Foto : Pengunjuk rasa menggelar aksi di Hong Kong pada 14 Oktober. Foto/REUTERS/Umit Bektas

ARB INdonesia, WASHINGTON – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengesahkan empat Undang-undang (UU) untuk menghukum China. Tiga UU terkait unjuk rasa di Hong Kong dan satu UU terkait ekstradisi eksekutif perusahaan telekomunikasi China Huawei.

Empat UU itu disahkan melalui voting tertutup saat para anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik ingin mengambil sikap agresif terhadap China dan mendukung unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong yang telah berlangsung empat bulan.

Langkah ini dilakukan saat Gedung Putih terlibat perundingan rumit dengan Beijing untuk menyelesaikan masalah perang dagang. Salah satu UU itu adalah UU Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Hong Kong yang mengharuskan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS melakukan sertifikasi setiap tahun untuk memastikan Hong Kong mempertahankan otonomi sebagai pusat keuangan global.

UU kedua adalah UU Proteksi Hong Kong yang akan melarang ekspor komersial peralatan militer dan pengontrol massa yang digunakan kepolisian Hong Kong terhadap para demonstran.

Senat belum menjadwalkan voting untuk legislasi itu. Semua UU itu harus dikirim ke Gedung Putih untuk disahkan menjadi UU atau diveto untuk ditolak. Meski demikian, ajudan Komite Hubungan Luar Negeri AS menyatakan voting terkait Hong Kong akan digelar dalam beberapa pekan mendatang.

UU ketiga yang disahkan DPR adalah resolusi tak mengikat yang mengakui hubungan Hong Kong dengan AS, mengecam intervensi China dalam masalah Hong Kong dan mendukung hak warga kota itu untuk berunjuk rasa.

Pemerintah Hong Kong menyesalkan pengesahan legislasi itu dan menegaskan kembali parlemen asing tidak boleh intervensi pada masalah internal kota itu.

UU keempat adalah resolusi tak mengikat yang mendukung Kanada atas langkahnya terkait permintaan AS untuk ekstradisi Meng Wanzhou, chief financial officer (CFO) raksasa telekomunikasi China Huawei Technologies Co Ltd yang ditahan di Kanada pada Desember. AS menuduh Meng melakukan penipuan perbankan dan berbisnis dengan Iran yang mendapat sanksi AS. Meng menyangkal tuduhan itu.

Sumber SINDONEWS. COM

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (MANDEL NGAN / AFP)

ARB INdonesia, AMERIKA SERIKAT – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, berjanji akan bekerja sama dalam membantu penyelidikan dalam proses pemakzulan Presiden Donal Trump yang tengah dilakukan Kongres. Diduga hal ini berkaitan dengan sikap Trump yang sempat menahan bantuan militer untuk Ukraina yang dianggap sebagai upaya memeras Presiden Volodymyr Zelensky.

Esper menuturkan kementerian yang dia pimpin sebisa mungkin memenuhi panggilan untuk bersaksi menyusul permintaan fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan AS.

“Kami akan melakukan segala hal yang kami bisa untuk bekerja sama dengan Kongres,” kata Esper dalam wawancaranya dengan CBS pada Minggu (13/9).

Meski begitu, Esper menuturkan bahwa Gedung Putih dan Trump memiliki kewenangan untuk membatasi dokumen-dokumen mana saja yang boleh dibuka untuk penyelidikan.

“Saya tidak tahu status dokumen tersebut. Saya tidak tahu batasan atau larangan yang mereka (Gedung Putih) punya secara internal. Gedung Putih memiliki kewenangan dalam merilis dokumen juga,” kata Esper seperti dilansir AFP.

Pernyataan Esper muncul beberapa hari setelah Gedung Putih menolak untuk bekerja sama dengan Kongres dalam penyelidikan pemakzulan Trump.

Gedung Putih menyebut proses pemakzulan yang tengah berlangsung merupakan tindakan partisan, tidak sah, dan di luar konstitusi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi, menuding Gedung Putih bertindak melawan hukum dengan menyembunyikan fakta dengan menolak bekerja sama.

Penyelidikan pemakzulan Trump dibuka setelah sang presiden terindikasi menyalahgunakan wewenang untuk menekan Zelensky supaya melakukan penyelidikan terhadap anak Joe Biden, Hunter.

Biden merupakan bakal calon presiden dari Partai Demokrat, rival Trump di pemilu mendatang.

Trump dituduh menekan Zelensky dengan cara menahan bantuan militer AS. Melalui beberapa kali komunikasi telepon, Trump meminta Zelensky untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan Hunter Biden, yang merupakan anggota komisaris perusahaan energi Ukraina, Burisma.

