detikriau.org — Sekretariat Bersama Penanganan Dana Desa dinilai sudah sangat mendesak diwujudkan di daerah. Hal ini bakal menjadi salah satu strategi guna menekan berbagai persoalan dalam Dana Desa.

Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Denny Septiviant mengungkapkan, penyimpangan penggunaan Dana Desa rawan terjadi karena terbatasnya jumlah tenaga pengawas.

“Jumlah tenaga pengawas tak sebanding dengan  wilayah desa di seluruh Indonesia yang kurang lebih mencapai 74 ribu desa,” ujar dia, dalam rilis yang dilansir melalui Republika.co.id, Ahad (9/12).

Ia bahkan mengkhawatirkan rencana Pemerintah yang akan meningkatkan jumlah alokasi anggaran Dana Desa pada tahun 2019. Tanpa instrumen pengawasan yang memadai, bukan tidak mungkin praktik penyimpangan maupun penyelewengan dalam pemanfaatan Dana Desa bakal terus meningkat.

Hingga akhir 2017 sudah sedikitnya 900 kepala desa yang bermasalah dengan hukum karena penggunaan Dana Desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi pidana penjara akibat praktik penyimpangan Dana Desa.

Selain masih kurangnya tenaga pengawas, pemahaman perangkat desa terkait dengan sistem pelaporan yang sesuai dengan aturan juga menjadi penyebab terjadinya persoalan dalam pemanfaatan Dana Desa.

Dalam Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tingkat Jawa Tengah 2018 di Semarang –belum lama ini– juga terungkap, separuh dari total 29 kabupaten penerima Dasa Desa juga bermasalah dalam pelaksanaannya.

Untuk penggunaan Dana Desa yang bermasalah temuan sementara sudah mencapai 220 kasus. Di mana korupsi merupakan temuan yang paling banyak terjadi selain untuk keperluan pribadi kepala desa.

“Misalnya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark upanggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan untuk kepentingan pribadi kepala desa,” kata Denny.

Ia juga menyebut, berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya dalam proses dilakukan antisipasi oleh stakeholder penegak hokum. Seperti perangkat Bhabinkamtibmas yang sudah mulai aktif melakukan pemantauan sejak mulai proses musyawarah desa.

Namun persoalan penyimpangan penggunaan Dana Desa masih terus ditemukan kasusnya. Oleh karena itu perlu strategi antar lembaga agar sinergisitas pengawasan Dana Desa dapat terwujud, misalnya melalui penggunaan aplikasi RAPBDes yang lebih sederhana.

Atau melalui dibentuknya Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa yang harus didukung unsur- unsur pemerintah dan kepolisian dan ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota masing- masing.

“Penting juga segera disiapkan ahli hukum untuk kebutuhan pendampingan dalam pelaksanan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa di daerah melalui APBD masing- masing,” tandasnya.

Masih terkait dengan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar pengelolaan Dana Desa selalu melibatkan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan melalui kemandirian perekonomian.

Selain melibatkan masyarakat, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa juga harus akuntabel serta transparan. Sebagai praktik transparansi, masing- masing perangkat desa wajib menampilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk banner yang mudah diakses warganya.

Seperti di Kantor Desa maupun pusat layanan desa yang banyak menjadi pusat kegiatan masyarakatnya. Selain pendapatan banner tersebut juga harus menampilkan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

Sehingga, masyarakat (warga desa) bisa melihat, membaca dan selanjutnya tidak curiga. “Upaya ini sekaligus juga mencegah korupsi, tidak hanya dari administrasinya, tapi juga dalam rangka membangun integritas aparat desa,” ungkapnya.

Gubernur mengatakan, sebanyak 7.809 desa di Provinsi Jawa Tengah menerima kucuran Dana Desa sebesar Rp 6,74 triliun pada 2018. Sehingga masing- masing desa rata-rata menerima sekitar Rp 863 juta.

