Bengkulu, detikriau.org – Gempabumi magnitude 5,0 guncang Provinsi Bengkulu pukul 11:02:10 WIB, sabtu (8/12).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengabarkan, pusat gempa berada pada 87 km Barat Daya Bengkulu atau pada titik koordinat 4.12 LS – 101.54 BT dikedalaman 14 km.

“gempa tidak berpotensi Tsunami,” Tulis BMKG

detikriau.org – Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun nanti akan lebih rendah dari target. Tetapi, penerimaan negara untuk pertama kali dalam sejarah justru melampaui target.  

Dua hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dua kesempatan terpisah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dilansir melalui RMOL.co

Ketika berbicara di gedung DPR RI bulan September lalu, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan berada dalam rentang 5,14 persen hingga 5,21 persen. Ini berati lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yaitu 5,3 persen. Bahkan, lebih rendah dibandingkan asumsi 2018, yakni 5,4 persen.

Sementara pekan ini di Istana Negara (Rabu, 5/12), menteri yang sama mengatakan penerimaan negara tahun ini akan melampaui target APBN 2018, dan ini adalah kali pertama dalam sejarah.

Sri Mulyani yakin, di akhir 2018 nanti penerimaan negara bisa mencapai angka sebesar Rp 1.936 triliun. Ini berarti mengalami kenaikan 18,2 persen dari tahun lalu. Adapun target APBN 2018 sebesar Rp 1.894 triliun.

Dua pernyataan Sri Mulyani ini dipandang sebagai keajaiban yang tidak terjadi di belahan dunia manapun kecuali di Indonesia.

Bayangkan saja, kata ekonom Salamuddin Daeng, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan menurun bisa membawa berkah berupa penerimaan negara yang melebihi target APBN.

“Dampak lain dari pertumbuhan ekonomi stagnan dan cenderung menurun adalah menuurunnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Hal ini juga hanya terjadi di Indonesia dan tidak terjadi di belahan dunia lain,” ujar Salamuddin Daeng lagi, menyindir, beberapa saat lalu (Sabtu, 8/12).

Salamuddin mengatakan, dua hal yang disampaikan Sri Mulyani itu penting untuk direnungkan para ekonom Indonesia, dan memperlihatkan dengan jelas bahwa ilmu ekonomi tidak relevan digunakan di Indonesia.

“Sebaiknya para ekonom mencopot gelar-gelar akademik mereka, karena ilmu ekonomi sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia. Lebih jauh lagi agar kampus-kampus fakultas ekonomi dan jurusan ilmu ekonomi agar kiranya segera membubarkan diri,” demikian Salamuddin Daeng masih menyindir.

detikriau.org – Posisi cadangan devisa Indonesia di akhir bulan November 2018 disebutkan mengalami kenaikan sebesar 2 miliar dolar AS, dari sebelumnya 115,2 miliar dolar AS menjadi 117,2 miliar dolar AS.

Menurut Bank Indonesia dalam keterangan yang ramai diberitakan, peningkatan cadangan devisa bulan November 2018 itu terutama berasal dari penerimaan devisa migas, penarikan utang luar negeri pemerintah, dan penerimaan devisa lainnya yang lebih besar dari kebutuhan devisa untuk pembayaran ULN pemerintah.

dilansir melalui RMOL.co, Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra mengatakan, pernyataan dari BI ini merupakan pengakuan bahwa sebelumnya cadangan devisa sempat terkuras sebesar 1 miliar dolar AS.

Cadangan devisa mengalami kenaikan setelah pemerintah menambah utang sebesar 3 miliar dolar AS dalam bentuk bond.

“Maaf, melompatnya jumlah devisa Indonesia bukan karena naiknya aktivitas ekspor, melainkan karena penambahan utang dolar AS. Nambah utang 3 miliar dolar AS tapi devisa cuma naik 2 miliar dolar AS. Artinya devisa Indonesia sebelumnya sempat terkuras 1 miliar dolar AS sbelum ngutang global bond,” ujarnya Sabtu pagi (8/12).

Dari catatan BI, posisi cadangan devisa Indonesia sepanjang 2018 justru terlihat mengalami penurunan hampir 15 miliar dolar AS.

Pada bulan Januari 2018 cadangan devisa tercatat sebesar 131,98 miliar dolar AS, dan menjadi 128,05 miliar dolar AS pada bulan Februari, lalu menjadi 126,003 miliar dolar AS pada bulan Maret.

