www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Aktivis muda yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Tembilahan (MPT) Zakiyun, mempertanyakan kinerja dewan dalam mengawasi pembangunan. Dia menilai, selama ini tidak ada kejelasan terkait pengawasan yang dilakukan para wakil rakyat itu.

“Kami sudah bosan mendengar pernyataan atau janji-janji yang disampaikan dewan dalam hal pengawasannya. Buktinya, pengawasan yang dilakukan hanya sebatas formalitas di atas kertas tanpa ada realisasi. Kami mempertanyakan kinerja pengawasan yang dilakukan dewan,” cetus Zakiyun, Sabtu (1/10/2011) di Tembilahan.

Misalnya, Yon panggilan akrab aktifis muda ini mencontohkan, selama ini fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi III dalam hal realisasi pekerjaan proyek. Dewan selalu menggaungkan pengawasan yang baik dan optimal. Namun sampai saat ini tidak ada hasil konkrit dari pengawasan itu yang dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

“Mana buktinya? Semua masyarakat Inhil mengetahui berapa banyak telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Beberapa kali rapat dengar pendapat yang mereka gelar setakat ini tidak pernah jelas kemana titik akhirnya. Semuanya mengambang.” Kecam Yon
Lebih jauh, Yon mengkhawatirkan, pengawasan yang digaungkan-gaungkan dewan itu ditenggarai hanya dijadikan tameng untuk meraup keuntungan oleh oknum dewan yang bersangkutan. Jangan sampai hal itu akan berdampak negatif, yakni hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyatnya di DPRD.

Dia meminta agar dewan lebih bekerja optimal. Tunjukkan hasil kerja pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

“Kami menginginkan bukti, bukan hanya janji-janji. Sebagai wakil rakyat, hendaknya DPRD dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Dewan juga dituntut untuk lebih berpihak dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lain. Baik pribadi, golongan dan partai,” pungkasnya. (fsl)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Ratusan massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Tembilahan (MPT), jum’at (30/9/2011) sekira pukul 14.30 Wib sambangi gedung kantor DPRD Inhil. MPT, melalui juru bicaranya, Yan Bona menilai, selama ini berbagai kebijakan yang ditelorkan DPRD Inhil selalu identik dengan ketidakberpihakan kepada masyarakat. Kedatangan massa yang bertepatan dengan dilaksanakannya Paripurna LKPJ Bupati sekaligus penyampaian pembahasan Pansus I dan II terpaksa dilakukan penundaan.

Menurut penuturan Yan, salah satu contoh ketidakberpihakan adalah terkait masalah pembangunan venue futsal. Dirinya menilai milyaran dana yang akan dikucurkan melalui APBD Inhil bukan sesuatu yang “urgent“ jika diperbandingkan dengan berbagai permasaalahan publik seperti, masalah kesehatan, pendidikan serta keterpurukan ekonomi masyarakat.

“Akibat keterpurukan ekonomi, saat ini saja dikota Tembilahan terdata 7 kasus busung lapar. Belum lagi Rumah Sakit Daerah kita sekarang selalu diterpa berbagai persoalan. Mulai dari permasalah kekurangan tenaga medis, kerusakan peralatan dan berbagai fasilitas pendukung termasuk ketidakjelasan peruntukan peralatan medis bagi Rumah Sakit Guntung dan RS Pulau Kijang”Jelas Yan

Dunia pendidikan? Tambah tokoh yang terkenal bicara cukup blak-blakan ini, “bukanlah menjadi rahasia lagi, tingginya biaya pendidikan semakin menjerat leher masyarakat. Termasuk kekurangan berbagai sarana dan prasarana dan bahkan berbagai persoalan amburadulnya sistem administrasi pendidikan. “

Semua pembenahan kepentingan publik tersebut menurut yan, tentu lebih patut untuk mendapat prioritas dan jelas memerlukan pasokan dana yang terbilang tidak sedikit. Apalagi kini APBD Inhil sudah terkuras melalui tiga paket multiyears (Islamic Center, Gedung Kampus UNISI dan High Way Bandara Tempuling – Mandah), lantas apakah masih harus dibebani dengan pembangunan lapangan futsal? ”Cecar Yan saat memberikan penjelasan kepada rekan wartawan.

