KOTA BARU (www.detikriau.wordpress.com) — Dalam rangka meningkatkan produktivitas padi, salah satu terobosan yang akan dilakukan pihak kecamatan adalah dengan jalan penyeragaman musim tanam. Hal itu itu juga dalam rangka menyukseskan program OPRM yang menjadi salah satu program prioritas Provinsi Riau.

“Sebagai komitmen penyeragaman tersebut dalam rapat evaluasi dan koordinasi program OPRM beberapa waktu lalu, salah satu poin penting yang dihasilkan adalah terkait penyeragaman musim tanam padi oleh petani pada minggu kedua bulan November,” ujar Camat Kritang Ahmad Ramani S.Sos. 

Masih menurutnya, untuk itu ia berharap kepada Kepala Desa dan UPT yang hadir dalam rapat tersebut untuk menginformasikan perihal tersebut kepada masyarakat petani. Langkah ini dinilai penting, karena ia melihat dimasyarakat ada langkah saling menunggu pada saat penanaman.

“Kesannya petani yang terlebih dahulu menanam dijadikan bahan percobaan. Kalau hasilnya baik, maka petani yang lain akan mengikuti. Tapi apa bila ada masalah seperti serangan hama, maka para petani akan menunda waktu tanam mereka,” terangnya.

Sebagai bentuk memotivasi untuk penyeragaman masa tanam, kalau memungkin juga akan mengundang Kadis Pertanian dan pejabat lainnya untuk hadir langsung ke lokasi. Sebab selama ini hanya panen raya saja, yang biasanya pejabat teras diundang, ini masa tanampun akan dilakukan. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) —  Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2011 ini mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 11 milyar. Dana sebesar itu diperuntukan guna pembangunan gedung sekolah, perehaban bangunan sekolah dan pembangunan gedung pustaka.

Informasi tersebut di peroleh baru-baru ini dari Anggota komisi II DPRD Inhil, Zulkarnain SE. Menurut keterangannya, dana tersebut masuk ke rekening daerah pada bulan September kemaren, dan kebetulan ketika itu dewan sedang membahas APBDP tahun 2011.

Keterlambatan masuknya anggaran memang berimbas pada pelaksanaan kegiatan. Sebab menurut petunjuk teknis, pelaksanaan paling lambat harus sudah selesai per 15 Desember. Akibatnya, bangunan sekolah yang meskinya bisa dibangun dua kelas mungkin hanya satu yang bisa dilaksanakan karena akibat keterbatasan waktu, rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan.

“Kendala kita memang terletak pada lambatnya dana DAK tersebut masuk ke rekening Pemda. Akibatnya terpaksa beberapa kegiatan dipangkas, mengingat tenggang waktu pelaksanaan yang sangat mepet,” ujar Politis Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tersebut.

Tapi meski begitu, ia berharap kepada pihak terkait untuk dapat bekerja maksimal dengan sisa waktu yang ada. Sebab, jangan sampai nantinya uang tersebut harus kembali lagi kepusat, karena kelemahan kita dalam memanfaatkan waktu yang tersisa. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Janji yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengeluarkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) atau Kesra bagi para tenaga pendidik pada hari senin dua pekan lalu dinilai para guru hanya setengah hati. Jangankan THR, tunjangan Kesra yang seharusnya dibayarkan 4 bulan juga hanya dibayarkan 2 bulan. Sisanya ngutang lagi. Kondisi seperti ini tentunya menjadikan keheranan bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan daerah.

“Belum ada bang. Jangankan THR. Untuk Kesra yang seharusnya kita terima untuk 4 bulan hanya dibayarkan 2 bulan. Tapi ya kita mau bilang apalagi, mau bikin macam-macam malah kita sendiri yang nantinya akan susah,” Jelas seorang tenaga pengajar sebuah sekolah menengah pertama di Tembilahan yang enggan menyebutkan namanya ketika ditayakan mengenai realisasi dari janji Kadisdik Inhil ini. Rabu (26/10/2011)

Bahkan dirinya saat itu sempat mempertanyakan tentang bagaimana sebenarnya kondisi pengelolaan keuangan daerah.”Abang ngerti nggak bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan daerah kita. Masak iya pemda sampai ngutang sama guru.” Tanyanya dengan jidat tampak berkerut.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kadisdik Inhil, Anwar Nawang ketika sempat ditemui detikriau pada malam “welcome party” bagi kontingen 11 kabupaten/kota dalam iven porda yang lalu, jum’at malam (14/10/2011) mengatakan bahwa terlambatnya pembayaran THR bagi para guru disebabkan oleh keterlambatan penyerahan absen oleh 3 UPTD yang menyebabkan Disdik juga terlambat melakukan input pada RKA dan menurut Anwar, dirinya sempat berang dan memberikan teguran keras kepada tiga orang kepala UPTD tersebut.

