ARB INdonesia, BEIJING – Hotel Quanzhou Xinjia Cina yang menjadi tempat karantina pasien suspect virus corona ambruk, Sabtu malam (7/3/2020) sekitar pukul 19.30 waktu setempat.

Sebanyak 34 orang berhasil diselamatkan dalam dua jam berikutnya, kata pemerintah kota Quanzhou di situs webnya.

Pada Minggu (8/3/2020) dini hari, sebanyak 47 orang telah diselamatkan, menurut media pemerintah People’s Daily.

Dalam video yang diposting Beijing News menunjukkan para pekerja penyelamat memanjat puing-puing dan membawa orang ke mobil ambulan.

“Saya berada di sebuah pompa bensin dan mendengar suara keras. Saya melihat ke atas dan seluruh bangunan runtuh. Debu ada di mana-mana, dan pecahan-pecahan kaca beterbangan, ” kata seorang saksi mata dalam sebuah video yang diposting di aplikasi streaming Miaopai.

“Saya sangat takut, tangan dan kaki saya menggigil,” katanya.
Seorang saksi bernama Chen, mengatakan kepada Beijing News bahwa kerabat termasuk saudara perempuannya telah dikarantina di hotel sesuai peraturan setempat setelah kembali dari provinsi Hubei, tempat virus corona muncul.

Dia mengatakan, mereka telah dijadwalkan untuk pulang setelah menyelesaikan 14 hari isolasi.

“Saya juga dikarantina (di hotel lain) dan saya sangat khawatir, saya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sehat, mereka mengukur suhu setiap hari, dan tes menunjukkan bahwa semuanya normal.”

Quanzhou adalah kota pelabuhan di Selat Taiwan di provinsi Fujian dengan populasi lebih dari 8 juta.
People’s Daily resmi mengatakan hotel telah dibuka pada Juni 2018 dengan 80 kamar.

Kantor Berita resmi Xinhua mengatakan komite yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja telah mengirim tim kerja darurat ke lokasi.

Berikut ini video petugas mengevakuasi korban dari reruntuhan hotel:

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/internasional/2020/03/08/hotel-ambruk-70-pasien-suspect-virus-corona-tertimbun/

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Foto/REUTERS/SPA

ARB INdonesia, RIYADH – Aparat keamanan Kerajaan Arab Saudi menangkap tiga anggota senior keluarga kerajaan. Dua di antaranya yang ditangkap adalah adik Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, Pangeran Ahmed bin Abdulaziz dan mantan putra mahkota Mohammad bin Nayef.

Bangsawa ketiga yang ditangkap adalah saudara laki-laki Mohammad bin Nayef, Pangeran Nawaf bin Nayef.

Dilansir dari New York Times dalam laporannya, Sabtu (7/3/2020), menyebut penangkapan ketiga bangsawan senior Arab Saudi ini atas perintah Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MbS).

Laporan New York Times tidak merinci alasan untuk penangkapan mereka. Muncul spekulasi bahwa penangkapan ketiga bangsawan senior itu terkait dengan ketidakpuasan yang tumbuh di antara para bangsawan terhadap aturan sewenang-wenang Putra Mahkota MbS, karena beberapa anggota keluarga penguasa dan elite bisnis Arab Saudi telah menyatakan frustrasi di masa lalu.

MbS sudah dipandang sebagai penguasa de facto Kerjaan Arab Saudi, di mana dia yang mengendalikan semua tuas utama pemerintahan, dari pertahanan hingga ekonomi. Dengan kekuasaan itulah, MbS leluasa menyingkirkan jejak pertikaian internal sebelum transfer resmi kekuasaan dari ayahnya suatu saat nanti.

Pada bulan September tahun lalu pihak berwenang Arab Saudi menangkap sekitar 24 orang, termasuk ulama berpengaruh, dalam apa yang dikecam aktivis sebagai tindakan keras terkoordinasi.

“Ada banyak kebencian tentang kepemimpinan putra mahkota,” kata seorang anggota elite Saudi yang memiliki koneksi dengan kerajaan kepada Reuters dengan syarat anonimitas.

Sumber itu menambahkan bahwa beberapa orang di lingkaran elite mengatakan mereka “tidak percaya” pada putra mahkota, sebuah pernyataan yang digemakan oleh empat sumber lainnya dan diplomat senior.

