Selatpanjang (detikriau.org) – Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, Yusli SE menghimbau kepada calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati mempedomani sebaik-baiknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2015.

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kampanye Pilkada Meranti 27 Agustus hingga 5 Desember mendatang berjalan lancar dan tidak menjadi polemik dimasyarakat.

“Tahapan kampanye kita harrapkan dapat berjalan sesuai aturan. Jangan kampanye jadi polemik. Kami (KPU, red) akan melaksanakan seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku,” tegas Yusli, saat ditemui di Jalan Kartini Selatpanjang, Senin (17/8) kemarin.

Dijelaskannya, Pilkada tahun 2015 ini berbeda pada Pilpres, Pileg dan Pilbup sebelumnya. Sekarang Alat Peraga Kampanye (APK) dibuat oleh KPU. Paslon tak boleh buat spanduk, baliho, umbul-umbul, leaflet, poster dan selebaran secara sendiri-sendiri. Semuanya merupakan kewenangan KPU yang dibiayai melalui APBD.

Pasangan calon hanya boleh membuat dan mencetak 9 bahan kampanye, sesuai dengan pasal 26 PKPU No 7 Tahun 2015, dan 9 bahan kampanye yang boleh dibuat dan dicetak paslon yakni, kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, pena, payung dan atau stiker dengan ukuran paling besar 10 x 5 cm. (eko)

Selatpanjang (detikriau.org) – Beberapa SKPD terkait menyatakan komitmen untuk memenuhi batasan waktu yang diberikan PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Edy Kusdarwanto untuk mengatasi kemacetan dan tumpukan sampah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardhani, menjelaskan, pihaknya tengah berupaya mengatur Trafic Flow disekitar pasar mulai dari mengaspal jalan dan melebarkan gorong-gorong. Hanya saja, program ini agak terkendala akibat terjadinya pemotongan anggaran.

“Kita nanti juga akan berkoordinasi dengan instansi atau SKPD terkait lainnnya seperti Dinas Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas kendaraan, khususnya di jam sibuk antara pukul 12.00-14.00 Wib dan Satpol PP dalam menertipkan ruas badan jalan yang acapkali digunakan sebagai tempat berdagang,” sebut Ardhani.

Khusus persoalan sampah, ditambahkannya, Tempat Penampungan Sementara (TPS) sudah menjadi TPA oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri menurutnya berencana akan memaksimalkan TPA Gogok dengan membuat Sanitary Landfield dilahan seluas 20 Ha.

“Namun tentu saja butuh dukungan dana yang saat ini sedang diupayakan dari APBN.” Ujarnya

Sementara itu, sekretaris Disperindag, Rokhaizal mengaku, pihaknya juga tengah menunggu dana dari APBD Provinsi untuk pembenahan drainase dan penimbunan jalan didepan pasar. Pihaknya juga berencana nantinya dilahan kosong milik Pemda akan dibangun pelabuhan bongkar muat yang dikelola langsung oleh Pemda. Untuk rencana ini diprediksi ssetidaknya akan menghabiskan dana ssebesar Rp 15 Miliar.

“Untuk membersihkan sampah, kita tengah mengusulkan bantuan 70 buah gerobak yang dapat dipergunakan untuk mengangkut sampah,” sebut Rokhaizal.

Selain itu, Kepala Dinas (Kadis) Kebersihan Pasar dan Pertamanan (DKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Joko Surianto, mengaku sudah melakukan terobosan mulai dari pengecekan sampah disekeliling kota hingga menugaskan petugas kebersihan dilokasi yang diangap perlu pembersihan.

Tak hanya itu, pihaknya juga berencana menyiapkan TPA di Kampung Balak namun masih terkendala infrastruktur jalan yang rusak sepanjang 23 KM.

