Selatpanjang, detikriau.org – Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan DPA – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 sekaligus penandatanganan Integritas terealisasi sesuai target. 

Kegiatan diawali dengan pembacaan Pakta Integritas bebas KKN, Pungli dan Perbuatan Tercela lainnya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Hariadi yang diikuti oleh Pejabat Eselon II, Kepala Bagian dan Camat

Menurut bupati Meranti, Irwan Nasir, tahun ini anggaran APBD Kabupaten Meranti mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1.5 Miliar ditahun 2015 menjadi 1.2 Miliar ditahun 2017.

jika dilihat dari beban tugas menurut Bupati terjadi pengurangan disamping tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab SKPD harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga mengikut dampak dari UU No. 23 Tahun 2014 jumlah SKPD di Kabupaten Meranti terjadi pengurangan. Yang dulunya wewenang berada didaerah Otonom Kabupaten Kota kini beralih ke Pemerintah Provinsi Riau, ujar bupati.

Akibat perubahan itu Bupati meminta seluruh Kepala SKPD dapat mengantisipasi sebaik mungkin tanpa menimbulkan gejolak dimasyarakat. Khususnya dalam Pengelolaan Kehutanan,  Pertambangan, Kelistrikan, Perikanan yang sudah sudah diambil alih Provinsi yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Intruksi Bupati itu bukanya tidak beralasan, karena Bupati mendapati banyak masyarakat yang belum mengetahuinya dibuktikan tetap mengusulkan terkait kewenangan itu kepada Pemda Meranti. Seperti yang terjadi di Kecamatan Rangsang saat Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi, dimana maayarakat masih mengusulkan terkait kewenangan itu kepada Bupati.

“Saat saya melakukan kunjungan ke Rangsang masyarakat masih banyak belum mengetahuinya, dengan tetap mengusulkan kewenagan itu kepada saya,” ujar bupati.

Namun meskipun bukan kewenangan Kabupaten lagi, Bupati tetap meminta SKPD terkait untuk mengakomodir aspirasi yang disampaikan masyarakat, dengan mengkoordinasikannya dengan pihak Pemerintah Provinsi.

“Selama itu bisa dilakukan dengan baik, tolong dibantu sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak menurun baik kwalitas maupun kuantitasnya,” jelas Bupati./cr

Selatpanjang, detikriau.org – Seluruh tenaga honorer Pemkab Kepulauan Meranti terdata sebanyak  4.574. menurut Bupati Meranti Irwan Nasir, jumlah ini jauh melebihi angka ideal tenaga honorer yang dibutuhkan.

“Normalnya hanya sekitar seribuan, tapi hari ini jumlah tenaga honorer kita sudah sangat jauh melebihi,” ujar Irwan Nasir, seusai menyerahkan DPA ke seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (13/1).

Kelebihan itu ujar Irwan disebabkan oleh beberapa hal, salah satu di antaranya adalah banyaknya pejabat yang melakukan rekrutmen tenaga honorer sepihak. Selain itu kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pimpinan OPD juga menjadi sebab melubernya tenaga honorer.

“Bahkan ada tenaga honorer yang berani memasukan rekannya untuk honor di instansi tempat ia bekerja,” ujarnya.

Kendati telah menjadi beban anggaran daerah, ia tidak akan merumahkan secara massal seperti yang telah terjadi di daerah lain. Sebab, jika rasionalisasi massal diberlakukan, ia khawatir angka pengangguran akan meningkat tajam. Hal ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan gejolak sosial.

“Jika dirasionalisasi secara massal, jumlah pengangguran akan meningkat tajam. Sementara jumlah perusahaan di Meranti masih sangat minim,” ujarnya.

Irwan menekankan kepada seluruh pimpinan OPD untuk tidak lagi menerima tenaga honorer. Terlebih beberapa tahun belakangan ini, APBD Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan yang signifikan.