Penangkapan dan penahanan ketiga bangsawan senior Saudi itu diungkapkan pada hari Jumat oleh anggota keluarga kerajaan dan seseorang yang dekat dengan keluarga kerajaan. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena ada bahaya jika berbicara di depan umum tentang putra mahkota.

Seorang mantan pejabat senior Amerika juga mengonfirmasi penahanan tersebut.

Adik Raja Salman, Pangeran Ahmed bin Abdulaziz, selama beberapa waktu terakhir dikenal sebagai sosok harapan besar anggota keluarga dan kritikus lain yang bisa menghalangi Putra Mahkota MbS untuk naik takhta.

Sedangkan mantan putra mahkota Mohammad bin Nayef merupakan mantan menteri dalam negeri yang mengembangkan hubungan dekat dengan agen-agen intelijen Amerika selama bertahun-tahun. Dia disingkirkan dari kedua peran itu oleh Putra Mahkota MbS pada tahun 2017 dan dia secara efektif berada di bawah tahanan rumah sejak saat itu.

Penahanan itu tidak diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan seorang pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington menolak berkomentar.

Pangeran Ahmed pernah terlihat menentang Putra Mahkota MbS pada tahun 2018 ketika ia disapa oleh pengunjuk rasa di London yang meneriakkan penentangan terhadap perang Arab Saudi di Yaman.

“Apa hubungannya ini dengan Saud?,” kata Pangeran Ahmed dalam komentar yang direkam video kala itu, merujuk pada keluarga Kerajaan Saudi. “Mereka yang bertanggung jawab adalah raja dan putra mahkotanya.”

Tetapi Pangeran Ahmed kala itu dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk menentang MbS. Dia mengatakan komentarnya terhadap para demonstran di London telah disalahtafsirkan, dan sejak saat itu dia menjaga hubungan yang hangat dengan keponakannya. (*)

Sumber Sindonews.com
https://sumut.sindonews.com/read/14260/1/konflik-internal-arab-saudi-tangkap-adik-raja-salman-dan-eks-putra-mahkota-1583550201

Pengadilan Kriminal Internasional mengizinkan JPU melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Afghanistan, baik oleh Taliban, AS, maupun Pemerintah Afghanistan. Foto: dok/Reuters

ARB INdonesia, DEEN HAAG – Setelah api peperangan yang berkobar selama 19 tahun mereda, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memutuskan untuk mengizinkan jaksa penuntut umum melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Afghanistan, baik oleh Taliban, Amerika Serikat (AS), maupun Pemerintah Afghanistan.

Keputusan itu disampaikan selama sidang banding. Sebelumnya, jaksa penuntut tidak menerima hasil keputusan hakim yang menolak permintaan penyelidikan dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan di Afghanistan pada April tahun lalu. Hakim Piotr Hofmanski mengatakan, hakim sebelumnya melakukan kesalahan.
“Setelah menimbang alasan banding jaksa penuntut serta pengamatan dan pengajuan dari perwakilan berbagai korban dan peserta lainnya, kami menemukan bahwa hakim persidangan sebelumnya melakukan kesalahan interpretasi dalam menimbang permintaan jaksa penuntut,” kata Hofmanski, dikutip BBC.

Jaksa Penuntut ICC Fatou Bensouda telah meminta ICC membuka penyelidikan kejahatan perang di Afghanistan sejak November 2017. Tiga bulan kemudian, dia membawa saksi dan para korban ke Den Haag, Belanda, untuk menjawab keraguan hakim. Namun, Majelis ICC menolak permintaan penyelidikan tersebut.

Sejauh ini, tidak diketahui alasan pasti penolakan sebelumnya. Namun, ICC setidaknya menimbang tiga aspek. Pertama, jaksa penuntut harus dapat mengemukakan apakah wilayah kejahatan berada di dalam yurisdiksi ICC dan apakah kejahatan terjadi di ambang batas darurat sehingga memerlukan perhatian khusus ICC.

