Jakarta detikriau.org – Kejaksaan Negeri Jakarta Barat musnahkan barang bukti berbagai perkara selama periode 2017 hingga 2018.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, DR. Patris Yusrian Jaya mengatakan barang bukti yang dimusnahkan kali ini merupakan rampasan dari terdakwa kasus narkoba serta kasus pencurian dan kekerasan (curas).

“Barang bukti ‎ini berasal dari 945 perkara yakni 848 perkara narkoba dan 97 perkara umum seperti pencurian atau kekerasan, dan semua itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah)” ujar Patris usai pemusnahan di halaman Kantor Kejari Jakarta Barat, Kembangan, Selasa (11/12) kemaren dalam rilis yang diterima detikriau.org dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melalui pesan email.

Patris menyebut jumlah terbesar narkoba yang dimusnahkan dari terpidana mati kasus narkoba Wong Chi Ping alias Surya Wijaya dengan sabu seberat 86,3 kilogram.

Sementara, Kasie Pengelolaan Barang‎ Bukti dan Barang Rampasan Kejari Jakarta Barat Putri Ayu Wulandari, SH., MH merinci barang bukti yang di musnahkan terdiri dari 30 jenis senjata tajam, 13 senjata api rakitan, 1.800 VCD porno bajakan, tiga laptop, dan 50 handphone.

“Untuk kasus narkotika, barang bukti yang dimusnahkan yakni 755,857 gram ganja, 2.782,87 gram sabu kristal, 200,45 gram tab‎let metamfetamine, 138,98 gram tablet MDMA, 552, 28 gram tablet nimatezepam dan 3,1096 gram daun kering” ujarnya

“berbagai jenis obat-obat antidepresan yang dilarang penggunaannya tanpa resep dokter atau tak memiliki izin edar juga turut dimusnahkan.” ditambakannya

Sejumlah barang barang bukti tersebut dimusnahkan dengan berbagai cara, untuk barang bukti elektronik, alat sabu dan kepingan VCD porno bajakan dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat mesin penggilas aspal.

“untuk barang bukti‎ sabu, ganja dimusnahkan dengan cara dibakar dengan menggunakan mesin insinerator milik Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dan sebagian di bakar di dalam drum sedangkan barang bukti senjata tajam dan senjata api dipatahkan dengan menggunakan mesin gerinda” diterangkan putri

Acara pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zen, Kapolres Metro Jakarta Barat Hengki Hariyadi, Dandim Jakarta Barat Letkol (kav) Andre Masengi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Jakarta Barat

Selain itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga mengundang sejumlah siswa SMA untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti kejahatan sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda.

Jakarta, detikriau.org – Setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Pemerintah memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kewenangan yang selama ini melekat pada BP Batam dialihkan kepada Pemerintah Kota Batam.

“Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh dua.  Segera hilang,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12) sore dilansir melalui laman resmi SETKAB

Artinya, lanjut Darmin, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Walikota Batam. “Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua”.Ujar Menko

Mengenai masalah perizinan, Darmin mengatakan dari sekarang pun disana sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kalau sekarang masih ada 2 lantai nantinya mungkin jadi satu lantai.

Menurutnya, Pengalihan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam itu akan dilaksanakan segera.

Diakuinya saat ini masih harus ada pencatatan macam-macam yang harus diselesaikan dan disiapkan legalnya. Tapi Darmin meyakinkan, akan diselesaikan segera. “Kita akan usahakan ya begitu tahun baru sudah satu tangan,” tegasnya.

Saat ditanya apakah dengan demikian BP Batam dibubarkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjawab singkat, “Lebih kurang akan begitu.”

Beri Dampak Positif Bagi Investasi

Dilansir detikriau.org melalui liputan6.com, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam akan berdampak positif bagi investasi di Batam. Terlebih sejumlah industri kini siap menambah investasinya di wilayah yang berbatasan laut dengan Singapura tersebut.

Dia mengungkapkan, sejumlah industri di Batam merupakan industri dengan teknologi tinggi. Industri-industri tersebut ingin terus meningkatkan investasinya asalkan iklim investasi di Batam terus membaik.

“Di Batam ini sudah ada industri 4.0, seperti ada Schneider Electric, ada Infineon, itu semua mereka ingin lakukan ekspansi. Dan kawasan Nongsa akan menjadi Digital Hub. Tentu ini akan kita perbaiki situasi iklim yang kondusif,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Airlangga mengatakan, selain ekspansi, ada sejumlah investor baru yang ingin masuk ke Batam. Investor tersebut umumnya di sektor industri digital.

