Keluhan ini disampaikan Zainuddin SH, ia kecewa saat membawa ibunya untuk menjalani proses rontgen, ternyata pihak RSUD Puri Husada Tembilahan tidak bisa melayani.

Sebelumnya ia membawa ibunya memeriksakan keluhan sakit di bagian kaki kepada Dr Amalia, dari sana ia diarahkan untuk membawa ibunya ke RSUD Puri Husada untuk dirontgen terlebih dahulu.

“Saya menyesalkan buruknya pelayanan dan penanganan kesehatan di rumah sakit ini. Masak saat saya membawa ibu saya untuk menjalani rontgen, petugas disana menyatakan tidak bisa dilakukan, karena ketiadaan film untuk rontgen,” ungkap Zainuddin SH kepada wartawan.

Pria yang berprofesi sebagai advokat ini menyebutkan saat itu petugas disana menyatakan bahwa stok film rontgen di RSUD Puri Husada sedang habis.

“Kita tentu saja mempertanyakan bagaimana fasilitas dan sesuatu yang diperlukan bagi penanganan kesehatan bisa tidak ada. Ini kan sudah tidak beres, seharusnya kebutuhan pendukung kesehatan selalu dipantau dan dicek ketersediaannya,” tegasnya.

Dengan arahan petugas medis di RSUD Puri Husada dan keperluan pengobatan penyakit ibunya, maka terpaksa ia melakukan rontgen bagian kaki ibunya di rumah sakit swasta yang ada di Tembilahan, tentunya dengan biaya cukup tinggi dibandingkan kalau dilakukan di RSUD Puri Husada Tembilahan.

Untuk diketahui, memang belakangan ini pelayanan dan penanganan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah ini terus menuai kekesalan warga. Sehingga ada yang menganalogikan pelayanan di rumah sakit ini tak lebih dari sebuah Puskesmas saja.

Beberapa waktu lalu pihak RSUD Puri Husada Tembilahan sempat kehabisan stok benang jahit saat salah seorang anggota TNI mengalami luka bacok, sehingga juga harus dirujuk ke rumah sakit swasta. Sehingga saat itu sempat membuat berang Kasdim 0314/ Inhil, Mayor Edi Yanto.

Pihak rumah sakit juga sempat menolak mengobati tiga orang warga Kelurahan Seberang Tembilahan yang mengalami luka-luka, karena digigit anjing gila. Saat itu mereka juga berdalih obatnya habis.

Kemudian pada Selasa (13/9/11) lalu, seorang warga Kelurahan Pekan Arba, Rudianto (35) sempat mengadukan buruknya pelayanan dan penanganan kesehatan di rumah sakit ini, sehingga mengakibatkan nyawa almarhumah isterinya Rina (30) yang mengalami pendarahan usai melahirkan tidak bisa diselamatkan. Karena lambannya penanganan, dengan alasan saat itu tidak ada dokter yang standby. (Suf)

Demikian dikatakan Kepala Disporabudpar, H Muctar T, melalui Kabid Kebudayaan Ritawati, kepda Wartawan Rabu (12/10). Ia menjelaskan, bagi putri daerah Inhil yang berminat dan mempunyai kriteria seperti yang dicari bisa langsung datang ke Kantor Disporabudpar dibagian yang dipimpinya.

“Yang jelas, kita mencari Putri atau Wanita, usia 15-23 tahun, berpenampilan menarik,” katanya menjelaskan.

Selain itu, kriterianya lanjut Ritawati, tinggi badan minimal 160 cm, memiliki berat badan yang propesional, memiliki kemampauan atau bakat Tari, Nyanyi, Puisi, Akting dan sebagainya. Serta memiliki wawasan dan kemampuan pengetahuan umum wilayah Riau, khusunnya kota Tembilahan.

“Mereka yang memiliki syarat seperti ini jangan segan-segan silahkan menghubungi kami,” tukas Ritawati.

