JAKARTA (www.detikriau.wordpress.com) — Perilaku pemimpin dan pejabat pemkab atau pemkot yang kerap asal mutasi guru dan kepala sekolah, menyita perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Imbauan berupa peraturan menteri masih tidak mempan. Kemendikbud berencana mengambil langkah instan dengan menarik status para guru ini menjadi pegawai pemerintah pusat.
Upaya Kemendikbud tadi dipaparkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Muti Pendidikan (BPSDMP-PMP) Syawal Gultom. Dia menuturkan, persoalan pemerintah daerah asal memutasi guru atau kepala sekolah sudah meresahkan Kemendikbud. “Sebab, bisa mengganggu program peningkatan kualitas pendidikan yang berjalan di satuan pendidikan,” katanya.

Persoalan dibalik mutasi yang paling memilukan adalah, mutasi dilakukan tanpa didasari tinjauan kinerja. “Tapi lebih cenderung sikap like and dislike pemimpin daerah,” kata dia. Biasanya, guru dan kepala sekolah kerap dijadikan corong politik calon atau pemimpin daerah. Jika tidak bisa mengamankan suara pemilih, seorang guru dan kepala sekolah rentan dimutasi.

Secara aturan, Gultom menuturkan jika perilaku asal mutasi tadi boleh dilakukan. “Sebab para guru itu adalah pegawai daerah. Mereka diangkat kepala daerah,” terangnya. Untuk itu, sudah menjadi hak kepala daerah juga untuk memecat dan menggeser atau memutasi. Namun, menurut Gultom, upaya tadi bisa mengganggu jalannya proses pendidikan yang sedang berjalan.

Contonya, ada kepala sekolah sedang menjalankan program peningkatan kemampuan berhitung siswa. Di tengah berjalannya program tadi, tiba-tiba kepala sekolah itu dipindah tanpa dasar evaluasi kinerja. Setelah diganti, kepala sekolah baru memiliki program prioritas lainnya. Seperti, meningkatkan kebersihan sekolah. “Perubahan program kerja kepala sekolah bisa membingungkan siswa,” jelas Gultom.

Di bagian lain, Plt Direktur Jendral Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Suyanto menuturkan upaya menarik status tenaga pendidik dari aparatur daerah menjadi aparatur pemerintah pusat, terus digodok. Dia menuturkan, semangat otonomi daerah dengan memberikan wewenang pemkab dan pemkot mengangkat guru ternyata kurang optimal.

Selain mampu mencegah politisasi tenaga pendidik atau guru, Suyanto mengatakan banyak manfaat ketika guru tadi ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat. Seperti, bisa menjadi solusi tidak meratanya guru di beberapa daerah.

Suyanto mengatakan, Kemendikbud mempercayai hingga saat ini terjadi penumpukan guru di pulau Jawa. Kemendikbud, tidak punya wewenang untuk mengatur distribusi guru tadi. “Alasannya pasti mereka mengatakan kami ini pegawai daerah. Jadi tidak bisa dipindah ke daerah lain,” papar Suyanto.

Laporan kekurangan tenaga guru di beberapa pulau di luar Jawa cukup disayangkan pihak Kemendikbud. Sebab, dari catatan Kemendikbud, rasio jumlah guru dengan siswa di Indonesia mencapai 1:18. Artinya, satu guru mengajar 18 siswa. Rasio ini lebih bagus jika dibandingkan di Amerika yang hanya 1:20. Kemendikbud berharap, perubahan status guru dan kepala sekolah menjadi pegawai pemerintah pusat, bisa mengatasi persoalan politisasi dan penyebaran guru. (wan/jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) –Intensitas hujan yang  tinggi belakangan ini tentunya berimbas pada  pelaksanaan proyek fisik di Kabupaten Inhil. Karena musim hujan yang sudah datang, biasanya dibarengi dengan pasang tinggi hingga membuat pengerjaan proyek dilapangan menjadi terkendala.

“Kalau sudah musim hujan tiba dan diiringi dengan pasang tinggi, tentunya pengerjaan proyek jadi terhenti. Sebab rekanan tentunya tidak mungkin mau mengerjakannya kalau nantinya rusak dihantam hujan dan pasang tinggi,” ujar Maskur salah seorang warga Kecamatan Batang Tuaka l, Jumat, (4/11) di Tembilahan.

Apalagi di Kecamatan Batang Tuaka yang sebagian besar daerah rendah dan berawa, sehingga ruas jalan akan sangat mudah digenangi oleh air hujan dan pasang tinggi. Mau tidak mau, kondisi itu tentunya sangat menghambat pelaksanaan pembangunan ruas jalan.

Untuk itu, persoalan ini hendaknya menjadi perhatian pengambil kebijakan di daerah ini. Hendaknya pelaksanaan dapat dilakukan mulai dari awal tahun dalam rangka menghindari kondisi alam yang memang sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Sebab kalau sudah seperti itu, yang merasakan dampaknya tentunya masyarakat.