“Jika hal itu terus belanjut maka akan berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang pada semestinya diperuntukan untuk pembangunan, tetapi justru habis terkuras untuk membayar gaji pegawai Honorer,” ujar Irwan.

Irwan juga meminta agar seluruh OPD untuk segera menyelesaikan validasi tenaga honorer. Selain itu, ia juga meminta agar seluruh data tersebut dievaluasi terkait proses rekrutmen dan administrasi pengangkatan tenaga honorer tersebut.

“Jika proses rekruitmen dan formalitas pengangkatannya tak jelas, ya terpaksa harus dievaluasi. Sebab, ini menyangkut kemampuan keuagan daerah,” ujarnya./cr

“Kami mualaf dari Tionghoa minoritas dari minoritas. Tetapi dari jumlah yang sedikit itu saya berharap bisa seperti berlian, biar kecil tetapi berharga di mata kaum muslim itu sendiri, khususnya di Kabupaten Kepuluan Meranti”

Selatpanjang, detikriau.org – Gelar perhelatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Meranti terima 100 hektare tanah yang diwakafkan oleh Koperasi Hangtuah Selatpanjang, tepat di Masjid Darul Ulum, Kamis (12/1) Pukul 08:30Wib. 

Selain Koperasi Hangtuah, dalam perhelatan yang sama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Meranti melelui Plt. Sekretaris Daerah Julian Norwis, juga menyerahkan Bantuan sembako kepada 45 orang anggota PITI Meranti.

Dalam kesempatan ini, Julian Norwis juga memintakan kepada pengurus PITI untuk segera mendaftarkan organiasisi mereka ke Bagian Kesra Setdakab Meranti, agar ditindak lanjuti jika ada bantuan sosial yang bisa langsung digulirkan. Selain itu Sekda juga meminta SKPD terkait dapat memberikan beberapa programmnya, terutama dalam pengembangan pertanian sehingga lahan itu bisa digunakan oleh anggota PITI secara maksimal.

“Segera didaftarkan ke Kesra. Selain itu ketua juga bisa langsung ke Pertanian untuk menyerap program program yang ada terkait pengembangan pertanian, sehingga lahan yang sudah dihibahkan tidak sia-sia. Jelas kontribusinya untuk pengembangan taraf hidup anggota PITI kedepan,” perintah Icut.

Selain itu sekda juga berharap kepada anggota PITI tidak perlu bersedih hati ketika dikucilkan oleh orang orang terdekat, disini ada ketua MUI, pengurus masjid dan tokoh tokoh Ulama lainnya untuk mempertebal keimanan. Terus bersyukur, adalah satu upaya menuju jalan kebaikan.

“Semua yang ada disini, ayok kita bantu saudara-saudara kita ini. ayok kita sama sama. Selain itu buat PITI Meranti jangan sungkan untuk terus berkoordinasi dengan pusat dan provinsi, jika perlu undang mereka, agar PITI Meranti benar benar bisa jadi pertimbangan oleh semua pihak,”ujar Sekda.

Sementara itu, Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Meranti Lukman Lim (Akiong), sempat menggambarkan jerih payah dirinya untuk tetap bertahan ketika dikucilkan oleh orang orang terdekat, setelah dirinya mengucapkan dua kali Masyahadat dan resmi menjadi Muslim.

“Bahkan tidak sedikit dari kami yang tidak diakui sebagai keluarga sendiri,” kata pria berkulit putih tersebut.

Atas pertimbangan adanya penolakan dari keluarga dan sahabat itulah, PITI dibentuk tiga tahun terakhir tak lain adalah menggalang keutuhan beragama di kalangan mualaf dari Tionghoa Meranti yang memang sangat membutuhkan pertolongan dari kaumnya, ujarnya.

