ARBindonesia.com, JAKARTA – Suasana program Rakyat Bersuara di iNews TV, memanas ketika pakar telematika Roy Suryo meluapkan kekesalannya atas ketidakhadiran Rismon Sianipar, Selasa (5/5/2026) malam.

Rismon, pakar digital forensik yang sebelumnya menampilkan dokumen ijazah Presiden Joko Widodo, tidak hadir baik secara langsung maupun melalui sambungan daring.

Dalam siaran tersebut, Roy menantang Rismon untuk tampil dan mempertanggungjawabkan pernyataannya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop berisi uang yang disebut berasal dari penjualan buku Jokowi’s White Paper dan Gibran End Game. Dengan nada tinggi, Roy melempar amplop itu ke panggung, menegaskan bahwa uang tersebut masih utuh dan tidak pernah digunakannya.

“Makanya ini kita tunggu, Mon. Mana? Tampil dong di Zoom, tidak berani datang. Kalau tampil, saya mau tunjukkan, ini uang dari kamu masih ada semua. Saya enggak mau makan uangmu, masih utuh tuh,” ujar Roy di hadapan audiens.

Sementara itu, Kuasa Hukum Rismon membantah pernyataan Roy Suryo bahwa ketidak hadiran Rismon bukan karena takut, melain ada suatu hal kegiatan yang sangat penting sehingga tidak bisa mengikuti acara di program Rakyat Bersuara.

“Rismon tidak takut, dia ada kegiatan yang penting sehingga tidak bisa hadir,” tegas Jahmada Girsang.

Ketidakhadiran Rismon menambah ketegangan dalam polemik keaslian ijazah Presiden Jokowi yang belakangan ramai diperdebatkan.

Roy sendiri kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran fitnah terkait ijazah Jokowi, sementara Rismon disebut sebagai pihak yang mengklaim dokumen ijazah tersebut asli.

Aksi simbolik Roy melempar amplop di panggung menjadi sorotan publik, mempertegas sikapnya menolak uang hasil penjualan buku yang dikaitkan dengan isu ijazah.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Presiden masih jauh dari kata selesai, dan terus memicu kontroversi di ruang publik. (Arb)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi kepada pemerintah atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (unaudited) secara tepat waktu.

Ketepatan ini dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemeriksaan LKPP bertujuan memastikan kewajaran laporan keuangan dengan menitikberatkan pada standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan,” ujar Ketua BPK, Isma Yatun, dalam acara penyerahan LKPP 2025 di kantor pusat BPK baru-baru ini.

Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, BPK kini menerapkan pendekatan berbasis risiko yang diperkuat dengan pemanfaatan big data analytics. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kompleksitas tata kelola keuangan negara, terutama pada 98 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Isma menegaskan, BPK sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen menjaga integritas pertanggungjawaban keuangan negara.

“Semangat pembaruan Kabinet Merah Putih harus tetap menjunjung tinggi akuntabilitas tanpa cela, agar efisiensi belanja benar-benar berdampak pada program prioritas nasional,” tegasnya.

Penyerahan LKPP 2025 ini menjadi momentum penting: pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Transformasi birokrasi melalui pemisahan, penggabungan, hingga pembentukan kementerian baru disebut membawa tantangan sekaligus peluang bagi tata kelola keuangan negara.

Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, menambahkan fokus pemeriksaan tahun ini mencakup akurasi saldo akun LKPP, keberadaan dan kelengkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL), pengelolaan kas Bendahara Umum Negara, hingga penilaian investasi pemerintah.

Selain itu, BPK juga akan menyoroti kecukupan pengungkapan laporan kinerja pemerintah agar transparansi tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga pada capaian program. (Red)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Pemerintah menjamin bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah yang berimbas pada penutupan Selat Hormuz. Sekitar 20-25 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah.

Sebagai antisipasi, pasokan minyak dari kawasan lain seperti Afrika, Australia, Amerika Serikat, dan sebagainya ditambah. Dengan begitu, pasokan minyak mentah untuk kilang-kilang di dalam negeri terjaga.