“Industri digital, tapi ini kan menunggu revisi PP 82 ini yang sedang dibahas. (Komitmen investasi di Batam) Kayak McDermott mereka ada tambahan order lagi, jadi mereka nambahkan tenaga kerja. (Total investasinya)‎ Kita lagi hitung,” ungkap dia.

Sementara terkait dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, menurut Airlangga hal tersebut bukan menjadi masalah bagi investor. Yang diinginkan oleh para investor di Batam adalah kemudahan izin investasi.

“Pengusaha yang paling penting ingin tidak ada dualisme, ease of doing business ada kepastian,” tandas dia.

detikriau.org – Pemerintah berulang kali menyatakan menggiatkan beragam proyek infrastruktur di Papua. Namun warga lokal yang ikut bekerja dalam berbagai proyek itu sangat minim.

Proyek pembangunan dua jembatan di Kabupaten Nduga yang diserang kelompok bersenjata awal Desember lalu pun disebut tak melibatkan warga lokal.

BBC Indonesia mewartakan, Fakta itu diakui Dirjen Bina Konstruksi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin. Ia berkata, keterampilan yang rendah menghambat warga Papua terserap menjadi tenaga kerja infrastruktur.

“Proyek dengan biaya APBN cenderung menggunakan tenaga terampil yang lulus uji kompetensi. Itu terbatas sekali di Papua, jadi lebih banyak tenaga kerja dari luar.”

“Untuk pekerjaan jembatan misalnya, memang membutuhkan tenaga terampil,” kata Syarif saat dihubungi, Selasa (11/12).

Syarif menuturkan, situasi serupa sebenarnya tidak hanya terjadi di Papua, tapi juga sejumlah kawasan lain, salah satunya Nusa Tenggara Barat.

Perusahaan pemenang lelang proyek, kata dia, biasanya telah memiliki sederet pekerja terampil, baik bersertififat maupun tidak. Para pekerja itulah yang datang ke lokasi proyek.

Meski begitu, Syarif menyebut perusahaan pemenang lelang biasanya juga mempekerjakan warga lokal sebagai tenaga pembantu, tentu dengan standar upah yang berbeda.

“Jadi ada proses pembelajaran agar warga lokal nantinya juga jadi tenaga terampil,” tuturnya.

Tidak ada data resmi tentang jumlah warga lokal Papua yang bekerja dalam proyek APBN, terutama setelah pemerintahan Joko Widodo menggenjot pembangunan Papua.

Pada pengerjaan jembatan Kali Aorak dan jembatan Kali Yigi di Nduga, sebagian besar pekerja berasal dari Sumatera dan Sulawesi. Proyek itu bagian dari pembangunan jalan lintas Papua.

Sebanyak 17 pekerja proyek itu dinyatakan tewas ditembak kelompok bersenjata pada 1 Desember lalu. Otoritas keamanan menyebut dua pekerja lainnya hingga kini belum ditemukan.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua tahun 2016-2017, 100% warga Nduga bekerja di sektor informal, tertinggi di antara provinsi lainnya. Mereka bekerja di sektor pertanian.

Secara umum, BPS mencatat jumlah penangguran di Papua mencapai 53.818 orang pada Februari 2018.

‘Ingin terlibat tapi tak mampu’

Sejumlah kelompok mendesak pemerintah melibatkan warga Papua dalam berbagai proyek. Namun ada pula yang tak memungkiri rendahnya daya saing warga lokal di pasar tenaga kerja, salah satunya Ibrahim Huba, Kepala Kampung Musaima di Kabupaten Jayawijaya.

“Tukang selama ini memang dari Toraja, Makassar atau Jawa. Orang Papua belum baik, belum tahu bikin rumah atap kering atau bangunan lain.”

“Karena tidak tahu, jadi kami tidak ikut bekerja,” kata Ibrahim Huba.

Situasi itu, kata Ibrahim, memaksa muda-mudi di kampungnya menganggur. Ia menyebut, keterampilan warga Musaima terbatas pada hal dasar yang tak berbasis pendidikan.

“Kalau bikin jembatan di kampung, masyarakat tahu caranya, tinggal tebang satu pohon, dibaringkan jadi jembatan. Itu bisa dilakukan masyarakat sendiri,” ujarnya.

Adapun, dosen ilmu sosial dan politik di Universitas Cenderawasih, Hiskia Sapioper, menyebut warga lokal tak terampil semestinya tetap direkrut sebagai tenaga kasar.

“Sektor padat karya, harusnya warga lokal dilibatkan. Dalam pengerjaan jalan, ahli harus didatangkan dari luar, tapi kalau proses pengaspalan, libatkan saja warga setempat,” ucapnya.

