ARB INdonesia – Sri Lanka, Negara yang terletak di Asia selatan itu dinyatakan bangkrut setelah dilanda krisis ekonomi terparah .

Utang luar negeri menggunung mengakibatkan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak untuk rakyatnya sulit didapatkan.

Bantuan dari lembaga pendonor seperti Dana Moneter Internasional (IMF) sulit diperoleh saking parahnya krisis keuangan negara itu.

Sri Lanka bukanlah satu-satunya negara yang dijerat masalah ekonomi serius.

Bulan lalu, Presiden Jokowi mengatakan 60 ekonomi negara di dunia sudah ambruk akibat pandemi Covid-19.

Sementara 42 lainnya sudah menuju ambang batas. Pernyataan Jokowi itu berdasarkan perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF).

Bukan hanya pandemi, ambruknya ekonomi negara juga disebabkan oleh krisis pangan dan krisis energi akibat kendala rantai pasok dan konflik Rusia-Ukraina.

Hal ini menyebabkan tingkat inflasi meninggi, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris, dan beberapa negara tetangga Indonesia yang ikut dilanda inflasi tinggi seperti Thailand dan Filipina.

Dilansir dari Associated Press, sekitar 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi setidaknya satu dimensi krisis pangan, energi, dan sistem finansial.

Perang disebut mendisrupsi berbagai sektor bisnis yang tengah memulihkan diri dari dampak pandemi Covid-19.

Akibatnya, Bank Dunia memperkirakan, pendapatan per kapita di negara-negara berkembang akan menjadi 5 persen lebih sedikit dibanding pendapatan pra-pandemi.

Di lain sisi, bunga utang yang lebih tinggi untuk mendanai paket pemulihan pandemi telah menjejali negara-negara yang sudah kesulitan membayar utang dengan utang luar negeri yang lebih tinggi.

Menurut PBB, lebih dari setengah negara-negara termiskin di dunia sudah dalam kondisi kesulitan utang atau berisiko tinggi terkena.

Sejumlah krisis terparah melanda negara-negara yang telah dihancurkan korupsi, perang sipil, kudeta, atau bencana lain.

Afghanistan sudah terguncang krisis ekonomi buruk sejak Taliban berkuasa di negara itu sejak tahun lalu.

Berkuasanya Taliban seiring kebijakan Washington dan sekutu NATO yang menarik pasukannya dari Afghanistan.

Bantuan asing yang selama ini menjadi penopang ekonomi Afghanistan pun terhenti. Berbagai pemerintahan juga memberlakukan sanksi, menangguhkan transfer bank, melumpuhkan perdagangan, serta menolak mengakui pemerintahan Taliban.

Pemerintahan Amerika bahkan membekukan 7 miliar dolar AS cadangan mata uang asing Afghanistan yang berada di AS.

Sekitar setengah populasi Afghanistan terancam kekurangan pangan yang parah dan kebanyakan pekerja publik, termasuk dokter dan guru, tidak dibayar selama berbulan-bulan.

Turki

Keuangan pemerintah yang semakin buruk dan defisit modal serta perdagangan melengkapi masalah menumpuknya utang luar negeri Turki serta tingginya angka pengangguran.

Dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (7/7/2022), harga berbagai barang di Turki meningkat dengan laju tercepat dalam 24 tahun terakhir, menurut data resmi baru-baru ini.

Inflasi rata-rata tahunan menembus 78,62 persen pada bulan Juni,  lebih tinggi dari perkiraan.

Peningkatan ongkos transportasi dan harga rumah tergolong yang paling tajam, termasuk akibat perang di Ukraina.

Bank Sentral Turki terpaksa menggunakan cadangan devisa untuk mengatasi krisis mata uang.

Pemotongan pajak dan subsidi bahan bakar untuk meredam dampak inflasi telah melemahkan keuangan pemerintah.

Warga Turki kini disebut kesulitan membeli makanan dan bahan pokok lain. Utang luar negeri Turki pun mencapai 54 persen dari jumlah GDP negara itu.

