PEKANBARU (detikriau.org) — Validasi Kelas Jabatan merupakan salah satu upaya mewujudkan reformasi birokrasi dalam sebuah organisasi Pemerintah Daerah, dalam rangka menjalankan komitmen tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan hasil penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pihak BKN Kanreg XII di Pekanbaru, Senin siang (17/12/2018).

Seperti dijelaskan Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH kepada awak media, penyampaian dan penyerahan hasil pendampingan Validasi Kelas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, langsung dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si kepada Kepala BKN Kanreg XII Pekanbaru Adrayati SH MM, turut mendampingi Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM.

Kedatangan Bupati Meranti dan rombongan dikantor BKN Kanreg XII Pekanbaru langsung disambut oleh Kepala Kantor Andrayati SH MM dan jajaran. Selanjutnya Bupati Kepulauan Meranti langsung melakukan pemaparan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan yang disusun oleh Pemkab. Meranti kepada pihak BKN Kanreg XII Pekanbaru.

Lebih jauh dijelaskan Kabag Humas dan Protokol Meranti, usai menyimak pemaparan dari Pemkab. Meranti Kepala BKN Kanreg XII Andrayati SH MM dan Tim dari BKN, mengucapkan apresiasi kepada Pemkab. Meranti khususnya Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si yang telah mengampaikan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan dengan baik. Menurutnya itu adalah bentuk keseriusan dari Pemkab. Meranti dalam menjalankan reformasi birokrasi sesuai amanat Permanpan No. 34 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN.

Diakui Andrayati, sejauh ini baru Pemkab. Meranti yang menyampaikan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan kepihak BKN untuk diteruskan ke Kemenpan RB sementara Kabupaten Kota lainnya di Riau belum menuntaskan.

“Kabupaten Meranti merupakan Kabupaten yang pertama menyampaikan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan, kepihak Kemenpan RB dan BKN sangat mengapresiasi,” ujar Kabag Humas dan Protokol Meranti menirukan ucapan Ka. BKN Kanreg XII Pekanbaru.

Ka. BKN Kanreg XII Pekanbaru Andrayani sangat puas atas komiten Pemkab. Meranti yang bersungguh-sungguh menjalankan reformasi birokrasi salah satunya dengan menjadi Kabupaten pertama yang menyampaikan usulan Validasi Jabatan dan Kelas Jabatan.

Hal itu menurutnya, sangat penting karena Validasi Jabatan dan Kelas Jabatan tersebut merupakan salah satu bagian dari 8 area perubahan sebagai wujud reformasi birokrasi. Dan untuk melakukan evaluasi dan jabatan salah satu syarat utama yang harus dituntaskan oleh Pemda adalah Analisa Jabatan dan ABK.

“Hasil evaluasi Jabatan ini nantinya akan menjadi acuan dalam pemberian tunjangan kerja dimana penekanan objek evaluasi jabatan adalah jabatan,” jelasnya.

Sekedar informasi selain Sekretaris Daerah beberapa pejabat terkait juga turut mendamoingi Bupati, diantaranya Inspektur Meranti Drs. Suhendri M.Si, Kepala BKD Meranti Alizar S.Sos M.Si, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Kepala BPKAD Meranti Bambang Supriyanto SE M.Si, Kabag Ortal Sekda Meranti Rika S.Sos.*** (Hum/eko).

Selatpanjang, detikriau.org – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Meranti, secara resmi mengumumkan perpanjangan waktu pelaksanaan Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) 2018 yang  digelar pada Desember tahun ini.

Panitia Pelaksana Lomba, Wira Saputra, Sabtu (15/12/16) akhir pekan kemaren mengatakan bahwa sebelumnya telah ditetapkan batas akhir penyerahan karya tulis tersebut pada Sabtu, 15 Desember 2018. Mengingat tingginya animo peserta untuk berpartisipasi, maka dibuat kesepakatan agar kegiatan tersebut diperpanjang.

