Jakarta — Kementerian Pertahanan Australia akan mendatangi Indonesia untuk memberi penjelasan detail soal rencana mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat membangun pangkalan militer di Papua Nugini.

Pemerintah Australia sejauh ini baru memberitahukan rencana mereka soal pangkalan militer di Papua Nugini ke Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.

Penjelasan lebih mendalam akan disampaikan bersamaan dengan acara pertemuan bilateral Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD) di Sentul, Bogor, 21-22 November 2018.

“Pemerintah Australia sudah memberitahukan rencana ini secara resmi kepada Menhan. Hal ini juga akan disampaikan oleh Kemhan Australia kepada Indonesia secara detail pada kesempatan pertemuan bilateral IADSD di Sentul,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI Brigjen Totok Sugiharto kepada CNNIndonesia.com.

Totok mengatakan pangkalan militer yang dibangun AS-Australia di Papua Nugini dimaksudkan untuk menghambat kehadiran China di kawasan pasifik. China diketahui sudah membuka jalur optik ke Papua Nugini sebagai bagian dari strategi The Belt and Road Initiative China.

“Australia dan Amerika telah sepakat memperkuat kehadiran kekuatan Militer Australia sebagai bentuk keseimbangan kekuatan China di kawasan ini,” kata Totok.

Totok mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik upaya kementerian pertahanan Australia untuk menjelaskan duduk perkara tentang rencana pembangunan pangkalan militer di Papua Nugini.

Wakil Presiden AS Mike Pence pada Sabtu (17/11) telah mengumumkan rencana kerja samanya dengan Australia untuk membuat sebuah pangkalan militer yang akan diletakkan di kawasan Papua Nugini.

Amerika juga sekaligus mengadakan kerja sama dengan Limbrum Naval Base atau pangkalan laut milik pertahanan Papua Nugini. Rencananya, Australia dan AS akan mengubah Pulau Manus menjadi pangkalan militer di wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua tersebut.

Jakarta — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan integrasi fasilitas penghapusan pajak (tax holiday) dan pengurangan penghasilan kena pajak (tax allowance) dengan sistem perizinan investasi terintegrasi via elektronik (Online Single Submission/OSS) dalam jangka panjang.

Setidaknya pada Januari 2019, pengelolaan OSS akan dialihkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada BKPM.

Saat ini, pelayanan dua insentif pajak tersebut masih dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk tax holiday, OSS baru bisa mengumumkan bidang usaha industri mendapat fasilitas penghapusan pajak. Selanjutnya, pelaku usaha hanya bisa mengurus insentif melalui PTSP.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana mengatakan integrasi tax holiday dan tax allowance dengan sistem OSS merupakan target jangka panjang. Prioritas dalam waktu dekat, lanjutnya, adalah memperbaiki kekurangan teknis dalam sistem OSS.

“Nanti ke depannya semua pengurusan insentif atau fasilitas penanaman modal akan melalui OSS. Ke depan, memang tax holiday dan tax allowance juga akan melalui sistem OSS,” ujarnya di Kantor BKPM, Senin (19/11) dilansir cnnindonesia.

Menurutnya, lembaga membutuhkan beberapa pembenahan untuk merealisasikan target, salah satunya soal penyebutan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta bidang usaha dalam aturan tax holiday dan tax allowance.

Sebab, masih ditemukan perbedaan penyebutan KBLI dan bidang usaha dari sisi pelaku usaha dengan penyebutan dalam regulasi tax holiday dan tax allowance. Meskipun, sebenarnya KBLI maupun bidang usaha dari pelaku usaha dan dalam regulasi merujuk pada hal yang sama.

“Ini yang sebenarnya masih perlu intervensi dari official untuk menentukan, sebenarnya ini sama dengan yang ada dalam peraturan. Hanya karena memang bunyi produk tidak semua selalu sama dengan yang ada di aturan,” imbuhnya.

Baru-baru ini, pemerintah baru saja menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16, yakni memperluas fasilitas tax holiday pada 18 sektor usaha. Beberapa di antaranya adalah sektor ekonomi digital, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tujuannya, guna menarik investasi dalam negeri.