Zimbabwe

Inflasi di Zimbabwe kini tengah melampaui 130 persen, memicu ketakutan bahwa negara itu akan kembali ke masa hiperinflasi pada 2008 yang mencapai 500 miliar persen.

Zimbabwe sendiri saat ini tengah mendolarisasi sebagian besar ekonominya seiring ketidakpercayaan terhadap mata uang dalam negeri.

Namun, Zimbabwe disebut kesulitan mendapatkan uang kertas yang diperlukan di tengah meningkatnya permintaan terhadap dolar AS.

Ekonomi Zimbabwe sendiri saat ini diterpa de-industrialisasi, korupsi, rendahnya investasi, ekspor rendah, serta utang luar negeri tinggi selama bertahun-tahun.

Banyak keluarga di Zimbabwe yang terpaksa mengurangi makan karena sulit memenuhi kebutuhan.

Bank Sentral Zimbabwe berencana untuk mengeluarkan sebuah koin emas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah pada masyarakatnya.

“Koin emas tersebut akan tersedia untuk dijual kepada masyarakat baik dalam mata uang lokal maupun dolar AS dan mata uang asing lainnya dengan harga berdasarkan harga emas internasional yang berlaku dan biaya produksi,” kata Gubernur Bank Sentral, John Mangudya.

Dilansir dari The Guardian, emas yang akan dijual Zimbabwe yaitu koin emas satu troy-ons yang biasa disebut Mosi oa-Tunya Gold Coin.

Argentina

Sekitar empat dari 10 warga Argentina dalam kondisi miskin dan bank sentral di Buenos Aires kekurangan cadangan devisa di tengah melemahnya mata uang negara itu.

Inflasi di Argentina pun diproyeksikan melampaui 70 persen pada 2022. Jutaan warga Argentina dilaporkan mengandalkan dapur umum dan program-program kesejahteraan masyarakat yang disokong gerakan sosial kuat yang terkait partai berkuasa saat ini.

Belakangan ini, kesepakatan Buenos Aires dengan IMF untuk merestrukturasi 44 miliar dolar AS utang luar negeri dipertanyakan atas konsesi yang dikritik justru menghalangi pemulihan ekonomi.

Mesir

Tingkat inflasi Mesir meroket hingga hampir 15 persen pada April lalu. Hal tersebut mempersulit kondisi ekonomi Mesir yang 103 juta warganya berkubang dalam kemiskinan.

Warga Mesir sendiri telah menderita oleh program-program reformasi yang memuat kebijakan penghematan seperti pemangkasan subsidi bahan bakar, air, dan listrik.

Bank sentral negara itu telah menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi dan mendevaluasi mata uang, meningkatkan kesulitan membayar utang luar negeri Mesir yang sudah tinggi.

Cadangan devisa bersih milik Mesir pun menurun. Untuk membantu kesulitan ekonomi Mesir, negara tetangganya, yakni Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah menjanjikan 22 miliar dolar AS dalam bentuk deposit dan investasi langsung.

Laos

Laos merupakan salah satu negara dengan perkembangan ekonomi tercepat sebelum pandemi. Tingkat utang luar negeri Laos meningkat.

Seperti Sri Lanka, Vientiane kini tengah berbicara dengan kreditur tentang bagaimana membayar utang miliaran dolar AS mereka.

Isu pembayaran utang luar negeri Laos terhitung mendesak, mengingat lemahnya keuangan pemerintah. Menurut Bank Dunia, cadangan devisa Laos setara atau kurang dari nilai impor selama dua bulan.

Depresiasi mata uang Laos hingga 30 persen memperburuk keadaan. Juga, harga-harga yang melambung serta tingkat pengangguran karena pandemi memperparah kemiskinan.

Lebanon

Perekonomian Lebanon  mirip Sri Lanka dengan kekhawatiran kolapsnya mata uang, meroketnya inflasi, ancaman kelaparan, kurangnya pasokan kebutuhan pokok, serta pertumbuhan kelas menengah yang  terus menyusut.

Lebanon juga menderita akibat perang sipil berkepanjangan. Pemulihan pasca-perang pun dihambat disfungsi pemerintahan dan serangan-serangan teror.