Kasus dugaan korupsi itu diduga dibuat-buat lantaran Trump tidak memiliki bukti awal.

Dalam salah satu transkrip percakapan telepon kedua presiden yang diungkap Gedung Putih, Trump terdengar mendiskusikan penangguhan bantuan militer AS ke Ukraina. Trump juga terdengar meminta Zelensky untuk membuka penyelidikan terhadap Hunter Biden.

Ketika ditanya apakah Trump pernah menjelaskan alasan AS menangguhkan bantuan militer ke Ukraina, Esper menjawab “saya tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Anda.”

Sumber CNNIndonesia. com

ilustrasi (Foto: AFP Photo/Bulent Kilic), ARBINDONESIA.COM, INTERNASIONAL – Serangan militer besar-besaran yang mulai dilancarkan Turki ke wilayah yang dikuasai Kurdi di Suriah timur laut, dilaporkan telah menewaskan setidaknya 15 orang. Delapan orang di antaranya adalah warga sipil.

Jumlah korban tewas itu disampaikan kelompok pemantau HAM Suriah, Syrian Observatory for Human Rights seperti dilansir kantor berita AFP.

Tidak disebutkan lebih detail mengenai identitas para korban. Disebutkan bahwa di antara para korban tewas, setidaknya dua warga sipil tewas dalam serangan artileri di kota Qamishli. Kamis (10/10/2019).

Turki telah mulai melancarkan operasi darat di Suriah sebagai bagian dari operasinya memerangi pasukan Kurdi. Serangan militer yang dilancarkan pada Rabu (9/10) waktu setempat ini menandai dimulainya operasi militer di perbatasan Turki-Suriah.

Dalam operasi darat ini, pasukan Turki didukung oleh para militan Suriah.

“Angkatan Bersenjata Turki dan Tentara Nasional Suriah telah melancarkan operasi darat di bagian timur Sungai Efrat sebagai bagian dari Operation Peace Spring,” demikian pengumuman Kementerian Pertahanan Suriah via Twitter seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (10/10/2019).

Kementerian itu mengungkapkan bahwa pasukannya telah menyerang 181 target “kelompok teror” Kurdi.

Selain serangan darat, militer Turki juga telah melakukan serangan-serangan udara secara intensif. Operasi militer ini dimulai hanya beberapa hari setelah pemerintah Amerika Serikat tiba-tiba mengumumkan penarikan pasukannya dari Suriah.

Pihak Kurdi yang kelompok milisi utamanya telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki, telah bersumpah akan melawan setiap serangan darat.

Sumber Detik. com

ARBINDONESIA.COM, FILIPINA – Petugas bea cukai Filipina dilaporkan menangkap seorang perempuan berkebangsaan Indonesia, Agnes Alexandra, di Bandara Manila. Penyebabnya adalah dia ketahuan membawa narkoba jenis sabu seberat 8 kilogram.

Seperti dilansir Associated Press, Senin (7/10), petugas Bea Cukai Filipina menahan Agnes saat tiba dalam penerbangan dari Siam Reap, Kamboja pagi hari waktu setempat. Mereka curiga dengan isi tas yang dibawa perempuan itu.

Setelah dibongkar, ternyata Agnes menyembunyikan narkoba itu di tas yang dia bawa. Nilainya ditaksir mencapai US$1 juta (sekitar Rp14 miliar).

Ketika dicecar pewarta setempat, Agnes hanya menutupi wajahnya seraya mengatakan tas itu bukan miliknya.

Dikhawatirkan Agnes bisa diganjar dengan hukuman berat. Sebab, Presiden Rodrigo Duterte menerapkan kebijakan keras untuk memerangi narkoba.

Perang melawan narkoba yang dicanangkan Duterte sampai saat ini diperkirakan menelan sekitar 7000 korban jiwa. Dia memberi aparat kepolisian wewenang tembak di tempat jika tersangka melawan saat akan ditangkap.

Meski begitu, kelompok pegiat hak asasi manusia menuduh kebijakan Duterte melanggar HAM dan cenderung diskriminatif. Sebab korbannya sebagian besar adalah para pengguna dan bandar kelas bawah.

Sedangkan bandar besarnya jarang terungkap. Kebijakan itu juga disorot dunia, bahkan Mahkamah Internasional sempat memutuskan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam perang narkoba itu.

CNN Indonesia sudah mencoba mengkonfirmasi laporan ini kepada Kementerian Luar Negeri. Namun, sampai berita ini dibuat mereka belum memberikan jawaban. 