Setelah menunggu sekira 1 jam, perwakilan rombongan MPT, akhirnya dipersilahkan untuk melakukan dialog dengan Unsur pimpinan DPRD. Dalam pertemuan tersebut, 4 orang perwakilan MPT, Yan Bona, Comel, Zakiyun dan Eva dengan tegas meminta DPRD Inhil membatalkan kucuran dana APBD Inhil untuk Venue Futsal.

Ketua Pansus I, Surya lesmana yang juga menghadiri dialog ini mengaku bahwa ranperda Futsal setakat ini masih dalam tahap pendalaman, dijelaskan Surya, anggaran awal pembangunan lapangan futsal senilai Rp. 73 Milyar setelah di optimalisasi mengalami penurunan menjadi sekitar 59 Milyar.  Kesepakatan sharing Budget Dana, melalui dana  APBN dibantu sekitar 35 M, APBD inhil maksimal hanya 20%, sisanya diperoleh melalui APBD Provinsi Riau serta Pendanaan melalui berbagai sumber yang tidak mengikat.

“yang harus menjadi pertimbangan, multi player effect secara tidak langsung nantinya juga akan di rasakan masyarakat Inhil. Dengan dilaksanakannya salah satu cabor PON di Tembilahan tentu akan memberi dampak positif seperti adanya perhatian skala Nasional pada Kabupaten Inhil,”Jelas Surya.

Surya juga mengakui bahwa atas dasar pertimbangan belum memadainya fasilitas pendidikan dan kesehatan juga yang mendasari untuk dilakukan optimalisasi pembiayaan pembangunan venue PON futsal tersebut.

Menurut penjelasan Wakil pimpinan DPRD Inhil, Dani M Nursalam, khusus mengenai peralatan pelayanan kesehatan RS Guntung dan RS Pulau Kijang, DPRD sudah pernah dilakukan sidak ke satker terkait. ” Kedepan kita juga akan berupaya agar pelayanan kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan dapat lebih diperbaiki,” Kata Dani.

“Kita lihat dan buktikan dulu keberpihakan Dewan kepada masyarakat dalam bentuk nyata. Setelahnya, silahkan bangun lapangan futsal. Kalau belum ada kepastian hal ini, kita akan terus mempresure dengan kekuatan massa yang tidak menutup kemungkinan dalam jumlah yang jauh lebih besar.” Pungkas Yan memberikan warning  (fsl)

arbindonesia.com, Tembilahan) – Kamis,(29/9/2011) bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil dilaksanakan acara pelepasan Jamaah Calon Haji (JCH) tahun 2011 yang berasal dari anggoa KORPRI Kabupaten Indragiri Hilir. Acara pelepasan dilaksanakan oleh Bupati Inhil  yang diwakili  Sekdakab Inhil, H. Alimuddin RM.

Dalam kata sambutannya, Sekda berpesan kepada JCH yang berasal dari KORPRI, agar terus menjaga kesehatan hingga nantinya dapat menjalankan semua rangkaian ibadah haji  dengan sempurna.”Kesempatan untuk menunaikan Ibadah Haji adalah kesempatan yang patut sangat disyukuri jadi upayakanlah semampu mungkin untuk menunaikan semua rangkaian haji dengan sesempurna mungkin. Saya juga sangat berharap agar kita dapat selalu menjaga nama baik KORPRI, saling tolong menolong dan setibanya di tanah suci nantinya agar menyempatkan diri untuk memanjatkan do’a kepada Tuhan yang Maha Esa agar Kab. Inhil selalu dalam keadaan aman, damai dan sejahtera,” Ungkap Sekda memberi wejangan.

