ARBindonesia.com, BANDUNG – Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan teknologi pengawasan keimigrasian melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Subject of Interest (SOI), dan pengembangan Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM) Pengungsi.

Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi data, memperkuat deteksi dini, serta mempercepat pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi dari luar negeri.

Penguatan tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Rakor Wasdakim) di Bandung pada 13–16 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menekankan pentingnya kualitas data dan kesiapan petugas dalam mendukung pengawasan berbasis teknologi.

“Digitalisasi pengawasan keimigrasian memastikan data yang kita miliki akurat, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti. Dengan teknologi yang mendukung dan integritas petugas, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah,” ujar Hendarsam.

APOA digunakan pengelola penginapan untuk melaporkan keberadaan orang asing, sedangkan SOI membantu mengidentifikasi individu yang memerlukan perhatian
khusus.

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), data SOI dapat muncul otomatis dalam layanan keimigrasian, termasuk pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Kedua sistem ini mendukung pengawasan
terhadap WNA yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian maupun masuk daftar pencarian orang (DPO), termasuk buronan internasional.

Sementara itu, APGAKUM Pengungsi dikembangkan untuk memperkuat pendataan dan pelaporan pengungsi melalui pencatatan identitas, pemeriksaan dokumen, perekaman foto, serta pemantauan persebaran menggunakan geotagging. Sistem ini memungkinkan Imigrasi memverifikasi data secara mandiri dengan tetap memanfaatkan informasi awal dari UNHCR dan IOM.

Setelah diuji coba di wilayah kerja Rudenim Semarang, aplikasi mulai diimplementasikan secara serentak di Indonesia.
Sepanjang Januari–September 2026, Ditjen Imigrasi mencatat 17.597 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), terdiri atas 5.310 pembatalan izin tinggal, 5.310 deportasi, 3.950 usulan penangkalan, 3.022 pendetensian, dan 5 larangan berada di
suatu tempat.

Pada periode yang sama, tercatat 30 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan 89 tersangka tindak pidana keimigrasian. Sebanyak 62 tersangka masih dalam penyidikan, 20 memasuki tahap P21 atau persidangan, dan 7 telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Berdasarkan kewarganegaraan, tersangka terbanyak berasal dari Malaysia (34 orang), RRT (20), Pakistan (10), Bangladesh (9), dan Filipina (5).

Hendarsam menegaskan bahwa penguatan pengawasan digital harus berjalan seiring dengan profesionalisme dan integritas petugas.

“Melalui optimalisasi APOA, SOI, dan APGAKUM Pengungsi, Imigrasi berupaya memperkuat tata kelola pengawasan keimigrasian yang berbasis data, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan integritas dan profesionalisme petugas agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan semakin efektif dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Indonesia,” pungkas Hendarsam.

Penguatan ini menjadi wujud komitmen Imigrasi untuk Rakyat, melalui pengawasan yang tegas dalam norma dan humanis dalam nilai. *

ARBindonesia.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi sekolah.

Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. 

Mu’ti melaporkan pada 2025, program revitalisasi sekolah telah terealisasi 100 persen dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan. 

Sementara untuk 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp14 triliun yang telah disetujui DPR untuk revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, ditambah 60.000 satuan pendidikan lainnya.

Dengan demikian, total revitalisasi sekolah yang akan dilakukan pada tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga tingkat SLTA. 

Dilansir dari Rmol.id, Program tersebut, kata Mu’ti, tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan efek ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di daerah.

“Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” ujar Mu’ti.

Lebih lanjut, Mu’ti menuturkan revitalisasi sekolah mendapat respons positif, terutama dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

Menurutnya, banyak sekolah yang selama puluhan tahun belum tersentuh perbaikan kini mulai mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih layak.

“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang, tanggung jawab pembangunan itu adalah pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” tutur Mu’ti. (Red)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Suasana program Rakyat Bersuara di iNews TV, memanas ketika pakar telematika Roy Suryo meluapkan kekesalannya atas ketidakhadiran Rismon Sianipar, Selasa (5/5/2026) malam.

Rismon, pakar digital forensik yang sebelumnya menampilkan dokumen ijazah Presiden Joko Widodo, tidak hadir baik secara langsung maupun melalui sambungan daring.

Dalam siaran tersebut, Roy menantang Rismon untuk tampil dan mempertanggungjawabkan pernyataannya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop berisi uang yang disebut berasal dari penjualan buku Jokowi’s White Paper dan Gibran End Game. Dengan nada tinggi, Roy melempar amplop itu ke panggung, menegaskan bahwa uang tersebut masih utuh dan tidak pernah digunakannya.

“Makanya ini kita tunggu, Mon. Mana? Tampil dong di Zoom, tidak berani datang. Kalau tampil, saya mau tunjukkan, ini uang dari kamu masih ada semua. Saya enggak mau makan uangmu, masih utuh tuh,” ujar Roy di hadapan audiens.

Sementara itu, Kuasa Hukum Rismon membantah pernyataan Roy Suryo bahwa ketidak hadiran Rismon bukan karena takut, melain ada suatu hal kegiatan yang sangat penting sehingga tidak bisa mengikuti acara di program Rakyat Bersuara.

“Rismon tidak takut, dia ada kegiatan yang penting sehingga tidak bisa hadir,” tegas Jahmada Girsang.

Ketidakhadiran Rismon menambah ketegangan dalam polemik keaslian ijazah Presiden Jokowi yang belakangan ramai diperdebatkan.

