SELATPANJANG (detikriau.org) – Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, mengikuti rapat Parpurna Pembacaan Laporan Akhir Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kepulauan Meranti, terkait Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan peraturan daerah bertempat di Gedung Paripurna DPRD Meranti, Senin (19/11/2018).

Dalam Paripurna itu, DPRD Kepulauan Meranti menyetujui dan mengesahkan usulan perubahan Perda Kepulauan Meranti No. 9 Tahun 2019.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Badan Pembentukan DPRD Kepulauan Meranti Marhisam. Dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Meranti Dr. Taufikurahman yang dihadiri oleh Ketua DPRD H. Fauzy Hasan dan Wakil Ketua H. Muzamil.

Dikatakan Marhisam, setelah dilakukan evaluasi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku dan demi peningkatan kinerja OPD, akhirnya DPRD Meranti memutuskan menyetujui pengesahan Rancangan Perubahan Perda No. 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun pengesahan itu meliputi, perubahan Nomenklatur Tipelogi OPD dan Nomenklatur perubahan nama OPD, pada Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti dari Tipelogi B menjadi Tipelogi A selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Meranti dari Tipelogi B menjadi Tipelogi A.

Sementara untuk Inspektorat Kepulauan Meranti terjadi perubahan Nomenklatur penyebutan menjadi Inpektorat Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Meranti menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti. Selain itu merubah penyebutan Dinas Perkebunan dan Holtikultura Meranti menjadi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Meranti.

Adapun persetujuan itu, dikatakan Marhisam sebagai juru bicara DPRD Meranti setelah melalui pertimbangan terhadap masing-masing OPD, pertama Dinas Kesehatan Meranti menjadi Tipelogi A Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Tipologi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab. Kota, Didukung dengan skor nilai Variable melebihi 800, dan Beban kerja yang semakin besar.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi Tipelogi A, sesuai Permendagri No. 5 Tahun 2017, Yang didukung nilai skor Variable melebihi 800 serta bermanfaat untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berubah menjadi Dinas Lungkungan Hidup, dengan pertimbangan pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan sudah tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten melainkan Pemerintah Provinsi.

Sementara itu, perubahan penyebutan Insektorat Kepulauan Meranti menjadi Inpektorat Daerah menyesuaikan dengan Permendagri No. 107 Tahun 2017. Begitu juga dengan penyebutan Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kepulauan Meranti, menjadi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kepulauan Meranti.

Terkait persetujuan dewan terhadap, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peda No. 9 Tahun 2016 Kabupatwn Kepulaian Meranti, kembali dipertegas oleh pimpinan sidang H. Taufikurrahman yang menyebutkan DPRD Meranti menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, DPRD Meranti memutuskan menerima dan menyetujui tentang perubahan Perda tersebut untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” ujar Taufikurrahman.

Sekedar informasi, dengan berubahnya Tipelogi OPD tersebut menjadi Tipelogi A otomatis akan merubah susunan organisasi OPD dimana akan terjadi penambahan Bidang lagi di OPD bersangkutan, tujuannya untuk memperkuat kinerja dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Menyikapi keputusan tersebut, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, dalam pidatonya dihadapan Legislator DPRD Meranti dan seluruh Kepapa OPD serta Forkopimda, menebutkan keputusan itu diambil untuk menjawab kebutuhan organiasi dan menindaklanjuti regulasi terbaru yang berhubungan dengan kelembagaan didaerah.

Usulan Pemda tersebut ditegaskan Sekda, telah melalui pemetaan oleh Bagian Organisasi Tatalaksana Sekdakab. Meranti yang disesuaikan dengan nomenklatur pada Kementerian terkait.

Untuk itu atas persetujuan Rancangan Perda Tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2016 Kabupaten Kepulauan Meranti itu, Sekda mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DPRD Kepuluan Meranti yang telah mempertimbangkan keputusan itu secara kritis, dinamis serta sesuai mekanisme yang berlaku.

“Diharapkan dengan pengesahan Ranpersa ini dapat menjadi solusi mengatasi berbagai persoalan dan kedala dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dimasa sekarang dan yang akan datang, terima kasih sebesar-besarnya kepada DPRD Kepulauan Meranti,” ucap Sekda mengakhiri. ***(Hum/Eko).