Selain alokasi dana desa yang berasal dari APBN tersebut, Pemprov Jawa Tengah pada 2018 juga mengalokasikan dana Rp 50 juta per desa atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 30 juta per desa.

“Anggaran yang besar ini harus dimanfaatkan sebaik- baiknya untuk meningkatkan daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat desa dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel,”  kata dia.

“Kolonel Inf Muhammad Aidi: Apa yang dikatakan provokator yang namanya Sabby Sambon semua bohong dan hoax,”

Jakarta – TNI-Polri masih mencari korban penyerangan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua. Ada dua korban yang diduga masih hidup.

“Satgas gabungan TNI-Polri akan terus melaksanakan pencarian sisa korban yang belum ditemukan. Sesuai dengan data bahwa masih tersisa dua orang jenazah yang belum ditemukan dan dua orang korban yang diduga masih hidup, hingga sekarang belum diketahui nasibnya,” kata Kolonel Inf Muhammad Aidi dalam keterangannya dilansir melalui laman detikcom, Minggu (9/12/2018).

Kolonel Aidi mengatakan tim gabungan telah menguasai dan menduduki Distrik Yigi dan Mbua. Situasi di Distrik Mbua disebut sudah mulai kondusif.

“Saat ini pasukan gabungan TNI-Polri telah menguasai dan menduduki Distrik Yigi dan Mbua. Situasi di Distrik Mbua pascapenyerangan KKSB terhadap pos TNI di Mbua pada 3 Desember lalu, masyarakat secara umum mengungsi ke hutan. Namun, sejak kemarin hingga sekarang, warga Mbua sudah mulai berangsur-angsur kembali ke kampung,” jelas Kolonel Aidi.

“Dan kegiatan sosial serta roda ekonomi mulai berjalan kembali. Sedangkan di Yigi, situasi kampung masih sepi. Hanya beberapa warga yang bertahan di kampung, sementara sebagian masyarakat masih berlindung di hutan,” imbuhnya.

Aidi meminta masyarakat Indonesia dan dunia luar mempercayai kerja TNI. Dia menyebut pernyataan dari kubu KKSB Papua hanyalah propaganda.

“Kepada masyarakat Indonesia dan internasional, percayalah, TNI akan bekerja sangat profesional. Terbukti prajurit yang bertugas di PBB mendapatkan penghargaan dan reward dari PBB, bahkan PBB minta kepada Indonesia untuk menambah kuota pasukan PBB untuk menyelesaikan konflik-konflik di seluruh dunia sehingga apa yang dikatakan provokator yang namanya Sabby Sambon semua bohong dan hoax,” ucapnya.

Detikriau.org – Praktik korupsi di Indonesia sudah semakin kronis dan merambah pada semua bidang pekerjaan.

“Kalau (pengadaan) Alqur’an saja sudah dikorupsi, gimana coba?” ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12) dilansir melalui RMOL.co

Laode menyatakan, ada berbagai upaya pencegahan yang sudah dilakukan KPK untuk menyembuhkan penyakit koruptif di Indonesia.

“Pencegahan itu juga termasuk dengan ustadz. Kita bekerja sama dengan Muhammdiyah, NU, Gereja Katolik dan Protestant,” jelasnya.

Menurut dia, korupsi tidak memandang agama apa yang dia diyakini. Tapi tergantung dari perilaku dan seberapa besar pintu rasuah itu terbuka.

“Untung itu syahadat nggak ada uangnya, kalau ada uangnya juga mungkin (dikorupsi),” tukasnya.

Lapran: Amrul

Detikriau.org – Dua kali gempa bumi hari ini guncang wilayah Indonesia bagian barat. Ahad (9/12)

Gempa pertama terjadi pada pukul 00:45:51 Wib dinihari berkekuatan 5,1 SR dengan pusat gempa berada 57 km Barat Daya Bengkulu Utara atau pada titik koordinat -3.53 LS – 101.54 BT pada kedalaman 10 km.

