“Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tapi mengeritik orang yang sedang berkuasa.” –“P.K.Ojong”

KUTIPAN statemen tegas dan gagah dari pendiri Harian Umum Kompas itu dalam beberapa hari ini menyebar cepat di media sosial (medsos). Setelah ditelusuri pernyataan lengkapnya berbunyi:

”Secara intituitif setiap orang merasakan bahwa tugas utama pers adalah mengontrol dan kalau perlu mengecam pemerintah. Wartawan jangan sekali-sekali meminta dan menerima fasilitas dari pejabat. Sekali hal itu terjadi, ia tidak bebas lagi menghadapi pejabat itu dalam profesinya. Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa tapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa.”

Pesan dari P.K. Ojong itu sungguh dahsyat. Sebuah kredo yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh wartawan Kompas, namun semua wartawan di seluruh dunia. Independensi, sikap kritis, fungsi kontrol, menjaga jarak dari kepentingan bisnis dan kekuasaan, membela keadilan, menyuarakan kebenaran adalah “ayat suci” yang harus dijunjung tinggi media, maupun seorang wartawan.

Apa boleh buat dengan kredo semacam itu pilihan hidup menjadi seorang wartawan mirip laku asketisme. Suatu gaya hidup bercirikan laku-tirakat atau berpantang kenikmatan-kenikmatan duniawi, yang seringkali dilakukan untuk mencapai maksud-maksud rohani. Jadilah profesi wartawan itu mirip-mirip dengan ulama, pendeta, atau tokoh agama lainnya.

Semua prinsip-prinsip ideal itu saat ini ramai dipertanyakan. Apakah Kompas sudah bergeser idealismenya? Apakah petuah pendiri Kompas itu telah berubah menjadi slogan kosong yang tidak lagi berarti?

Pilihan Kompas tidak untuk menampilkan Reuni 212 di halaman muka menimbulkan pertanyaan, bahkan gugatan. Di medsos bergema seruan untuk memboikot Kompas, bahkan ada yang menyatakan langsung berhenti berlangganan.

Apakah Kompas menganggap peristiwa luar biasa itu bukan sebuah peristiwa penting? Tidak ada nilai beritanya? Atau Kompas sengaja “meniadakan” peristiwa itu karena adanya perbedaan kepentingan ideologi dan politik?

Halaman muka adalah etalase sekaligus kebijakan politik redaksi (Editorial policy). Apa yang dinilai penting dan tidak penting, bagaimana sikap dan penyikapan, serta pilihan politik redaksi, dapat terlihat dari halaman muka.

Secara bisnis (jualan) halaman muka diperuntukkan untuk berita yang diperkirakan akan dapat mengangkat tiras sebuah media. Di tengah terus menurunnya tiras media cetak, peristiwa di Monas tentu tak boleh dilewatkan begitu saja. Jutaan orang berkumpul di Monas rasanya terlalu naif, atau bodoh malahan untuk diabaikan sebagai pasar yang bisa dibidik. Kecuali, Kompas memang sudah punya pilihan dan penyikapan politik yang berseberangan dengan Reuni 212.

Kompas edisi Senin (3/12) ternyata memilih menurunkan berita utama tentang ancaman polusi sampah plastik. Berita Reuni 212 hanya ditempatkan di halaman 15 dengan porsi pemberitaan yang kecil. Halaman 15 atau halaman umum, adalah halaman sambungan dan berita lain yang tidak terlalu penting. Cukup asal ada saja.

Redaksi Kompas bisa berkilah bahwa setiap Senin mereka menyiapkan agenda setting. Sebuah pilihan atas topik-topik penting yang agendanya  perlu didesakkan kepada publik. Topik semacam ini biasanya disiapkan jauh-jauh hari untuk menyiasati kekosongan berita pada akhir pekan. Sifatnya timeless, tidak mementingkan aktualitas. Bisa ditayangkan kapan saja.

Rasanya terlalu naif bila redaksi Kompas tidak mengetahui bahwa pada tanggal 2 Desember akan ada agenda tahunan Reuni 212. Secara jurnalistik peristiwa itu jelas merupakan peristiwa penting. Ada sekelompok, ribuan, bahkan jutaan orang berkumpul di Monas memperingati sebuah peristiwa bersejarah, Aksi 212. Sebuah peristiwa terbesar dalam sejarah protes massa yang pernah terjadi di Indonesia.

Ketika muncul protes banyak yang mendukung Kompas dengan alasan kebebasan jurnalistik. Mereka bebas menentukan apa yang layak dan tidak layak dimuat. Kebebasan macam apa yang bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip jurnalisme universal?