“Kami mualaf dari Tionghoa minoritas dari minoritas. Tetapi dari jumlah yang sedikit itu saya berharap bisa seperti berlian, biar kecil tetapi berharga di mata kaum muslim itu sendiri, khususnya di Kabupaten Kepuluan Meranti.” kata Akiong

Tambahnya lagi, dengan diterimanya bantuan 100 hektare lahan ini kepada kelompok PITI Meranti, mudah mudahan para mualaf yang tergabung dalam PITI bisa membuktikan dengan berpindahnya keyakinan, bukan berarti putus segalanya. Melainkan dapat menekankan semangat dan keyakinan bahwa menjadi Muslim adalah satu-satunya jalan terbaik.

Selain itu dirinya selalu berharap peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti, lembaga, serta instansi terkait untuk bisa menyalurkan program programnya demi meningkatkan taraf ekonomi anggota PITI yang pada dasarnya mereka adalah warga kurang mampu.

“Apalagi puluhan mualaf dari Tionghoa adalah kalangan kelas sosial masyarakat menengah ke bawah. Ekonomi lemah atau miskin, karena kebanyakan yang masuk Islam yang tergabung di PITI telah dikucilkan dari keluarga tanpa membawa harta benda, Untuk itu dengan adanya bantuan ini kami dapat perhatian dari Pemda, Lembaga, Instansi terkait, serta motifasi dan bimbingan dari keluarga keluarga seiman, “ujarnya.

Ketua Koprasi Hangtuah, H. Misri juga menjelaskan, PITI sangat membutuhkan perhatian dari semuanya, apa yang diakui serta disampaikan oleh ketua PITI adalah fakta. Untuk itu dirinya memohon kepada Pemkab, Lembaga dan Instansi terkait dapat memberikan dorongan dan semangat dalam bentuk program- program sosial yang bisa membangun taraf ekonomi dari anggota PITI, yang dasarnya mengengah kebawah.

“Ketika saudara kita ini sah menjadi Muslim dan Muslimah, sepenuhnya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanah yang diwakafkan tersebut untuk membantu saudara-saudara Tionghoa muslim yang rata rata dari mereka tingkat ekonominya masih terbilang lemah.

Misri beralasan dipilihnya PITI sebagai penerima wakaf, disebabkan mayoritas anggota PITI masih hidup di bawah garis kemiskinan. 100 hektare lahan yang yang berlokasi di Desa Lalang Tanjung Kecamatan Tebingtinggi Barat itu sangat cocok dijadikan lahan perkebunan yang mestinya harus dikelola dengan baik oleh anggota PITI Meranti.

“Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh dengan upah yang sangat rendah. Sebagai sesama muslim, kita harus saling bantu-membantu, terlebih mereka adalah para mualaf, mudah-mudahan lahan tersebut bisa membantu ekonomi saudara-saudara muslim Tionghoa di Meranti,” ujar Misri./cr

Selatpanjang, detikriau.org – Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti mengamankan AR(47) karena didapati memiliki narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.3 gram. Pria paruh baya ini diberhentikan tepat dijalan Alahair saat sedang mengendarai sepeda motor. Kamis (12/1/2017) sekira pukul 22.30 Wib.

“TKP di Jalan Alahair Gg Pusaka Desa Alahair, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti,” Sampaikan Paur Humas Polres Meranti Iptu Djonni Rekmanora dalam siaran persnya

Ditambahkannya, Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, di kantong celana terlapor ditemukan 1 paket kecil diduga narkotika jenis shabu seberat 0,3 gram dan 1 bungkus plastik sisa diduga tempat narkotika jenis shabu.

“Terlapor dan barang bukti diduga narkotika jenis shabu, 1 unit hp dan 1 unit sepeda motor BM 3391 XB sudah diamankan di Mapolres Kepulauan Meranti untuk pengusutan lebih lanjut,” tambahnya.