Sedangkan untuk bahan bakar minyak (BBM), Indonesia tidak melakukan impor dari Timur Tengah. Indonesia mengimpor bensin RON 90, RON 92, RON 95, dan RON 98 dari kawasan Asia Tenggara sehingga tidak terdampak penutupan Selat Hormuz.

Khusus untuk BBM jenis Solar, Indonesia sudah tidak impor lagi. Seluruhnya dapat diproduksi oleh kilang-kilang di dalam negeri.

“Kita sudah mengalihkan sumber pasokan ke Amerika atau ke daerah negara-negara yang tidak melalui Selat Hormuz. Sementara menyangkut BBM, yang kita impor bensin dan itu dari Asia Tenggara, tidak ada dari Timur Tengah,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/3).

Cadangan BBM di dalam negeri saat ini dalam kondisi aman, yaitu 23 hari kebutuhan. Cadangan tersebut selalu terjaga di atas 21 hari, tidak pernah di bawah level tersebut.

Pasokan terus ditambah baik dari dalam maupun luar negeri, tidak menunggu sampai stok di bawah 21 hari. Dengan kata lain, tidak benar stok BBM akan habis dalam sekitar 20 hari.

Pemerintah menjamin masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang, tidak perlu khawatir kekurangan pasokan BBM.

“Kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri aman, termasuk dengan LPG. Jadi tidak perlu ada keraguan sekalipun terjadi dinamika global,” Bahlil menegaskan.

Harga BBM subsidi pun dijamin tidak naik meski harga minyak fluktuatif. “Saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan,” ucap Bahlil.

Untuk semakin memperkuat ketahanan energi nasional, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar cadangan BBM ditingkatkan menjadi 3 bulan kebutuhan. Pembangunan fasilitas penyimpanan tengah dipersiapkan.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage agar cadangan BBM sampai dengan 3 bulan. Salah satu alternatif terbaiknya dibangun di wilayah Sumatera,” tutup Bahlil. (MC Riau)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik penipuan digital. Hingga awal Maret 2026, sebanyak 436.000 rekening perbankan yang terindikasi digunakan untuk aktivitas penipuan resmi diblokir.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari program Satgas Pemberantasan Investasi Ilegal, yang bertujuan melindungi masyarakat dari maraknya kejahatan keuangan berbasis teknologi. Dari hasil investigasi, tercatat kerugian korban mencapai Rp566,1 miliar.

OJK menegaskan bahwa pemblokiran rekening dilakukan bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan terkait. Selain itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran investasi maupun transaksi mencurigakan yang beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki) mengungkapkan, bahwa nilai dana yang berhasil diamankan dari langkah pemblokiran ini mencapai ratusan miliar rupiah.

“Terkait dengan Indonesia Anti-Scam Center, kami dapat menyampaikan bahwa jumlah rekening yang sudah di blokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar,” kata Kiki dikutip dari Sindonews, Selasa (3/3/2026)

Upaya ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kejahatan siber semakin masif, dan perlindungan konsumen menjadi prioritas utama regulator. OJK juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi penipuan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. (Arb)

ARBindonesia.com, JAKARTA — Institut STIAMI sukses menyelenggarakan The 6th International Conference pada Sabtu (14/2/2026). Kegiatan ilmiah internasional yang memasuki penyelenggaraan tahun keenam ini menjadi forum strategis dalam mempertemukan akademisi, peneliti, profesional, serta pemangku kebijakan dari berbagai negara untuk mendiskusikan agenda transformasi pelayanan publik di era digital.

Tema yang diusung, “Advancing Digital Governance, Smart Logistics, and Strategic Communication for Future Hospitality and Public Service Systems,” merefleksikan urgensi penguatan tata kelola berbasis teknologi, integrasi sistem logistik cerdas, serta peran komunikasi strategis dalam menciptakan layanan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam pidatonya, Ni Luh Enik Ermawati selaku Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia menegaskan bahwa akselerasi digital menuntut kolaborasi multipihak. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus daya saing sektor pariwisata dan layanan publik Indonesia di tingkat global.

