JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menciptakan inovasi sistem elektronik. Inovasi ini bisa bermanfaat para PNS, Instansi, dan Masyarakat.

dikabarkan okezone, BKN mengungkapkan, WasdalKPPJ BKN menelurkan inovasi sistem e-pengaduan, e-advokasi dan e-jabatan bagi para PNS, Instansi dan

Masyarakat. Sistem ini dapat melaporkan atau mengadukan perbuatan PNS yang terindikasi dengan adanya pelanggaran.

Hal ini terkait dengan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Dengan adanya Inovasi ini dipastikan dari BKN untuk proses dan dari segi upaya.

“Inovasi ini akan memangkas proses pengaduan secara manual, deteksi dini permasalahan kepegawaian dan mendukung upaya pelaksanaan good governance,” ujar BKN lewat cuitan instagram @Bkngoid, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Untuk membuat sistem ini, BKN menggandeng KPK dan Komisi ASN untuk membuat kebijakan strategis terkait hal tersebut.

MEDAN – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) melaksanakan Operasi Patkor Kastima ke-24 di Selat Malaka.

Operasi tersebut merupakan bentuk nyata sinergi pengawasan taktis berkelanjutan antara kedua negara dalam mencegah kemungkinan terjadinya tindakan penyelundupan di wilayah Selat Malaka.

dikabarkan okezone, Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi saat upacara penutupan Operasi Patkor Kastima ke-24/B yang dilangsungkan di Halaman Gedung Kantor Keuangan, Jalan Diponegoro, Kota Medan hari ini.

Heru menyebutkan, pelaksanaan Operasi Patkor Kastima ini merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan sebagai salah satu program peningkatan pengawasan yang merupakan bagian dari penguatan reformasi kepabeanan dan cukai.

Ini sekaligus menjadi bukti eratnya hubungan bilateral dalam bidang Kepabeanan dan Cukai antara Indonesia dan Malaysia yang telah terbangun sejak tahun 1994.

“Operasi kali ini merupakan operasi terkoordinasi antara Bea Cukai lndonesia dan Bea Cukai Malaysia yang ke-24. Operasi yang melibatkan dua negara ini sangat penting dan strategis terutama bagi kondisi geografis Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur penting perdagangan dunia. Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara Indonesia dan Malaysia guna mengamankan Selat Malaka dari tindakan ilegal yang merugikan dan mengancam kedua negara,” ungkap Heru, Rabu (28/11/2018).

Heru menjelaskan bahwa dalam Patkor Kastima 24 Tahun 2018 ini melibatkan 267 personil yang berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan unsur kapal patrol sejumlah 17 kapal patroli.

“Area patroli itu meliputi seluruh perairan Selat Malaka dengan pembagian sektor dari Kantor Wilayah DJBC Aceh sampai dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam,” jelasnya.

Sedangkan pada operasi Patkor Kastima 24 Tahun 2018 yang telah dilangsungkan selama dua periode, Bea Cukai berhasil melakukan penindakan terhadap upaya-upaya Penyelundupan di wilayah Selat Malaka.

“Tercatat terdapat 12 penindakan terhadap berbagai Pelanggaran yang telah berhasil digagalkan operasi Patroli Laut Bea Cukai. Dalam Patkor Kasuma 24A, Bea Cukai berhasil melakukan penindakan terhadap 6 kasus pelanggaran pembawaan barang ilegal di antaranya bahan bangunan, sepeda motor, hingga kayu papan,” ujar Heru.

“Sementara, dalam Patkor Kastima 24B. Bea Cukai berhasil melakukan penindakan terhadap 6 kasus pelanggaran pembawaan barang legal mulai dari crude oil, rokok, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan bawang,” tambah Heru.

JAKARTA – Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah dilaksanakan. Namun, masih ada sekitar 6.202 formasi yang kosong pelamar atau tidak diminati pelamar. Formasi itu terdiri dari 152 formasi umum dan 562 formasi khusus untuk kementerian/lembaga.

Untuk instansi pemda wilayah bagian barat ada 1.476 formasi umum dan 724 formasi khusus tidak memiliki pelamar. “Sementara wilayah tengah yang tidak ada pendaftarnya sebanyak 1.220 formasi umum dan 335 formasi khu sus. Untuk pemda wilayah timur ada 1.440 formasi umum dan 329 formasi khusus. Jadi ini dari awal sudah kosong,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Jakarta dikabarkan koran SINDO yang dilansir melalui okezone

Untuk formasi-formasi masih kosong ini, katanya, akan diberikan kesempatan bagi para pelamar yang gagal dalam seleksi kompetensi bidang (SKB) untuk mengisinya. Namun, ada beberapa ketentuan harus terpenuhi untuk bisa mengisi formasi ini, seperti lokasi dan kualifikasi pendidikan yang sama.