“Jika jalan ini bagus, maka sampah dari TPA Gogok akan mudah dibawa kelokasi TPA akhir di Kampung Balak,” sebut Joko. (eko)

SELATPANJANG (detikriau.org) – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Edy Kusdarwanto memberikan waktu selama 2 minggu kepada Dinas terkait untuk menata keindahan dan kebersihan kota.

Menurutnya, dikawasan disekitar area Pasar Sungai Juling Selatpanjang tersebut terlihat sampah berserakan serta genangan air, kemacetan dan kesemberawutan.

“Area sekitar Pelabuhan Tanjung Harapan itu merupakan pusat arus kedatangan tamu di Kabupaten Meranti, jangan sampai meninggalkan kesan yang tidak baik,” ujar Edy dalam rapat kecil bersama SKPD terkait upaya mengatasi masalah sampah kota dan kesembrawutan pasar, dikediamannya, Jalan Dorak Selatpanjang, Selasa (18/8) malam, kemarin.

Edy juga meminta agar Camat dan SKPD terkait untuk membenahi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah dilokasi tersebut, namun jika upaya itu tidak berhasil dalam waktu dua minggu kedepan, Pj Bupati ini berencana akan menggelar Gotong Royong masal untuk menyadarkan masyarakat, terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

“Mungkin saja masyarakat tidak tahu, saya ingin budaya hidup bersih mengakar dihati masyarakat yang diawali dari keluarga,” Tandas Edy.

Raapat tersebut juga dihadiri Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardhani, Sekretaris Dinas Perindag, Rokhaizal, Kepala DKPP, Joko Surianto, Kepala Satpol PP, Janefi Miza dan Bagian Humas Sekdakab Kepulauan Meranti. (eko)

Selatpanjang (detikriau.org) – Polres Meranti mempersiapkan sistem pengamanan 24 jam menghadapi Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti 2015 pada 9 Desember mendatang secara langsung di 9 kecamatan.

Menurut Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH Msi, Pengamanan Pilkada tersebut nantinya akan digelar dikantor KPU Kepulauan Meranti dan Komisioner, Kantor Panwaslu, Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, serta penagamanan terhadap para Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sementara untuk pengamanan yang diposisikan pada tiap-tiap TPS se Kabupaten Kepulauan Meranti akan dilakukan pada saat berlangsungnya pemilihan.

“Kita siap mengamankan jalannya penyelenggaraan Pilkada di Meranti. Saat ini kita bahkan telah mempersiapkan dua pertiga kekutan Polres Meranti,” ujar kapolres ditemui di ruang kerjanya kemaren.

Menurut Pandra, dari dua per tiga jumlah kekuatan Polres Meranti yang disiapkan tersebut diyakini akan mampu mengawal dan mengamankan jalannya pesta demokrasi di Negeri Berjuluk Kota Sagu ini.

“Anggota yang dipersiapkan ini nantinya akan melakukan pengamanan selama 24 jam mulai dari tahapan hasil verifikasi, penetapan calon dan pengundian nomor urut, hingga selesainya tahapan pelaksanaan pemilihan. Bahkan jika memang dibutuhkan tambahan personil, maka tentunya kita akan meminta bantuan anggota dari Polda Riau yang nanti akan di BKO-kan di Meranti” paparnya

Selain itu, untuk memastikan jalannya pengamanan, pihaknya telah menggambarkan karakteristrik wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya terhadap tipikal masyarakat dan gangguan Kamtibmas untuk tiap-tiap TPS termasuk mempersiapkan sistem pengamanan dengan menempatkan personil di beberapa ring.

Pandra menambahkan, keamanan adalah tanggung jawab bersama maka sudah seharusnya masyarakat juga terlibat langsung”Karena menciptakan situasi yang aman dan kondusif perlu peran aktif masyarakat seperti mengaktifkan sistem keamanan lingkungan.” Tandasnya. (eko)

SELATPANJANG (detikriau.org) – Hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PPP Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar Sabtu (11/7) dan Ahad (12/7) memutuskan untuk mengusulkan dua paket bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Meranti 9 Desember 2015 mendatang. Dua pasangan calon yang bakal diusulkan ke DPP PPP melalui DPW PPP Riau adalah pasangan Irwan Nasir-Said Hasim dan Masrul Kasmi-Tengku Nazlah.

