JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang menyusun rancangan Peraturan Presiden mengenai jabatan apa saja yang dapat ditempati oleh anggota TNI, Polri, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Nantinya, dikabarkan okezone.com, untuk JPT Madya dan Pratama akan ada jabatan tertentu pada instansi tertentu yang bisa diisi oleh PNS dan non-PNS. Dikatakan, pemerintah juga sedang menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengisian 3 kelompok jabatan ASN, yakni Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional.

“Nantinya anggota TNI dan Polri dapat mengisi Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional di instansi – instansi tertentu,” ujar Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier Aba Subagja yang dikutip dari situs Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Aba menjelaskan, yang menjadi pertimbangan untuk pengisian jabatan tertentu untuk TNI dan Polri pendekatannya bukan berdasarkan kelembagaan melainkan fungsi. Berdasarkan Permenpan RB No.13/2014, pengisian JPT harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif harus dilakukan secara nasional baik di lembaga maupun di daerah. Hal ini tentunya untuk membuka peluang jabatan seluas luasnya.

“Ini harus diatur melalui permen. Hal ini pula yang dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan itu,” jelas Aba.

Aba menambahkan, untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah bisa dilakukan melalui proses mutasi dan rotasi dari pejabat OPD di lingkungannya dan tetap dilakukan melalui uji kompetensi.

“Kita ingin mewujudkan sistem merit untuk pengisian JPT itu sebagai suatu sistim karir yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga,” imbuhnya.

Jakarta-Calon presiden Prabowo Subianto meminta tak dianggap sebagai orang kaya walaupun sebagai purnawirawan jenderal. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus berpangkat terakhir letnan jenderal ini mengatakan yang patut dipertanyakan jika seorang jenderal hidup bermewah-mewah.

“Jadi jangan kau kira jenderal, jenderal gajinya berapa? Kalau jenderal hidupnya mewah-mewah, perlu kita pertanyakan juga uangnya dari mana,” kata Prabowo saat berpidato dalam acara pembekalan relawan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 22 November 2018 dikabarkan Tempo.co

Prabowo lantas menyapa beberapa purnawirawan yang hadir di lokasi. Kepada salah satu purnawirawan yang dia sapa, Prabowo menanyai berapa jumlah pensiun yang diterima. Orang yang ditanya Prabowo itu berdiri, memberi hormat, sekaligus menjawab bahwa pensiunnya sebesar Rp 3,9 juta. “Tiga koma sembilan juta,” kata Prabowo mengulangi jawaban pendukungnya itu.

Prabowo berujar kerap disebut sebagai anak orang kaya. Ketua Umum Partai Gerindra ini lantas berujar, bapaknya dulu adalah seorang guru besar. Meski profesi itu keren, kata Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo sesungguhnya tak memiliki banyak uang dari pekerjaan tersebut. “Keren, tapi enggak punya duit. Mobilnya Pak Mitro itu yang beliin anak-anaknya,” kata Prabowo.

Prabowo menghadiri acara pembekalan relawan yang digelar oleh Badan Pemenangan Nasional di Istora. Dalam pidatonya, Prabowo beberapa kali menyinggung koalisinya tak memiliki duit untuk logistik pemenangan pemilihan presiden 2019.

Ia bahkan meminta para relawan menyumbang dana. Prabowo mengaku tak perlu merasa malu bahwa partai koalisinya memang tak memiliki banyak uang. “Partai-partai koalisi kami partai-partai yang maklumlah, ya begitu juga. Ya enggak apa-apa, enggak usah malu kalo kita enggak punya duit,” ujar Prabowo.

Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai calon presiden Prabowo Subianto tidak asal bicara soal adanya sejumlah elite yang diancam oleh pihak tertentu jika mendukungnya di Pilpres 2019. Pernyataan Prabowo dinilai sebagai peringatan bagi semua pihak agar berpolitik dengan sehat.

dikabarkan CNN Indonesia, Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin dalam pesan singkatnya, Jumat (23/11) mengatakan kontestasi politik harus dijalankan tanpa tekanan dan intimidasi agar tidak mengganggu jalannya pemilu.

“Pak Prabowo tidak asal bicara, mungkin hal ini diungkap hanya untuk menjadi perhatian semua pihak agar kontestasi politik dijalankan secara sehat,” ujar Suhud.