“Sebenarnya SKB tidak menggugurkan. Karena kelulusan itu nilai SKD (seleksi kompetensi dasar) digabungkan dengan SKB. Nilai tertinggilah yang lolos CPNS. Nah, sisanya yang ikut SKB ini bagaimana? Nah, ini bisa mengisi jabatan lain yang masih kosong,” ujarnya. Namun, ujarnya, dalam penempatan ini tidak bisa dilakukan asal-asalan. Hal ini dilakukan untuk menjaga proses seleksi CPNS transparan dan berkualitas.

Salah satu hal ditekankan dalam pengisian ini adalah formasi dan kualifikasi pendidikan yang sama. “Misalnya, guru kelas di SD formasinya satu (1), yang ikut SKB ada tiga orang. Hanya satu diterima, tapi ternyata di wilayah yang sama, guru SD ada dua yang kosong. Jadi, karena di lokasi kabupaten dan pendidikan yang sama, maka itu bisa (mengisi formasi),” ujarnya.

Bima juga menegaskan bahwa tidak akan ada pihak yang bisa mengatur penempatan ini. Penempatan untuk formasi kosong dilakukan sistem. “Jadi, sistem secara random memilih mana yang masuk ke SD itu tadi sehingga tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam pengisian formasi yang kosong. Kita tidak ingin ada pihak yang dapat mengatur penempatan itu, karena itu bisa dianggap tidak transparan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, pengisian ini tidak terbatas jenis formasi umum atau khusus. Jika terdapat formasi khusus kosong di jabatan yang sama, maka bisa diisi dari formasi umum. “Begitu sebaliknya. Jadi ini adalah proses untuk mencoba mengoptimalisasikan jabatan yang kosong agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Jadi prosesnya begitu,” ujarnya.

Pakar administrasi publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai kebijakan itu tidak masalah. Namun, pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan penempatan untuk formasi yang kosong. “Kalau untuk formasi yang sama dan lulus SKD dan ikut SKB tidak ada masalah. Tapi tentu ini harus dilihat lebih hati-hati. Yang paling penting adalah pelamar harus diberitahukan kalau mau ditempatkan di formasi lain,” ungkapnya.

Menurut dia, jika langsung ditempatkan tanpa ada pertimbangan matang, maka bisa berdampak pada buruknya kinerja. Sebab dalam UU ASN sudah mensyaratkan harus sesuai secara sosiokultural. “Harus diberi tahu. Supaya tetap maksimal kerjanya,” ujarnya. Lebih lanjut dia menyoroti banyaknya formasi tidak memiliki pelamar.

Menurut dia, memang ada formasi favorit dan tidak. Terutama formasi-formasi pemda di wilayah terpencil. “Ini membuat distribusi PNS tidak merata. Saya pikir pemerintah harus membuat diskresi dalam hal penempatan PNS di wilayah tersebut mulai dari tunjangan sampai adanya masa ikatan dinas,” ujarnya.

Jakarta — Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memprediksi 75-80 persen kemungkinan fenomena El Nino bakal terjadi dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Hal itu diperkirakan bakal berdampak pada perubahan pola cuaca di beberapa kawasan.

Analisis WMO menyebutkan bahwa El Nino kemungkinan akan terjadi pada Desember 2018 hingga Februari 2019, dengan 60 persen kemungkinan berlanjut hingga April 2019.

Namun, fenomena El Nino yang bakal terjadi diprediksi tak sekuat peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Fenomena El Nino 2015-2016 mencatat sejarah sebagai tahun terpanas yang menyebabkan sejumlah bencana kekeringan dan banjir di sejumlah wilayah.

“Tapi fenomena El Nino kali ini secara signifikan akan memengaruhi curah hujan dan pola suhu di banyak wilayah. Ia juga menimbulkan konsekuensi besar terhadap sektor pertanian,” ujar ahli iklim WMO, Maxx Dilley, mengutip AFP dilansir melalui CNN Indonesia

Selain itu, fenomena El Nino yang sudah di depan mata ini juga diprediksi akan berdampak pada perubahan iklim jangka panjang dan meningkatkan suhu global pada 2019 mendatang.

Fenomena El Nino dipicu oleh pemanasan berkala di Samudera Pasifik. Biasanya, fenomena ini akan muncul setiap tiga hingga tujuh tahun sekali.

Sebelumnya, El Nino sempat mencatat rekor sejarah terkait cuaca ekstrem yang terjadi di dunia. El Nino membuat tahun 2016 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Tahun berikutnya, 2017, tercatat sebagai tahun terpanas kedua. Kini, para ilmuwan memperkirakan 2018 akan tercatat sebagai tahun terpanas keempat. Namun, belum bisa dipastikan apakah El Nino pada periode ini akan membuat 2019 menjadi salah satu tahun terpanas.