Tahun haji kali ini, JCH yang berasal dari KORPRI sejumlah 46 orang, 17 orang laki-laki dan 29 orang wanita. Dalam rangkaian acara pelepasan ini juga dilaksanakan acara penepukan tepung tawar kepada JCH, Tausyiah tentang Haji serta diakhiri dengan pemberian bingkisan. (wai/Humas Pemkab Inhil)

Dirinya Mengaku Tidak Mengetahui Batalnya Aksi Ini Dikarenakan Ancaman Bunuh

arbindonesia.com (Tembilahan) – Camat Kateman, Yuliargo menyebutkan bahwa pihak Kecamatan sudah cukup kooperatif dalam menyikapi masalah rencana aksi demo yang akan dilakukan kelompok AM2PR. Dirinya dengan tegas membantah mengetahui alasan pemabatalan aksi unjuk rasa ini dikarenakan adanya ancaman akan dibunuh.

“Saya sama sekali tidak mengetahui kalau memang ada ancaman seperti itu. Pihak Kecamatan tidak pernah menghalang-halangi apalagi sampai berinisiatif melakukan intimidasi. Dalam pertemuan malam sebelum aksi demo, kita sudah bersedia untuk melakukan dialog, namun pada esok harinya, mahasiswa kembali berobah pikiran dan tetap bersikeras untuk melakukan aksi demo,” Jelas Camat ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, Kamis (29/9/2011).

“Dari informasi sumber kita, justru masyarakat setempat yang tidak menginginkan urusan kampung mereka dicampuri oleh pihak-pihak luar. Lagipula seperti penuturan saya sebelumnya, mahasiswa tersebut bukan penduduk setempat. Kalau disebutkan adanya perubahan sikap “byg” setelah dilakukan pertemuan dengan saya apalagi disertai dengan lontaran kalimat ancaman, saya bantah dugaan ini.” Papar Camat.

Sekedar untuk mengingatkan, sedianya, aksi demontrasi ini akan digelar pada rabu (27/9/2011) yang lalu, aksi ini lakukan karena adanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah Kateman dan sekitarnya dalam beberapa bulan belakangan. Kelompok AM2PR menduga ada permainan kelompok tertentu yang menyebabkan terjadinya hal ini. (fsl)

arbindonesia.com (Tembilahan) – Batalnya rencana unjuk rasa yang diprakarsai oleh sekelompok massa yang menamai diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Rakyat (AM2PR), rabu (27/9/2011) yang lalu terkait masalah kelangkaan BBM di Kecamatan Kateman tampaknya bakal berbuntut panjang. Mahasiswa mengakui, pembatalan ini dikarenakan adanya intimidasi dalam bentuk ancaman akan dibunuh. Guna mencari perlindungan hukum. Mahasiswa melaporkan pengancaman ini kepada pihak kepolisian.

“Benar kita terpaksa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa karena diintimidasi dalam bentuk ancaman akan dibunuh. Ancaman ini disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat berinisal “Byg”. Untuk menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak diingini. Kami terpaksa mengambil tindakan mundur,’ ungkap Supriyadi, koordinator lapangan demonstran saat ditemui wartawan di depan Mapolres Inhil sesaat sebelum membuatkan laporan, Kamis (29/9/2011).

Tindakan ancaman oleh “Byg” ini juga sempat membuat heran kelompok mahasiswa karena pada malam sebelum direncanakan turun melakukan aksi, “Byg” orang yang paling antusias memberikan dukungan.

“Pertemuan selasa malam (26/9/2011) sekira pukul 20.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, Byg termasuk orang yang paling lantang memberikan dukungan dilaksanakannya aksi ini. Namun pagi harinya, kita malah diminta untuk tidak meneruskan aksi tanpa alasan yang jelas dan malah mengancam akan membunuh apabila kita tetap bersikeras.” Katanya.

Menurut keterangan sumber yang tidak bersedia menyebutkan namanya, perubahan kelantangan “Byg” ini setelah dirinya dihubungi oleh CAmat Kuindra, Yuliargo.