Saat itu, Anwar berjanji akan memberikan salah satu THR atau Kesra bagi para guru pada senin tanggal 17/10/2011-nya. ”Insyaallah senin nanti sudah bisa kita bayarkan. Tapi untuk salah satunya dulu. Kalau tidak THR ya Kesranya,” kata Kadisdik saat itu.

Kalau memang seperti ucapan Kadisdik keterlambatan pembayaran hanya dikarenakan keterlambatan input pada RKA tentu pengertiannya dana untuk pembayarannya sudah tersedia. Tapi kenapa dalam realisasinya harus dibayar dengan cara “nyicil”?(fsl)

KOTA BARU (www.detikriau.wordpress.com) — Potensi yang dimiliki Kecamatan Kritang untuk pengembangan tanaman padi sangat menjanjikan. Mungkin masih ada sekitar 7-8 ribu lahan yang masih tersedia untuk dijadikan areal persawahan. Kondisi itu tentunya membuat Kecamatan Kritang sangat layak untuk dijadikan penyangga utama lumbung padi dalam rangka mensukseskan kegiatan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM).

Berkenaan dengan itulah, Kecamatan Kritang diberikan kepercayaan untuk tahun 2011 ini mendapat bantuan OPRM seluas 1750 hektar.   Diharapakan dengan bantuan yang cukup besar, akan mampu meningkatkan produksi beras Inhil secara Khusus dan Riau secara umum.

“Kecamatan Kritang, Reteh dan juga Sungai Batang, dahulu pernah menjadi lumbung berasnya Riau. Karena memang kondisi dan kebiasan masyarakatnya mendukung, makanya Kecamatan Kritang mendapat bantuan proyek OPRM dengan luas yang cukup besar,” kata Drs Wiryadi, Kadis Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultural dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Masih menurut mantan kabag Humas tersebut, Pada tahun sebelumnya Kecamatan Kritang juga mendapat bantuan OPRM seluas 1500 hektar. Hanya saja dalam pelaksanaannya, dari 1500 hektar yang terealisasi hanya 711 hektar. Itu berarti pelaksanaanya dibawah 50 persen.

Kendala yang dihadapi ketika itu, salah satunya adalah keterlambatan ketersedian bibit. Permasalahan lainnya adalah, petani padi ternyata tidak hanya fokus untuk satu pekerjaan, tapi juga diketahui mereka adalah petani kelapa. “Sehingga tidak jarang petani padi kita terpaksa memanen kelapa dulu, untuk keperluan hidup dan membeli hal yang dibutuhkan ketika menanam padi,” terangnya.

Sementara itu, Camat Kritang Ahmad Ramani, SPd, tentunya merasa bersyukur dengan kepercayaan yang diberikan untuk pelaksanaan proyek OPRM. Untuk itu dirinya merasa sangat optimis, untuk tahun ini proyek tersebut berjalan sukses dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

“Terus terang kita optimis proyek OPRM pada tahun ini dapat berjalan sukses. karena bagimanapun juga, kesuksesan yang didapat tentu akan berimbas pada peningatan kesejahteraan petani kita,” ujarnya. (Nejad)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Kondisi memprihatinkan menimpa anak-anak SD yang tinggal di Parit Jaya Baru, Parit Riau dan beberapa parit lainnya yang ada di Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok. Tidak adanya jembatan penyeberangan membuat anak anak tersebut meski menggunakan perahu (sampan-red) untuk pergi kesekolah yang berlokasi di Parit Suak Jaya

Hanya untuk menuntut ilmu, anak-anak terpaksa harus melintasi Sungai Enok yang luasnya mendekati 100 meter dengan arus yang cukup deras. Hal itu tentunya sangat membahayakan mereka, karena yang namanya anak-anak, tentunya terkadang mereka masih sempat bermain di dalam perahu yang pada gilirannnya dapat membahayakan keselamatan mereka.