Kedua, jaksa penuntut perlu menunjukkan Afghanistan tidak mampu mengatasi kejahatan itu sendiri dan bersedia membuka diri. Ketiga, jaksa penuntut harus mampu menunjukkan alasan mengapa kasus tersebut dapat memengaruhi orang banyak dan tidak akan membawa dunia pengadilan ke dalam stigma negatif.

Bensouda mengatakan, kejahatan perang di Afghanistan diyakini terjadi sejak 1 Mei 2003. Namun, hakim dalam sidang sebelumnya bersikeras tidak ada bukti cukup kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. AS dan Afghanistan yang berkoalisi memerangi Taliban juga tidak bersedia menggiring kasus itu ke ranah hukum.
Keputusan baru ICC akan membuka pintu penyelidikan dan penegakan keadilan di Afghanistan. Hal itu disambut baik aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). “Terima kasih kepada korban yang memaparkan kesaksian dan aktivis Afghanistan yang bekerja tanpa rasa takut dan lelah ” kata aktivis HAM, Shaharzad Akbar.

Namun, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo mengecam keputusan itu. Dia mengatakan Pemerintah AS akan mengambil tindakan apa pun untuk melindungi militer AS. “Ini adalah tindakan yang diambil lembaga politik yang tidak bertanggung jawab yang menyamar sebagai badan hukum,” kata Pompeo.

AS belakangan ini telah menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Taliban di Doha, Qatar, 29 Februari lalu. Kesepakatan yang mengakhiri perang terpanjang di Afghanistan tersebut ditandatangani utusan AS Zalmay Khalilzad dan wakil pemimpin Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar dan disaksikan Pompeo.

Perjanjian itu juga membuka jalan untuk penarikan penuh pasukan AS dari Afghanistan dimulai dengan pengurangan pasukan dari 13.000 menjadi 8.600 dalam beberapa bulan. Menurut komandan utama AS di Afghanistan, Jenderal Austin “Scott” Miller, hal itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden AS Donald Trump.

Setelah kesepakatan ditandatangani, pemerintah Afghanistan harus membentuk tim negosiasi dan mengatur pertukaran tahanan. Taliban akan memberikan daftar 5.000 tahanan Taliban yang saat ini masih ditahan pemerintah Afghanistan. Sebagai gantinya, sebanyak 1.000 pasukan Afghanistan akan dibebaskan.

Seperti dilansir Washington Post, mantan pejabat senior Taliban Abdul Salam Zaeef menyambut baik hasil negosiasi tersebut. Meski begitu, pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan pertukaran tahanan semacam itu hanya akan dilakukan apabila kedua belah pihak sudah bertemu dan menekan kesepakatan serupa.

Hambatan lain setelah kesepakatan ditandatangani adalah pembentukan tim negosiasi inklusif untuk mewakili rakyat Afghanistan yang tidak bersekutu dengan Taliban. Delegasi tidak resmi pemerintah Afghanistan berupaya menemui pejabat Taliban di Doha pekan lalu, tetapi Taliban menolak pertemuan tersebut.

“Kami tidak mengundang atau tidak akan bertemu delegasi dari mana pun,” kata Suhail Shaheen, seorang juru bicara Taliban, dilansir Radio Mashaal. Sejauh ini, Afghanistan tidak berkomentar terkait itu. Namun, Menteri Pertahanan Afghanistan Asadullah Khalid menegaskan, tidak ingin tentara AS ada di negaranya.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani juga mengatakan, Afghanistan mampu melindungi keamanan dan kedaulatan negaranya. Dia juga berulang kali mengkritik pemerintah AS karena mengecualikan mereka dalam pembicaraan perdamaian dengan Taliban, padahal perang tersebut juga melibatkan pemerintah Afghanistan.

Kesepakatan damai dengan Taliban menjadi tujuan kebijakan luar negeri, sekaligus kampanye, Presiden AS Donald Trump. Dalam sebuah pernyataan, Trump menyebut kesepakatan itu akan membuka jalan yang lebih lebar untuk mengakhiri perang di Afghanistan dan membawa pulang puluhan ribu pasukan AS. (Muh Shamil)

Sumber Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1548694/41/pengadilan-internasional-selidiki-kejahatan-perang-as-di-afghanistan-1583545271

ARB INdonesia, ISTANBUL – Ketegangan di Suriah kian meningkat setelah Turki melancarkan serangan dalam skala besar di Provinsi Idlib dan sekitarnya, kemarin. Aksi militer itu berpotensi menimbulkan perang terbuka antarkedua negara.

