Di Batam, Pemkab Meranti Gelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi

“Pertajam Kemampuan OPD Mengimplementasikan SAKIP”

“Kemen PAN RB Apresiasi Meranti Berhasil Raih Nilai SAKIP B Plus

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.

BATAM (detikriau.org) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Asistensi Sistem Akuntabiliatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bertempat di Hotel Grand I, Batam, Kamis (24/1/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mempertajam pengimplementasian SAKIP oleh OPD ini dibuka secara langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.

Turut hadir, Wakil Bupati H. Said Hasyim, Anggota Komisi X DPR RI H. Jon Erizal, Mantan Menpan RB H. Azman Abnur, Yusuf Ateh Deputy Bidang Reformasi Birokrasi Kemen PAN-RB RI, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Asisten III Sekdakab.Meranti, Para Pejabat Eselon II, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH dan Pejabat eselon III lainnya, Para Camat dan Kasubag Program masing-masing Bagian dan OPD.

Dalam amarannya, Bupati menekankan setiap sen anggaran yang dibelanjakan oleh OPD harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan.

“Setiap kegiatan yang dilaksanakan jangan hanya berorientasi proyek, tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Artinya setiap anggaran yang digunakan fokus pada kegiatan yang sifatnya prioritas sehingga mampu memberikan dampak positif dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“lebih baik kegiatan tidak terlalu banyak tetapi bermafaat besar bagi masyarakat,” Kata Bupati Irwan.

Bupati juga menyarankan pola yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Daerah dimana  penggunaan anggaran berbasis Money Follow Fuction digeser pada Money Follow Program sehingga uang yang digunakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dan itulah yang kini dilakukan oleh Meranti yang fokus merealisasikan aspirasi masyarakat yang konsen pada pembangunan infrastruktur, tidak hanya terfokus pada pembangunan jalan dan jembatan tapi juga mendukung peningkatan kesehatan dan kualitas SDM seperti peningkatan fasilitas rumah sakit dan pendidikan.

“Karena kita menargetkan masyarakat Meranti menjadi lebih pintar, sehat dan maju,” ucap Bupati lagi.

Target tersebut menurut Bupati hanya dapat tecapai melalui pendekatan SAKIP yang telah dijalankan Meranti dalam 2 tahun terakhir.

Berkat keseriusan dan komitmen OPD secara menyeluruh membuahkan hasil luar biasa, dimana nilai SAKIP Meranti yang sebelumnya D menjadi B ditahun 2017 dan kini ditahun 2019 meraih nilai SAKIP B Plus.

” Meranti menjadi satu satunya Kabupaten Kota di Riau yang meraih nilai SAKIP B Plus,” ucap syukur Bupati.

Bupati berharap Apa yang sudah dicapai itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

“Pelatihan yang dilaksanakan ini juga dalam rangka Coaching Clinik mempertajam SAKIP Meranti yang mana Senin mendatang Kemenpan RI akan kembali memberikan penilaian kepada Kabuaten Kota Se-Indoensia terkait kinerja yang dicapai. Dan Kabupaten Meranti yang sebelmnya mendapat predikat CC ditahun 2016 kini meraih nilai SAKIP B Plus,” ucap Bupati diiringi uplous dari seluruh hadirin.

“Kita juga ingin apa yang diraih ini dapat dipertanggungjawabkan oleh semua OPD,” pungkas Bupati.

Pada kesempatan itu, para peserta juga mendapat pencerahan  tentang Keuangan Negara oleh Anggota DPR RI Jon Erizal.

Dalam pemaparannya, politkus asal Kabupaten Bengkalis yang pernah menimba ilmu di SDN 3 Selatpanjang itu menyarankan kepada Kepala Daerah dan jajarannya, untuk setiap anggaran yang dikeluarkan hendaknya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran yang dibelanjakan tidak hanya sekedar mengejar realisasi tetapi harus berorientasi Outcame,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputy Kemen PAN RB M. Yusuf Ateh, menurutnya setiap organisasi Pemerintah baik Kementrian, Lembaga, Pemda harus mampu mengelola anggaran yang terbatasan itu dengan baik sehingga menghasilkan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat.

Dikatakannya, anggaran APBD yang terbatas tidak perlu banyak kegiatan cukup fokus pada program prioritas  yang berbasis manfaat.

“Karena dimana mana dana untuk sektor publik itu selalu kurang dari kebutuhan oleh karena itu hanya untuk program prioritas yang direncanakan dengan matang sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” jelas Yusuf Ateh.