Saat berita ini dinaikan, sekelompok mahasiswa masih membuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Mapolres Inhil. (fsl).

(arbindonesia.com) – Apapun yang namanya program pembangunan, khususnya yang didanai melalui uang rakyat, tujuan akhirnya harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun tampaknya keharusan ini tidak berlaku di Kabupaten Indragiri Hilir. 1 dari 3 paket proyek “wah” multiyears, High Way Bandara Tempuling – Mandah senilai ratusan milyar rupiah justru pada awal pelaksanaannya saja sudah menimbulkan kesengsaraan rakyat.

Kisah memilukan ini diperoleh detikriau.wordpress.com secara langsung dari seorang sumber yang meminta untuk sementara namanya tidak dipublikasikan, Rabu (28/9/2011). Menurut penuturannya, sampai saat ini, khususnya dalam hal pembebasan lahan terkait pelaksanaan proyek high way tersebut, pengorbanan harta benda milik masyarakat sama sekali tidak ada kejelasan ganti ruginya. Ironisnya, bahkan istri seorang warga sempat jatuh pingsan saat dengan garangnya operator kendaraan baja meratakan satu-satunya kebun sandaran hidup mereka.

“saat ini banyak masyarakat menjerit bang. Tapi mereka tidak tau kemana harus mengadu. Setiap kali mereka mempertanyakan dan mencoba mencari kejelasan alasan dikorbankannya harta benda mereka, perangkat desa terkesan menghalang-halangi.”Jelas sumber sambil memperlihatkan beberapa nama-nama warga dan asset mereka yang dengan paksa dikorban untuk kelancaran pembangunan proyek yang ditenggarai diluncurkan hanya atas dasar kepentingan kelompok.

Dari data yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh sumber, terlampir nama seorang wanita yang sudah berstatus janda, Nur Asiyah. Menurutnya, tempat bernaung satu-satunya warga parit 1 desa Sialang panjang ini terpaksa harus dibongkar karena terkena ruas jalan. Kini, dengan bantuan putranya, dirinya telah kembali membangun pondok walaupun hanya seadanya untuk sekedar tempat melepas lelah dihari tuanya.

Data berikutnya terlampir  atas nama Yahya, warga parit 2 desa sialang panjang. Setelah tiga baris kebun sandaran hidupnya rata dengan tanah, kini rumah tinggalnyapun katanya terkena jalur jalan tersebut. Namun, karena rumah ini satu-satunya harta benda yang masih dimilikinya, Yahya bersikeras untuk mempertahankan. Yang lebih memilukan, saat eksekusi 3 baris lahan kebunan kelapa milik mereka, sang istri sempat jatuh pingsan karena tak kuasa menahan air mata.

“Saya sangat berharap agar pihak-pihak terkait untuk turun langsung kelapangan melihat apa yang kini terjadinya kepada masyarakat. Jangan hanya turun kepada aparatur desa tapi langsung pertanyakan kepada masyarakat,” Ungkap sumber.

Terkait permasalahan ini, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan yang dikomfirmasi melalui sambungan telepun selularnya menunjukkan nada suara kecewa. Menurutnya, persoalan sospol seperti ini sudah semestinya sebelum pelaksanaan, seluruhnya sudah terselesaikan dengan jelas.

“Kita merasa sangat kecewa kalau memang kondisinya benar seperti ini. Seharusnya aparatur desa yang proaktif utuk memberikan laporan karena walaupun sudah beberapa kali mendengar perihal ini, sampai saat sekarang kita belum menerima laporan secara resmi. Kalu nanti ada, kita akan segera panggil pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan hal ini” Ungkap Asun panggilan akrab politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan komfirmasi.

Menurut Asun, sudah menjadi keharusan, kalau memang terpaksa mengorbakan asset milik masyarakat tentu ada nilai penggantinya karena pembayarannya juga akan dianggarkan melalui pemerintah daerah. (fsl)