Turki tidak lagi mampu menahan diri setelah arus imigran terus membanjiri Turki. Situasi di Suriah, terutama Idlib, tidak membaik dalam sembilan tahun terakhir. Selain itu, sedikitnya 36 tentara Turki tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka akibat serangan udara serta artileri yang dilancarkan Suriah dan Rusia tiga hari lalu.

Turki sebelumnya tidak pernah melakukan serangan terang-terangan. Menteri Pertahanan (Menhan) Turki, Hulusi Akar, mengatakan pihaknya terpaksa melakukan intervensi militer setelah pasukan Turki diserang secara langsung. Dia berharap pasukannya bisa mengakhiri dan menghentikan perang di Suriah.

“Semua upaya kami tempuh untuk memastikan Suriah menghormati kesepakatan gencatan senjata, juga untuk mencegah imigrasi dari Suriah menuju Turki dan menghentikan pertumpahan darah,” ujar Akar dikutip The New York Times.

“Kami berharap operasi ini dapat membawa perdamaian dan stabilitas di Suriah,” ujarnya.

Akar mengatakan, penebalan pasukan militer Turki di Idlib tidak dimaksudkan untuk unjuk kekuatan di hadapan Rusia yang mendukung pemerintahan Presiden Suriah Bashar Al-Asad. Namun, dia mendesak Rusia bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan puluhan tentara Turki beberapa hari lalu.

“Kami tidak bermaksud berperang dengan Rusia. Satu-satunya tujuan kami di sana ialah menghentikan pembantaian oleh rezim Suriah,” kata Akar.

“Terus terang saja, kami tidak dapat menerima pernyataan seperti ‘Kami tidak bertanggung jawab atas serangan pemerintah Suriah’ dari negara penjamin seperti Rusia,” katanya.

Dengan situasi yang meruncing, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berencana menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada 5 Februari nanti. Sejumlah pejabat Rusia sempat memperingatkan dan mengancam bahwa tentara Turki, terutama pesawat tempur, tidak akan lagi ditoleransi berada di Suriah.

Turki mempertebal pasukan di Suriah Utara setelah konvoi tentara Suriah mendekati tujuan mereka untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok separatis di Idlib. Potensi benturan militer itu menyebabkan hampir satu juta penduduk lokal mengungsi ke wilayah perbatasan dan membuat mereka putus asa.

Bulan lalu, Turki telah mengerahkan sekitar 7.000 tentara menuju Idlib sesuai dengan perjanjian deeskalasi dengan Rusia pada 2018. Bala bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi dan mendukung kelompok separatis yang dengan cepat kehilangan wilayah setelah diserbu pasukan Bashar al-Assad.

Sejak saat itu Turki sering terlibat langsung di garis depan hingga menembak jatuh dua helikopter Suriah dan menjadi ujung tombak kemenangan kelompok separatis di Saraqib. Kemarin, Turki juga kembali melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Suriah di dalam dan sekitar Idlib, bahkan hingga ke Aleppo.

Turki meminta dukungan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk menggagalkan serangan Suriah dan Rusia di Idlib. Namun, NATO tidak ingin terlibat dalam Perang Suriah dan hanya membantu Turki melalui pembagian informasi intelijen yang dikumpulkan melalui pengawasan citra satelit.

Turki merasa terpukul di Suriah pada pekan lalu. Saat itu, pasukan Turki disebut melalui malam paling mengerikan selama memasuki medan tempur di Suriah. Pemerhati militer, Metin Gurcan, mengatakan satu batalion infanteri Turki diteror di antara Kota Balyoun dan Al Bara oleh pesawat tempur Suriah dan Rusia.