SELATPANJANG (detikriau.org) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim membuka sekaligus mengikuti kegiatan Asistensi Objek Pemeriksaan. Dalam kegiatan itu Wabup mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD, Camat dan Kades untuk memenuhi semua kewajiban keuangan pajak setelah kegiatan dilaksanakan, bertempat di Aula Afifa, Selatpanjang, Senin (19/11/2018).

Hadir dalam kegiatan itu, Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner, Inspektor Drs. Suhendri M.Si, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bagian, Camat serta Kades/Lurah dilingkungan Pemkab. Meranti.

Mengawali pidatonya Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, mengabsensi seluruh Camat dan Kades yang hadir, hal itu menimbang begitu pentingnya kegiatan Asistensi Objek Pemeriksaan ini untuk diketahui semua ASN terutama para pengambil kebijakan disemua OPD yang ada.

Dari absensi yang dilakukan oleh Wakil Bupati masih ada beberapa Kepala Desa yang belum dapat hadir dengan alasan jauhnya lokasi acara yang dipusatkan di Selatpanjang dari Desa yang berada diseberang. Menyikapi hal itu beberapa orang Camat dan Kades telah melapor dan dimaklumi oleh Wakil Bupati.

Selanjutnya Wakil Bupati menegaskan tidak ingin ada PNS dilingkungan Pemkab. Meranti yang tersangkut masalah hukum akibat tidak mengerti masalah administrasi pengelolaan keuangan, karena semua itu bisa dipelajari dan dikonsultasikan kepada yang mengerti.

“Jika tidak paham masalah administrasi keuangan Kades bisa berkonsultasi dengan Camat, dan untuk Dinas bisa bertanya kepada Kadis dan Kepala Badan,” ujar Wakil Bupati.

Pada dasarnya tujuan Asistensi menurut Wakil Bupati adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Kepala OPD, Camat dan Kades untuk membuat pertanggungjawaban kinerja keuangan yang telah dilakukan.

“Karena kita tidak mau lagi ada ASN Meranti yang berhadapan dengan hukum karena tidak bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan,” ucapnya.

Seperti disampaikan oleh pihak Inspektorat Meranti, tujuan dari kegiatan Asistensi itu merupakan kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Meranti untuk meningkatkan kualitas pengawasan Internal dan peningkatan jaminan mutu pengawasan APIP dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah. Bagi OPD dan Desa dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, konsekuensi seorang pejabat dituntut harus tahu masalah administrasi keuangan dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Salah satu yang penting adalah kewajiban membayar Pajak setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Untuk masapah ini Wabup meminta jangan sampai ditunda-tunda karena akan menimbulkan masalah.

“Begitu terima uang dan selesai belanja jangan tunggu lagi, langsung lakukan penyetoran pajak,” uca Wabup.

Dihadapan seluruh Kepala OPD, Camat dan Kades yang hadir, Wakil Bupati juga menyampaikan kegiatan Asistensi ini juga dapat menjadi ajang saling mengingatkan dan diskusi terkait kendala penggunaan anggaran keuangan Pemda, oleh OPD Desa dan Kecamatan.

“Kalau ada kejanggalan minta Inpektorat melakukan pemeriksaan ulang agar bisa dibina sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum,” jelas Wabup.

Andaipun ada informasi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, Wakil Bupati meminta dapat menggkoordinasikannya dengan Inspektorat untuk dilakukan pembinaan.

Dengan ditaihnya WTP 6 kali dan Nilai SAKIP B oleh Kepulauan Meranti, Wakil Bupati menilai harusnya tidak ada lagi temuan. Karena semua sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Apalag saat ini Desa mendapat kucuran dana yang cukup besar dari Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan digelarnya acara Assistensi ini Wabup berharap tidak ada lagi temuan di OPD, Kecamatan maupun Desa.

“uang itu harus dipertanggungjawabkan…, jangan lupa setiap rupiah uang yang digunakan harus jelas SPJ dan laporan pertanggungjawabannya,” pungkas Wabup. ***(Hum/Eko).

SELATPANJANG (detikriau.org) – Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM berharap pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepuluauan Meranti mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat, untuk itu Sekda meminta ASN bekerja profesional, disiplin dan kreatif.

“Saya berharap kehadiran ASN ditengah masyarakat mampu menjawab tuntutan publik, dan yang terpenting masyarakat merasa terbantu dan nyaman atas pelayanan yang kita berikan,” ujar Sekda Meranti, saat bertindak sebagai Pembina Upacara Senin, (19/11/2018), dilingkungan Pemkab. Meranti.