Tak lupa ia juga mengucapkan apresiasi kepada Pemda Meranti yang telah berhasil meningkatkan Nilai SAKIP dari B ditahun 2017 menjadi B Plus saat ini. Karena untuk meningkatkan Nilai SAKIP bukan perkara mudah dan Meranti berhasil membuktikan itu.

Sesi pertama kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Asistensi Sistem Akuntabiliatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ditutup dengan pemaparan dari Mantan Kemen PAN-RB H. Azman Abnur yang menekankan pentingnya Inovasi dan terobosan dari ASN dalam mengelola keuangan daerah sehingga mampu memberikan manfaat besar kepada masyarakat.

Sekedar informasi, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari yakni tanggal 24-25 Januari 2019, dan akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Nara Sumber kompeten lainya dari pihak Kemen PAN RB RI. Dalam rangka mempertajam implementasi SAKIP di Pemda Kepulauan Meranti. (Hum/eko).

 




Wabup Said Hasyim Lantik 241 Pejabat Pemkab Meranti. 11 Diantaranya Eselon II

SELATPANJANG (detikriau.org) – Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim, didampingi Sekretaris Daerah, H. Yulian Norwis SE MM, melakukan mutasi dan pelantikan 241 Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

Usai dilantiknya 11 orang pejabat Eselon II, 56 orang pejabat Eselon III dan 174 orang Pejabat Eselon IV di Gedung Afifa Jalan Banglas, Selatpanjang, Kamis (10/01/2019), Wabup Said Hasyim berharap kepada pejabat yang baru tetap bekerja ikhlas dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat.

Dalam pelantikan yang turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Meranti, Budi Rahardjo SH, Asisisten III Sekdakab Meranti, Drs. H. Rosdaner M.Si, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan Kepegawaian Meranti, Alizar S.Sos M.Si, Pabung Kodim Bengkalis, Mayor TNI Girsang, Waka Polres Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti, Hery Saputra SH, jajaran pejabat Eselon II dan III Pemkab Meranti, Camat, Tokoh Masyarakat /Agama/ Adat dan lainnya tersebut, juga dilakukan pelantikan ulang terhadap beberapa orang pejabat Eselon II, III dan IV, karena terjadi perubahan nomenklatur naik status tipelogi dan perubahan nama OPD, diantaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda Meranti, Inspektorat Meranti, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

“Tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dari hari ke hari semakin baik,” ujar Wakil Bupati.

Wabup Said Hasyim, mengatakan, pelantikan ini merupakan kegiatan biasa untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat roda organisasi Pemerintahan Daerah lebih baik lagi, agar pelayananan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kepulauan Meranri berjalan efektif, tepat sasaran dan efisien.

Pemkab Kepulauan Meranti, lanjut Wabup Said Hasyim meyakini dan percaya terhadap pejabat yang dilantik dapat melaksanakan Tupoksi serta tanggungjawab dengan baik.

Menurutnya, kedepan masih akan dilakukan pelantikan lainnya atau akan kembali dilakukan perombakan sesuai dengan kebutuhan.

“Saya berharap jangan ada yang tidak puas atas pelantikan ini, laksanakan saja amanah sesuai dengan tanggungjawab, jalankan Tupoksi dengan baik dan ikhlas, agar dimanapun ditempatkan baik-baik saja,” ucap Wabup Said Hasyim.

Menurutnya lagi, PNS adalah satu kesatuan yang bekerja dalam satu sistem Pemerintahan Daerah oleh karena itu harusnya memiliki satu rasa dan saling dukung satu sama main.

“Mari bekerja dengan baik dan terus lakukan evaluasi, mana pekerjaan yang sudah baik lanjutkan, dan mana yang tidak baik tingkatkan lebih baik lagi. Ditempat yang baru kita yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, saling menghargai antara pimpinan dan bawahan, jika itu sudah dilakukan yakin dan percayalah semua berjalan dengan baik,” papar Wakil Bupati.

Tak hanya itu saja, Wabup Said Hasyim juga mengingatkan kepada Kepala OPD, khususnya terhadap 11 orang pejabat Eselon II dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang baru dilantik, diantaranya

  1. H. Jonizar yang sebelumnya menjabat Asisten I Sekda Meranti Bidang Pemerintahan, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.
  2. Syamsuddin SH MH yang sebelumnya sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kini menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  3. Drs. Said Asmaruddin yang sebelumnya sebagai Staf Ahl Bupati Bidang Ekonomi Keuangan,  kini menjabat sebagai Asisten II Sekda Meranti Bidang Pereknomian dan Pembangunan.
  4. Drs. Suhendri dengan jabatan sebagai Inspektur Daerah.
  5. Drs. Nuriman dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Bambang Supriyanto SE M.Si menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  7. H. Makmun Murod dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
  8. Drs. Hendra Putra M.Si dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
  9. drg. Roswita dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
  10. Dr. Aready dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
  11. Tengku Efendi dengan jabatan sebagai Pj. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

Dimana harus jeli melihat situasi ditengah masyarakat, sebagai acuan menyusun program pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.***(Hum/eko).