Pasukan Turki dihantam sangat keras. Sebagian besar dari mereka melarikan diri dan berlindung di balik gedung. Namun, pesawat tempur Rusia menjatuhkan bom penghancur bungker dan mengubur pasukan Turki. Menurut para ahli yang mengutip sumber lokal, jumlah korban tewas lebih dari 36 orang dan mungkin sekitar 100. (Muh Shamil)

Sumber Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1544005/43/ketegangan-di-suriah-meningkat-turki-lancarkan-serangan-skala-penuh-1583198314

ARB INdonesia, TENGGARA HATAY – Gubernur di provinsi tenggara Hatay pada Jumat (28/2) pagi menyampaikan, sedikitnya 33 tentara Turki tewas dalam serangan udara pasukan pemerintah Suriah di provinsi barat laut Idlib.

Itu adalah jumlah kematian terbesar yang dialami Turki dalam satu hari sejak mulai mengirim ribuan tentara ke Idlib dalam beberapa pekan terakhir, di tengah serangan pemerintah Suriah yang didukung Rusia untuk merebut kubu pertahanan terakhir negara yang dikuasai oposisi, sekaligus rumah bagi lebih dari 3 juta orang.

Pemboman yang ganas dan serangan darat telah menelantarkan hampir 1 juta orang sejak Desember, dan lebih dari setengahnya adalah anak-anak.

Sebagai tanggapan, Turki memperingatkan akan menyerang “semua target rezim Suriah yang diketahui”. Demikian dikutip dari Aljazeera, Jumat (28/2).

Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan “keprihatinan besar” atas eskalasi kekerasan dan menyerukan gencatan senjata segera.

Dia mengatakan “risiko eskalasi yang lebih besar tumbuh tiap jamnya” tanpa tindakan segera.

Departemen Luar Negeri AS juga mempertimbangkan, dengan mengatakan “sangat prihatin” tentang serangan itu.

“Kami mendukung sekutu NATO kami Turki dan terus menyerukan untuk segera mengakhiri serangan tercela oleh rezim Assad, Rusia dan pasukan yang didukung Iran,” kata seorang perwakilan Departemen Luar Negeri.

Melalui juru bicaranya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan udara “tanpa pandang bulu” oleh rezim Suriah dan pasukan Rusia.

Rahmi Dogan, gubernur provinsi tenggara Turki, Hatay, sebelumnya mengumumkan dalam pernyataan di televisi bahwa 22 tentara tewas. Warga Suriah yang melarikan diri dari serangan di Idlib menemukan tempat berlindung di gua-gua.

Tentara Turki membalas dengan tembakan artileri ke sasaran pemerintah Suriah di Suriah.

Setelah serangan itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengadakan pertemuan keamanan darurat dua jam di Ankara yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat militer.

Menurut media pemerintah, ditempat terpisah, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu berbicara melalui telepon dengan Stoltenberg.

“Semua yang diketahui ialah target pemerintah Suriah yang mendapat serangan dari unit pendukung udara dan darat Turki,” kata Direktur Komunikasi Turki, Fahrettin Altun pada Jumat (28/2), menurut kantor berita Anadolu.

Turki Buka Perbatasan Idlib

“Turki telah memutuskan untuk ‘menanggapi dengan baik’ terhadap serangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah,” kata Altun.

Serangan terhadap pasukan Turki telah menyebabkan ketegangan hebat antara sekutu utama pemerintah Suriah, Rusia, dan Turki, yang mendukung kelompok oposisi tertentu di Idlib.

Erdogan sebelumnya berjanji akan melancarkan operasi militer untuk mendorong kembali pasukan pemerintah Suriah jika mereka tidak mundur dari barisan pos pengamatan Turki pada akhir Februari.

Sementara itu, seorang pejabat Turki mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa polisi Turki, penjaga pantai, dan pejabat keamanan perbatasan telah diperintahkan melawan upaya untuk mencegah pengungsi Suriah mencapai Eropa, untuk mengantisipasi kedatangan segera dari Idlib.

Middle East Eye juga melaporkan bahwa Turki akan membuka perbatasan Idlib-nya dan memungkinkan para pengungsi bebas masuk ke Eropa.

“Turki telah menampung lebih dari 3,6 juta pengungsi Suriah dan khawatir akan gelombang baru,” kata Hashem Ahelbarra dari Aljazeera, yang melaporkan dari perbatasan Turki-Suriah.

“Dalam beberapa hari mendatang, melihat Turki mengambil peran agresif dan meminta Uni Eropa dan NATO, khususnya, untuk mengambil sikap yang sangat kuat ketika menyangkut apa yang terjadi sekarang di Idlib,” tambahnya.