“Hingga kemarin, masih ada karya tulis yang masuk di meja panitia. Bahkan, ada beberapa peserta yang memberi masukan agar batas akhir penyerahan karya tulis dan persyaratan lainnya dapat diperpanjang. Alasan mereka karena singkatnya waktu yang diberikan panitia pada lomba kali ini”, kata Wira.

Setelah menggelar rapat panitia, pengurus beserta anggota PWI Kepulauan Meranti sepakat memberikan kesempatan pada peserta. Waktu pengumpulan karya tulis diperpanjang hingga Senin, 24 Desember 2018.

“Tahun ini animo peserta cukup tinggi, beda dengan lalu. Sayang rasanya kalau kita tidak berikan kesempatan pada mereka. Sebab, tujuan awal diadakan lomba juga untuk memotivasi kawan-kawan wartawan di Meranti untuk meningkatkan kemampuan menulis”, ujar Wira Saputra,

Dia mengimbau, bagi peserta yang ingin ikut serta dalam lomba tersebut agar segera merampungkan karya tulisnya dan segera mengirimkan ke meja panitia.

“Kami berharap perpanjangan waktu yang diberikan bisa mengakomodir keinginan para peserta yang ingin ikut serta, di LKTJ tersebut, ” ujarnya.

Tahun ini, LKTJ PWI Meranti bertemakan “Refleksi Pembangunan Satu Dekade Kepulauan Meranti”. Meski batas akhir penyerahan karya diperpanjang, persyaratannya tetap tidak berubah.

Syarat-syarat yang dimaksud, diantaranya; hasil karya tulis wajib diterbitkan terlebih dulu di media masing-masing, baik cetak maupun online. Periode lomba dimulai dari 1 hingga 24 Desember 2018. Semua tulisan yang diikutkan pada lomba juga harus karya orisinil penulis.

“Pengumuman dan pembagian hadiah otomatis juga akan kita mundurkan. Jika sebelumnya pengumuman lomba dilaksanakan pada puncak hari jadi Kepulauan Meranti pada Rabu, 19 Desember 2018 maka kita mundur sampai Kamis, 27 Desember 2018. Pengumuman akan dilakukan pada pukul 08:30 WIB di Aula Kantor Bupati (Gedung Orange), Jalan Dorak Selatpanjang. Secara detil, peserta bisa melihat pengumuman dan persyaratan lomba di akun resmi Facebook PWI Meranti, atau menghubungi langsung panitia,” terang Wira.

Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Meranti, Ahmad Yuliar, S.IKom mejelaskan, sebagai organisasi profesi, PWI Meranti secara rutin menggelar lomba karya tulis jurnalistik. Ini salah satu stimulus dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas wartawan dalam membuat sebuah karya tulis./ Eko

SELATPANJANG (detikriau.org) – Masalah pendidikan didaerah menjadi tanggung jawab bersama. Muatan untuk memajukannya tidak hanya dipundak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saja, tetapi seluruh pihak, tidak terkecuali perusahaan RAPP diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Direktur Community Development (CD) PT RAPP Marzum menjelaskan, MoU dengan Pemkab Kepulauan Meranti dilakukan dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut telah dilakukan terhadap 10 sekolah dasar yang terdiri dari 9 SD berada di daerah operasional Pulau Padang dan 1 sekolah di Tebingtinggi. 

Program ini sudah dilaksanakan di 5 Kabupaten. Pelalawan, Siak, Kampar, Kuansing, dan Kepulauan Meranti. Totalnya ada 60 Sekolah yang telah dibina.

Pembinaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini, PT RAPP telah menyiapkan 15 orang fasilitator daerah. Mereka sudah mendapat pelatihan sejak 2 bulan yang lalu. Pembinaan ini kemudian dititikberatkan kepada Kepala Sekolah (kasek) dan guru-guru. 