Harapan Sekda itu seiring dengan semakin tingginya intensitas pelayanan yang dituntut oleh masyarakat, jika tidak dibarengi dengan kinerja dan profesionalitas ASN tentu akan berdampak pada terlambatnya proses administrasi dan lainnya yang pada akhirnya akan menimbulkan kekecewaan masyarakat.

“Ini tantangan yang harus kita selesaikan dengan baik, jangan sampai masyarakat kecewa dengan pelayanan ASN yang lambat dan tidak profesional,” harap Sekda.

Selanjutnya, dengan telah dimulainya kegiatan menggunakan APBD-P awal bulan lalu, Sekda berpesan kepada seluruh Kepala OPD untuk mengawal penggunaan anggaran sebaik-baiknya, karena dana tersebut merupakan uang masyarakat yang diamanatkan kepada ASN untuk itu penggunaanya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Semua kegiatan menggunakan APBD-P hingga akhir tahun ini harus bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, dan Kepala OPD harus bisa mengawalnya,” ujar Sekda.

Terakhir, Sekda juga tak lupa mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh ASN dan Pengawai Non PNS yang hadir dalam Upacara Senin pagi dilingkungan Pemkab. Meranti, kehadiran itu menurut Sekda merupakan bukti disiplin dan kesadaran dari ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

“Saya ucapkan terima kasih kepada ASN dan seluruh Pegawai yang hadir, semoga disiplin dan kinerja yang baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang, karena masyarakat menanti apa yang bisa kita lakukan untuk mensejahterakan mereka,” pungkas Sekda mengakhiri. ***(Hum/Eko).

Penulis : Angrea Eko SP

MERANTI (detikriau.org) – Pekan ke-4 November 2018 mendatang, mata bor EMP MSSA bakal kembali melancarkan aksi pemboran sumur eksplorasi sumur MSTB 02 yang berlokasi di Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Aktifitas perusahaan dibidang Migas tersebut disosialisasikan pihak manajemen EMP MSSA di Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (15/11/2018), sebagai upaya memberikan informasi yang jelas tentang proses kegiatan operasi pemboran sumur MSTB 02. Upaya tersebut disampaikan oleh Tim EMP MSSA yang terdiri dari tim Drilling, tim SHE, Tim CSR & Comrel yang dipimpin oleh Field Ops Superintrndent EMP MSS, Adi Suseno.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekertaris Camat Tebing Tinggi Barat, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa Tanjung dan Tanjung Darul Takzim, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Pemilik kilang dan kelompok nelayan di Desa Tanjung dan Tanjung Darul Takjim.

Field Ops Superintendent EMP Malacca Straits SA, Adi Suseno, mengatakan pelaksanaan mobilisasi pengeboran rencananya akan dilakukan pada minggu ketiga atau ke-empat November ini. Sementara  pengeboran diperkirakan memakan waktu sekitar 20 hari.

“Kegiatan drilling eksplorasi ini untuk mendapatkan cadangan minyak baru yang dapat meningkatkan produksi migas. Adanya tambahan produksi migas tersebut akan meningkatkan DBH bagi Meranti. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam penyerapan tenaga kerja Skill dan nonskill dari wilayah ring 1 emp MSSA,” ungkap Adi.

Berkaitan dengan tenaga kerja non skill non skill, Sekretaris Camat Tebing Tinggi Barat, Fahmuryadi Spd, MM, memberikan dukungan positif bila perusahaan memprioritaskan tenaga kerja non skill dari masyarakat ring 1 di dekat lokasi.

“Diharapkan perusahaan dapat memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat dan aktif berperan serta dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat,” ujar Fahmuryadi.

Selain itu, Fahmuryadi menambahkan, dukungan pada kegiatan operasional EMP ini juga dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

“Kegiatan ini perlu dukungan dari seluruh masyarakat, terutama desa terdekat,” katanya.

Pada sosialisasi ini mencuatnya sejumlah permintaan masyarakat, khususnya terhadap infrastruktur jalan di dusun baru Tanjung Darul Takzim, beasiswa dan adanya pelatihan skill petani karet, sagu, sayuran dan pelatihan UKM.

Menurut Manajer General Public Affairs ( (GPA) EMP, Amru Mahalli, Untuk program CSR, agar program tidak salah sasaran, perusahan akan merancang dengan melibatkan stakeholder lokal.

