Bagansiapapi (detikriau.org) – Sejumlah tokoh masyarakat dari kecamatan Kubu Muhazir, Abd Gani dan Amirullah melakukan pertemuan dengan bupati Rohil H Suyatno, Jumat (30/1/15) di Bagansiapiapi. Mereka menyampaikan persoalan pembagian dana kompensasi dari PT Jatim kepada masyarakat penerima.

Muhajir mengatakan pihaknya menyampaikan pada bupati persoalan pembagian dana kompensasi yang baru-baru ini telah menimbulkan kisruh ditengah masyarakat yang ditandai dengan adanya aksi unjuk rasa masyarakat pada pekan lalu.

“Kami juga surati pak bupati agar apa yang diperjuangkan oleh masyarakat dapat ditanggapi, karena perjuangan menyangkut pembagian plasma ini sudah berlangsung sejak lama. Dari akhir tahun 2006, di mana masyarakat dijanjikan untuk mendapatkan kebun plasma tapi terus menunggu,” katanya.

Menurutnya besaran dana kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar 200 ribu tidak memadai bila dibandingkan dengan persyaratan bahwa kebun plasma harus seluas sekitar 1 pancang atau 2 hektar.

“Jadi tidak ada kejelasannya, berapa hasilnya untuk dua hektar itu dan apakah ada pemotongan untuk ongkos angkut, pemanenan dan ini juga tak jelas,” katanya.

Dirinya juga minta agar pihak koperasi yang menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan dalam hal penyaluran dana kompensasi bisa bersikap transparan. Tujuannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

“Kami menilai bahwa bupati memberikan sambutan yang baik dari pertemuan tadi dan mendukung mudah-mudahan menyangkut persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Tokoh lainnya, Amirullah mengharapkan persoalan yang dikeluhkan warga itu bisa dijembatani pemerintah sehingga ada solusi antara kedua belah pihak dan tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.

Amirullah juga mengancam,jika permasalahan ini tidak juga selesai walaupun pemkab sudah turun tangan,dirinya bersama tokoh lainnya akan melaporkan pihak terkait dalam permasalahan ini ke Badan Resort Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri berdasarkan data yang ada. [tris]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Sebagai bentuk implementasi Pemkab Rohil untuk pencegahan Karhutla sejak dini, Bapedal kabupaten Rokan Hilir melakukan sosialisasikan bahaya Karhutla ke sekolah-sekolah.

Hal itu dilakukan untuk membnetuk karakter dan pendidikan dini agar anak-anak paham dan mengerti bahaya dan dampak karhutla serta pengelolaan lahan gambut yang benar, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Rohil sosialisasi ke sekolah.

Sekolah yang dikunjungi, Kamis (29/1/15) berada di Kecamatan Bangko, berisi uraian singkat mengenai karhutla dan dampaknya.

Menurut Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan, Bapedal Rohil, Suta Wirapraja, materi sosialisasi berupa poster, ditempel di majalah dinding (mading) sekolah.

“Ini pembentukan karakter dan pendidikan dini agar anak-anak kita paham dan mengerti bahaya dan dampak karhutla,” ujar Wira. [tris/adv]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Upaya mengantisipasi terulangnya kasus Karhutla di Kabupaten Rohil perlu dilakukan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman terhadap siswa sekolah serta masyarakat. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Bapedalda Rohil Suta Wirapraja, Rabu (28/1), mengatakan bapedal dalam persoalan penangganan Karhutla tetap berfokus pada pencegahan melaui sosialisasi, namun terpenting memberikan edukasi (pemahaman-red) kepada masyarakat luas.

“Selain sosialisasi terpenting lagi yakni, masyarakat tua dan muda diberikan pemahaman arti bahaya serta resiko membakar hutan secara semabarangan. Selain itu, perlunya masyarakat mengelola lahan gambut agar tidak terjadi Karhutla,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Wira, kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla tahun 2015, difokuskan di lima kecamatan yakni Pasir Limau Kapas, Kubu, Kubu Babussalam, Pujud dan Tanjung Medan, karena wilayah tersebut dinilai rawan karhutla.

“Kegiatannya sekaligus, kalau di Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam pemberian bantuan mesin pompa kepada Masyarakat Peduli Api (MPA). Selanjutnya, Turun ke perusahaan perkebunan sebagai tindak lanjut audit kepatuhan tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP),” ujarnya singkat. [tris/adv]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Sejumlah PKL di Bagansiapiapi dinilai tetap membandel karena telah sering diperingatkan, namun terus menempati wilayah jalur hijau. Akhirnya Satpol PP Rohil mengangkut gerobak para PKL karena para pedagang tidak taat aturan.