“Fasilitator yang telah kami siapkan ini akan melatih guru-guru di sekolah yang kita bina. Kita juga siapkan 1 orang dari internal untuk pendampingan,” tutur Marzum.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Drs H Nuriman Khair MM, mengakui, bahwa belum lama ini PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) telah membuat Momentum Kesepahaman (MoU) dengan Pemkab Meranti dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. Terlebih dalam mempersiapkan skill tenaga pendidik, sesuai kebutuhan di era revolusi industri 4.0, saat ini. 

Perusahaan yang beroperasi di Pulau Padang itu akan membina 10 Sekolah Dasar (SD) di dua tempat yaitu Pulau Padang dan Pulau Tebingtinggi. 

Dari hasil pantauan Disdik, perusahaan lain yang ada di Meranti juga mendapat program bantuan pendidikan. Hanya saja, tak semuanya perusahaan melapor atau berkoordinasi dengan dinas terkait. 

“Perusahaan hanya berkoordinasi dengan Camat dan Kades Lokal. Kita memang ada program untuk membantu pendidikan tersebut. Ini kedepannya yang akan kita ubah sama mereka (perusahaan-red),” jelas Nuriman.

Mantan Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti dengan kerjasama dengan PT RAPP ini dapat mendongkrak nilai standar kelulusan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dimana, sampai sekarang kelulusan UNBK di kabupaten termuda se Riau ini masih di bawah standar Nasional./Eko

detikriau.org – Tren penguatan harga minyak yang terjadi belakangan ini membuat banyak perusahaan oil & gas memulai kembali kegiatan pengeboran sumur untuk menambah jumlah produksi mereka, termasuk SKK Migas-EMP Malacca Straits SA yang wilayah kerjanya berlokasi di Kabupaten Meranti dan Kabupaten Siak, Riau.

MSBY-03 yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak menjadi salah satu sumur yang pengeborannya akan dilakukan pada Desember tahun ini untuk menambah pasokan gas.

Sebelum kegiatan pengeboran tersebut dilakukan, perusahaan mengundang warga dan masyarakat sekitar melakukan doa bersama agar ini bisa berjalan dengan lancar dan aman serta bisa meningkatkan produksi sesuai dengan yang diharapkan. Disamping doa bersama perusahaan juga memberikan santunan kepada 26 anak yatim yang tinggal di Kampung Mengkapan.

“Harapannya, dengan doa bersama dengan masyarakat ini Allah SWT memberikan berkah pada kegiatan pengeboran di lokasi MSBY sehingga kegiatan berjalan lancar, aman dan produksi meningkat,”kata Adi Suseno, Field Ops. Support Supt EMP MSSA, di Kantor Desa Kampung Mengkapan, belum lama ini.

Sementara itu, Penghulu Kampung, Nawawi pada acara doa bersama ini mengucapkan terima kasih atas perhatian perusahaan kepada 26 anak yatim dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat Kampung Mengkapan Kabupaten Siak karena kegiatan ini telah menyerap 100 persen tenaga kerja non Skill di daerah tempatan.

“Semoga kegiatan pengeboran perusahaan berbuah hasil. Bukan hanya pengeboran di MSBY-03 tapi juga pengeboran di lokasi lainnya,” kata Nawawi.

Dengan lancarnya operasional perusahaan, ia menambahkan akan semakin memperkuat kerjasama dalam bidang pemberdayaan dan sektor lainnya.

Acara doa bersama ini dihadiri oleh EMP Field Ops. Support Supt, Field CSR & Comrel Officer dan Field Well Service Supt dan wakil dari PT BMA selaku kontraktor pengeboran. Sedangkan  dari masyarakat dihadiri oleh H. Bukhari, Tokoh Masyarakat dan tokoh Agama, BABINSA, Koramil Sei Apit; Ketua Pemuda; Izal, Anggota Pemuda, anak-anak yatim beserta ibunya./***

JAKARTA (detikriau.org) – Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menerima Award Pesona Indonesia Tahun 2018 dari Kementrian Pariwisata RI, anugrah itu diberikan atas terpilihnya Festival Perang Air (Cian Cui) Meranti sebagai pemenang I Kategori Wisata Kreatif Terpopuler Se-Indonesia dalam acara Pesona Indonesia Tahun 2018 di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis malam (23/11/2018) kemarin.