Myanmar

Dampak pandemi Covid-19 di Myanmar diperparah dengan kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 silam.

Kudeta pun berbuntut sanksi-sanksi Barat yang menyasar sektor komersial penggerak ekonomi yang dikuasai militer.

Ekonomi Myanmar berkontraksi hingga 18 persen pada tahun lalu, kemudian diproyeksikan hampir tidak bertumbuh sama sekali pada 2022.

Lebih dari 700.000 orang terpaksa mengungsi atau terusir dari rumah oleh konflik bersenjata dan kekerasan politis.

Dikutip dari dw.com, krisis ekonomi menghantam keras kehidupan warga di daerah terpencil. Seperti di negara bagian Kachin, harga beras saat ini lebih mahal hampir 50 persen .

Biaya pengangkutan produk pertanian ke kota-kota juga melonjak karena harga bahan bakar yang naik 30 persen sejak kudeta.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) memperkirakan bahwa dalam enam bulan ke depan, sebanyak lebih dari 3,4 juta orang terancam kelaparan di Myanmar.

Lalu Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Terancam Bangkrut Juga?

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2022 di kisaran 4,8 persen – 5,3 persen. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak termasuk negara yang ambruk ekonominya.

Selaku bendahara negara, Sri Mulyani optimis realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 kemungkinan akan mendekati level atas yakni sekitar 5 persen. Namun, realisasi tetap menunggu perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Proyeksi ekonomi kuartal II 2022 dalam hal ini masih di kisaran 4,8 persen dengan upper end di 5,3. Kita mungkin memperkirakan akan mendekati angka 5 daripada lower bound-nya, tapi nanti kita akan lihat angka bulan Juni ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN Kita, Kamis (23/6/2022) lalu dikutip dari Kompas.com.

Ekonom Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, untuk saat ini kondisi Indonesia belum memungkinkan terjadi gagal bayar utang seperti Sri Lanka.

“Kalau memprediksi akan terjadi seperti Sri Lanka sepertinya belum, tapi ada beberapa mitigasi beban utang yang harus kita siapkan,” ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (16/4/2022).

Lantas, apa yang harus dilakukan agar Indonesia tidak bernasib sama seperti Sri Lanka?

Berkaca dari Sri Lanka yang menggunakan utang untuk pembangunan infrastruktur yang tidak terukur. Padahal seharusnya pembangunan infrastruktur dapat mengurangi biaya logistik.

Menurut dia, Indonesia perlu menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak sejalan engan penurunan biaya logistik, kelancaran distribusi barang atau industrialisasi.

Pemerintah Indonesia juga perlu berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang. Jangan sampai ketergantungan utang seperti Sri Lanka yang membuat negara tersebut bankrut.

Salah satunya dengan mencari metode pembiayaan lain yang menawarkan bunga lebih rendah.

“Lebih berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang khususnya dalam program OBOR atau jalur sutera baru. Seleksi proyek bukan berdasarkan kepentingan kreditor, tapi kebutuhan dalam negeri,” ucapnya.

Kemudian, pemerintah harus memfokuskan belanja negara untuk mendorong perlindungan sosial setidaknya 4-5 persen dari PDB. Saat ini anggaran perlindungan sosial hanya 2,8 persen dari PDB.

Pemerintah juga perlu menghemat belanja pegawai dan belanja anggaran agar lebih fokus menstimulus sektor usaha kecil dan menengah serta digitalisasi perizinan.

Selanjutnya, pemerintah perlu mengendalikan inflasi agar tidak bernasib seperti Sri Lanka yang gagal mengatasi naiknya harga barang atau inflasi akibat utangnya.

“Tambah anggaran subsidi energi dari Rp 134 triliun menjadi minimum Rp 200 triliun. Inflasi yang terkendali akan membuat bunga surat utang lebih murah,” jelasnya.

 Sumber: Associated Press/BBC/The Guardian/Kompas.TV/Kompas.com/tribunnews.com

ARB INdonesia, DENPASAR – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait kasus Ustaz Abdul Somad (UAS) yang mengaku dideportasi dari Singapura saat berniat berlibur bersama keluarga.