Ulama berpengaruh Abdullah Gymnastiar  dalam program ILC  menyatakan lepas dari afiliasi politik maupun agamanya, massa ini berkumpul menyuarakan ketidakadilan (perceive unjustice). Umat Islam menurut Aa Gym merasa sakit hatinya disebut radikal, intoleran, ingin memisahkan diri, anti NKRI dan berbagai stigma negatif lainnya.

Perasaan yang sama itulah yang membuat orang datang berduyun-duyun ke Monas. Banyak diantaranya yang berasal daerah dan luar negeri sudah sejak lama menabung, menyiapkan bekal untuk hadir.

Dalam perspektif politik Jawa, apa yang dilakukan oleh massa Reuni 212 itu sama seperti laku “topo pepe.” Sebuah protes terhadap raja yang dilakukan dengan cara berjemur dan berdiam diri di alun-alun depan istana. Bedanya seorang Raja Jawa akan menemui para pemrotes, dan menampung aspirasinya. Sementara Jokowi memilih meninggalkan istana atau dalam bahasa Jawa disebut nglungani dan melakukan “blusukan” di Bogor, Jabar.

Filosof dan aktivis demokrasi Rocky Gerung (Roger) menyatakan peristiwa itu settingnya sama dengan ketika pejuang hak-hak sipil AS Marthin Luther King memimpin ratusan ribu orang melakukan protes  menuntut  persamaan hak di Washington DC pada tanggal 28 Agustus 1963. Jika peristiwa Aksi 212 pada 2 Desember 2016 merupakan sebuah momen, maka Reuni 212 yang terjadi Ahad lalu telah menjadi monumen.

Sikap sejumlah media termasuk Kompas yang mencoba “menenggelamkan” peristiwa sangat dikecam oleh Roger. Secara keras dia menyebutnya sebagai Penggelapan sejarah!

Sebagai sebuah peristiwa, Reuni 212 jelas merupakan peristiwa istimewa.  Stasiun berita TV One bahkan sampai membuat siaran langsung. TV One bahkan mengangkat topik itu dalam program talk show Indonesia Lawyer Club (ILC). TV One banjir pujian karena keberaniannya menentang arus.

Namun Pemimpin Redaksi TV One Karni Iljas menanggapinya dengan biasa-biasa saja. “Dear Pemirsa TV One; Terima kasih atas semua atensi dan apresiasi. Sesungguhnya kami hanya menjalankan tugas jurnalistik: memberitakan peristiwa yg terjadi di ruang publik. Tidak lebih, “ tulis Karni di akun twitternya.

Bukan Untuk Pertamakali

Bila kita membuka-buka kembali arsip lama, ternyata bukan hanya kali ini saja Kompas mengabaikan Reuni 212. Pada tahun 2017 Kompas juga tidak memberi porsi peristiwa tersebut di halaman muka.

Pada edisi Ahad 3 Desember 2017 Kompas memilih foto peristiwa peringatan puncak Hari Guru sebagai foto utama. Dari sisi berita, peristiwa tersebut tidak aktual. Hari Guru jatuh setiap tanggal 26 November. Pada tahun lalu diperingati pada tanggal 2 Desember bersamaan dengan Reuni 212.

Hanya pada Aksi 212 tahun 2016 Kompas memberi porsi berita sangat besar di halaman utama. Kompas memuat judul besar “Terima Kasih” dilengkapi dengan foto yang ikonik lautan massa di Monas. Pada foto bawah terlihat Presiden Jokowi berjalan di bawah guyuran hujan menuju Monas.

Mengapa sikap Kompas  yang tidak memberitakan peristiwa Reuni 212 menjadi sorotan dan perhatian publik? Sebagai media, Kompas adalah media cetak terbesar dan terpenting di Indonesia. Sikap dan pilihan politiknya akan sangat menentukan. Kompas juga mempunyai sejarah panjang dalam jatuh bangunnya pergulatan pers Indonesia.

Mengutip laman wikipedia ide awal penerbitan harian Kompas datang dari Jenderal Ahmad Yani, yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Xaverius Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen.

Ahmad Yani menginginkan ada media yang bisa menandingi wacana Partai Komunis Indonesia. Frans kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, Peter Kansius Ojong (Auwjong Peng Koen), seorang pimpinan redaksi mingguan Star Weekly, dan Jakob Oetama, wartawan mingguan Penabur milik gereja Katolik.

Singkat cerita koran yang semula akan diberi nama Bentara Rakyat itu terbit sebagai corong Partai Katolik. Nama yang dipilih Kompas, sesuai pemberian Presiden Soekarno. Pemimpin Redaksi pertamanya adalah Jacob Oetama.

Dengan latar belakang Kompas seperti, dugaan adanya faktor “kesengajaan” menenggalamkan berita Reuni 212 menjadi sangat sensitif.