Pemilihan  Putri Inhil, seperti ini menurutnya merupakan agenda tahunan Dinas, guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka yang benar-benar memiliki bakat. Dan bagi mereka yang terpilih akan dijadikan duta Inhil, di ajang  lebih tinggi, baik tingkat Provisi, Nasional dan Internasional sekalipun. (suf)

“Pokoknya apapun alasannya saya tetap akan mempertahankan harta peninggalan suami saya ini. saya mana tau kalau tanah yang saya miliki ini kepunyaan pemkab inhil yang kini akan dipergunakan untuk pembangunan jalan. Suami saya membelinya dari warga setempat dan memiliki bukti kepemilikan yang ditandatangani oleh aparatur desa setempat.” Terang seorang warga Siang Panjang, Hajrah ketika menghubungi kabarinhil  melalui sambungan selular, Rabu (12/10/2011)

Masih menurut pengakuan wanita yang mengaku telah didahului sang suami mengahadap ilahi ini, untuk proyek Highway tersebut, dirinya dengan terpaksa sudah merelakan warung kecil tempat berdagang yang terletak didepan rumah untuk dibongkar. Kini, kalau tempat berteduhnyapun diminta, dia mengaku tidak akan rela.”Kalau harus saya relakan, kemana saya harus pindah dan darimana saya mendapatkan biaya untuk semua itu. Saat ini, orang tua saya sudah uzur dan juga numpang berteduh dibawah pondok tua ini,” keluhnya dengan nada resah.

Seorang warga Sialang Panjang lainnya, Sakak,Ama.Pd, juga sangat merasa keberatan. Menurutnya, bukannya dirinya tidak mendukung dilaksanakannya pembangunan, tapi tentunya ada rasa keadilan. “Rakyat mana yang tidak mendukung adanya pembangunan kalau  memang untuk kepentingan bersama. Tapi, kalau pembangunan itu harus menimbulkan kesusahan rakyat, tentuya perlu untuk dicarikan solusi terbaik,” Ungkap Sakak yang berprofesi sebagai tenaga pengajar di SD 016 Desa Sialang Panjang ini.

Sakak mengaku dirinya sudah menetap di Desa Sialang sejak tahun 90 lalu. Asset yang kini bermasalah karena terkena ruas jalan pembangunan proyek jalan tersebut dulunya dibelinya dari H. Yahya (Ketua RT 04 sialang panjang. Red) dan surat keterangan ganti rugi juga telah disahkan oleh kepala desa setempat.”Jadi tolonglah kami diberlakukan adil. Kami tidak akan rela kalau tidak ada solusi yang jelas dan saling menguntungkan.” Jelas Sakak kembali mempertegas. (fsl)

Petugas di media center beralasan mereka tidak menerima data dari panitia bidang pertandingan, maupun koordinator cabang olah raga. ‘Kami juga kesulitan Bang, data tidak ada masuk dari masing masing koordinator ,’ keluh salah seorang petugas di media center, Selasa semalam.

Berdasrakan informasi yang diterima Riau Pos, peringkat Kontingen kabupaten/kota sudah banyak berubah setelah sehari pertandingan cabor Karate, Pencak Silat, Takraw dan Takwondo. Diantaranya Siak masih menduduki peringkat  1, kemudian Inhil dari peringkat 5 sudah naik ke rangking 2. Hanya saja panitia bidang pertandingan hingga Selasa (11/10) sekitar pukul 20.00 wib belum terlihat di secretariat Media Center untuk mengesahkan data perolehan medali sementara.

Sekum KONI Inhu, Jumiihardi Jamil yang sempat dikonfirmasi  juga mengakui sudah adanya penambahan medali kontingen Inhu. Meski belum mendapatkan emas, kontingen Inhu setidaknya sudah mengantongi sebanyak 1 perak dan 5 medali perunggu.