Hiskia menilai peluang kerja dapat berkorelasi dengan sentimen negatif masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, terutama di kawasan pegunungan yang minim fasilitas publik, dari pendidikan hingga kesehatan.

“Kesenjangan ekonomi bisa membuat orang mempunyai niat macam-macam. Itu bisa mengurangi ketimpangan yang menyebabkan masyarakat kerap minta merdeka,” ucapnya.

‘Instruksi jalan di tempat’

Bagaimanapun, rendahnya penyerapan tenaga kerja asli Papua disebut muncul karena pejabat daerah tak menjalankan kebijakan pemerintah pusat.

Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya, menyebut Presiden Joko Widodo menerbitkan sejumlah ketentuan yang mendorong pelibatan warga Papua dalam pembangunan provinsi itu.

Instruksi Presiden 9/2017 menyatakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua harus dicapai dengan pendekatan yang fokus pada warga lokal.

Beleid itu menyebut, pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal vital, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik: akses transportasi hingga pendidikan.

“Ada arahan presiden kepada Kementerian PUPR dan Balai Bina Konstruksi untuk membina pengusaha agar melibatkan warga Papua, jadi pekerja subkontraktor misalnya.”

“Tapi sampai detik ini, masyarakat Papua justru terus mengeluh,” kata Lenis.

“Kalau pemenang lelang perusahaan dari Jakarta, semua tukang dibawa dari Jawa. Kalau pemenang lelang dari Makassar, semua tukang dibawa dari Makassar,” lanjutnya.

Jakarta, — Mabes Polri menyebut aksi penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atas pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua telah direstui Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap) III Ndugama yang berinisial PU.

CNN Indonesia  mengabarkan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil pemetaan Polri diketahui bahwa PU merupakan atasan dari Egianus Kogoya (EK). Selama ini Egianus diduga sebagai sosok yang selama ini disebut otak penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atas pekerja PT Istaka Karya di Nduga.

“Salah satu pelakunya yang mengomandoi langsung di lapangan adalah EK. Di atasnya, kami sudah berhasil mengidentifikasi anggotanya juga. Diduga ikut merestui terjadinya penyerangan tersebut, panglima atas nama PU,” kata Dedi di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (12/12).

Dedi menerangkan berdasarkan hasil pemetaan Polri, Egianus merupakan salah satu anak buah PU untuk yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk wilayah Mugi dan Alguru.

Selain Egianus, PU juga memiliki tujuh anak buah lagi yang ia tugaskan untuk memimpin sejumlah wilayah berbeda.

Mereka adalah PL dan OW di wilayah Mapenduma dan Kenyam; RL di wilayah Mbua, Habema, dan Ilkema; A di wilayah Paro dan Nduga; NT di wilayah Habema dan Ilkema; BT di wilayah Nduga; serta GT di wilayah Kali Dumit dan Kali Min.

Dedi menegaskan aparat gabungan TNI dan Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota KKB di Papua tersebut hingga saat ini.

“Saat ini pasukan gabungan TNI Polri dan dengan penuh semangat tanpa pantang menyerah terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB tersebut,” kata mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.

Sebelumnya, pada 2 Desember 2018 terjadi aksi penembakan oleh KKB terhadap pekerja proyek Istaka Karya. Penembakan tersebut terjadi di Kali Yigi dan Kali Aura Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan pihaknya telah memastikan seluruh korban tewas kasus penembakan di jembatan di jalur Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua yang dilakukan KKB merupakan pekerja PT Istaka Karya.

“Seluruh 16 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Iya semuanya pekerja PT Istaka Karya,” kata Dax saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (7/12).

Dax mengatakan seluruh korban tewas tersebut telah berhasil diidentifikasi dan dilakukan otopsi di RS Charitas, Timika, Papua usai dilakukan evakuasi sejak Selasa (3/12) hingga Jumat (7/12).

Detikriau.org — Ribuan keping kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) kembali ditemukan berceceran. Kali ini di pemukiman warga di  Desa Kampung Baru, Pariaman Tengah, Padang, Sumatera Barat.

Ribuan KTP-el diduga kadarluarsa itu ditemukan di pekarangan rumah warga sekitar pukul 17.00 sore.

Temuan ribuan KTP-el itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.

dilansir melalui sumbar.antaranews.com, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang pariaman, Martoni mengakui ada unsur kelalaian pihaknya dalam kasus tercecernya KTP elektronik di wilayah kota Pariaman.