Bila dirinci menurut KBLI, pemerintah memperluas fasilitas ini menjadi 70 KBLI. Dengan begitu, totalnya pun bertambang menjadi 169 KBLI yang diberikan tax holiday, dari sebelumnya hanya 153 KBLI.

Tax holiday diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Alih Kelola OSS ke BKPM

Setelah resmi diluncurkan pada 9 Juli 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengalihkan pengelolaan OSS kepada BKPM.

Husen menargetkan proses pengalihan kewenangan itu rampung pada Desember 2018 atau paling lambat Januari tahun depan.

Setelah menerima wewenang untuk mengelola OSS, Husen bilang BKPM akan fokus menyempurnakan sistem OSS.

“Secara teknis memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki misalnya fitur-fitur untuk melakukan perubahan investasi. Tentunya ada hal lain yang terkait dengan sistem aplikasi,” ujarnya.

Husen juga mengklaim BKPM tidak menemui kendala dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, BKPM telah urun rembug dalam sistem OSS sejak peluncuran perdananya.

“Sebenarnya SDM yang memberikan pelayanan konsultasi semuanya dari BKPM. Sekitar 20 orang pejabat dan staff kita memang bertugas di sana. Jadi secara SDM kami sudah siap,” tegas Husen.

Sementara itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat jumlah pengguna sistem perizinan investasi terintegrasi secara elektronik OSS mencapai 106.156 pelaku usaha per 19 Oktober 2018.

Angka ini bertambah 247,99 persen dibanding awal Agustus kemarin yang mencapai 30.505 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.055 pelaku usaha yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS.

Jakarta  — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto angkat bicara soal tuduhan radikal kepada anak dan cucunya. Tudingan itu dilemparkan sebagian masyarakat usai melihat keluarga Wiranto mengenakan cadar saat pemakaman cucunya, Ahmad Daniyal Al Fatih.

Wiranto mengaku membebaskan keluarganya untuk berbusana apa saja, termasuk mengenakan cadar dan sorban.

“Saya memberikan kebebasan kepada keluarga saya untuk menjadi apa saja dan melakukan apa saja sepanjang tidak keluar dari rambu-rambu kehidupan yang telah saya pesankan kepada mereka itu,” ujar Wiranto dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (19/11).

Dia selalu berpesan kepada keluarga untuk tidak menjadikan busana muslim sebagai alat mamamerkan kadar keislaman.

Wiranto berujar meski anak cucunya mengenakan cadar dan sorban, ia selalu menekankan nilai Pancasila mutlak bagi keluarganya. Pendiri Partai Hanura itu juga membantah keluarganya menganut paham radikalisme.

“Jangan campur adukkan agama dengan ideologi negara. Jangan jual agama untuk kepentingan politik dan jangan jual agama untuk mencari keuntungan finansial,” pesan Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu menyampaikan ia telah lima puluh tahun mengabdi untuk Indonesia, baik sebagai tentara maupun pemangku jabatan negara.

Ia telah terbiasa difitnah memiliki kerabat radikal. Seperti saat anaknya, Zainal Nurizky meninggal dunia di Afrika Selatan beberapa waktu lalu.

Zainal dituduh ikut gerakan teroris. Padahal kata Wiranto, Zainal sedang mendalami Al Qur’an untuk memantapkan akhlaq dan moralnya sebagai basis pengabdiannya.

“Saat ada orang yang mencibir dan memfitnah, saya pun hanya tertawa karena memang tidak perlu saya layani,” tuturnya.

Sebelumnya, beredar foto pemakaman cucu Wiranto, Ahmad Daniyal Al Fatih pada Jumat (16/11). Publik ramai membicarakan foto itu karena beberapa anggota keluarga Wiranto mengenakan cadar dan sorban.

Sebagian publik menghubungkan dengan jabatannya sebagai Menkopolhukam yang melarang organisasi radikal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera menyikapi rencana dari Persaudaraan Alumni 212 yang akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam reuni aksi 212 pada 2 Desember mendatang.

Menurut dia, Prabowo-Sandiaga selaku calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu tak pantas diundang. Seharusnya, panitia mengundang Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin.

