Selatpanjang, detikriau.org – Ribuan warga Kabupaten Kepulauan Meranti ikut memeriahkan gerak jalan santai dan senam sehat yang dipusatkan di Taman Cik Puan Jalan Merdeka Selatpanjang.

Kegiatan yang dilaksanakan sempena Hari Jadi Kabupaten Meranti yang Ke-8 yang jatuh pada tanggal 19 Desember 2016 esok hari ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim, minggu (18/12/2016)

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Meranti Muzamil, Plt. Sekdakab. Meranti H. Julian Norwis, Wakapolres Meranti Kompol Wawan, Asisten III Sekdakab. Meranti H. T. Akhrial, beserta sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti

Pantauan, kegiatan yang dipusatkan di alun-alun kota itu tumpah ruah dengan ribuan peserta dari anak-anak, remaja dan orang tua berjalan kaki mengikuti rute yang telah ditentukan.

Usai mengikuti gerak jalan santai seluruh peserta melanjutkan dengan kegiatan senam sehat.

“Moment ini juga sekaligus sebagai awal dimulainya Car Free Day, artinya setiap hari minggu sejak pukul 09.00 Wib kawasan ini tidak boleh dilewati kendaraan bermotor, hanya untuk pejalan kaki dan warga yang ingin berolah raga. “Sampaikan Wabup disela penyampaian pidatonya.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini Pemkab juga menyediakan berbagai hadiah menarik dengan hadiah utama 4 unit sepeda motor dan berbagai hadiah lainnya./ cr

Selatpanjang, detikriau.org – Ketua komisi A DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, E Miratna mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk terus gencar melakukan prekaman e-KTP di Meranti. Desakan itu dipicu oleh masih minimnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya memiliki identitas yang layak. 

Sebagai contoh dirinya mengungkapkan, dari 41 ribu warga wajib KTP di Kecamatan Tebingtinggi baru sekitar 21 ribu jiwa saja yang sudah memilki e-KTP.

“Kita meminta Disdukcapil bersikap reaktif terhadap permasalahan tersebut. Setidaknya, Disdukcapil  melakukan “jemput bola” dengan mendatangi masyarakat secara langsung.” Sampaikan E Miratna di Selatpanjang, kemaren

Selain jemput bola, Disdukcapil juga diminta untuk gencar melakukan sosialisasi melalui media. Bisa melakukan publikasi melalui media cetak, elektronik maupun online dengan menjelaskan fungsi dan dampaknya jika tidak melakukan perekaman e-KTP hingga pertengahan tahun 2017.

“Jika ini tidak dilakukan, penduduk bakal mengalami kesulitan mengurus surat-surat yang terkait dengan data kependudukan,” ujarnya. (cr)

Selatpanjang, detikriau.org – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan surat pengganti e-KTP sementara dengan masa berlaku selama 6 bulan.

Kebijakan ini didasarkan kepada surat edaran Kementrian Dalam Negeri sehubungan dengan batalnya pelelangan  8 juta belangko e-KTP di tubuh Kementerian Dalam Negeri.

“Dari kabar yang kita terima, batalnya pelelangan  8 juta belangko e-KTP tersebut disebabkan belum ada perusahaan yang memenuhi kretiria lelang. Untuk itu, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memberlakukan surat keterangan pengganti e-KTP sementara dengan batas waktu maksimal 6 bulan yang terhitung dari tanggal dikeluarkan.” Sampaikan Sekretaris Disdukcapil Meranti, Duriat di Selatpanjang, Senin (6/12/2016)

Dikatakan Duriat, masayarkat tidak perlu kawatir. Surat keterangan pengganti e-KTP sementara itu berlaku untuk segala pengerusan administrasi, mulai dari urusan Bank, BPJS, nikah dan lain-lain.

Tambahnya lagi, disamping itu pihaknya terus melakukan perekaman, walaupun persediaan stok belangko e-KTP dikantornya sudah habis. Hal itu dilakukan untuk menggenjot kinerja hingga akhir tahun 2016 ini.

“Kita terus lakukan perekaman, jika stok belangko sudah habis jelas kita tidak bisa cetak, masyarakat mesti tunggu hingga stok blangkonya sudah tersedia. Untuk menyikapi itu, kita hanya bisa mengeluarkan surat keterangan sementara saja,” Punkasnya. (cr)

SELATPANJANG, detikriau.org – Semenjak dipanggil menjadi saksi, mantan Kepala Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rangsang “raib” entah kemana. Menghilangnya mantan kades kemungkinan besar disebabkan oleh dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) anggaran tahun 2015 lalu, hingga saat ini Mapolres Kabupaten Kepuluan Meranti terus melakukan penyelidikan.