Sumber CNNIndonesia.com

ARB INdonesia, ARAB SAUDI – Kerajaan Arab Saudi pada Minggu (7/10) kemarin menyatakan bakal membolehkan wisatawan asing yang berbeda jenis kelamin dan belum menikah tinggal sekamar di penginapan yang mereka sewa. Hal ini mereka lakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan mulai memberikan visa untuk keperluan wisata.

“Hal itu tidak lagi diperlukan untuk turis asing,” demikian isi pernyataan Badan Wisata Arab Saudi, seperti dikutip dari AFP, Senin (7/10).

Di masa lalu, pasangan berbeda kelamin yang datang ke Saudi dan ingin menginap dalam satu kamar terlebih dulu harus membuktikan mereka pasangan suami istri melalui buku nikah. Jika tidak bisa, maka mereka harus bermukim sementara secara terpisah.

Sedangkan bagi perempuan Saudi yang bepergian seorang diri tetap bisa memesan kamar hotel, hanya saja harus menunjukkan dokumen identitas.

Pemerintah Arab Saudi menyatakan memberikan visa turis sejak 27 September lalu. Mereka berharap hal ini bisa menjadi sumber pendapatan baru selain industri minyak bumi dan izin ibadah umrah atau haji.

Selama ini Saudi hanya menerbitkan visa untuk berhaji, pekerja asing, atau rombongan atlet yang mengikuti kompetisi olahraga.

Hal ini adalah bagian dari Visi 2030 yang dicanangkan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman, supaya mempersiapkan Saudi jika produksi minyak bumi terus menurun.

Pemerintah Saudi memutuskan untuk memberikan visa secara elektronik atau saat kedatangan kepada warga dari 49 negara. Antara lain Amerika Serikat, Australia dan sejumlah negara-negara di Eropa.

Meski begitu, langkah Pangeran Muhammad diperdebatkan oleh kelompok konservatif. Mereka khawatir jika Saudi menjadi negara terbuka untuk wisata maka akan berdampak langsung, yakni membiarkan para pelancong mengenakan pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut selama ini. 

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, INTERNASIONAL – Presiden Recep Tayyip Erdogan memperbaharui ancaman Turki untuk meluncurkan sebuah operasi “udara dan darat” di perbatasan Suriah. Operasi itu dilakukan untuk melawan milisi Kurdi yang dianggap sebagai teroris oleh Ankara.

Erdogan sebelumnya mengatakan kesabaran Turki mulai menipis setelah pejabat Turki dan Amerika Serikat sepakat memperkuat zona penyangga di Suriah utara pada Agustus lalu.

“Kami telah membuat persiapan kami, melengkapi rencana operasi kami, memberikan instruksi yang dibutuhkan,” kata Erdogan dalam pidato di televisi, dan menambahkan serangan bisa dimulai “secepatnya hari ini, besok,”.

“Kami akan melakukan operasi ini di darat dan udara,” katanya dan mengatakan operasi ini akan berada di sisi timur Sungai Eufrat.

Pihak Kurdi di timur laut Suriah mengecam komentar Erdogan dan mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah menghentikan serangan Turki di wilayah Suriah yang berada di bawah kendali mereka.

Sebuah pernyataan mengatakan “masyarakat internasional harus memberikan tekanan kepada Turki untuk menghentikan melakukan agresi,”

Pihak Kurdi juga memanggil pihak Uni Eropa dan sekutu Amerika Serikat untuk membantu menghentikan ancaman Erdogan yang mereka sebut sebagai “berbahaya dan ancaman bagi keamanan dan stabilitas wilayah”.

Erdogan telah berulang kali mengancam meluncurkan serangan lintas perbatasan dan baru-baru ini menyarankan bahwa kemajuan di zona tersebut dengan AS tidak berkembang seperti yang diharapkan Ankara.

Meski sudah ada patroli gabungan Turki-AS, Ankara ingin segera membangun ‘zona aman’ untuk pengembalian dua juta pengungsi Suriah.

Turki merupakan rumah pelarian dari 3,6 juta pengungsi Suriah yang kemudian ditentang kehadirannya oleh masyarakat setempat.

Ankara ingin mendorong mundur pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG) yang didukung oleh AS dari perbatasan dengan Turki. Turki menganggap kelompok tersebut adalah cabang teroris Kurdi di Turki.

Namun YPG telah bekerja erat dengan tentara Amerika dalam peperangan melawan kelompok ISIS, merebut kembali wilayah Suriah utara dari mereka.

Militer Turki telah dua kali meluncurkan serangan di Suriah, pertama adalah melawan ISIS pada 2016 dan yang kedua melawan YPG pada 2018.

Sumber CNN Indonesia