Sebelum dilakukan penertiban para pedagang telah diperingati berulang kali. Satpol PP Rokan Hilir akhirnya mengangkut gerobak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bagansiapiapi. Pemkab setempat tidak menghambat masyarakat mencari makan, namun harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Pengangkutan gerobak tersebut dilakukan, Rabu (28/1/15), gerobak pertama tak bertuan di depan Pasat Pelita, gerobak kedua, penjual jagung bakar di simpang empat Hotel Bagan dengan taman kota, diamankan di Kantor Satpol PP, Jalan Bintang.

Usai operasi, Kasi Ops Satpol PP, Syafi’I menjelaskan, dari pagi, pihaknya membersihkan kios-kios yang berada di jalan, jika memakan badan jalan dan mengenai drainase. “Mana yang tidak ada penghuni, kita angkat, kita bawak, kita amankan di kantor, kapan ada yang punya datang, kita proses, yang memproses mungkin dari pihak Polri,” tegasnya.

Dua gerobak yang diangkut tersebut katanya sudah beberapa kali diperingatkan, namun tidak diindahkan.

Pemkab Rokan Hilir katanya tidak pernah menghambat orang mencari makan, tapi ikuti aturan sesuai perda yang ada. “Kita tidak pernah menghambat orang mencari makan, silahkan cari makan, tapi ikuti aturan yang kita inikan. Sesuai dengan perda,” tambahnya.

Mereka diperbolehkan jualan dari pukul 16.30 WIB, sampai pagi, dan semua gerobak, kembali harus disimpan ditempatnya, sesuai peraturan sejumlah kota besar di Indonesia. [tris/adv]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Kondisi geografis tanah di Kecamatan Sinaboi sangat cocok dijadikan areal sentra pertanian. Pemerintah daerah Kabupaten Rohil berencana menjadikan areal seluas 2.042 hektar sebagai lahan pertanian padi sawah.

Dari data diperoleh empat kepenghuluan di Kecamatan Sinaboi sudah dipetakan sebagai areal pertanian, seperti Kepenghuluan Sinaboi Darussalam luas lahan 441.56 m2, Raja Bejamu seluas 794.92 m2, Sungai Bakau 421.25 m2 dan Sungai Nyamuk 384.70 m2.

luas areal  tersebut dipastikan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Sinaboi kedepannya, karena itu lahan itu hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin serta mampu meningkatkan hasil dari pertanian tersebut.

“Jangan sampai masyarakat mengalih fungsikan lahan pertanian kelahan perkebunan, sebab hasilnya tidak akan bagus karena sering terendam banjir,” jelas Camat Sinaboi Julianda belum lama ini

Camat berharap dinas terkait lebih fokus dalam melakukan pembinaan bagi petani khususnya di Kecamatan Sinaboi melalui tenaga PPL.

“Kedepan daerah sinaboi akan mampu bersaing dengan kecamatan lain yang ada di Rohil dalam mengembangkan hasil pertanian secara maksimal,” paparnya. [tris/adv]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Rokan Hilir secepatnnya akan merealisasikan Program Puskesmas 24 Jam di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Kepala Diskes Rohil dr HM Junaidi Saleh dikonfirmasi menjelaskan kepada awak media, program yang sudah ada di Pemkab Rohil terutama di Dinas Kesehatan sendiri cukup banyak, tapi yang saat ini diprioritaskan adalah penerapan Puskesmas 24 Jam.

“Untuk tenaga medis dinilai sudah cukup memadai, sekarang ini kita masih memenuhi segala perlengkapan, terutama alat-alat medis, obat-obatan dan peralatan mobiler sebagai penunjang alat kerja di setiap Puskesmas yang ada di Rohil,”ujar Kepala Diskes Rohil, Junaidi,baru-baaru ini.

Ditambahkan dr HM Junaidi Saleh, pihaknya ingin segera menciptakan Puskesmas Berakreditasi (Standart mutu pelayanan semua sama) karena BPJS akan kerja sama dengan Puskesmas yang terakreditasi dan diharapkan bisa bersaing dengan fasilitas rumah sakit swasta yang ada.

BPJS sendiri telah memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu, di Rohil saja BPJS telah memberikan keringan kepada 180 ribu Jiwa, keringanan ini sudah penuh seleksi dari berbagai penentuan, dalam hal ketidakmampuan untuk membayar BPJS.

“Saya menghimbau, untuk kedepannya mari kita tingkatkan pelayanan, jangan sempat mereka pindah dari puskesmas satu ke puskesmas lainnya, kita selaku pelayan masyarakat, ingat utamakanlah pelayanan kita kepada masyarakat terutama di Rokan hilir,” tandas.[tris/adv]