“Keterlambatan penyelesian tentunya sangat merugikan masyarakat. Kalaupun nantinya selesai kualitasnya tidak baik, karena rekanan dikejar waktu. Ditambah lagi dengan faktor alam yang bisa menghambat pengerjaaannya,” terangnya. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Desa Nusantaara Jaya Kecamatan Kritang mempunyai lahan yang cukup memamadai untuk dijadikan kawasan pertanian. Setakat ini ada sekitar 300 hektar lahan yang tersedia untuk mendukung program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM)

Ungkapan itu disampaikan oleh Kades Nusantara Jaya Syarifuddin A Said saat berbincang-bincang, Jumat, (4/11), di Tembilahan. Menurutnya, saat ini lahan yang tersedia belum bisa digarap secara maksimal karena berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala tersebut terletak pada keterbatasan SDM yang ada.

“Salah satu kelemahan kita hingga lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal terletak pada keterbatasan SDM yang ada. Keterbatasan tersebut terkait masalah minimnya pengetahuan petani tentang cara bercocok tanam yang baik agar dapat menghasilkan panen yang baik,” katanya.

Selain itu kelemahan lainnya adalah kebiasan yang sudah membudaya di tengah masyarakat. Masyarakat belum terlalu terbiasa untuk bercocok tanam dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Selain itu, terkadang masyarakat saling menunggu untuk masa penanaman.

“Masyarakat sering saling menunggu untuk musim tanam. Kalau masyarakat yang awal menanam, padi mereka baik dan musuh tanaman tidak ada, biasanya yang lain akan mengikuti. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi produktivitas padi, karena pola penanaman seperti itu,” terangnya.

Padahal kalau masyarakat tidak saling menunggu, tentunya penanaman juga lebih sering bisa dilakukan, hingga panennya lebih sering. Tentunya kalau panen lebih sering hasilnya juga lebih banyak dan imbasnya tentu pada peningkatan pendapatan petani.

Untuk itu kata Kades, peran PPL di lapangan dapat lebih ditingkatkan untuk memberikan pengertian dan masukan kepada petani. Diakuinya, Kadis Pertanian yang baru dilihatnya punya semangat lebih dalam meningkatkan produk pertanian, itu bisa dilihat dengan aktif kembalinya peran PPL dilapangan.

Bagimanapun juga, dengan keterbatasan dan kebiasaan masyarakat dalam menanam padi perlu bimbingan dan penyuluhan yang benar oleh PPL. “Dengan itu diharapkan hasilnya dapat lebih maksimal,”katanya lagi. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Entah apa penyebabnya, hingga akhirnya seorang gadis yang bekerja sebagai Guru SD honorer, mengakhiri hidupnya dengan acara gantung diri menggunakan sehelai selendang warna warna hijau didalam kamar tidurnya, pada Rabu (2/11) sekitar Pukul 14.00 WIB.

Aksi nekat tewasnya korban Nurhayati (19) dengan cara gantung diri, membuat suasana Desa Kuala Sungai Batang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir yang sebelumnya tenang kemudian menjadi gempar. Warga banyak berdatangan menuju kerumah korban hanya ingin melihat dari dekat kejadian yang sebenarnya.

Saksi yang melihat pertama kali, kalau korban sudah tidak bernyawa lagi dan tergantung dengan sehelai selendang lalu diikatkan di tiang didalam kamarnya, yakni keluarga korban Hasnah (20) seorang Ibu Tangga dan Jumatang (26) juga ibu rumah tangga.

Berdasarkan keterangan saksi, mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada diri korban sehingga Ia sampai berbuat nekad mengakhiri hidup.
“Sebelumnya korban biasa saja, tidak terlihat adanya masalah yang menonjol apalagi pada pagi harinya korban juga masih bekerja sebagai Guru honorer SD, jadi saya sendiri kaget ketika mau mencari korban kerumahnya, ternyata sudah gantung diri didalam kamarnya” kata saksi Jumatang saat dimintai keterangan Polisi.

Sementara itu Kapolres Kabupaten Indragiri Hilir, AKBP TJ Djati Utomo SIK melalui Kapolsek Sungai Batang Ipda Apri, Kamis (3/11/2011) menjelaskan, setelah mendapat adanya laporan dari masyarakat peristiwa bunuh diri, pihaknya langsung mendatangi TKP untuk melakukan identifikasi.

“Begitu ada laporan dari masyarakat, kita bersama seorang Dokter Puskesmas Desa Sungai Batang, langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri korban” kata Kapolsek Sungai Batang Ipda Apri.

Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Tim medis, ternyata pada diri korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, korban meninggal dunia murni akibat gantung diri, kondisi korban, mata melotot serta lidah keluar akibat ikatan tali selendang.

Untuk barang bukti, Polsek Sungai Batang mengamankan sehelai selendang warna hijau, kursi plastik warna hijau, 1 lembar pakaian korban warna abu-abu, serta celana dalam korban warna merah jambu dengan bercakan noda warna putih. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) -– Warga kota Tembilahan mengeluhkan tinggi tarif parkir kenderaan roda dua, terutama mereka yang parkir di sepanjang kawasan Sudirman. Sesuai dengan Perda, biaya tarif parkir Rp 1,000, tapi belakangan ini juru parkir malah menagih kepada pemilik kenderaan Rp 2.000.