Terkait siapa oknum yang melakukan intimidasi terhadap elite yang mendukung Prabowo, Suhud menilai tidak penting untuk diungkap. Sebab, hal itu justru akan memicu kegaduhan.

“Lebih baik tetap menjaga suasana damai di masa kampanye ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Suhud mengingatkan publik menuntut kampanye pemilu yang fokus pada hal substansial. Terutama yang menyangkut permasalahan bangsa.

Sebelumnya, Prabowo menyebut ada sejumlah elite yang diancam pihak tertentu jika mendukungnya dalam kontestasi Pilpres 2019. Elite itu mengaku mengaku memiliki gelar dan jabatan.

Prabowo menyampaikan hal tersebut di hadapan ribuan relawan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/11).

“Pak Prabowo, kami ingin mendukung Prabowo tapi kami diancam, ditekan. Jadi kami akan mendukung Pak Prabowo diam-diam,” kata Prabowo menirukan ucapan elite yang dimaksud.
Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak merinci nama-nama dan ciri-ciri elite yang mengaku diancam. Prabowo juga tidak menyebut secara gamblang siapa pihak yang mengancam.

Meski demikian, Prabowo mengklaim elite itu mengaku akan tetap mendukung dirinya. Namun, dukungan diberikan secara diam-diam. Hal itu dilakukan demi menghindari ancaman.

Jakarta — Superioritas kontingen TNI AD di lomba tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-28 tahun 2018 kembali tak terbendung. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil lomba sampai hari kelima, Kamis 22 November 2018 di Lapangan 400 Terendak Camp, Melaka, Malaysia.

“Berdasarkan laporan harian yang diterima dari kontingen di sana (Malaysia), sampai hari ini TNI AD kembali menyapu bersih trofi dan medali emas yang diperebutkan,” kata Brigjen TNI Candra Wijaya dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA, Jumat 23 November 2018.

VIVA juga mengabarkan, dengan tambahan tiga trofi ini dan enam medali emas membuat kontingan TNI AD menambah koleksi.
“Semestinya saat ini kita bisa mengoleksi tujuh trofi, 29 emas, 10 Perak dan delapan perunggu. Namun karena emas karaben overall tidak jadi diumumkan maka perolehan emas sementara baru tercatat 28 medali,” ujarnya.

Sesuai agenda lomba, hari kelima memperebutkan 4 trofi dan 8 emas. Namun, karena hujan maka cabang lomba Senapan M3 yang memperebutkan 1 trofi individual dan tiga emas yaitu emas Individual M3, emas Team M3, dan emas Overall Individual ditunda.

“Tambahan medali emas berasal dari cabang lomba Karaben Match 5 Falling Plate team dan Overall, Pistol Putra Match 4 team dan Overall, serta Pistol Putri Match 3 team dan Overall,” ucap Candra.

Candra menjelaskan, persaingan negara untuk meraih medali makin kuat. Menurutnya, jika sebelumnya masih terdapat empat negara yang belum mendapatkan medali, maka saat ini tinggal satu negara yang belum memperoleh medali, yaitu Kamboja.

“Hal ini positif, karena pertandingan lebih kompetitif. Semoga ini semakin memacu tim kita untuk lebih fokus dan semangat dalam meraih kemenangan, apalagi cuaca sudah mulai hujan,” katanya.

Berikut klasemen sementara sampai hari kelima AARM 2018:

1.Indonesia (tujuh trofi, 28 emas, 10 perak dan delapan perunggu)
2.Thailand (dua trofi, enam emas, 21 perak dan tujuh perunggu)
3.Filipina (dua emas, dua perak dan 11 perunggu)
4.Malaysia (satu perak dan tujuh perunggu)
5.Brunei (satu perak)
6.Myanmar (satu perak)
7.Vietnam (satu perunggu)
8.Singapura (satu perunggu)
9.Laos (satu perunggu)
10. Kamboja (-)

Dijadwalkan pada hari keenam, Jumat 23 November 2018, kontingen Indonesia akan bertanding kembali memperebutkan emas pada cabang senapan Match 3 dan Match 4 (Section Match), Pistol Putra Match 5 (Falling Plate), Pistol Putri Match 4 (Falling Plate), dan SO Match 4 (Section Match).