Itulah barangkali yang terjadi beberapa waktu lalu. Perahu rombongan anak sekolah berjumlah 9 0rang terbalik hingga memakan korban satu  nyawa. Informasi yang didapat, korban yang meninggal akibat kehabisan tenaga ketika akan berenang ke pinggir sungai, setelah menolong 8 orang rekannya. Sebab diketahui korban yang meninggal adalah siswa yang terbesar, sebagai bentuk tanggungjawab, ia menyelamatkan seluruh rekannya terlebih dahulu, meski pada gilirannnya dirinya yang harus menghadap sang Khalik.

Camat Enok HM Syatir Hasan S. Sos, ketika dikonfirmasi, Rabu, (26/10), membenarkan apa yang terjadi. Menurut keterangannya, kejadian tersebut sudah berlangsung sekitar 1 bulan yang lalu. Selaku Pemerintah Kecamatan dirinya turut berduka cita atas apa yang menimpa anak-anak tersebut.

Ditambahkannya, permasalahan ini memang menjadi persoalan yang dihadapi. Selama ini memang banyak usulan dari masyarakat untuk dibangunkan jembatan penyeberangan dikawasan tersebut. Hal ini dalam rangka memudahkan aktivitas masyarakat dan mencegah agar hal serupa jangan terjadi lagi dibelakang hari nantinya.

“Warga di Parit Jaya Baru Parit Riau dan beberapa parit lainnya, memang sudah lama mengharapkan dibangunnya jembatan penyeberangan kesana. Hal itu dalam rangka mempermudah anak-anak pergi ke sekolah, tidak seperti sekarang ini terpaksa haru menggunakan perahu,” imbuhnya.

Untuk itu menurut Camat, selaku Pemerintah Kecamatan mewakili masyarakat, dirinya meminta kepada Pemkab Inhil untuk dapat menganggarkan pembangunan jembatan tersebut. Hal itu tidak terlepas dalam rangka mengantisipasi, kedepan agar kejadian seperti ini jangan sampai terulang.

Sementara itu Edi Haryanto Sindrang anggota DPRD dari Enok, ketika dimintai tanggapannnya oleh dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, Pemkab Inhil memang harus mencarikan solusi atas apa yang berlaku. Langkah yang bisa diambil mungkin dengan membangun jembatan, ataupun membuatkan alat penyeberangan lainnya yang relatif lebih aman dari pada menggunakan perahu.

“Yang paling utama saat ini yang harus dilakukan oleh Pemkab adalah solusi konkrit dalam rangka mencegah peristiwa serupa terjadi. Karena bagaimanapun juga, kita tentunya berkeinginan agar peristiwa itu jangan terulang kembali, hanya karena tidak ada langkah nyata yang dibuat,” kata politisi Golkar tersebut. (suf)

Dewan Menenggarai Tidak Juga Disalurkannya Pengadaan Alkes Ini Karena Jumlahnya Sudah Tidak Mencukupi atau memang sudah tidak jelas lagi dimana keberadaannya.

Tembilahan (www.detikriau.wordpress.com) – Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010 senilai 1,8 Milyar yang sampai saat ini belum juga disalurkan oleh Dinas Kesehatan Inhil juga sempat menjadi topik hangat dalam Hearing yang dilaksanakan Komisi IV dengan Dinas Kesehatan serta Manajemen RS Puri Husada Tembilahan, RS Guntung dan RS Pulau Kijang di ruang rapat Komisi IV DPRD Inhil, selasa (25/10/2011). PLT Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rasul Alim akui dirinya sampai sekarang masih dimintai klarifikasi oleh pihak kejaksaan.

Pertanyaan mengenai Alkes ini terlontar dari salah seorang Anggota DPRD asal pemilihan Guntung Kecamatan Kateman, Surya Lesmana. Menurutnya, dengan belum juga tersalurkannya Alkes ini, dirinya merasa menjadi sangat terbebani.

“Saya tidak tahan kalau nanti harus dipanggil pihak jaksa, saya tidak tahan kalau harus dipanggil tipikor dan saya paling tidak tahan kalau harus turun ke Guntung karena terus dipertanyakan mengenai mana alkes yang sudah dijanjikan. kalau bapak katakan tidak masalah kalau alkes tersebut tidak juga dikirim, kita lihat saja nanti,”Ungkap Surya dengan mata berkaca-kaca menahan luapan emosi.