“Kondisi El Nino ini sangat mungkin berkontribusi terhadap suhu global yang lebih panas pada 2019,” ujar pakar iklim, Tim Stockdale, mengutip The Guardian. Kendati demikian, dia mengatakan, terlalu dini untuk menentukan apakah 2019 akan menjadi salah satu tahun terpanas atau tidak akibat fenomena El Nino yang akan terjadi.

Pemanasan global yang terjadi akibat ulah manusia telah menciptakan 18 tahun terpanas sepanjang sejarah sejak 1850 silam. 17 di antaranya terjadi dalam kurun waktu 17 tahun selama 2000-2017.

Jakarta — Presiden Kamar Dagang China di Indonesia Gong Bencai menyatakan ada sekitar 1.000 perusahaan asal Negeri Tirai Bambu yang saat ini beraktivitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persennya beroperasi di Pulau Jawa.

Dari 1.000 tersebut, Gong mengatakan sekitar 17 persen di antaranya bergerak di bidang konstruksi, 15 persen di sektor pertambangan dan 13 persen lainnya di sektor kelistrikan. “Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi perusahaan China untuk berinvestasi,” kata Gong Bencai seperti dikutip dari Antara, Selasa (27/11).

Gong mengklaim keberadaan perusahaan China di Indonesia tersebut telah memberikan manfaat kepada Indonesia. Perusahaan tersebut sudah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi banyak masyarakat Indonesia.

Bukan hanya itu, ia juga mengklaim keberadaan perusahaan China di Indonesia juga telah menciptakan alih teknologi dan keahlian bagi masyarakat Indonesia, memberikan nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya.

Gong mengatakan ke depan perusahaan China akan berusaha membantu mewujudkan pembangunan Indonesia, seperti; di dalam bidang infrastruktur logistik, pembangkit tenaga listrik, serta aspek seperti air dan pangan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta investor China terus memperbesar investasi mereka di Indonesia. Ia mengatakan saat ini investasi di Indonesia cukup menguntungkan dan mudah.

“Indonesia memiliki berita baik seperti peningkatan peringkat kemudahan berbisnis. Indonesia juga berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” katanya.

(Antara/agt/CNN Indonesia)

JAKARTA – Peristiwa penembakan yang terjadi di Sokobonah, Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu 21 November 2018 lalu membuat heboh masyarakat.

Peristiwa yang berujung lenyapnya nyawa Subaidi akibat timah panas yang ditembakan oleh Idris ini, bermula dari perdebatan mengenai perbedaan pilihan capres masing-masing di media sosial Facebook.

dikabarkan Republika.co.id, Pengamat politik, Karyono Wibowo, mengatakan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi elite politik di Indonesia. Khususnya mereka yang saat ini terlibat dalam kontestasi Pilpres 2019.

“Peristiwa ini harus menjadi peringatan serius bagi siapapun yang terlibat dalam kompetisi pemilu agar tidak selalu melontarkan pernyataan yang menyudutkan lawan politiknya dengan cara-cara antagonis dan sarkastik,” ujar Karyono pada Republika.co.id, Senin (26/11) malam.

Menurutnya, suasana panas yang terjadi di tingkat elite juga telah menjalar ke masyarakat. Peristiwa yang terjadi Kabupaten Sampang, Madura itu membuktikan telah terjadi polarisasi politik yang serius di tengah masyarakat.

Karyono menambahkan, peristiwa ini bisa menjadi sinyal potensi konflik di Pilpres 2019 yang tidak boleh dianggap enteng. Karenanya, semua pihak terutama aparat keamanan, peserta, dan penyelenggara pemilu harus mengantisipasi agar jumlah konflik menjelang pilpres tidak bertambah.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini mengatakan, peristiwa tersebut semakin menegaskan bahwa media sosial rawan menimbulkan segregasi (pengucilan) dan konflik sosial.

“Hal itu harus menjadi pembelajaran publik pengguna sosial agar menggunakan etika dan kesantunan dalam berkomunikasi di media sosial,” tegasnya.

Selain itu, Karyono menyebutkan, peristiwa duel antarpendukung capres berbeda yang berujung maut tersebut merupakan potret buramnya demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, masyarakat masih perlu belajar mengenai demokrasi. Bahwa salah satu esensi demokrasi adalah menghormati perbedaan, termasuk perbedaan pilihan politik.

“Orang yang berbeda pendapat dan berbeda pilihan dalam kontestasi elektoral jangan dianggap sebagai musuh,” tutur dia.

Bagaimanapun, kata dia, Pemilu hanyalah salah satu instrumen atau sarana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, bukan pertarungan hidup dan mati.

Selain itu, Karyono juga menegaskan, para elite politik berkewajiban memberikan pendidikan politik, terutama kepada konstituennya, serta memberikan contoh perilaku politik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan sesuai konstitusi.

“Jika masyarakat belum bisa menerima perbedaan, sementara elite politik justru mempertajam perbedaan, apalagi dengan menggunakan isu politik dan identitas maka pemilu bisa menjadi ajang konflik,” kata dia.