DENPASAR – Gubernur Bali I Wayan Koster menunjukkan ketegasannya terkait maraknya toko milik warga negara Tiongkok yang beroperasi secara ilegal di daerahnya. Menurut Koster, semua praktik usaha yang menyalahi aturan harus ditindak.
Koster mengatakan, permasalahan yang terjadi selama ini adalah adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan beberapa toko Tiongkok. Karena itu, mantan legislator PDI Perjuangan tersebut meminta kepada bupati/wali kota se-Bali untuk segera menertibkan usaha akomodasi, perjalanan wisata maupun perdagangan yang melakukan praktik tidak sehat dan melanggar peraturan perundang-undangan.
“Terhadap jenis-jenis usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan agar dilakukan tindakan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Koster seperti diberitakan Radar Bali edisi Senin (19/11).
Selain itu, Koster juga meminta para pemangku kepentingan terkait pariwisata bisa kompak demi mewujudkan kepariwisataan yang berkualitas di Bali. Menurutnya, asosiasi pengusaha pariwisata yang ada saat ini harus ikut berkontribusi agar permasalahan serupa tidak terulang lagi.
Asosiasi yang ada sangat berperan demi terwujudnya pariwisata yang berkualitas. Saat ini, ibaratnya kita hanya mendapatkan sampahnya saja. Jadi kalau ada yang bermain, tindak tegas saja,” ujarnya.
Toko Tiongkok Dirazia, Tak Satu pun Jual Produk Indonesia
Awal November yang lalu, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar menggelar inspeksi mendadak (sidak) di beberapa toko kerajinan milik warga negara Tiongkok. Dari empat toko yang dirazia, tak satu pun yang menjual barang buatan Indonesia.
Dalam razia itu tim gabungan menyasar toko- toko yang ada di kawasan Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai dan Jalan Raya Sesetan, Denpasar. Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (KUKM) Satpol PP Kota Denpasar I Nyoman Sudarsana mengungkapkan, razia itu melibatkan 40 personel.
Menurutnya, razia itu sebagai tindak lanjut atas rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Bali dengan sejumlah unsur pemangku kepentingan di bidang pariwisata pada Rabu lalu (31/10).
“Ini sebagai tindaklanjut dari kami sesuai dengar pendapat yang telah berlangsung di DPRD Provinsi Bali,” ujarnya.
Dalam sidak itu, tim mendatangi toko Masso Latex di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Toko itu menjual kasur, bantal, selimut dan sejenisnya yang berbahan lateks.
Namun, toko itu hanya bisa menunjukkan izin dari Kementerian Perdagangan saja. Namun, tak ada izin dari pemerintah daerah.
Selain itu, tim juga menyambangi toko bernama Meiny dan Amuei di Jalan Raya Sesetan, Denpasar yang menjual produk Tiongkok. “Satu pun tidak ada produk Indonesia, dan ketiga usaha ini tidak memiliki izin apa pun alias bodong,” ungkap Sudarsana.
Wagub Bali Pergoki Modus Curang Wisata Murah ala Tiongkok
Praktik kecurangan lainnya juga terungkap. Informasi tentang paket wisata ke Bali yang dijual murah oleh agen perjalanan di Tiongkok ternyata benar adanya. Paket wisata murah itu seolah hanya jadi kedok, karena perputaran uangnya lebih banyak untuk Tiongkok.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati bahkan menelusuri sendiri modus wisata murah ala Tiongkok itu. Wakil gubernur yang akrab disapa dengan panggilan Cok Ace itu menyambangai beberapa toko kerajinan milik warga negara (WNA) Tiongkok.
Lokasi toko itu berada di seputaran Jalan By Pass Ngurah Rai, Nusa Dua. Barang-barang yang dijual seolah-seolah kerajinan dari Indonesia.
Saat sidak, Cok Ace melihat setiap wisatawan Tiongkok yang datang ke toko itu diajak ke ruangan khusus. Untuk kamuflase, barang jualan dan aksesori yang dipajang seperti buatan perajin Indonesia.
Di toko itu juga ada foto Presiden Joko Widodo dan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya tampak mengenakan batik.
Hal yang membuat Cok Ace geram adalah penggunaan lambang garuda pada invoice pembayaran. Invoice ini sebagai bentuk jaminan bahwa toko itu benar milik orang Indonesia.
Cok Ace bertanya ke bos toko itu yang mengaku bertransaksi menggunakan rupiah. Nyatanya, sistem pembayarannya menggunakan kartu Tiongkok dengan aplikasi WeChat.
Dengan demikian, transaksi itu tak tercatat di Indonesia. Praktis, Indonesia juga tak bisa menerapkan pajak.
“Dan satu lagi yang menyedihkan. Mereka pakai stempel garuda untuk menguatkan bahwa ada jaminan dari Indonesia. Seolah-olah kalau saya jadi wisatawan, stempel garuda ini menguatkan bahwa ini jaminan dari pemerintah Indonesia,” tutur Cok Ace.
Wakil gubernur yang juga pelaku pariwisata itu mengatakan, jika praktik tersebut terus dibiarkan maka citra pariwisata Bali akan dirugikan. Bahkan, Bali tak memperoleh untung apa pun dari paket wisata murah ala Tiongkok.
Dari segi citra dan ekonomi, kata Cok Ace, Bali hanya mendapatkan sampahnya saja. Anehnya, ketika rombongan Cok Ace datang, ada barang-barang yang langsung dibungkus dan digulung oleh karyawan toko itu.
“Alurnya wisatawan masuk ke dalam satu ruangan dan diberi penjelasan. Terus mencoba lateksnya. Saya pikir tadi pegawai spa tidur-tiduran di lateks dan lain sebagainya,” bebernya.
Ada foto Presiden Jokowi dan SBY memakai batik. Di sampingnya lateks yang dijual bukan buatan Indonesia.
“Saya khawatir ini menjadi bahan promosi seolah – olah dipakai oleh Presiden RI. Ini lho barang- barang seolah-olah seperti itu. Saya sebagai wisatawan melihat kejadian seperti itu seolah olah seperti itu. Tapi, begitu kita masuk langsung digulung dan dibungkus,” keluhnya.
Cok Ace memastikan sidaknya kali ini untuk menanggapi pemberitaan media bahwa paket wisata ke Bali dijual murah oleh agen-agen nakal di Tiongkok. “Dan, ternyata benar. Jelas, ini sangat merugikan pariwisata Bali,” tukas Wagub Cok Ace.
Sumber: jpnn.com Editor: Faisal
Jakarta, detikriau — Permasalahan BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran pada rumah sakit merupakan ketidaksempurnaan sistem.
JAKARTA – Politikus Gerindra Bambang Riyanto optimistis Prabowo Subianto bisa menyelesaikan masalah honorer K2 (kategori dua). Keyakinan itu lantaran Prabowo dinilai sosok negarawan sejati.