“Rapim bersama Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) 9 Kecamatan di Meranti diputuskan dua paket ini akan kita bawa ke pusat,” Sebut Ketua DPW PPP Provinsi Riau, Azis Zaenal, usai Rapim, di Hotel Grand Meranti, Ahad (12/7) kemaren.

“Disini kita (DPW PPP Riau, red) tidak mengintervensi. Siapapun yang di usulkan oleh DPD PPP Meranti itulah yang kita ajukan ke DPP,” tambahnya.

Aziz juga mengatakan, dari usulan DPD PPP tersebut, poin yang harus dilihat dan dinilai adalah popularitas, elektabilitas dan aksetabilitas dan pendanaan serta pasangan dan kontribusinya. “Dari 4 menjadi 2. Ini cukup banyak pertimbangan yang mendasar. Apalagi melihat peluang pada 9 Desember mendatang, kita tidak mau kecolongan dan kita sangat berhati-hati sekali dalam menghadapi pertarungan ini. Artinya kita menginginkan kondusif dan berjalan dengan kaidah-kaidah yang sopan,” sebutnya lagi.

Terhadap usulan ini nantinya, lanjut Aziz, DPP akan mengeluarkan rekomondasi khusus yang menentukan hasil final terhadap satu orang kandidat atau satu calon. “Restu DPP tersebut diharapkan dapat secepatnya, paling lambat satu minggu sebelum pendaftaran yang dijadwalkan pada 26 Juli 2015 mendatang. Jadi dalam satu dua hari lebaran saya harapkan itu sudah putus,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Meranti, Dedi Putra Shi, menyebutkan, usulan dua pasang calon dukungan PPP pada kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada Kepulauan Meranti 9 Desember mendatang adalah hasil akhir dari demokrasi internal DPD Meranti dan DPK Meranti di 9 Kecamatan se Meranti.

“Kita sepakat untuk mengusulkan dua paket pasang calon ini ke pusat untuk mengikuti pertarungan pada Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti 9 Desember mendatang,” sebut pria yang akrab di sapa Depra ini. (eko)

Selatpanjang (detikriau.org) – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap dua paket proyek multiyear angaran tahun 2012- 2014. KEdua paket pekerjaan itu disebutkannya adalah paket pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit dan pembangunan Pelabuhan Dorak.

“Masa kontraknya sudah berakhir pada tahun anggaran 2014 yang lalu, makanya kita minta BPKP untuk segera melakukan audit terhadap kedua paket proyek multiyear tersebut,” Pintanya melalui sejumlah awak media kemaren.

Menurut Fauzi, hasil audit BPKP itu nantinya akan dijadikan telaahan guna kelanjutan pelaksanaan pembangunannya. Karena melanjutkan pembangunan proyek multiyears itu dibutuhkan perencanaan yang matang dan harus dilakukan lelang ulang.

“Hasil audit itu lah yang akan ditela’ah. Kemudian diteliti kembali untuk kelanjutannya di tahun 2016 nanti, baik itu prosedurnya maupun tehknisnya. Apakah proyek ini tetap akan menggunakan program multiyears atau pelaksanaan pembangunannya diprogramkan secara bertahap pertahunnya,” Tambah pilitisi partai PAN ini.

Fauzi menyatakan, DPRD tidak menginkan proyek multiyears itu kedepannya terjerat kasus hukum. Apalagi dengan dana yang besar, proyek itu rentan timbul permasalahan meski sifatnya hanya kebijakan. “Kita wanti-wanti betul kalau ada niat mau dilanjutkan pembangunannya. Harus direncanakan lebih awal. Dana besar selalu rentan masalah,” Tandas Fauzi. (eko)