Saat ini pihaknya sedang mendalami dan melakukan pengembangan perkara. Dalam BAP tersangka, dirinya meyakinkan akan ada tersangka lain namun masih dalam tahap lidik. Tutup Djonni./cr

“kedepan Bupati kembali akan mengupayakan untuk melengkapi fasilitas selayaknya sekolah tingkat SMU”

Selatpanjang, detikriau.org – Usulan Pemkab Kepulauan Meranti untuk pembangunan Lokal Jauh SMU I Rangsang yang lebih representatif  akhirnya terpenuhi. Ditahun 2016 yang lalu Pemerintah Propinsi Riau menggelontorlan dana melalui Bankeu sebesar Rp 725 Juta untuk pengerjaannya. Awal tahun 2017 Ruang kelas lokal jauh SMU I Rangsang Desa Penyagun itu pun diresmikan oleh Bupati.

Namun seski sudah memiliki ruang belajar yang representatif  Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si menilai sekolah itu masih belum memadai, kedepan Bupati kembali akan mengupayakan untuk melengkapi fasilitas selayaknya sekolah tingkat SMU. Kepada Kepala Sekolah, Makmur, diminta untuk sesegera mungkin mengusulkan untuk pembangunan ruang majelis guru, Labor dan WC.

“Saya minta kepala sekolah segera usulkan pembangunan majelis guru, Labor dan WC, mudah-mudahan bisa diakomodir dalam APBD-P jika tidak dapat direalisasikan pasa 2018,” ujar Bupati.

Dengan diresmikan ruang belajar baru itu Irwan berharap kualitas SDN di Desa Penyagun semakin meningkat. Ruang belajar baru ini diahrapkan dapat memberikan kenyamanan belajar sekaligus memotivasi para pendidik untuk mengajar dengan lebih baik.

Dikatakan Bupati, Desa Penyagun termasuk Desa tertinggal hal itu terlihat dari minimnya infrastruktur di desa tersebut, selain itu juga rendahnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari skala ekonomi sangat rendah.

Salah satu upaya yang harus ditempuh untuk terbebas dari kondisi itu adalah dengan cara meningkatkan kualitas SDM.

Berdirinya SMU I Rangsang diawali dengan pembangunan ruang belajar secara swadaya oleh masyarakat setempat. Namun dengan keterbatasan anggaran, pembangunan ruang belajar itu hanya berdindingkan papan dan atap rumbia, tanpa labor, majelis guru dan WC. /cr

Selatpanjang, detikriau.org – Plt Sekdakab Kepulauan Meranti Yulian Norwis optimis pendataan ulang seluruh tenaga honorer tuntas dilakukan dalam pekan ini.

Selain untuk tertib administrasi, pendataan itu juga dimasksudkan sebagai pedoman pemerataan tenaga honorer ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dalam pekan ini pendataan ulang harus tuntas, sehingga pemerataan tenaga honorer bisa segera dilakukan,” ujar Yulian Norwis, Kamis (12/1/2016).

Menurutnya jika tidak segera dilakukan pendataan, proses pemerataan tenaga honorer tidak akan Optimal. Hal tersebut nantinya dikhawatirkan berakibat pada penumpukan tenaga honorer beberapa OPD.

“Kan percuma kalau menumpuk di satu atau dua OPD saja, nanti mereka tidak kebagian kerja. Sementara Pemkab Meranti telah menganggaran pembayaran gaji mereka. Paling lambat Senin ini penempatan para tenaga honorer selesai,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, menyusul pemberlakukan OPD baru dan pengalihan sejumlah kewenangan kewenangan dari daerah ke provinsi membuat sejumlah tenaga honorer kebingungan. Pasalnya, hingga saat ini sejumlah pegawai honorer tersebut belum mengetahui harus dipekerjakan di instansi mana.

Seorang pegawai honorer yang enggan dituliskan namanya namanya mengungkapkan meski belum pasti dipekerjakan di OPD mana, namun ia tidak khawatir. Pasalnya, Pemkab Kepulauan Meranti tidak akan melakukan rasionalisasi terhadap tenaga honorer.

“Terserah pimpinan saya mau dioper ke instansi mana, yang penting tetap bekerja,” ujar mantan tenaga honorer Dinas Pertambahan dan Energi (Distamben) ini./cr