 




3 Tahun Dinanti, Kantor Camat Rangsang Pesisir Hari Ini Resmi Difungsikan

MERANTI (detikriau.org) – Kantor Camat Rangsang Pesisir di Desa Telesung resmi difungsikan, penggunaan Kantor Camat yang telah dinanti-nanti warga sejak tiga tahun lalu itu, ditandai dengan acara syukuran dan peresmian oleh Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili oleh Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner, Rabu (9/1/2019).

Tak hanya warga Kecamatan Rangsang Pesisir, Asisten I Sekdakab. Meranti H. Jonizar, Kabag Perbatasan Sekdakab. Meranti Efialadi, Kabag Tata Pemerintahan Sekdakab. Meranti Jon Hendri, Camat Rangsang Pesisir M. Nasir dan Jajaran, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Irwan, Camat Tebing Tinggi Helfandi SE M.Si, Camat Rangsang Drs. Tunjiarto, Camat Tebing Tinggi Barat Said Jamhur, Ketua MUI Meranti H. Mustafa, Kades Telesung Syahrullah, Kapolsek Rangsang Pesisir, Babinkamtibmas, Tokoh Agama/Masyarakat juga turut hadir dalam gelaran syukuran tersebut.

Pada kesempaan itu, sebagai rasa terima kasih kepada keluarga Giran yang telah mendukung pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir dengan menghibahkan tanah seluas 2 Ha, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Asisten I Sekdakab. Meranti H. Jonizar menyerahkan piagam penghargaan, piagam sebagai bentuk rasa terima kasih Pemda Meranti kepada keluarga Giran diterima oleh Bu Poinem selaku perwakilan keluarga Giran.

Saat menerima piagam penghargaan dari Pemda Meranti Poinem tampak tak kuasa menahan haru seraya keneteskan air mata, iapun mengucapkan terima kasih kepada Pemda Meranti yang telah memfasilitasi pembangunan Kantor Camat yang cukup representatif yang memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat.

Seperti diakui Camat Rangsang Pesisir M. Nasir, Gedung Kantor Camat Rangsang Pesisir memang sangat dinantikan oleh masyarakat setempat, yang telah menunggu selama 3 tahun sejak pemekaran dari Kecamatan Rangsang sebagai Kecamatan induk. Dikatakan Camat Ramgsang Pesisir selama ini dalam melayani administrasi masyarakat pihaknya hanya menempati Gedung Kantor Camat darurat bekas PNPM Mandiri yang berada di Desa Sonde.

Dengan difungsikannya Kantor Camat Rangsang Pesisir yang menyedot dana APBN sebesar 1.4 Miliar itu menjadi tonggak sejarah bagi Kecamatan Rangsang yang telah memiliki gedung megah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di 12 Desa yang berada di Kecamatan tersebut.

“Dan ini adalah bukti komitmen Bupati dalam membangun infrastruktur khususnya didaerah Rangsang Pesisir,” ujar M. Nasir.

Tak lupa Camat Rangsang Pesisir juta mengucapkan terima kasih kepada keluarga Giran atas hibah tanah seluas 2 Ha untuk pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir.

“Semoga apa yang telah dilakukan oleh keluarga almarhum Girang untuk kepentingan umum menjadi amal ibadah bagi Giran dan keluarga,” ucap Camat.

Kedepan M. Nasir juga berharap kepada Pemda Meranti untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur diwilayahnya terutama infrastruktur jalan dalam rangka mendongkrak roda perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang tak kalah penting ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan dan kondusifitas daerah apalagi dalam iklim politik yang sedikit hangat saat ini.

Menyikapi pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir itu, Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner dalam sambutannya atas nama pribadi dan Pemda Meranti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir yang siap untuk difungsikan itu.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan Kantor Camat ini demi kemajuan Kabupaten Meranti yang sama-sama kita banggakan,” ucap Asisten III Sekda Meranti.

Ia berharap, dengan adanya Kantor Camat yang cukup megah ini dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesua dengan tujuan pembangunan Kantor Camat untuk mempermudah akses dan mempersingkat rentang kendali pelayanan publik.