Camat Rangsang, Mulyadi saat dikonfirmasi membenarkan raibnya Agus Saputra dari Desa Tanjung Medang pasca diselidikinya kasusnya oleh Satreskrim Polres Kepulauan Meranti pada 2015 lalu. Saat itu, pihak kepolisian telah memanggil sebanyak 12 saksi, termasuk Camat, Agus Saputra dan sejumlah anggota BPD.

“Saya tidak tau dia lari kemana, pasca kami dipanggil sebagai saksi dia langsung kabur,” ujarnya.

Mulyadi menjelaskan, sebelum melarikan diri, ia mengaku sempat menyodorkan surat perantaraan untuk Agus Saputra agar mempertanggungjawabkan dana yang telah ia gunakan. Saat itu kata Mulyadi, Agus Saputra bersedia untuk mengganti seluruh kerugian ADD yang telah ia gunakan.

“Tahun 2015 silam, desa itu kan mendapatkan ADD sebesar Rp 1,2 miliar. Ada dua proyek fisik berupa jalan dan jembatan dengan total pagu Rp 800 juta. Sebenarnya, kalau dihitung kerugian negara tidak sebesar itu, tapi dia sudah ketakutan dan memilih kabur,” ujarnya Selasa siang (6/12).

Sementara itu, Kasat Reskrim Mapolres Kepulauan Meranti, AKP Rusyandi Zuhri Siregar mengaku belum menetapkan tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan ADD di Desa Tanjung Medang. Menurutnya, untuk menetapkan tersangka, pihaknya harus melengkapi seluruh data terkait pengerjaan proyek fisik yang diduga diselewengkan tersebut.

“Kasus ini sudah ditinjau oleh Reskrim, namun perlu ada kajian dari BPKP untuk menentukan adanya kerugian negara. Selain kegiatan fisik, Reskrim juga telah memeriksa berkas-berkas terkait realisasi non fisiknya,” ujarnya.

Terkait kaburnya Agus Saputra, Rusyandi mengaku akan menghambat penyelidikan. Namun, jika dari hasil audit BPKP menyatakan ada kerugian negara, pihaknya akan melakukan pengejaran terhadap Agus Saputra untuk diperiksa.

“Sejauh ini kami masih melakukan koordinasi dengan BPKP dan mengumpulkan data-data konkret dulu. Jika ada kerugian, barulah yang bersangkutan akan kita periksa,” ujarnya. (cr)

Selatpanjang, detikriau.org – Kepala DKP Kepulauan Meranti, Askandar mengaku telah melakukan sosialiasi hingga ke perdesaan. Ia mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan surat edaran ke masing-masing kecamatan.

“Kami sudah mengirimkan surat edaran ke seluruh kecamatan, selain itu kami juga sudah menyampaikan secara langsung ke sejumlah nelayan untuk segera mengurus Kartu Nelayan,” ujarnya.

Pernyataan dari Askandar tersebut ternyata tidak senada dengan apa yang dilontarkan nelayan di Kecamatan Merbau. Salah satunya kepala desa yang enggan identitasnya dipublikasikan. Ungkapnya, hingga saat ini pihaknya belum pernah mengetahui adanya surat edaran dari DKP.

Ia mengatakan, adanya kartu nelayan justru diketahuinya dari sejumlah media online. Namun ia tidak mengetahui apakah kartu tersebut juga diperuntukan untuk nelayan di wilayahnya.

“Kalau ada edaran, pihak kecamatan pasti menempelkannya di papan pengumuman, setiap hari kami selalu pantau. Lagipula, pihak kecamatan pasti menyampaikan salinannya ke pihak desa. Sampai saat ini tidak ada,” ujarnya.(cr)

Selatpanjang, detikriau.org – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim berang ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) saat mengatahui ratusan nelayan di Kecamatan Merbau belum memiliki Kartu Nelayan. Padahal, nelayan-nekayan di kecamatan lainnya sudah mendapatkan kartu tersebut.

Ia menginstruksikan agar DKP terjun langsung ke perkampungan nelayan di setiap kecamatan untuk mendata jumlah nelayan. Menurut Said Hasyim, seharusnya DKP jauh-jauh hari sudah harus mensosialisasikan program Kartu Nelayan begitu program tersebut diterapkan.

“Sosialisasi kan bisa dengan cara mengirim edaran ke Kecamatan hingga desa,” ujarnya Senin siang (5/12)

Ia mengaku sangat miris dengan nasib nelayan di Meranti, khusunya di Kecamatan Merbau. Sebagai daerah maritim, para nelayan justru belum sepenuhnya mendapatkan informasi dari DKP.

Dijelaskan Said Hasyim, Kartu Nelayan  itu sangat penting disalurkan segera ke nelayan, karena dapat menjadi instrumen bagi DKP, KKP saat memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Terlebih saat ini banyak bantuan yang telah dikucurkan ke nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Padahal kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah terhadap profesi nelayan. DKP harus dukung program pemerintah,” ujarnya. (cr)