Karena, kedua orang itu adalah alumni dari kegiatan yang digelar pada 2016 silam, sementara Prabowo-Sandiaga tak hadir dalam acara itu.

“Itu sudah teracuni dengan kepentingan paslon. Harus dibatalkan ini acara jika bawa nama 212, karena 212 gerakan keagamaan bukan gerakan dukung Prabowo-Sandiaga,” ujar Kapitra, Senin (18/11).

Dia yang juga merupakan alumni 212 ini menegaskan, aksi bela Islam bukan milik Persaudaraan Alumni atau sekelompok ormas tertentu. Aksi itu, kata dia, sudah menjadi milik jutaan umat yang hadir .

“Sehingga yang harus diundang dalam reuninya adalah orang-orang yang hadir. Bukan orang yang tidak hadir seperti Prabowo-Sandiaga,” tegasnya.

Kapitra menerangkan, Presiden Jokowi memiliki peran banyak dalam aksi superdamai tersebut. Di antaranya mengakomodasi segala aspirasi yang datang dari umat Islam dan membiarkan pihak kepolisian menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai tersangka atas kasus penistaan agama.

Sementara, saat itu juga banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Jokowi.

“Jadi dari sekian banyak upaya Jokowi waktu itu, harusnya yang diundang dalam acara reuni akbar ini kan Pak Jokowi,” tegas dia

Artikel ini sudah terbit dilaman jpnn.com dengan judul “Jokowi lebih pantas hadiri reuni 212 ketimbang prabowo”/https://www.jpnn.com/news/jokowi-lebih-pantas-hadiri-reuni-aksi-212-ketimbang-prabowo?

Jakarta, detikriau.org — DPR akan meminta klarifikasi kepada Badan Intelijen Negara (BIN) terkait temuan dugaan 41 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi terpapar radikalisme. 

“Ini kan temuan BIN yang paling tepat diklarifikasi oleh BIN, karena setelah itu kan semuanya harus diproses sesuai peraturan dan perundangan-undangan,” ujar Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto kepada wartawan di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (19/11) dikutip dari rmol.co

Agus mengatakan, Komisi I akan mempertanyakan temuan BIN itu dalam rapat kerja.

“Ini harus diklarifikasi oleh mitra-mitra yang ada,” tandasnya.

Sebelumnya, dilansir melalui CNN Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi telah terpapar radikalisme.

“Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN,” ujar Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu (17/11).

Arief mengatakan terdapat tiga kategori tingkat paparan radikalisme dari 41 masjid tersebut. Pada kategori rendah ada tujuh masjid, 17 masjid masuk kategori sedang dan 17 masjid masuk kategori tinggi.

Selain itu, Arief menjelaskan secara keseluruhan dari hasil pendataan BIN, ada sekitar 500 masjid di seluruh Indonesia yang terindikasi terpapar paham radikal.

“Dai-dai kita mohon bisa diberdayakan untuk bisa memberikan dakwah yang menyejukan dan sekaligus mengkonter paham-paham radikal yang sekarang beredar,” ujarnya.

Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri, Brigadir Jenderal Merdisyam menambahkan masyarakat dan para kiai serta ulama harus mewaspadai masjid-masjid yang didominasi kelompok yang terpapar radikalisme.

Sebab, masjid itu juga sudah ada lingkungan terdekat baik perumahan dan perkantoran.

“Ada di Bintaro Sektor 9, pengurusnya itu bukan orang situ, tapi orang lain dengan pemahaman yang kami sampaikan,” kata Merdisyam.

“Begitu ada warga yang mau masuk mau adakan maulid, kata pengurus masjid tidak boleh karena dianggap bertentangan,” lanjutnya.

Untuk itu, kepolisian berharap agar peran ulama lebih ditingkatkan karena kedok yang digunakan adalah Gerakan Aswaja.

“Mereka pintar, pakai undercover-nya sebagai Gerakan Aswaja. Makanya Pak Kiai ini jadi concern kita agar peran ulama ditingkatkan,” katanya.

Degradasi Ideologi

Di samping persoalan masjid, BIN juga menyoroti degradasi ideologi yang tengah terjadi. Persoalan utamanya kata dia adalah meningkatnya konflik sosial berupa agama dan SARA, serta konten provokatif yang beredar di media massa.