Keterlambatan penyaluran pengadaan Alkes tahun anggaran 2010 ini diduga pihak Dewan karena alkes tersebut kini keberadaannya sudah tidak jelas.

“yang menjadi kekhawatiran, Alkes itu sekarang ada atau tidak? Atau memang ada tapi sudah disalurkan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukan. Atau alat ini kini memang ada tapi jumlahnya sudah tidak lagi mencukupi.”Sindir Surya yang juga diamini oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Rony dengan anggukan kepala beberapa orang anggota Komisi IV lainnya.

Menjawab hal ini, Rasul mengatakan bahwa dirinya harus bekerja sesuai prosedur. Bahkan menurutnya lagi, dengan adanya permasalahan ini, dirinya sudah beberapa kali dipanggil pihak Kejaksaan Inhil untuk dimintai klarifikasi.

“kita  memang sudah dimintai klarifikasi oleh pihak kejaksaan dan sampai hari ini masih terus dipanggil. Jadi untuk masalah ini kita memang belum selesai pak. Tapi kalau harus diminta untuk didistribusikan secara total ke rumah sakit guntung, saya belum berani menjawab karena saya harus bekerja sesuai prosedur dan sampai saat ini peralatan itu juga masih belum diserahterimakan dengan pihak Pemerintah Daerah” Jawab Rasul.

Ditambahkannya, pertanyaan bapak-bapak ini seharusnya dilontarkan kepada pejabat sebelum saya karena saat saya masuk di Dinas Kesehatan ini, alkes ini memang sudah menjadi masalah justru itu sekarang saya memang harus menyelesaikannya. Nanti setelah ada rekomendasi dari pihak jaksa sesuai hasil klarifikasi yang terus dilakukan sampai saat ini maka kita akan ikuti.” Katanya lagi.

Dalam kesempatan ini,Rasul juga membantah kalau pengadaan Alkes ini memang diperuntukan secara total untuk Rumah sakit Guntung. Menurutnya, untuk penyaluran Alkes tersebut, dirinya berpegang pada RKA dan DPA yang membunyikan peruntukan Alkes ini untuk rumah-rumah sakit yang ada di Kabupaten Inhil,”jadi nanti akan disalurkan pada rumah sakit mana yang membutuhkan, bukan seperti dokumen yang terlampir pada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) karena memang BAPP bernomor 3357.4/BA-PPSDK/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010 itu belum jadi dokumen hukum karena belum diserahterimakan secara sah kepada pihak Pemerintah Kabupaten dengan bukti belum ditandatanganinya oleh pejabat terkait,”Urai Rsul memberikan penjelasan mengenai terjadinya kesalahan persepsi peruntukan Alkes tersebut.

Dijelaskan Rasul lebih jauh, BAPP bernomor 3335.4/Farmamin&Bekkes/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 itu berupa dokumen serahterima barang dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Azri, S.Si. Apt dengan Kadinkes saat itu, Hj. Rumisis, SIP, M.Kes.

Menyikapi hal ini. Komisi IV DPRD Inhil memberikan waktu kepada Dinas Kesehatan untuk segera menuntaskan permasalahan ini dan direncanakan satu bulan mendatang akan kembali diadakan hearing untuk melihat sejauh mana titik penyelesaiannya.

Apapun yang menjadi permasalahan yang terjadi seputar pengadaan Alkes yang telah menelan uang rakyat lebih dari 1,8 Milyar rupiah ini tentunya wajar kalau ditenggarai adanya sesuatu hal yang patut dicurigai, karena hampir 1 tahun setelah diadakan peralatan kesehatan ini belum juga disalurkan untuk dipergunakan.

Apakah memang benar seperti dugaan Dewan kalau sebahagian Alkes itu kini telah ra’ib?. apalagi kini santer beredar kabar bahwa tahun anggaran 2012 mendatang Dinkes kembali menganggarkan uang senilai milyaran rupiah untuk tambahan peralatan Alkes. Sebahagian pihak menduga, penganggaran alkes tahun 2012 mendatang akan menjadi alat “tambal sulam” raibnya Alkes yang sudah diadakan tahun anggaran 2010 tersebut. (fsl)