Guru besar hukum tata negara itu mengatakan tidak perlu ada upaya bantuan hukum untuk UAS. “Bukan langkah bantuan hukum, yang paling dibutuhkan saat ini mungkin langkah diplomasi,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD seusai menjadi pembicara di The Westin, Nusa Dua, Badung, kemarin.

Disinggung soal langkah pemerintah berikutnya terhadap Refusal of Entry (Penolakan) pihak Imigrasi Singapura atas UAS, Mahfud menyergah. “Tidak ada langkah ke depan. Ini kan urusan hukum Singapura, kita juga punya hukum sendiri,” kata  Mahfud MD. Mahfud MD menilai insiden yang menimpa UAS merupakan murni kewenangan Singapura sesuai hukum yang diberlakukannya.

“Kita kan tidak tahu aturannya yang berlaku bagaimana (di Singapura, red),” ucap Mahfud MD

Sejauh ini pihaknya mengaku hanya bisa mengambil sikap pasif menunggu perkembangan.

“Karena kedaulatan hukum suatu negara, kita tidak boleh ikut campur,” papar mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini.

Seperti diketahui, UAS ditolak masuk ke Singapura oleh pihak imigrasi setempat pada Selasa (17/5) lalu. Refusal of Entry itu didasarkan atas alasan ‘tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi.

Sumber: JPNN.com

ArbINdonesia.com – Iqlima Kim belakangan ini tengah jadi sorotan publik lantaran perseteruanya dengan Hotman Paris terkait kasus pelecehan seksual tak kunjung mereda.

Namun ditengah perseteruan itu, Iqlima Kim mendadak memberikan kabar tak sedap kepada netizen.

Lewat instagram pribadinya melalui instatori ia membagikan kisahnya yang diduga dikirim santet.

Ia mengaku awalnya merasakan sakit pinggang, namun ternyata hal itu salah. Kini ia menduga jika dirinya terkena serangan santet.

Kemudian mantan aspri Hotman ini juga memperlihatkan video saat dirinya berteriak kesakitan sampai akhirnya dirukiyah.

Janda satu anak ini merasa rukiyah yang ia jalani tak membuatnya sembuh total, sebab dirinya merasa diserang sakit yang sama bahkan lebih menyakitkan.

Iqlima Kim kemudian memilih untuk berobat ke orang pintar lagi, namun sakit yang ia diderita tak kunjung hilang.

Bahkan kini ia mengaku sampai muntah darah, hidungnya pun turut bercucuran darah segar.

Akhirnya ia segera memanggil dua orang pintar untuk mengobati sakitnya yang tak wajar.

Kemudian ia juga merasakan muntah yang dibarengi dengan kehadiran belatung.

Iqlima menegaskan jika kejadian tersebut bukan hasil rekayasa, ia tak mau dirinya dituding membuat settingan.

Sumber: Tribun-Medan.com

ARB INdonesia, JAKARTA – Lembaga pengguna data NIK akan dikenai biaya Rp 1.000 per akses NIK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, penerapan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) itu salah satunya bakal dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem server Dukcapil Kemendagri yang sudah berusia puluhan tahun.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penerapan PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, pendapatan negara bukan pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, pelat kendaraan bermotor, pembuatan paspor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, pengurusan PT, penempatan notaris, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta keperluan lainnya. Zudan menyebut ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.

Khusus Dukcapil, kata Zudan, salah satu pertimbangan penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ialah guna menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun,” kata Zudan dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).

Ia menjelaskan, lembaga pengguna NIK yang akan dibebankan tarif akses NIK 1.000 tersebut merupakan lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented semisal perbankan. Namun lembaga pelayanan publik, seperti BPJS Kesehatan, tidak akan dikenai biaya akses NIK.

“Contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik, seperti BPJS Kesehatan, RSUD, semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang berikan kepada perorangan. Hak akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum,” kata Zudan.

Untuk Tambahan APBN

Sementara itu, Zudan mengaku tidak menargetkan berapa besaran PNBP yang akan diterima terkait kebijakan tersebut. Zudan menjelaskan, PBNP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan server sistem kependudukan.