Gempa kedua terjadi pada pukul 09:50:37 Wib berkekuatan 5.0 SR dengan pusat gempa 160 km Barat Daya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat atau pada titik koordinat -9.12 LS – 108.48 BT di kedalaman 10 km.

“kedua gempa ini tidak berpotensi tsunami,” Tulis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya.

SEBUAH pepatah kuno Cina menyatakan : “Saya mendengar itu baik. Saya melihat itu lebih baik.” Jumat (7/12) malam lebih dari seribu orang pengusaha Tionghoa bertemu dengan capres Prabowo Subianto di kawasan Sun City, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta.

Grand Ballroom Sun City  penuh sesak, meluber bahkan sampai ke luar ruangan. Dilihat dari penampilannya, mereka rata-rata adalah kelas menengah dan pengusaha mapan. Bukan hanya orang tua, tapi juga anak-anak muda yang hadir nampak antusias mendengar Prabowo memaparkan visi misinya, bila terpilih menjadi presiden.

Sejumlah muda-mudi dengan dandanan yang cukup menor, ikut nimbrung dan berebut selfi dengan Prabowo usai acara. Mereka nampaknya baru dari diskotek, tak jauh dari tempat itu.

Malam itu mereka tidak hanya mendengar, dan melihat, tapi sekaligus bisa  berkomunikasi dengan Prabowo. Uniknya Prabowo malam itu juga mengajak para pengusaha itu nontan bareng, saat dia pidato pada Reuni 212 di Monas.

Hasilnya? Ketika acara selesai,  dukungan, doa dan sumbangan mengalir untuk Prabowo. Seorang pengusaha bernama Kasidi atau biasa dipanggil dengan nama Ahok menjadi penyumbang terbesar,  Rp  250 juta.
“Kami mendoakan dan mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia,” ujar Harti Hartijah  dari Tim 9 pengusaha Tionghoa  koordinator acara tersebut.

Secara politik,  peristiwa yang dikemas dalam gala dinner  di kawasan Pecinan Jakarta itu sangat menarik dan memiliki tafsir khusus. Komunitas Tionghoa di Indonesia dikenal cenderung tidak mau terbuka soal aspirasi politiknya. Mereka sangat berhati-hati, dan wait and see.

Pada saat Pilkada DKI 2017, saat Ahok maju menjadi Gubernur DKI, komunitas Tionghoa sempat sangat antusias dan lebih terbuka menunjukkan preferensi politiknya. Namun setelah Ahok kalah,  sebagian besar mulai kembali menarik diri. Sementara yang tetap aktif, hampir semua menjatuhkan pilihannya kepada Jokowi.

Prabowo selama ini digambarkan sebagai sosok anti Cina dan lebih dekat dengan kelompok Islam radikal. Dia  banyak dikait-kaitkan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pasca kerusuhan itu banyak warga Tionghoa yang mengungsi dan hijrah ke luar negeri.

Pada gala dinner kali ini kasusnya justru berbeda. Mereka yang aktif mengambil inisiatif. Sejumlah pengusaha etnis Tionghoa sebelumnya mendatangi dan bertemu Prabowo di Hambalang, Bogor.  Mereka  menanyakan, apa yang mereka bisa bantu. Setelah mengetahui salah satu persoalan adalah pendanaan, mereka kemudian berinisiatif membuat penggalangan dana.

Jangan hanya dilihat berapa jumlah dana yang terkumpul. Munculnya aksi penggalangan dana  ini menunjukkan adanya arus angin perubahan politik menjelang Pilpres 2019. Sebagai pengusaha, etnis Cina sangat sensitif  dengan perubahan arah angin kekuasaan. Indra penciuman dan _sense of politic-nya sangat tajam.

Informasi mereka tentang sirkulasi elit kekuasaan baik di tingkat lokal, maupun nasional sangat akurat. Sebagai pengusaha,   sangat wajar mereka harus berada dekat dalam orbit kekuasaan. Jangan sampai salah pilih.