Panitia Bidang Pertandingan Porda VII Riau, Mukhtar T, berkali kali dihubungi via telepon selulernya tidak merespon sama sekali. Padahal sebelumnya Selasa sore, sejumlah panitia di Sekretariat menyampaikan bahwa update data dilakukan pukul 20.00 wib.

Indra, awak salah satu media di Riau, saat ditemui di ruang media center juga mengeluhkan tidak adanya update data di media center. Padahal kantor berita tempat Ia bekerja sudah berkali kali meminta data perolehan medali terbaru untuk di rilis.‘Udah sering saya masuk ke media center tapi data tidak ada perubahan,gimana ini,’ ujar Indra mengeluhkan.(fat) media center tapi data tidak ada perubahan, gimana ini,’ ujar Indra mengeluhkan.(rul/kic)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Penyelenggaraan Porda yang dilaksanakan di Tembilahan sudah barang tentu ada plus minusnya. Salah satu minusnya yang dikeluhkan oleh banyak pihak masalah penataan dan mahalnya biaya parkir yang dipungut kepada pengunjung yang ingin menyaksikan berpagai pertandingan yang dilaksanakan.

Salah seorang pengunjung Zul, mengungkapkan, saat dirinya ingin menyaksikan pertandingan sepak takraw di gedung Tasik Gemilang Tembilahan, uang parkir yang diminta Rp 2.000. Angka tersebut sudah di atas angka kewajaran yang biasanya dipungut. Sebab pada hari biasanya, uang parkir hanya Rp 1.000.

“Kalau sudah sampai 2.000 rupiah, itu tentu diluar batas kewajaran. Kalau masuk ke kas Daerah, tidak masalah, ini yang kita takutkan sisanya 1.000 rupiah lagi malah masuk ke kantong mereka sendiri,” ujar Zul, salah seorang pengunjung  saat berbincang dengan, Senin, (10/10).

Untuk itu ia meminta kepada panitia Porda untuk menertibkan persoalan ini. Karena panitia meminta kepada warga untuk mensukseskan kegiatan Porda, tapi kalau persoalan seperti parkir saja sudah menyulitkan, tentunya membuat warga enggan untuk datang menyaksikan pertandingan yang ada.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanisitas, saat dimintai tanggapannya dalam kesempatan berbeda meminta Dinas Perhubungan menertibkan masalah pungutan parkir seperti itu.

“Tolong ditertibkan masalah tarif parkir ini. Ini yang kita lihat, pungutan parkir ini hanya memperkaya salah satu pihak. Sementara kontribusi untuk daerah kecil,” tukasnya. (njd)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Dewan Pengurus Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI) Kabupaten Indragiri Hilir periode 2011-2014, Sabtu (8/10/11) malam resmi dilantik DPP FPI. Prosesi pelantikan yang juga disejalankan dengan Tabliq Akbar tersebut digelar di Masjid Agung Al Huda Tembilahan ini dihadiri para pengurus DPP FPI, DPD FPI Riau dan jajaran pengurus dan aktifis DPW FPI Inhil.

Mereka yang hadir dari DPP FPI yakni KH Awid Masyhuri (Wakil Sekjen
DPP FPI), KH Ja’far Shiddiq (Pengawas Dewan Syuro DPP FPI) dan Ustad
Jordan Al Fattah (Wakil Panglima Laskar DPP FPI). Sedangkan dari DPD
FPI Riau hadir langsung Ketua DPD FPI Riau, Ustad Zulhusni Domo,
Sukemi (Sekretaris), Azwir (Bendahara), Kholik Al Fattah (Laskar DPD
FPI Riau).

Juga hadiri Ketua DPW FPI Pekanbaru, Felly Riziq, Beni Dasoka (Bidang
Nahi Munkar), Bram Agung Anugrah (Badan Anti Teror), Syawaluddin
(LBH), Syahril (Bendahara) dan David (Wakil Sekretaris), juga pengurus
DPW FPI Kampar.