“Karena hakikatnya tidak untuk mencari pendapatan, tetapi hanya tambahan bagi APBN agar sistem Dukcapil tetap terjaga untuk memberi pelayanan,” ujar Zudan.

“PNBP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur server dan storage Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna,” imbuhnya.

Zudan juga menjelaskan terkait isu menjual data pribadi. ‘Apakah menjual data pribadi itu tidak melanggar prinsip kerahasiaan data pribadi?’ Menjawab hal tersebut, Zudan menjelaskan, dalam hal PNBP, jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan itu tidak menjual data penduduk dan tidak memberikan data.

Zudan mengatakan, lembaga pengguna sudah punya data dan diverifikasi oleh Dukcapil. Dukcapil hanya memberikan verifikasi data seseorang dengan notifikasi true or false (sesuai/tidak sesuai). Ia menambahkan, lembaga pengguna data Dukcapil sudah punya data nasabah atau calon nasabah. Data itulah yang diverifikasi ke Dukcapil.

“Sehingga lembaga pengguna bisa memverifikasi data seseorang dengan akurat, secure dan valid. Misalnya, pemilik data tersebut masih cocok tidak datanya dengan Dukcapil, masih hidup, masih sesuai alamatnya, dan lainnya,” ungkap Zudan.

Jamin Perlindungan Keamanan Data

Dalam kesempatan itu, Zudan juga menjawab isu terkait keamanan data NIK yang diberikan kepada lembaga pengguna atau sektor usaha. Zudan menjelaskan, sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan/persyaratan. Di antaranya telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (MoU dan PKS), PoC sistem (proof of concept), menandatangani NDA (non disclosure agreement), serta SPTJM (surat pertanggungjawaban mutlak) untuk mematuhi kewajiban menjaga dan melindungi data.

“Serta tidak boleh memindahtangankan data walaupun sudah tidak bekerja sama atau dikenal dengan istilah zero data sharing policy. Para lembaga pengguna juga harus siap mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku,” tuturnya.

Terkait pemanfaatan PBNP ini sebelumnya diusulkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim (saat ini dirotasi menjadi anggota Komisi XI DPR). Luqman mendorong Kemendagri agar menjadikan kerja sama pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian dari tambahan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

“Kalau belum ada PNBP penting untuk dipikirkan, Pak Mendagri. Setahu saya beberapa pihak memanfaatkan data kependudukan ini adalah institusi komersial, misalnya perbankan. Mereka ada keuntungannya dari pemanfaatan data ini. Kalau belum ada PNBP sebaiknya segera diurus agar itu menambahi pendapatan negara kita,” ujar Lukman.

Sebelumnya, lembaga pengguna data NIK akan dikenai biaya Rp 1.000 per akses NIK. Nantinya biaya tersebut akan digunakan sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang bakal dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem Dukcapil Kemendagri.

Hal tersebut akan diatur dalam aturan yang sedang di susun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar-K/L. Zudan mengatakan biaya tersebut akan digunakan untuk memelihara sistem data penduduk di Dukcapil.

“Sekarang kan gratis sejak 2013. Mulai tahun 2022, akses hit per NIK akan berbayar Rp 1.000 untuk digunakan menjaga agar sistem di Dukcapil tetap hidup,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi, Kamis (14/4/2022).

Artikel inj telah tayang di detiknews dengan judul “Penjelasan Kemendagri soal Akses NIK Akan Berbayar 1.000 bagi Bank dkk”
Editor Arbain

ARB INdonesia, JAKARTA –  Bantuan presiden atau banpres produktif yang ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau BLT UMKM bakal terus dilanjutkan. 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, besaran BLT UMKM 2022 ini hampir mirip dengan bantuan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) atau BP-PKLW. Nilainya Rp 600.000. 

“Tadi juga ada usulan banpres untuk usaha mikro (BLT UMKM) yang nantinya juga akan diagendakan, dengan besaran Rp 600.000 per penerima. Ini sama juga dengan BT-PKLW dan sasarannya 12 jutaan,” ujar Airlangga Selasa (5/4/2022). 