Penyerahan penghargaan berupa piagam dan tropy langsung diserahkan oleh Menteri Pariwisata RI yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Multikultural Esthy Reko Astuti kepada Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.

Kegiatan itu dihadiri oleh Jajaran Pejabat Kementrian Pariwisata RI, Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia.

Bupati Kepulauan Meranti H. Irwan M.Si turut didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rizki Hidayat SIP, Kabid Pariwisata Indra Yuni SH, Kabag Umum Sekwan DPRD Meranti Afrizal Dharma.

Seperti disampaikan pihak penyelenggara Anugrah Pesona Indonesia merupakan penghargaan paling bergengsi yang diberikan oleh Kementrian Pariwisata kepada Pemerintan Daerah yang telah berhasil mengembangkan sektor Pariwisata yang dibagi dalam berbagai kategori. Seperti Wisata terpopuler, Wisata Makanan, Objek Wisata Unik, Kampung Adat, Wisata kreatif, Wisata Sejarah, Dataran Tinggi Terpopuler dan lainnya sebanyak 18 Kategori.

Penghargaan Anugrah Pesona Award yang diberikan oleh Kementrian Pariwisata RI bersifat Independen dengan menggelar Kampanye dan Voting melalui SMS dari bulan Juni-Oktober 2018 sebagai pertimbangan untuk penetapan pemenang.

Kementrian Pariwisata RI berharap, melalui kegiatan penghargaan tahunan yang telah dilaksanakan sejak 2006 itu, dapat membangkitkan apresasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia dan mendorong berbagai pihak untuk mempromosikan wisata Indonesia dilingkup Nasional maupun Internasional.

Wisata Perang Air atau yang dikenal juga dengan Cian Cui di Kota Selatpanjang Kepulauan Meranti, dikatakan Bupati Irwan, merupakan kebiasaan dari masyarakat Selatpanjang dalam bersuka cita merayakan Imlek yang diaplikasikan dengan siram-siraman air selama 6 hari berturut-turut.

Perang Air ini hanya ada 2 didunia, yaknk di Kepulauan Meranti dan di Thailand. Selama pelaksanaan Cian Cui itu, dari data yang dikeluarkan penyelenggara diikuti oleh belasan ribu orang yang berasal dari warga lokal dan keturunan Tiong Hoa, serta dari manca negara seperti Cina, Singapura dan lainnya.

“Selama itu Festival Cian Cui berlangsung, terjadi perputaran uang dipasaran hingga miliaran rupiah yang pastinya memberikan dampak besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” beber Bupati Irwan.

Bersama Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan Tanjak-nya juga meraih anugrah API Kategori Cendera Mata Terpopuler, dan Kabupaten Inhu dengan minuman Air Mata Pengantin Kategori Minuman Tradisional Terpopuler, dan Wisata Halal Terpopuler Gema Muharam untuk Kabuaten Inhil.

Sementara itu, Pj Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepulauan Meranti Rizki Hidayat, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat dan segenap pihak terkait  sehingga Festival Perang Air Meranti keluar sebagai pemenang wisata terpopuler di Indonesia.

Terakhir Bupati Kepulauan Meranti berharap, Festival Perang Air di Meranti ini dapat dikembangkan dan dikemas lebih baik lagi, sehingga mampu menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun internasional untuk mengunjungi Meranti. Hal itu menurut Bupati akan memberikan multyplier efek yang besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi fokus Pemerintah Daerah. *(Hum/ek).