“Rencananya kedepan akan dibuat focus group discussion dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengusaha lokal dan tokoh perempuan,” sebut Amru.***

“Pakar Lingkungan dan Gambut Dunia dari 10 Negara Kunjungi Meranti”

SELATPANJANG(detikriau.org) – “BRG menilai Kepulauan Meranti merupakan daerah yang paling cocok menjadi pusat penelitian gambut,” aku Deputy IV Bidang Penelitian dan Pengembangan BRG RI, Prof. Dr. Haris Gunawan, dalam acara ramah tamah BRG RI bersama Pemda Meranti sempena kegiatan Tropical Peatland Roundtable Discussion, di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Rabu (14/11/2018) kemarin.

Haris mengatakan, bahwa itulah yang mendasari BRG RI menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Pusat Laboratorium Penelitian Gambut Dunia, seperti saat ini dengan memfasilitasi para Pakar Lingkungan dan Gambut dunia yang berasal dari 10 negara untuk mengunjungi 3 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yakni Desa Tj. Sari, Desa Lukun dan Desa Sungai Tohor.

Seperti diberitakan sebelumnya, kedatangan rombongan BRG RI ke Meranti di 3 Desa untuk melihat secara langsung keberhasilan Meranti dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan gambut yang menjadi sorotan Badan Restorasi Gambut RI yang menilai Kabupaten Kepulauan Meranti paling cocok menjadi daerah penelitian gambut di Indonesia bahkan dunia, diantaranya kebun Sagu, Budidaya Kolam Ikan, Kanal Blocking, Potensi Kebun Kelapa dilahan Gambut, Kebun Kopi, serta Kunjungan ke Kilang dan Perusahaan Sagu yang ada di Meranti.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Internasioal yang digelar oleh BRG RI bekerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang baru saja melounching pusat penelitan Gambut. Dan bicara soal pusat penelitian Gambut di Indonesia, dijelaskan Haris, salah satunya berada di Provinsi Riau tepatnya di Kepulauan Meranti.

“Hal itu jelas dibunyikan dalam Kepres yang menyebutkan 4 daerah di Indonesia sebagai daerah prioritas penelitian gambut, yakni Provinsi Riau dipusatkan di Meranti, 1 di Provinsi Kalimantan Tengah dan 2 di Provinsi Sumatera Selatan,” beber Haris.

Dipilihnya Meranti sebagai pusat penelitian gambut, diakui Deputy IV BRG RI, salah satunya untuk mendorong masyarakat di Kepulauan Meranti lebih bersemangat mengembangkan lahan gambutnya. Apasan lainnya untuk membuat terobosan teknologi tentang bagaimana sebenarnya gambut dimanfaatkan dan dikelola untuk menepis stigma kawasan gambut identik sebagai kawasan kebakaran potensial yang sulit ditangani.

Dihadapan para pakar lingkungan dan jajaran pejabat dilingkungan Pemkab. Meranti, Haris berharap, dengan adanya kegiatan ini dan berkat dukungan semua pihak, cita-cita BRG untuk menjadikan Kabupaten termuda di Riau ini sebagai pusat Laboratorium Gambut Internasional dapat terwujud.

“Semoga apa yang kita cita-citakan bersama menjadi Meranti sebagai pusat penelitian Gambut dunia dapat terwujud,” harap Haris.

Sementara itu, Asisten II Sekdakab. Meranti, Syamsuddin SH MH, dalam sambutannya di acara tersebut mengucapkan terima kasih kepada BRG yang akan menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pusat penelitian Restorasi Gambut Internasioal. Ia berharap apa yang dilakukan BRgG itu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi dari informasi yang diterimanya dari Deputy IV BRG RI, Kepulauan Meranti dijatahi dana 10 Miliar untuk penelitian gambut, dari total 49 Milliar dana yang disediakan.

“Terima kasih kepada BRG RI yang telah menjadikan Meranti sebagai pusat penelitian gambut Internasional,” ujar Syamsuddin.

Dalam kunjungannya di Kepulauan Meranti, BRG RI membawa rombongan yang terdiri dari para pakar lingkungan berjumlah kurang lebih 75 orang. Rombongan akan melakukan kunjunga di 3 Desa di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang direncanakan sebagai lokasi Laboratorium Penelitan Gambut Internasional.