Roy sendiri kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran fitnah terkait ijazah Jokowi, sementara Rismon disebut sebagai pihak yang mengklaim dokumen ijazah tersebut asli.

Aksi simbolik Roy melempar amplop di panggung menjadi sorotan publik, mempertegas sikapnya menolak uang hasil penjualan buku yang dikaitkan dengan isu ijazah.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Presiden masih jauh dari kata selesai, dan terus memicu kontroversi di ruang publik. (Arb)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi kepada pemerintah atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (unaudited) secara tepat waktu.

Ketepatan ini dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemeriksaan LKPP bertujuan memastikan kewajaran laporan keuangan dengan menitikberatkan pada standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan,” ujar Ketua BPK, Isma Yatun, dalam acara penyerahan LKPP 2025 di kantor pusat BPK baru-baru ini.

Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, BPK kini menerapkan pendekatan berbasis risiko yang diperkuat dengan pemanfaatan big data analytics. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kompleksitas tata kelola keuangan negara, terutama pada 98 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Isma menegaskan, BPK sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen menjaga integritas pertanggungjawaban keuangan negara.

“Semangat pembaruan Kabinet Merah Putih harus tetap menjunjung tinggi akuntabilitas tanpa cela, agar efisiensi belanja benar-benar berdampak pada program prioritas nasional,” tegasnya.

Penyerahan LKPP 2025 ini menjadi momentum penting: pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Transformasi birokrasi melalui pemisahan, penggabungan, hingga pembentukan kementerian baru disebut membawa tantangan sekaligus peluang bagi tata kelola keuangan negara.

Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, menambahkan fokus pemeriksaan tahun ini mencakup akurasi saldo akun LKPP, keberadaan dan kelengkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL), pengelolaan kas Bendahara Umum Negara, hingga penilaian investasi pemerintah.

Selain itu, BPK juga akan menyoroti kecukupan pengungkapan laporan kinerja pemerintah agar transparansi tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga pada capaian program. (Red)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Pemerintah menjamin bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah yang berimbas pada penutupan Selat Hormuz. Sekitar 20-25 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah.

Sebagai antisipasi, pasokan minyak dari kawasan lain seperti Afrika, Australia, Amerika Serikat, dan sebagainya ditambah. Dengan begitu, pasokan minyak mentah untuk kilang-kilang di dalam negeri terjaga.

Sedangkan untuk bahan bakar minyak (BBM), Indonesia tidak melakukan impor dari Timur Tengah. Indonesia mengimpor bensin RON 90, RON 92, RON 95, dan RON 98 dari kawasan Asia Tenggara sehingga tidak terdampak penutupan Selat Hormuz.

Khusus untuk BBM jenis Solar, Indonesia sudah tidak impor lagi. Seluruhnya dapat diproduksi oleh kilang-kilang di dalam negeri.

“Kita sudah mengalihkan sumber pasokan ke Amerika atau ke daerah negara-negara yang tidak melalui Selat Hormuz. Sementara menyangkut BBM, yang kita impor bensin dan itu dari Asia Tenggara, tidak ada dari Timur Tengah,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/3).

Cadangan BBM di dalam negeri saat ini dalam kondisi aman, yaitu 23 hari kebutuhan. Cadangan tersebut selalu terjaga di atas 21 hari, tidak pernah di bawah level tersebut.

Pasokan terus ditambah baik dari dalam maupun luar negeri, tidak menunggu sampai stok di bawah 21 hari. Dengan kata lain, tidak benar stok BBM akan habis dalam sekitar 20 hari.

Pemerintah menjamin masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang, tidak perlu khawatir kekurangan pasokan BBM.

“Kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri aman, termasuk dengan LPG. Jadi tidak perlu ada keraguan sekalipun terjadi dinamika global,” Bahlil menegaskan.

Harga BBM subsidi pun dijamin tidak naik meski harga minyak fluktuatif. “Saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan,” ucap Bahlil.

Untuk semakin memperkuat ketahanan energi nasional, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar cadangan BBM ditingkatkan menjadi 3 bulan kebutuhan. Pembangunan fasilitas penyimpanan tengah dipersiapkan.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage agar cadangan BBM sampai dengan 3 bulan. Salah satu alternatif terbaiknya dibangun di wilayah Sumatera,” tutup Bahlil. (MC Riau)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik penipuan digital. Hingga awal Maret 2026, sebanyak 436.000 rekening perbankan yang terindikasi digunakan untuk aktivitas penipuan resmi diblokir.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari program Satgas Pemberantasan Investasi Ilegal, yang bertujuan melindungi masyarakat dari maraknya kejahatan keuangan berbasis teknologi. Dari hasil investigasi, tercatat kerugian korban mencapai Rp566,1 miliar.

OJK menegaskan bahwa pemblokiran rekening dilakukan bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan terkait. Selain itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran investasi maupun transaksi mencurigakan yang beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki) mengungkapkan, bahwa nilai dana yang berhasil diamankan dari langkah pemblokiran ini mencapai ratusan miliar rupiah.

“Terkait dengan Indonesia Anti-Scam Center, kami dapat menyampaikan bahwa jumlah rekening yang sudah di blokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar,” kata Kiki dikutip dari Sindonews, Selasa (3/3/2026)

Upaya ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kejahatan siber semakin masif, dan perlindungan konsumen menjadi prioritas utama regulator. OJK juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi penipuan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. (Arb)