Cara cek penerima BLT UMKM 2022 

Nantinya para penerima BLT UMKM akan ditransfer uang Rp 600.000 melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) atau bank BUMN. 

Adapun cara mengecek penerima BLT UMKM 2022 yakni melalui e-form BRI. Berikut caranya:

1. Masuk ke halaman e-form melalui link: eform.bri.co.id/bpum 
2. Kemudian, Anda harus mengisi nomor KTP dengan benar 
3. Tunggu kode verifikasi untuk melanjutkannya 
4. Jika sudah menerima kode verifikasi, masukkan kode verifikasi, dan dilanjutkan dengan mengklik “proses inquiry” 
5. Setelahnya akan muncul notifikasi pemberitahuan, apakah Anda masuk sebagai penerima BLT UMKM 2022 atau tidak.

Sebagai informasi, berdasarkan APBN 2022, dana bantuan yang akan digelontorkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi adalah sebesar Rp 455,62 triliun yang dialokasikan pada tiga kelompok.  Kelompok pertama yaitu penanganan kesehatan mendapat alokasi anggaran Rp 122,54 triliun, mencakup program vaksinasi, perawatan pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan, dan penanganan Covid-19 di daerah. 

Kelompok kedua yaitu perlindungan masyarakat, yakni Rp 154,76 triliun mencakup program bansos (PKH, sembako), Kartu Pra Kerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan antisipasi perluasan perlinsos. 

Sementara kelompok ketiga, sebesar Rp 178,32 triliun, dialokasikan untuk pemulihan ekonomi, melalui program Padat Karya untuk parekraf, ketahanan pangan, di bidang ICT, pembangunan kawasan industri, dan dukungan kepada UMKM, termasuk BLT UMKM.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul “Cara Cek Penerima BLT UMKM 2022 senilai Rp 600.000, Login Eform.bri.co.id”.
Editor : Arbain

ARB INdonesia, BANDUNG – Dimasa menjalani pendidikan sebagai Peserta Didik (Pesdik) Sespimmen Dikreg 62 TA 2022. Kompol Eka Ariandy Putra, SH, SIK, MSi rutin menjadi imam sholat magrib berjamaah di Masjid Al Waali, Kota Bandung, Jabar.

Bahkan setelah melaksanakan sholat berjamaah, Serdik Eka Ariandy Putra juga memberikan bantuan berupa Al-Quran di Masjid Al Waali.

Apa yang dilakukan pria lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2005 ini merupakan sebagai wujud perhatian kepada masyarakat sekitar yang ingin menjalani ibadah yakni dengan membaca Al-Quran.

Bahkan selama Bulan Suci Ramadhan, Serdik Eka Ariandy Putra juga aktif bertadarus, beriktiqaf di masjid bersama masyarakat setempat.

Disela waktu sebagai Pesdik, Eka Ariandy Putra mengatakan apa yang dilakukannya merupakan ibadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

“Ini merupakan perwujudan bentuk ketaqwaan kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita dalam hidup beragama,”katanya.

Selain itu lanjut Pesdik Eka Ariandy Puta, kegiatan ini guna meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan, apalagi ini momen yang sangat baik sekali di bulan suci Ramadhan.

“Semua amal kebaikan kita dilipat gandakan pahala nya oleh Allah sehingga kita memperoleh kemenangan stelelah Ramadhan ini,”ucapnya.

Sebagai anggota Polri yang mempunyai tugas dan peran sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Maka dengan meningkatkan ibadah sehingga kedepan bisa di aplikasikan di keseharian.

Untuk diketahui bersama, sebelum menjadi Peserta Didik, Kompol Eka Ariandy Putra usai lulus PTIK tahun 2012 bertugas di Polda Riau. Kemudian di Wilayah Hukum Polda Riau, Kompol Eka Ariandy Putra telah melalang buana bertugas di beberapa Kabupaten.

Adapun jabatan yang pernah didudukinya sebagai Kasat Reskrim Polres Kampar, Polres Rohil, Kapolsek Bagan Sinembah, Kanit Jatanras Dit Reskrimum dan beberapa Satker lain di Polda Riau.***