Berdasarkan hasil penelitian BIN dengan salah satu Universitas Islam di Jakarta terhadap guru agama di madrasah mulai tingkat SD sampai SMA, Arief mengatakan sebanyak 63,70 persen memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain.

“62,22 persen setuju hanya sistem pemerintahan berbasis syariat Islam yang terbaik untuk Indonesia. Ini guru agama,” katanya.

Sementara itu sebanyak 75,98 persen setuju pemerintah harus memberlakukan syariat Islam, lalu 79,72 persen setuju umat Islam wajib memilih pemimpin yang memperjuangkan syariat Islam.

Dari riset itu, lanjutnya, juga menunjukkan sebanyak 23,42 setuju pemerintah Indonesia hari ini adalah thagut. Kemudian 64,23 persen setuju nonmuslim tidak boleh menjadi presiden.

“Kalau berdasarkan konstitusi negara tidak seperti itu, karena dasarnya jelas,” ujar Arief.

Arief mengatakan riset itu pun menemukan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terindikasi terpapar radikalisme. Ada pula sebanyak 39 persen di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal. Diantaranya di Provinsi Jawa Barat, Lampung, Kaliman Tengah dan Sulawesi Tengah.

JAKARTA – Jadwal tahapan rekrutmen CPNS 2018 dipastikan molor lantaran hingga akhir pekan lalu masih ada instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi dasar (SKD).

Seperti diketahui pada jadwal seleksi CPNS 2018 ditetapkan bahwa SKD berlangsung sejak 26 Oktober hingga 17 November. Tetapi Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan ujian SKD masih berlangsung.

’’Masih ada jadwal SKD sampai dengan 21 November,’’ kata Ridwan, Sabtu (17/11) dilansir dari JPPN.com.

Dia mengatakan tidak memiliki data resmi instansi mana saja yang sampai kemarin masih belum menjalankan SKD. Dia hanya ingat diantara instansi yang masih melaksanakan SKD adalah Pemerintah Kota Tual, Maluku.

Ridwan mengatakan sampai saat ini belum ada instansi manapun yang mengumumkan kelulusan SKD dan melaju ke fase seleksi kompetensi bidang (SKB). Kalaupun ada peserta yang berhasil melampaui nilai SKD, bukan berarti otomatis lulus seleksi CPNS.

Sebab dia menegaskan di dalam seleksi CPNS baru, pemerintah tetap memberlakukan SKB untuk masing-masing bidang. Nantinya nilai yang didapat pelamar saat SKD dengan SKB akan diakumulasikan. Perhitungannya adalah 40 persen bobot dari SKD dan 60 persen bobot dari SKB.

Ridwan mengingatkan supaya pelamar CPNS 2018 yang sudah ikut SKD untuk terus memantau informasi resmi dari Kementerian PAN-RB, BKN, atau masing-masing instansi yang dilamar.

Kemudian jangan sampai termakan informasi palsu yang berujung penipuan dengan modus iming-iming meloloskan jadi CPNS baru.

’’Tahap SKB wajib ada. Namun jadwalnya tengah disusun,’’ katanya. Molornya pelaksanaan SKD otomatis mengubah rangkaian di belakangnya. Semula pelaksanaan SKB dijadwalkan pada 22-28 November. Namun karena pelaksanaan SKD baru selesai pada 21 November, otomatis jadwal SKB akan mundur beberapa hari.

Ridwan menuturkan ada sejumlah penyebab molornya pelaksanaan SKD. Diantaranya adalah ada sejumlah instansi yang membutuhkan waktu lama untuk mengumumkan kelulusan seleksi administrasi. Pelamar CPNS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, berhak ikut tahap SKD. Kemudian pengaturan jadwal pelaksanaan SKD juga membutuhkan waktu.

Secara umum Ridwan mengatakan teknis pelaksanaan SKD berjalan lancar. Pada awal-awal memang sempat ada keluhan jadwal mundur akibat ketidaksiapan infrastruktur. Namun kemudian berangsur lancar. Terkait dengan keluhan soal ujian SKD yang sulit, menurut Ridwan itu adalah dari pesertanya.