SELATPANJANG (detikriau.org) – Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 kembali normal di angka Rp 1.4 Triliun, di Gedung Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Senin malam (19/11/2018).

Dalam rapat paripurna pemyampaian nota keuangan APBD Meranti 2019 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Fauzy Hasan SE itu juga tampak dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti,  H. Muzamil dan Dr. Taufikurrahman, Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Meranti Yulian Norwis SE MM, Sekwan DPRD Kabupaten Kepuluan Meranti, Drs. Irmansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti,  lBambang Supriyanto SE M.Si dan sejumlah Pejabat Eselon II dan III Dilingkungan Pemkab. Kep. Meranti.

Dikatakan Bupati Irwan, asumsi dasar perhitungan RAPBD tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang, maka dalam rangka penyusunan RAPBD 2019 disampaikan beberapa hal terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2019 dilakukan dengan memfokuskan upaya peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan memberikan konstribusi besar terhadap peningkatan PAD.

Upaya tersebut,  lanjut Bupati Irwan,  dilakukan antara lain melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi pelayanan perpajakan yang lebih sederhana dan transparan.

Di samping peningkatan sumber-sumber pendapatan tersebut, pemerintah daerah akan terus menjaga iklim investasidan mendorong kemajuan dunia usaha domestik.

“Kita berharap agar dilakukan inovasi dan terobosan sebagai kerja kita bersama sehingga menghasilkan sumber-sumber pendapatan baru,” harap Bupati Irwan.

Di tahun anggaran 2019 mendatang,  Bupati Irwan menambahkan,  penerimaan daerah ditargetkan sebesar Rp 1,43 triliun atau meningkat sebesar Rp.253 miliar.

“Naik 21 persen jika dibandingkan dengan target penerimaan daerah pada APBD tahun anggaran 2018,” sebut Bupati Irwan.

Selanjutnya, dikatakan Bupati Irwan lebih lanjut, berkaitan dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, digunakan untuk Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi Penunjang Pemerintahan.

“Untuk belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan wajib, terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta diarahkan pada pencapaian Visi Misi Kepala Daerah yang dljabarkan kedalam Program Prioritas Pembangunan Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana yang terkait Iangsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonoml daerah, ” sebut Bupati Irwan.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga berupaya untuk melakukan peningkatan alokasi belanja modal dapat yang mencapai sebesar 30 persen dari total belanja daerah, namun persentase belanja modal itu, menurut Bupati Irwan, masih bisa lebih tinggi apabila belanja lainnya yang menambah harga perolehan belanja modal.

“Tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas manusia dalam pengelolaan pemerintahan dan manusia yang mampu bersaing secara nasional, ” sebut Bupati Irwan lagi.

Pada Tahun Anggaran 2019 yang direncanakan naik 26 persen dari target belanja APBD 2018 yang sebesar 1,130 triliun, memiliki alokasi rencana belanja daerah tahun anggaran 2019 meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 590 Milyar dan belanja langsung sebesar Rp 840 Milyar dan diarahkan pada prioritas kebijakan pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan kebijakan prioritas meliputi :

1. Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
2. Peningkatan lnfrastruktur Dasar dalam rangka Membuka lsolasi Wilayah.
3. Membangun Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan industri HiHr Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
4. Mewujudkan Birokrasi dan Sarana Pelayanan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif.
5. Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata.
6. Mendorong Pertumbuhan Dunia Usaha dan Lapangan Kerja.
7. Pembinaan Nilai Nilai Sosial, Moral dan Spiritual dalam Kehidupan Masyarakat.
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Sementara itu,  ditambahkan Bupati Irwan lagi, pada Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 35 miliar yang bersumber dari SlLPA.

“Besar harapan kami, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah, terus bersinergi dan bekerja sama, bergotong royong demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lnovatif, Produkif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter,” pungkas Bupati Irwan.***(Hum/eko).