Tampak pula hadir tokoh ulama, cendikiawan muslim, pengurus organisasi
dan pemuda Islam dan jamaah masjid/ mushalla di Inhil. Walaupun pada
malam itu kota Tembilahan diguyur hujan cukup deras.

Pengurus DPW FPI Inhil, Ustad HM Ali Azhar, S.Sos, MA (Ketua Dewan Syuro) dan Asmadi Dubli (Ketua Dewan Tanfiz) dilantik oleh Wakil Sekjen DPP FPI, KH Habib Awid Masyhuri didampingi KH. Habib Ja’far Shiddiq dan Jordan Al Fattah.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Syuro DPW FPI Inhil, Ustad HM Ali Azhar
menyampaikan bahwa FPI Inhil tetap istiqomah dalam menegakkan amar
ma’ruf dan mencegah nahi munkar di Inhil.

“Selain itu program kedepan FPI Inhil akan menjadi mitra terhadap MUI
Inhil, untuk mengantisipasi dan menjaga umat di Inhil dari
ajaran-ajaran menyeleweng dan ekstrem serta sesat,” tegasnya.

Sedangkan Ketua DPD FPI Riau, Ustad Zulhusni Domo dalam amanatnya
kepada para pengurus baru FPI Inhil mengharapkan mereka tetap berjuang
di jalan Allah dalam menegakkan syari’at sesuai dengan tuntunan Al
Qur’an dan Hadits.

“Kita berharap para pengurus FPI Inhil yang baru dilantik ini menjadi
kader-kader FPI yang siap menegakkan amar ma’ruf dan mencegah nahi
munkar. Walaupun harus mengorban materi, pemikiran bahkan tetesan
darah untuk berjuang di jalan Allah SWT,” pesannya.

Bupati Inhil dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli, Syofyan
Sulaiman menyatakan pemerintah Kabupaten Inhil menyambut baik
kehadiran FPI di Inhil dan diharapkan dapat bersinergi dalam
memberantas penyakit masyarakat dan program pembangunan di Inhil.

Dalam penyampaian tausiyahnya, KH Habib Awid Mashuri dan KH Habib
Ja’far Shiddiq menyoroti secara tajam perkembangan masalah perbedaan
dan penistaan agama di Indonesia, serta ajaran Sipilis (Sekularisme,
Pluralisme dan Liberalisme).

“Dalam masalah perbedaan agama kita masih dapat toleransi, tapi dalam
masalah ajaran yang menyimpang dan ajaran sesat kita tidak ada
toleransi dan FPI menyatakan perang terhadap paham-paham yang
menyesatkan umat Islam ini,” tegas Habib Awid Masyhuri dan disambut
takbir pengurus dan anggota FPI serta jamaah yang hadir.

Demikian juga dengan Habib Ja’far Shiddiq yang keras menyatakan bahwa
terhadap penistaan dan penodaan agama Islam, FPI mengikrarkan tidak
ada toleransi dan siap mengorbankan jiwa dan raga bagi tegaknya
kesucian nilai-nilai ajaran Islam.

“Sampaikan kapan pun kita tetap meminta Ahmadiyah dibubarkan, karena
kalau tidak makin banyak umat yang murtad. Kita mendorong Presiden SBY
menerbitkan Keppres (pembubaran Ahmadiyah, red),” pekik Habib Ja’far
Shiddiq.

Ditambahkan, saat ini juga umat harus mewaspadai banyak peredaran
paham dan buku yang bermuatan ajaran Sepilis tersebut. Lanjutnya, umat
harus diselamatkan dengan diberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran
yang menyesatkan ini.

Sesuai dengan agenda pengurus DPW FPI Inhil, Sabtu (8/10/11) sekitar
pukul 16.00 WIB rombongan DPP, DPD FPI Riau dan DPW FPI Inhil
mengadakan ziarah ke makam Syekh Abdurrahman Shiddiq di Hidayat, Kuala
Indragiri.(nto)