Kompas harus bisa menjelaskan kepada publik bahwa kebijakan redaksinya benar-benar didasarkan pada prinsip-prinsip jurnalistik yang universal. Bukan hanya karena ingin menjilat penguasa, seperti telah diingatkan oleh P.K. Ojong, apalagi pilihan ideologis karena berseberangan dengan para pendukung Reuni 212. Bila benar itu pilihan ideologi dan politik, maka akan menjadi semacam “bunuh diri” jurnalisme ala Kompas. [***]

Penulis adalah pemerhati ruang publik. Artikel ini dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL

detikriau.org – Pemilihan umum merupakan momen penting yang menarik perhatian semua kalangan, salah satunya media. Pemilu tidak akan mungkin lepas dari radar media. Pemilu adalah bagian dari proses demokrasi, dalam posisi yang sama media merupakan salah satu pilar penting demokrasi.

Demokrasiana Institute sebagai lembaga yang konsen mendorong demokrasi keindonesiaan memandang netralitas dan objektivitas media dalam pemberitaan Pemilu sangat penting, hal ini agar masyarakat bisa mendapatkan pencerahan tentang Pemilu.

“Netralitas dan objektifitas media sangat penting, khususnya jelang pemilu, netralitas dan objektifitas tersebut sangat tercermin dari konten berita,” kata Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam, Rabu (5/12) dilansir melalui Kantor Berita Politik Rmol.co

Media seharusnya tidak larut dalam arus besar kepentingan politik, baik karena pengaruh modal maupun kekuasaan, media harus tetap menjaga akal sehat bahwa fungsinya adalah mengungkap kebenaran, bukan menjadi corong dari kepentingan politik tertentu.

“Wajib bagi media menjaga akal sehat, tidak terjebak pada kepentingan politik tertentu, hal ini penting agar media tidak bersifat partisan yang menyuarakan satu suara tertentu sambil mengabaikan suara lainnya,” ujar Zaenal.

Media perlu menyadari, khususnya media mainstream, bahwa di era sekarang para pembaca media sangat memahami fakta yang terjadi dalam keseharian, mereka tidak mudah percaya dengan pemberitaan media arus utama, mereka lebih kritis dari sebelumnya.

“Penting dicatat masyarakat hari ini memiliki kecerdasan lebih dalam mengamati isi berita di media, masyarakat tidak akan mudah percaya lagi seperti dahulu kala, bila mereka melihat sebuah media sangat partisan, maka mereka tidak ragu meninggalkan media tersebut,” terangnya.

Menjaga akal sehat sangat penting bagi media, tidak mungkin media mampu bertindak sebagai pilar demokrasi bila mengabaikan akal sehat, karena demokrasi sejati hanya bisa terlaksana bila akal sehat bekerja dengan maksimal. [ruslan tambak]

Detikriau.org — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pekerjaan paling enak di dunia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu disampaikan Tjahjo sambil berseloroh dalam konferensi pers Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Jakarta, Selasa (4/12).

“Jokenya, pekerjaan yang paling enak di dunia, itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di dunia loh bukan di Indonesia,” ucap dia sambil berseloroh dilansir melalui CNN Indonesia

Hal itu lantaran anggota DPR pekerjaannya tidak terlalu sulit. Ia mengatakan anggota DPR bisa meneriaki dan memaki-maki siapapun mulai dari pemerintah hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahkan, lanjut Tjahjo, anggota DPR bisa tidak datang dalam sidang maupun rapat dan tetap mendapatkan gaji.

“Mau datang atau tidak datang boleh, mau teriak-teriak, mau maki-maki boleh, mau maki-maki KPK juga boleh itu tidak masalah,” ucapnya.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan dengan beban kerja yang demikian, gaji anggota DPR juga terbilang tinggi. Ia menyebut saat dirinya menduduki kursi parlemen dia memperoleh gaji hingga Rp260 juta dengan uang tunjangan.

Gajinya saat itu, ungkap Tjahjo, bahkan lebih besar ketimbang saat dia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

“Gajinya tinggi, saya ngalamin gaji DPR mulai masuk pertama Rp980 ribu, dolar masih Rp2 ribu waktu itu. Sampai saya pensiun 2014 anggota DPR, mohon maaf ya sudah hampir Rp260 juta dengan uang tunjangan,” paparnya.

Atas dasar itu dia tidak heran banyak orang yang ingin menduduki kursi parlemen dan berlomba-lomba menjadi anggota DPR.

“baik menggunakan jalur darat maupun udara yang dibantu helikopter”

detikriau.org — Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Joshua Sembiring mengatakan tim gabungan TNI dan Polri dijadwalkan mengevakuasi korban pembunuhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yigi dan Puncak Gunung Tabo, Kabupaten Nduga, Papua Rabu (5/12).

Joshua mengatakan evakuasi akan dilakukan dengan mengerahkan pasukan baik dari darat dan udara yang dibantu helikopter.