Agar proses pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai yang diharapkan, Asisten III Sekda Meranti juga mengingatkan Camat untuk menerapkan managemen yang baik dan yang tak kalah penting sinergitas antara masyarakat dan aparatur pemerintah Kecamatan sehingga apa yang ingin dicapai akan terwujud.

Pada moment itu, H. Rosdaner juga menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Karena dengan membayar pajak masyarakat ikut serta dalam mensukseskan pembangunan Meranti seperti yang disaksikan saat ini yakni peresmian Kantor Camat Rangsang Pesisir. 

Tak lupa himbauan serupa juga disampaikannya kepada para pengusaha untuk membayar restribusi pajak usaha karena ditengah Pemerintah Daerah gencar-gancarnya membangun dana yang dihasilkan dari pajak sangat ini sangat dibutuhkan.

“Ini adalah wujud nyata dari kontribusi masyarakat membayar pajak, dengan kata lain pajak berasal dari masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dalam membangun Meranti yang kita cintai,” ujarnya.

Terakhir Asisten III Sekdakab. Meranti berpesan kepada semua masyarakat untuk sama-sama menjaga Gedung Kantor Camat itu dengan baik agar tetap berdiri kokoh dan bermanfaat lebih lama senagai pusat pelayanan administrasi Kecamatan.

Kegiatan peresmian penggunaan Kantor Camat tersebut ditutup dengan peninjauan fasilitas kantor yang dilanjutkan dengan makan dan doa bersama. (Hum/eko).




IKLAN PLN SELATPANJANG




2019, Meranti Terima Dana TKDD dari APBN Sebesar 1,07 Triliun

“Meranti Juga Diberikan Penghargaan Pemerintah Berkinerja Baik Pertama Dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik Tahun 2018

PEKANBARU ( detikriau.org) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto, menyampaikan, bahwa ada peningkatan pada Alokasi APBN untuk Riau pada tahun 2019 sebesar Rp.34,83 Triliun, naik Rp 5,05 Triliun dengan rincian Belanja k/c : 477 Sebesar 7.86 Triliun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 26,95 triliun.

Khusus untuk dana TKDD sebesar Rp26,95 triliun ini nantinya dibagikan untuk Pemprov Riau dan 12 Kabupaten/Kota di Riau yang dirincikan, Provinsi Riau sebesar 5,85 Triliun, Meranti 1,07 Triliun, Pelalawan 1,45 Triliun, Pekanbaru 1,51 Triliun, Bengkalis 3,80 Triliun, Siak 1,90 Triliun, Kuansing 1,43 Triliun, Inhu 1,46 Triliun, Kampar 2,33 Trilun, Dumai 1,01 Triliun, Rohil 1,89 Triliun, Rohul 1,44 Triliun, dan Inhil 1,81 Triliun.

Dalam kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa), Daftar Alokasi Dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang di hadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim di Gedung Janggi Gebenuran  Provinsi Riau Pekanbaru, Selasa (18/12/2019) tersebut, juga di hadiri oleh Kepala Daerah Se-Riau dan Forkopinda Riau Selasa 18 Desember 2019.

Dalam kesempatan itu, Tri Budhianto juga menyampaikan bahwa ada 6 langkah strategis pada tahun 2019 yaitu; pertama, meneliti kembali Dipa yang telah diterima untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan yang tercantum dalam DiPa dengan kebutuhan. Kemudian segera menetapkan para pejabat pengelola keuangan, Menyelesaikan brokir dengan melengkapi data pendukung yang di butuhkan, Melakukan Proses pengadaan barang dan jasa lebih awal, Segera melakukan pembayaran setelah penyelesaian kegiatan, serta Mengoptimalkan peran para aparat pengawas internal untuk mengawal program dan kegiatan.

Dari Enam langkah trategis inilah Budi berharap secara bersama-sama dapat mewujudkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran APBN 2019.

“ APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (Investasi, red) sumber daya Manusia” ungkap Tri Budhianto.

Meranti Raih Penghargaan Pemerintah Berkinerja Baik Pertama

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kebupaten Kepulauan Meranti, selain menerima Dipa 2019 sekaligus juga menerima penghargaan pemerintah berkinerja baik pertama dalam penyaluran dana Alokasi khusus (DAK)Fisik Tahun 2018 yang di serah oleh Gubernur Riau Drs. H. Wan Thamrin Hasyim kepada Drs. H. Said Hasyim .

Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan selamat kepada pemerintah Kabupaten Kelauan Meranti yang telah mendapat penghargaan.