Di akhir bulan April cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan kembali menjadi 124,862 miliar dolar AS, lalu di bulan Mei dan Juni masing-masing tercatat sebesar 122,914 miliar dolar AS dan 119,8 miliar dolar AS.

Tren penurunan terus berlanjut, dari 118,3 miliar dolar AS (Juli), 117,9 miliar dolar AS (Agustus) dan 114,8 miliar dolar AS (September).

Di akhir bulan Oktober cadangan devisa mengalami kenaikan menjadi 115,2 miliar dolar AS dan di akhir bulan November kembali mengalami kenaikan menjadi 117,2 miliar setelah Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) senilai total 3 miliar dolar AS

SUN tersebut dicatatkan di Singapura dan Frankfurt dalam rangka pre-funding alias kebutuhan pembiayaan anggaran 2019.

detikriau.org – Perusahaan farmasi asal Israel, Teva Pharmaceuticals menarik kembali secara sukarela dua obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi.

Pasalnya, obat-obat tersebut dikhawatirkan memunculkan resiko kanker.

Dilansir melalui RMOL.co, dalam sebuah pernyataan dari Teva yang dipublikasikan oleh Food and Drug Administration (FDA), penarikan kembali mempengaruhi semua banyak tablet kombinasi yang menampilkan obat amlodipine dan valsartan serta obat kombo lain yang menampilkan amlodipine, valsartan, dan Pasalnya, obat-obat tersebut dikhawatirkan memunculkan resiko kanker.

Dalam sebuah pernyataan dari Teva yang dipublikasikan oleh Food and Drug Administration (FDA), penarikan kembali mempengaruhi semua banyak tablet kombinasi yang menampilkan obat amlodipine dan valsartan serta obat kombo lain yang menampilkan amlodipine, valsartan, dan hydrochlorothiazide.

FDA menyebut, obat-obatan itu dikhawatirkan bisa mengandung pengotor yang disebut N-nitroso-diethylamine (NDEA), yang telah diklasifikasikan sebagai kemungkinan karsinogen manusia.

USA Today mengabarkan, pasien yang menggunakan salah satu obat harus menghubungi dokter atau apoteker untuk mendapatkan saran atau perawatan alternatif. Pasalnya, menghentikan konsumsi obat segera tanpa alternatif yang sebanding bisa menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap kesehatan pasien..

FDA menyebut, obat-obatan itu dikhawatirkan bisa mengandung pengotor yang disebut N-nitroso-diethylamine (NDEA), yang telah diklasifikasikan sebagai kemungkinan karsinogen manusia.

USA Today mengabarkan, pasien yang menggunakan salah satu obat harus menghubungi dokter atau apoteker untuk mendapatkan saran atau perawatan alternatif. Pasalnya, menghentikan konsumsi obat segera tanpa alternatif yang sebanding bisa menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap kesehatan pasien.

JAKARTA — Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyatakan keheranannya soal mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyerangan Novel Baswedan. Padahal, kasus tersebut menjadi ujian bagi pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Saya tidak tahu mengapa Presiden tetap tidak mau membentuk TGPF. Padahal di sinilah komitmen pemerintah diuji, apakah pro atau tidak dalam pemberantasan korupsi,” kata dia dilansir melalui Republika.co.id, Jumat (7/12).

Yudi juga mengatakan, Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI dengan nomor register: 0106/IN/III/2018/JKT semakin membuat Wadah Pegawai KPK yakin bahwa TGPF yang independen merupakan satu-satunya solusi untuk mengungkap pelaku kasus teror terhadap penyidik senior KPK Novel.

“Ombudsman RI di dalam LAHP-nya justru telah menguatkan keraguan masyarakat bahwa kasus akan terungkap melalui kesimpulan ‘walau secara proses serius dan benar, tidak berarti kasus pasti terungkap’,” ujar dia dalam keterangannya.

Kasus teror terhadap Novel Baswedan, lanjut Yudi, tidak hanya teror kepada KPK tetapi juga kepada negara dan pemerintah. Dia mengingatkan penyiraman air keras tersebut dilakukan kepada aparat penegak hukum yang sedang ditugaskan oleh negara untuk memberantas korupsi.

“Negara dan pemerintah Republik Indonesia tidak boleh kalah oleh teror. Negara Republik Indonesia tidak boleh menjadi tidak berdaya di hadapan dua orang pelaku penyiraman air keras di Subuh buta itu,” papar dia.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan terkait penanganan kasus Novel oleh jajaran Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya, Kamis (6/12) kemarin. Dalam laporan itu, Ombudsman menemukan maladministrasi dalam penyidikan kasus tersebut.

