ini ditetapkan KPU lantaran enam provinsi masih belum selesai melakukan pemutakhiran data pemilih. Sampai saat ini baru 28 provinsi yang telah selesai melakukan penyempurnaan data pemilih.

Arief mengatakan ke-28 provinsi itu untuk melakukan pemutakhiran kembali apabila ternyata masih ditemukan ada pemilih yang belum masuk ke dalam DPT.

Arief juga menyebutkan bahwa sejumlah daerah (tingkat kabupaten/kota) di enam provinsi itu sudah selesai melakukan pemutakhiran data.

“Jadi jangan bayangkan di enam provinsi itu semuanya belum selesai,” ujar Arief.

Arief berharap pemutakhiran data ini dapat rampung dalam kurun 30 hari mengingat pada 2 Januari 2019 KPU sudah harus memulai produksi logistik surat suara.

“Karena Januari sudah mulai produksi logistik surat suara. Jadwal kami tanggal 2 Januari (2019) kita sudah akan produksi surat suara,” papar Arief

Lebih lanjut, hasil sementara DPTHP II berjumlah 191 juta pemilih dengan rincian 189 juta pemilih dalam negeri dan dua juta pemilih luar negeri.

Temuan Bawaslu Soal Hambatan Sidalih

Ihwal molornya penetapan DPTHP II itu Bawaslu menemukan sejumlah hambatan dalam pemutakhiran data. Salah satunya adalah Sistem Informasi data Pemilih (Sidalih) milik KPU.

Bawaslu menyebut Terdapat sejumlah kendala dalam penggunaannya Sidalih. Salah satunya, proses unggah dan unduh data yang lambat dan sering error. Hambatan itu terjadi saat Sidalih digunakan untuk memastikan pemilih terdaftar satu kali, sesuai Undang-undang.

“Hambatan ini juga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen by name by address ke Bawaslu setelah penetapan DPTHP-2 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Ketua Bawaslu, Abhan.

Atas dasar itu ia merekomendasikan KPU untuk mempertimbangkan kembali efektifitas penggunaan Sidalih.

CNN Indonesia