“permasalahan ini merupakan keteledoran kami, karena memasukkan KTP-el yang sudah tidak terpakai kedalam karung,” kata dia di Polsek Pariaman, rabu.

ia menjelaskan KTP-el yang akan dimusnahkan tersebut disimpan digudang dokumen terlebih dahulu, namun karena sudah lama karung wadah penyimpanan lapuk.

Permasalahn timbul saat pihaknya akan membersihkan gudang dan memisahkan dokumen penting dengan yang tidak.

“Dokumen yang tidak penting tersebut dibuang dan dibakar, sedangkan yang penting kami simpan,” ujarnya

Namun karena sudah lama, lanjutnya karung penyimpanan KTP-el tersebut telah lapuk, bahkan sudah dimakan rapay sehingga petugasnya menganggap dokumen didalamnya tidak penting.

Ia menyampaikan sesuai aturannya KTP-el yang tidak terpakai ini disimpan baik-baik, dan dimusnahkan dengan cara digunting.

“proses pemusnahan KTP-el tersebut telah kami lakukan semenjak beberapa bulan terakhir,” katanya.

Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan mengatakan KTP-el tersebut ditemukan oleh Zainal Arifin yang merupakan warga kampung baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

“Zainal melaporkan kepada kami sekitar pukul 17.00 Wib pada selasa (11/12),” katanya.

Ia mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemeriksaan data sehingga ditemukan KTP-el memang tidak dipergunakan lagi.

Ia menjelaskan tidak dipakainya KTP-el karena terjadi perubahan alamat pemilik, status pekerjaan dan pernikahan.

“Apalagi Padang Pariaman baru-baru ini melaksanakan pemekaran nagari sehingga ahrus diubah dan diberikan KTP-el yang baru,” ujar dia.

Ia memastikan tercecernya KTP-el tersebut tidak ada kaitannya dengan isu pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 2019.

Zainal Arifin mengatakan KTP-el tersebut ditemukan di semak-semak dikebunnya saat menebang bambu.

“Pada saat itu tanpa sengaja saya menginjak karung dan karung tersebut robek, lalu keluarlah KTP-el tersebut,” katanya

Lokasi penemuan tersebut berada di tempat pembakaran sampah yang dikelilingi semak dikebunnya.

“per September 2018 tercatat sebesar Rp 5.271 triliun lebih”

Jakarta, detikriau.org – Total utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun membuat geram Komisi VI DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijana mengaku sudah meminta BUMN yang memiliki banyak utang segera melunasinya.

“Kita sudah minta saat rapat beberapa hari lalu dengan Pertamina, PLN dan beberapa lainnya. Kita minta kapan mereka bisa menyelesaikan utangnya,” ujar Azman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/12).

Pasalnya, utang tersebut sudah teramat banyak dan dapat mengancam perekonomian nasional. Komisi VI DPR pun meminta pimpinan BUMN yang berutang untuk kembali menghadap setelah masa reses.

“Toh, ini sudah lebih daripada dua kali APBN kita. Oleh karena itu kita meminta kepada mereka untuk menyampaikan utangnya setelah reses sekitar tanggal 20-an Desember,” tegasnya.

Utang BUMN mencapai lebih dari Rp 5.271 triliun per September 2018. Utang tersebut meningkat dari 2016 yang jumlahnya Rp 2.263 triliun, dan 2017 yang jumlahnya Rp 4.830 triliun. Artinya dari 2017 ke September 2018, utang BUMN meningkat sebesar Rp 441 triliun.

Utang Jangan Sampai Turun ke Rakyat

Azam mewanti-wanti ribuan triliun utang BUMN ini jangan sampai diwariskan ke rakyat.

“Jangan sampai dilimpahkan ke rakyat nanti utang itu. Karena itu utang perseroan,” ujar Azam.

Politisi Demokrat ini menilai, kendati ada beberapa utang BUMN yang ditanggung oleh negara namun tetap BUMN yang bersangkutan harus mulai membayarnya.

“Ada yang dijamin pemerintah dan ada yang tidak dijamin pemerintah. Nah, kita mau tahu itu, tapi kalau tidak bisa bayar kan yang tanggung jawab pemerintah juga,” tegasnya.

Azam mengingatkan kondisi ini jangan sampai seperti krisis tahun 1998. Utang BUMN yang teramat tinggi saat itu akhirnya membebani pemerintah dan tentunya seluruh rakyat Indonesia.

“Jangan sampai ini seperti 98 terjadi masalah itu dan kita tidak mau itu. Makanya kita di DPR kan fungsi pengawasan jadi selalu mengingatkan itu,” tandasnya.

sumber: rmol.co       editor: faisal