Jakarta — Pajak dari kendaraan bermotor sampai saat ini masih menjadi andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Atas dasar itu Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menolak program Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghapus pajak kendaraan motor seandainya menang di Pemilu 2019.

“Tidak bisa dong (hapus pajak), masak dihapus, tidak tepat,” kata Santoso saat dihubungi, Jumat (23/11) dilansir CNN Indonesia
Santoso mengatakan pajak kendaraan bermotor menyumbang jumlah yang signifikan bagi PAD DKI.

Dari data realiasi penerimaan pajak daerah DKI per 15 November 2018, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp7,2 triliun.

Kemudian penerimaan dari pajak Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,695 triliun. Lalu untuk penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,022 triliun.

Data itu tak secara rinci menjelaskan soal berapa penerimaan pajak dari sepeda motor dan berapa penerimaan pajak dari mobil. Meski begitu Ketua DPD Demokrat DKI ini menyebut jika pajak untuk sepeda motor dihapuskan, maka bisa saja berdampak pada anggaran pembangunan di Jakarta.

“Kalau misalnya dihilangkan mau dari mana DKI (melakukan) pembangunan,” ucap Santoso.
Sorotan terhadap program PKS menghapus pajak motor juga datang dari Mabes Polri.

Polri menilai wacana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup memerlukan kajian akademis yang komprehensif dan tidak bisa diputuskan secara sepihak.

“Perlu kajian akademis yang komprehensif dan pembahasan para pihak dulu. Tidak bisa hanya diputuskan secara sepihak,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf menyebut partainya akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.

Pajak sepeda motor yang ingin dihapus meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil.

Sementara pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.

PALEMBANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terus berusaha meminimalisasi konflik agraria.

Untuk itu, KLHK akan memberikan akses kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial. Di Sumsel, ada 50 ribu hektare lahan yang akan diberikan ke 10.500 kepala keluarga (KK).

dikabarkan jpnn.com, rencana itu diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat kunjungan dan mengecek kondisi perhutanan sosial di kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Rabu (21/11). Menurutnya, saat ini sebanyak 2,2 juta hektare perhutanan sosial sudah diberikan untuk akses kelola kawasan hutan bagi masyarakat. Hal itu tentunya sesuai keputusan Presiden RI, Joko Widodo.

Sedangkan secara nasional, target KLHK pada 2021 bisa mencapai 12,7 juta hektare. Tapi sekarang, baru 2,2 juta hektare. Ini tidak gampang karena banyaknya konflik teritorial di lapangan. “Akhir 2019, kami berharap hisa mencapai 3,5 juta hektare lahan untuk akses kelola kawasan hutan di Indonesia,” ungkap dia.

Ia menerangkan, di Palembang, rencananya Presiden RI akan menyerahkan keputusan tentang akses hutan sosial seluas 50.000 hektare bagi 10.500 KK dari 10 kabupaten/kota di Sumsel. “Itu namanya hutan sosial yang diberikan aksesnya untuk 35 tahun,” ucapnya.

Makanya, dirinya datang mengecek lokasi. Sebab, direncanakan Presiden RI, Joko Widodo, akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan rencananya akan ke Sumsel. “Karena saya sebagai penanggung jawab teknis bidang kehutanan sosial, maka saya cek (perhutanan sosial) duluan. Saya masih meyakinkan beliau (Presiden RI) ke Sumsel untuk hutan sosial itu bagus karena pada berbagai hal bicara hutan sosial dapat menjawab konflik-konflik teritorial,” jelas Siti.

Terkait perhutanan sosial, Siti menjelaskan, pihaknya sudah memiliki kajian bagi hutan tersebut sebelum dijadikan hutan sosial. Di antaranya mengetahui lokasi di lapangan di mana dapat membedakan kawasan hutan dengan tanaman, vegetasi alam, hutan produksi, ataupun kawasan hutan konservasi atau bukan konservasi.

Tim di lapangan ataupun pemerintah tentu sudah mengetahui dan mengerti kawasan hutan mana yang tidak ada tanamannya, vegetasi alam, dan memang kawasannya bukan konservasi. Jadi misalnya, hutan produksi dan hutan-hutan tanaman tidak diolah. “Kawasan hutan yang dinilai bisa dijadikan hutan sosial, maka itulah yang diusulkan ke presiden untuk diberikan akses kelola kawasan hutan ke masyarakat,” tandasnya.