Menurut dia, yang akan dievakuasi adalah para pekerja dan karyawan kontraktor yang membangun jembatan, PT Istaka Karya. Selain itu, turut pula dievakuasi anggota TNI yang menjadi korban KKB.

“Tahap awal pasukan akan mengevakuasi para korban yang berada di sekitar Yigi dan Gunung Tabo,” ucapnya dilansir melalui CNN Indonesia yang dikutip dari Antara.

Joshua yang saat ini bersama Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin masih berada di Waena itu belum dapat memastikan berapa jumlah korban yang akan dievakuasi.

Pasukan saat ini berkejaran dengan waktu mengingat cuaca di lapangan sering kali berubah serta faktor lainnya.

Pada Selasa (4/12), aparat gabungan berhasil mengevakuasi 12 warga sipil dari Mbua, empat di antaranya karyawan PT Istaka yang berhasil melarikan diri dan diamankan di Pos TNI Mbua. Satu anggota TNI yang berada di pos itu meninggal.

Data yang dihimpun mengungkapkan karyawan PT Istaka Karya (Persero) yang tercatat sebanyak 25 orang yang tersebar di Kali Yigi, Kali Kabunggame dan base camp di Yall.

KKSB, Minggu (2/12) menyerang dan membunuh para pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan, di mana awalnya dilaporkan 24 orang meninggal.

“Karena kasus ini juga sudah menjadi masalah keamanan nasional. Dan kami pemerintah tidak setuju dengan tindakan itu,”

detikriau.org – Pemerintah Provinsi Papua menyebut ulah sadis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 31 pekerja pembangunan jalan, di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12), sebagai pelanggaran HAM berat.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa bahkan menyebut pembunuhan warga sipil ini sebagai sebuah tindakan keji yang telah mengganggu keamanan nasional. Sebab banyak jumlah korban jiwa, yang dikabarkan mencapai 31 orang.

“Pembunuhan ini sudah masuk kategori itu (pelanggaran HAM berat). Kan menembak orang itu pelanggaran HAM. Bagaimana bilang tidak melanggar HAM kalau sudah membunuh 31 orang. Mereka brutal (membunuh) sehingga sudah (masuk kategori) pelanggaran HAM besar (berat) yang mengacaukan keamanan di Papua,” terang Doren, di Jayapura, Selasa (4/11) dilansir melalui laman resmi pemerintah provinsi papua.

Doren yang baru-baru ini menjabat Caretaker Bupati Nduga meminta pihak kepolisian dan TNI untuk segera turun melakukan penyisiran, pengejaran, penangkapan dan mengadili para pelaku pembunuhan tersebut.

Sebab tindakan itu, turut berdampak pada pembangunan jalan Trans Papua yang diselenggarakan pemerintah pusat, guna membuka isolasi wilayah dan menghubungkan antara wilayah Jayapura – Wamena.

“Makanya saya harap seluruh rakyat dan pemda setempat dapat membantu, mendorong dan memfasilitasi polisi maupun dengan TNI untuk menyisir pelaku penembakan yang mengacau keamanan,” tegasnya lagi.

Pada kesempatan itu, Doren mengharapkan pemerintah pusat dapat menginstruksikan pihak keamanan guna melakukan operasi (penangkapan pelaku pembunuhan 31 pekerja) secara nasional.

“Karena kasus ini juga sudah menjadi masalah keamanan nasional. Dan kami pemerintah tidak setuju dengan tindakan itu,” tegas dia.

Sebelumnya, sebanyak 31 orang yang bekerja di perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya, yang saat ini bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah, diduga dibunuh oleh anggota KKB.

Sampai saat ini jenazahnya belum bisa diambil, sebab lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya.

Detikriau.org – Selain membantai 31 pekerja proyek pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, Kelompok Kriminal Bersenjata juga menyerang Pos Yonif 755/Yalet di Distrik Mbua.

Akibat penyerangan itu seorang prajurit TNI tewas ditembak. Kabarnya seorang prajurit TNI lainnya terluka

“Dari informasi korban yang selamat, KKB telah menghancurkan pos TNI yang ada di Distrik Mbuma dimana satu prajurit gugur,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal, dalam keteranganya, Selasa malam (4/12) dlansir melalui kantor berita politik rmol.co

Dalam penyerangan di Pos Yonif 755/Yalet ini, kata Kamal, dari informasi yang diterimanya, KKB mengerahkan 250 anggotanya. Jarak dari Distrik Mbua ke lokasi dugaan pembunuhan pekerja proyek di Distrik Yigi sekitar 10 kilometer dengan medan jalan yang sulit dan tanpa jaringan telepon.

Personel gabungan TNI-Polri belum bisa tembus ke lokasi kejadian. Hal ini dikarenakan anggota KKB memalang jalan dengan cara menumbangkan pohon-pohon.