Sementara itu, Rektor Institut STIAMI, Sylviana Murni, menyampaikan bahwa konferensi ini merupakan manifestasi komitmen institusi dalam membangun ekosistem akademik yang kolaboratif serta produktif menghasilkan pemikiran aplikatif.

Forum internasional ini juga diharapkan memperluas jejaring riset dan membuka peluang kerja sama lintas negara.

Perspektif komparatif turut hadir melalui kontribusi para narasumber, di antaranya Tasente Tanase (OVIDIUS University of Constanta Romania), Kim Soo Il (Emeritus Professor Busan University of Foreign Studies South Korea), Ilham Sentosa (Emeritus Professor Universiti Kuala Lumpur), Degdo Supriyatno (Profesional Lecturer & Researcher Transport and Multimodal Expert, 20+ Years Industry Practioner), serta Rokhmin Dahuri (Rektor University UMMI Bogor).

Diskusi yang dipandu oleh moderator Ridfa Chairani berlangsung dinamis, ditandai dengan pertukaran gagasan, pengalaman praktik, hingga peluang kolaborasi akademik.

Tingginya partisipasi peserta, baik secara luring maupun daring, memperlihatkan meningkatnya perhatian komunitas ilmiah terhadap isu digital governance dan inovasi pelayanan.

Sejumlah rekomendasi strategis yang mengemuka dalam forum ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik manajerial di masa mendatang.

Melalui penyelenggaraan konferensi ini, Institut STIAMI meneguhkan posisinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif berkontribusi dalam percakapan global serta konsisten mendorong lahirnya solusi berbasis pengetahuan bagi kemajuan masyarakat. *

ARB INdonesia, JAKARTA – Kasus penculikan Bilqis, anak berusia empat tahun asal Makassar, Sulawesi Selatan, yang ditemukan di Kabupaten Merangin, Jambi, mendapat sorotan luas dari publik. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar sindikat penculikan dan penjualan anak di Indonesia.

“Kami menilai penculikan Bilqis ini merupakan fenomena gunung es yang menunjukkan adanya sindikat penculikan dan perdagangan anak di bawah umur di Indonesia. Kami mendesak aparat kepolisian segera membongkar sindikat ini agar anak-anak Indonesia dapat hidup dengan aman,” ujar Mafirion, Senin (10/11/2025).

Mafirion menilai, pola dalam kasus Bilqis menunjukkan indikasi kuat adanya keterlibatan sindikat terorganisir. Seorang anak yang diculik di Makassar bisa dengan cepat berpindah ke daerah lain.

“Bayangkan, seorang perempuan menculik korban di area playground di Makassar, kemudian menjualnya kepada pembeli di Sukoharjo seharga Rp3 juta. Dari sana, korban kembali dijual kepada orang lain dengan harga Rp30 juta. Rantai ini menunjukkan adanya pasar gelap perdagangan anak, lengkap dengan pelaku, pembeli, dan perantara yang saling berkomplot,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mafirion mengapresiasi keberhasilan aparat kepolisian yang berhasil menemukan Bilqis dalam waktu relatif singkat. Ia berharap keberhasilan ini menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan perdagangan anak lintas daerah.

“Penemuan korban di Jambi mengindikasikan adanya jalur khusus yang digunakan sindikat perdagangan anak. Kepolisian perlu menelusuri siapa saja yang terlibat, bagaimana pola pergerakannya, serta siapa otak di balik operasi ini,” ujarnya.

Legislator asal Riau tersebut juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan keterlibatan sindikat penculik Bilqis dengan jaringan penculikan internasional. Menurutnya, hal ini mungkin terjadi mengingat cepatnya perpindahan korban dari satu wilayah ke wilayah lain.

“Kasus Bilqis harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk memutus mata rantai perdagangan anak di Indonesia. Keberhasilan menemukan korban saja tidak cukup; yang terpenting adalah membongkar dan memberantas sindikatnya hingga ke akar,” pungkas Mafirion. *