“Semoga menjadi semagat dalam membangun negeri”, ungkap Gubri serambi berharap kegiatan dan program-program dapat berjalan dengan baik.***(hum/eko)




Usai Gong Ditabuh, PPID Meranti Siap Beri Pelayanan Informasi Publik Secara Profesional

Foto: Humas

SELATPANJANG(detikriau.org) – Menggemanya gong usai ditabuh Bupati Kepulauan Meranti, H. Irwan Nasir yang diwakilli Asisten I Bidang Pemerintahan, Drs. H. Jonizar, menandakan telah resmi terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kabupaten Kepulauan Meranti. Penyerahan SK PPID kepada PPID Utama, Drs. Syaiful Ikram pun tak luput usai gema gong berakhir di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Selasa (18/12/2018).

Kini, Kabupaten termuda di Riau itu siap memberikan pelayanan infomasi publik secara profesional dan proporsional kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaan lounching PPID Meranti itu, tak hanya diselimuti suara yang menggema dari leburan logam kuningan berbentuk bundar itu saja, pada pembentukan PPID Meranti yang sesuai UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri No. 3 Tahun 2017 itu juga tampak dihadiri PABUNG 0303 Bengkalis, Mayor TNI Girsang, Komisioner KIP Riau, Alnovrizal, perwakilan LSM PITRA, Triono Hadi, para Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

Disamping menyambut baik, Asisten I Sekdakab. Meranti, H. Jonizar, mengucapkan mengapresiasi kepada Bagian Kominfo Sekda Meranti atas terbentuknya PPID tersebut. Ia berharap kedepan segala bentuk pelayanan penyediaan informasi publik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita reformasi perbaikan sistem tata kelolaan pemerintahan.

“Semoga PPID Meranti dapat menjamin penyediaan informasi yang efisein, mudah dan cermat kepada masyarakat dan pihak pihak yang membutuhkan. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam mengantisipasi penyelewengan lebih optimal,” ucapnya.

Hal itu juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti dalam mewujudkan Good Goverment dan Clean Goverment.

Namun, menurut Jonizar, satu hal yang perlu juga diecermati adalah jangan sampai informasi itu dimanfaatkan oleh golongan ataupun pribadi untuk hal yang sifatnya negatif, yang mempengaruhi lancarnya proses pembangunan.

Agar hal itu tidak terjadi, Asisten I Bidang Pemerintahan ini menghimbau kepada PPID Meranti, untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan bekerja secara profesional dan berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Jonizar juga menyinggung perihal peningkatan status PPID Kominfo Kabupaten Kepulauan Meranti yang saat ini setara Eselon III menjadi setingkat SKPD. “Semoga kedepan Kominfo dapat menjadi Badan yang berdiri sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, PPID Utama Drs. Syaiful Ikram yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Kominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, mengaku berkomitmen tinggi menjalankan tugas dan fungsi PPID dengan baik, sesuai dengan tujuan PPID itu sendiri dalam mendorong terwujudnya pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

“PPID Meranti akan berupaya menjadi pengumpul informasi yang akurat dan akuntable untuk melayani masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan terkait informasi Pemda Kepulauan Meranti khususnya,” sebut Syaiful.

PPID Meranti memiliki tugas dan wewenang diantaranya, Bupati dan Wakil Bupati bertindak sebagai Pembina PPID, Sekretaris Daerah (Sekda) bertindak sebagai atasan PPID, Kabag Kominfo PPID I, Kepala Dinas/Kepala Badan sebagai Tim Pertimbangan, sementara Sekretaris OPD bertindak sebagai PPID Pembantu.

Sebagai PPID Utama, ia juga berpesan kepada seluruh OPD, jangan takut jika ada masyarakat ataupun pihak tertentu yang meminta informasi. “Jika mendapatinya meminta, silahkan mengarahkan kepada PPID Meranti selaku penyedia informasi,” tutur Syaiful.

Pada kesempatan yang sama, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melalui perwakilan PITRA, Triono Hadi, mengatakan, terbentuknya PPID Meranti akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah atas tersedianya pelayanan data dan informasi yang akurat oleh PPID. 

Namun satu hal yang harus diperhatikan, yakni bagaimana sarana pelayanan informasi tersebut gampang diakses  umum dan memiliki fasilitas yang nyaman. Selain itu pentingnya pemahaman dari PPID itu sendiri dalam membantu masyarakat mensuport peneyediaan informasi publik. 

Apalagi diera reformasi saat ini pada dasarnya, dikatakan Triono, semua informasi bersifat terbuka selain yang dikecualikan melakui SK Bupati

“FITRA berharap PPID Meranti yang telah terbentuk melalui SK Bupati tidak sekedar SK, tapi dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya,” tutup Triono.*** (Hum/eko)