Turut hadit dalam acara ramah tamah BRG RI dan Pemkab. Meranti, Deputi IV Bidang Penelitian dan Pengembangan BRG RI Dr. Haris Gunawan, Asisten II Sekdakab. Meranti Syamsuddin SH MH, Kepala Dinas LHK Meranti Drs. Hendra Putra, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Drs. Azza Fahroni./(hum/Eko)

Selatpanjang (detikriau.org) – Membudayakan hidup sehat tak cukup hanya menjaga diri tetap sehat dan selalu memakan makanan sehat, tapi juga menjaga diri dari pergaulan yang tidak sehat, menjauhi diri pergaulan seks bebas dan LGBT yang mulai marak dan sangat menghawatirkan diera milenial saat ini.

“Mari para remaja jauhi Seks bebas apalagi LGBT, penyakit ini bisa menular,” ucap Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti,  H.  Said Hasyim dalam pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Meranti di halaman Kantor Bupati Meranti, Jalan Dorak,  Selatpanjang, Rabu (14/11/2018).

Ia juga mengajak kepada seluruh masyaralat untuk berprilaku sehat yang dimulai dari diri sendiri.

“Untuk hidup sehat, kita juga perlu menjaga pergaulan yang sehat, makan makanan yang sehat, dan saya minta kepada para pendidik untuk mengawasi jajanan yang dijual disekolah, jangan sampai makanan yang dijual tidak higienis mengandung pengawet dan perwarna yang tidak dibenarkan,” ujar Wabup Said Hasyim dalam kegiatan pencanagan Gerakan Hidup Bersih Tahun 2018 diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditandai dengan pembubuhan Cap Tangan oleh Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Merantu, diikuti oleh Forkopimda dan Pejabat Eselon II, dilanjutkan dengan Cuci Tangan Masal Pakai Sabun dan Pelepasan Balon ke Udara serta pemotongan tumpeng oleh Ketua BKMT Meranti Hj. Syamsidar.

Turut hadir bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Wakil Ketua DPRD H. Muzamil, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Ketua BKMT Meranti Hj. Syamsidar Said Hasyim, Para Asisten dan Staf Ahli, Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Roswita dan Jajaran Pejabat Eselon II, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Camag Tebing Tinggi Helfandi SE M.Si beserta Kades, para pendidik dan murid PAUD.

Wabup Said Hasyim juga menghimbau seluruh masyarakat terutama anak anak dan remaja, untuk menjalankan prilaku hidup bersih yang dimulai dari diri sendiri.

“Mari kita budayakan berprilaku hidup bersih yang dimulai dengan menjaga diri dan keluarga untuk sehat,” ajak Wabup Said Hasyim.

Selain itu, untuk mewujudkan kualitas hidup sehat secara masiv diwilayah Kepulauan Meranti, Wabup H. Said Hasyim meminta para Camat dan Kades untuk mensosialisasikan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Saya belum melihat adanya gerakan dari Camat dan Kades untuk mensosialisasikan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, mulai saat ini mari Camat atur bagaimana sampah tidak berserakan diwilayah masing-masing, carikan solusinya,” tegas Wabup.

Himabauan prilaku hidup sehat juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Roswita, menurutnya, kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat merupakan faktor utama tingginya resiko terserang penyakit pada masyarakat itu sendiri, baik penyakit menular maupun tidak menular. Untuk itu perlu dilaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) guna mewujudkan Kepulauan Meranti yang sehat.

Germas merupakan gerakan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan semua komponen masyarakat mewujudkan hidup sehat.

Adapun yang menjadi fokus pada gerakan ini adalah Peningkatan Aktfitas Fisik, Peningkatan Prilaku Hidup Sehat, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan, Peningkatan Edukasi Hidup Sehat.

“Semoga dengan gerakan ini, dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berprilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, ” ujar Roswita dalam acara yang juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada pensiunan Pegawai Dinas Kesehatan Meranti dan kepada para Murid SD pemenang lomba dalam rangka Hari Kesehatan yang juga disemarakan dengan senam bersama dan pemberian doorprize menarik kepada para peserta yang beruntung.

“Kita mengharapkan dengan membiasakan hidup sehat sejak dini pada peserta didik dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang peduli akan kesehatan baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya, demi Indonesia sehat yang memiliki generasi berprestasi,”  tutur Roswita.***(Hum/Eko).