“Turki merasa bahwa mereka sedang berjuang melawan ini sendiri sambil mempertimbangkan apa yang sedang dilakukan sebagai upaya untuk mengakhiri krisis kemanusiaan (di Idlib).”

Editor Arb

Sumber merdeka.com

https://m.merdeka.com/dunia/33-tentara-turki-tewas-dalam-serangan-udara-suriah-di-idlib.html

Kekerasan yang dipicu Citizenship Amendment Act (CAA) atau Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan pecah di New Delhi, India. Foto/REUTERS

ARB INdonesia, NEW DELHI – Korban tewas dalam kerusuhan antara kelompok Hindu dan Muslim di India bertambah dari 32 menjadi 38 orang. Konflik yang dipicu oleh Citizenship Amendment Act (CAA) atau Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan ini tercatat sebagai konflik terburuk di New Delhi dalam beberapa dekade.

Konflik diperparah dengan pertikaian politik mengenai pemindahan seorang hakim yang mengkritik polisi dan pemerintah dalam menangani kerusuhan antar-kelompok agama tersebut.

Konflik percah sejak hari Minggu lalu ketika protes damai kelompok Muslim dalam menentang CAA diserbu kelompok Hindu yang mendukung CAA. Masjid Ashok Nagar di New Delhi ikut dibakar massa di awal-awal kerusuhan.

Ketegangan tetap tinggi di Ibu Kota India, ketika ribuan polisi antihuru-hara dan paramiliter berpatroli di jalan-jalan yang berserakan puing-puing akibat kerusuhan sektarian.

Hakim S Muralidhar, seorang hakim pengadilan tinggi New Delhi, dengan tajam mengkritik polisi dan meminta petugas untuk menyelidiki politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP)—partainya Perdana Menteri Narendra Modi—karena menghasut kekerasan.

Muralidhar dipindahkan ke pengadilan di negara bagian lain dengan surat perintah pemindahan dikeluarkan pada larut malam. Pemindahan hakim kritis itu memicu protes di antara politisi oposisi dan di media sosial.

Manish Tewari, pemimpin partai oposisi, mengatakan setiap pengacara dan hakim di India harus memprotes keras apa yang disebutnya upaya kasar untuk mengintimidasi pengadilan.

Menteri Hukum Ravi Shankar Prasad mengklaim pemimdahan hakim itu adalah “transfer rutin”.

Ketika negara itu dilanda pertumpahan darah, pengerahan besar pasukan keamanan membawa ketenangan yang tidak nyaman pada hari Kamis.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan undang-undang baru yang diadopsi Desember lalu itu “sangat memprihatinkan”. Dia khawatir dengan laporan tidak adanya polisi dalam menghadapi serangan terhadap Muslim oleh kelompok lain.

“Saya mengimbau semua pemimpin politik untuk mencegah kekerasan,” kata Bachelet dalam pidatonya di dewan HAM PBB di Jenewa, seperti dikutip The Guardian, Jumat (28/2/2020).

Para kritikus mengatakan CAA itu bias terhadap Muslim dan merusak konstitusi sekuler India. BJP yang merupakan partai nasionalis Hindu telah membantah memiliki prasangka buruk terhadap 180 juta Muslim India. BJP mengatakan bahwa CAA diperlukan untuk menolong imigran minoritas dari sejumlah negara tetangga.

Pada hari Rabu, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, yang menisihati pemerintah Washington tetapi tidak menetapkan kebijakan, menyuarakan “keprihatinan serius” tentang kekerasan ketika Presiden Donald Trump berkunjung ke India.

Anurima Bhargava, seorang komisioner yang ditunjuk Ketua DPR AS dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, juga menyatakan khawatir atas laporan bahwa polisi Delhi belum melakukan intervensi dalam serangan kekerasan terhadap Muslim.

Trump, ditanya di sebuah konferensi pers di ibu kota tentang kekerasan itu. Dia justru memuji pernyataan “luar biasa” Modi tentang kebebasan beragama. (*)

Sumber Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1540447/40/korban-tewas-konflik-hindu-muslim-india-bertambah-jadi-38-orang-1582862693