Ombudsman menemukan empat poin maladministrasi penyidikan. Salah satunya, penundaan yang berlarut-larut dari kepolisian terhadap kasus Novel karena tak ada penetapan masa penugasan pada surat perintah tugas. “Masyarakat pun bingung, kasus Novel Baswedan ini sudah ditangani sejauh mana,” paparnya.

Selain itu menurut Adrianus, pemanggilan kembali terhadap Novel sebagai saksi korban juga penting dilakukan. Sebab ada beberapa keterangan yang berpotensi menjadi petunjuk baru. Selama ini, kata dia, Novel banyak berbicara di media massa.

Karena itu, Adrianus menuturkan, kini saatnya penyidik memanggil lagi dan menanyakan kembali ihwal peristiwa dari sisi korban untuk kemudian dicantumkan ke berita acara perkara (BAP). Keterangan yang perlu dikonfirmasi kembali ini, menurutnya meliputi insiden percobaan penabrakan yang dilakukan sebuah mobil.

Insiden itu terjadi pada awal Ramadhan 2016 di area Jalan Boulevard Kelapa Gading. Karena sebelum disiram air keras, lanjut Adrianus, Novel menyebut sempat ada upaya penabrakan sebanyak dua kali terhadap dirinya pada 2016.

Saat ditanyakan oleh awak media terkait kasus Novel, Presiden Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan dari Kapolri mengenai perkembangan penyelidikan. “Saya sudah mendapat laporan mengenai progres perkembangan dari Kapolri yang juga sudah bekerjasama dengan KPK, Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (4/12).

Kendati demikian, dia meminta awak media untuk menanyakan lebih lanjut perkembangan penyelidikan kasus ini ke Kapolri Tito Karnavian. Begitu juga terkait desakan pembentukan TGPF, Jokowi meminta agar ditanyakan lebih lanjut ke Kapolri.

“Selama Kapolri belum menyampaikan seperti ini ke saya, ya silakan ditanyakan ke Kapolri,” ucapnya.

Detikriau.org – Wakil Menteri Luar Negeri Turki Yavuz Selim Kiran mengatakan bahwa negara-negara islam yang berada di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI), harus menyatukan suara dan memiliki visi bersama.

Hal tersebut dikatakan Wamenlu Yavuz Selim Kiran terkait berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan yang akhir-akhir ini terjadi, dalam Konferensi Negara Anggota OKI untuk Mediasi kedua yang diselenggarakan di Istambul, Turki pada 29 November lalu.

“Dunia kita sudah melihat banyak pertumpahan darah dan air mata. Peperangan di Suriah telah memasuki tahun ke delapan. Ribuan masyarakat kehilangan nyawa, sementara jutaan lainnya terpaksa mengungsi,”kata Yavuz

Ia juga megatakan bahwa konflik Yaman dan Afghanistan yang tak kunjung berakhir terus memakan korban. Tak hanya mengganggu kedamaian di negara-negara islam tersebut, peperangan juga menyebabkan ketidakstabilan yang semakin jauh di kawasan.

“Fakta nyata bahwa dunia sedang mengalami jumlah orang yang terlantar secara paksa, sejak perang Dunia kedua, menunjukkan bahwa kita harus bekerja lebih keras bersama,” katanya

Ia menegaskan bahwa masyarakat dari negara anggota OKI harus memperkuat hubungan dan kepercayaan satu sama lain, agar tak ada keburukan atau niat jahat yang dapat merenggangkan kerjasama antar negara islam itu.

“Buat baris lurus, berdiri bahu membahu dan tutup celah yang ada, jangan tinggalkan ruang untuk setan,”katanya mengutip salah satu hadits Nabi Muhammad SAW.

Labih lanjut ia mengatakan bahwa konflik yang terjadi di berbagai negara memang begitu pelik, dan mengharapkan krisi tersebut untuk dapat diselesaikan oleh pihak lain bukanlah harapan yang realistis.

OLeh karena itu Yavuz meyakini bahwa negara-negara islam harus bekerja keras untuk menyatukan suara dan objektif, karena hal itu dapat menjadi kunci untuk mempermudah proses penyelesaian konflik dan fokus pada potensi yang ada.

“Sangatlah menyedihkan ketika kita melihat komunitas islam yang tampak hancur karena kemiskinan, terorisme dan konflik. Namun, seperti yang kita semua ketahui, cahaya naik dari timur,”pungkasnya.

sumber: Antara