Prabowo Di Atas Angin

Dukungan para pengusaha Tionghoa secara terbuka terhadap Prabowo ini menunjukkan sebuah indikasi, Prabowo tengah berada di atas angin dalam kompetisinya melawan Jokowi.

Peristiwa ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan momen pertemuan Prabowo dengan PM Singapura Lee Hsien Loong akhir pekan lalu.  Prabowo Jumat (7/12) lalu kabarnya juga baru bertemu duta besar sebuah negara besar yang sangat dekat dengan Singapura. Namun pertemuan tersebut  tidak dipublikasikan.

Survei internal kubu Prabowo-Sandi  menunjukkan elektabilitas mereka sudah mulai mendekati pasangan Jokowi-Ma’ruf. Saat ini selisih mereka tinggal 4%, dan Prabowo-Sandi sudah menyentuh 40%. Dengan trend elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang cenderung turun, pada bulan Januari diperkirakan elektabilitas dua kandidat sudah akan sama (crossing), atau bahkan Prabowo-Sandi bisa melampaui.

Sebaliknya ada tanda-tanda Jokowi  mulai kehilangan pesonanya. Sejumlah media, termasuk Kompas, dan Tempo Jumat (7/12) menurunkan berita menarik sepinya acara yang akan dihadiri Jokowi.  Ketika Jokowi meresmikan pembukaan BTN Digital Start-up 2018 di Balai Kartini, Jakarta Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) terpaksa menyingkirkan bangku-bangku yang kosong.

Ruangan berkapasitas 2.000 orang itu hanya terisi kurang dari setengahnya. Padahal panitia sudah mengerahkan pengunjung dan para penjaga stand pameran untuk mengisi tempat duduk.

Ketika Jokowi berkunjung ke Lampung dan berkampanye pada hari Sabtu (24/11) yang dibungkus dalam acara gerak jalan, massa yang hadir memang cukup ramai. Belakangan seperti diungkap Bawaslu Lampung, para Kepala Dinas mengakui mengerahkan para pegawai pemerintah (ASN) untuk meramaikan acara.

Para camat dan lurah diminta mengerahkan para ibu-ibu PKK, kelompok pengajian, masyarakat, bahkan marbot masjid, untuk hadir. Sebuah edaran dari seorang lurah terungkap,  setiap ketua RT diwajibkan mengerahkan 25 orang warganya. Mereka juga diwajibkan membuat daftar hadir.

Besar dugaan pola serupa juga dilakukan oleh tim kampanye Jokowi ketika melakukan kunjungan, maupun kampanye di sejumlah daerah.

Perubahan arus angin, dan signal-signal politik itulah yang mungkin ditangkap secara jeli oleh para pengusaha Tionghoa itu. Mereka mengambil langkah yang berani dan terukur dengan bertemu dan melakukan penggalangan dana untuk Prabowo.

Sebagai pedagang yang penuh kalkulasi, paham perhitungan  untung dan rugi (cost and benefit)   mereka pasti paham dengan pepatah Cina lainnya “Kesalahan pada satu waktu menjadi kesedihan selama hidup.” [***]

Sumber: RMOL.co

JAKARTA – Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakini elektabilitasnya bersama pasangannya, Joko Widodo, menjelang Pilpres 2019 akan naik signifikan pada Januari mendatang.

“Sangat yakin seribu persen,” kata Ma’ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12) sebagaimana dilansir melalui jpnn.com.

Ma’ruf mengaku memang baru akan bergerak lagi ke luar kota pada Januari. Selama ini, pada pendukung dan relawan cukup intens mendatanginya di Jakarta.

Ma’ruf pun sudah sudah menjalin komunikasi secara informal dengan berbagai kelompok masyarakat sejak sebelum menjadi cawapres.

“Sebenarnya start kampanyenya saja nanti. Namun, komunikasinya sudah bertahun-tahun. Makanya saya yakin elektabilitas bakal naik,” kata Ma’ruf.