Keluhan tersebut datang dari salah seorang warga Yadi , Rabu malam, (2/11). Menurut keterangannya, ia kebetulan lagi ada keperluan di pasar Jongkok. Saat parkir di samping dialer honda, salah seorang juru parkir langsung menyerahkan semacam kwitansi untuk parkir. Saat ia lihat disitu tertulis tarif parkir Rp 2.000.

“Memang kalau dilihat uangnya tidak seberapa. Tapi,setahu saya tarif resminya cuma Rp 1.000 sesuai dengan ketentuan Perda. Kalau prakteknya seperti ini, sudah barang tentu menyalahi aturan, ini bisa dikatakan Pungli,” terangnya.

Keluhan juga datang dari warga lainnya, menurutnya kenaikan tarif tidak resmi parkir ini mulai terjadi saat Porda beberapa waktu lalu. Pada saat itu, tarif Rp 2.000  hanya berlaku di lokasi pertandingan olahraga saja. Tapi belakangan ini kenaikan yang terjadi sudah merembet kejalan utama seperti jalan jendral sudirman.

Untuk itu kita berharap kepada Pemkab Inhil, untuk dapat menertibkan persoalan ini. Sebab apa yang berlaku, dirasakan cukup mengganggu masyarakat. Apalagi terkadang juru parkir dalam meminta uang parkir tidak ada kompromi.

“Pakoknya kalau sudah pantat terlepas dari jok motor, tetap ditagih uang parkirnya. Meski yang kita cari tidak didapatkan,” jelas Supi salah seorang ibu rumah tangga.

Sementara itu Kadishubkominfo HM Thaher, ketika dikonfirmasi seputar persolan ini, mengaku sudah melakukan teguran kepada pihak terkait untuk melakukan pungutan parkir sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan melalui perda yakni hanya Rp 1.000.”Kita sudah melakukan teguran beberapa waktu yang lalu,”terangnya singkat melalui SMS.

Hanya saja ketika disinggung kapan dilakukan teguran, sementara kenyataannya di lapangan praktek seperti itu masih berlaku dan jelas mengindikasikan bahwa Dishubkominfo sama sekali tidak dianggap oleh juru parkir, sampai berita ini dirilis, Taher tidak juga membalas.

“biasa tu bang,kalau memang mau tegas, apa susahnya. Bisa saja dalam hal ini sengaja atau pura-pura tidak tau. Rumornya kan oknum dishub juga ikut kebagian dengan permainanan akal-akalan ini.” Sindir seorang warga Tembilahan (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) –Komisi II DPRD Inhil meminta Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Inhil melakukan pengawasan terhadap penjualan daging asal Malaysia di pasaran.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas, menurutnya saat menjelang lebaran biasanya ditemukan daging, khususnya ayam yang berasal dari Malaysia masuk ke Inhil.

“Kita telah meminta Dinas Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Inhil untuk mengerahkan petugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya di kecamatan, terutama kawasan Inhil bagian Utara melakukan pengawasan masuknya daging asal Malaysia ini,” ungkap politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Rabu (2/11).

Diterangkan Sitas, berdasarkan laporan masyarakat dan temuan mereka, daging tersebut banyak ditemukan di jual di pasaran di kawasan Inhil bagian Utara, seperti Kecamatan Mandah, Kateman, Pulau Burung.

“Daging-daging ini biasanya dibawa dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Padahal, kondisi daging tersebut tidak melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas kita, sehingga dikhawatirkan membawa penyakit yang dapat membahayakan bagi warga yang mengkonsumsinya,” sebutnya.

Pada Rabu (2/11/11), Komisi II DPRD Inhil juga melakukan kunjungan ke lokasi penjualan sapi di kota Tembilahan, kunjungan yang melibatkan juga petugas dan dokter hewan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Inhil untuk melihat kondisi dan ketersediaan hewan kurban Idul Adha 1432 Hijriah.

“Kunjungan kita bersama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Inhil ini untuk melihat kondisi dan ketersediaan hewan kurban di Inhil. Sehingga kaum muslim yang membutuhkan hewan kurban dapat terlayani dengan baik dan kesehatan hewan kurbannya terjamin,” imbuhnya.

Berdasarkan kunjungan tersebut, diketahui stok hewan kurban di Inhil cukup tersedia dan kondisi hewan yang dijual pedagang tersebut kondisinya sehat dan layak untuk dikurbankan.

“Menurut para pedagang sapi yang kita kunjungi sampai saat ini sudah sekitar 1200 ekor sapi didistribusikan ke seluruh Inhil. Jumlah ini belum termasuk hewan kurban kambing. Mereka menjamin hewan mereka sehat, karena telah melalui pemeriksaan petugas dan dokter hewan dari asal ternak tersebut Madura, Jawa Timur dan sesampainya di Inhil juga diperiksa kembali oleh petugas Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Inhil,” tandasnya.(nto)