TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Terkait mobilisasi PT Riau Bara Harum (RBH) yang melintasi jalan kecamatan Keritang dan kecamatan Kempas, sehingga dampaknya mengakibatkan kerusakan jalan yang cukup serius. Ormas minta Pemerintah dan Dewan untuk membela kepentingan masyarakat.

“Berapa besar kontribusi PT RBH kepada daerah, sehingga kerusakan jalan yang dibangun dengan menghabiskan dana miliaran rupiah terkesan tidak ada tindakan jelas dari instansi terkait, baik dari kalangan dewan maupun pemerintah,” tanya Ketua Ikatan Pemuda Masyarakat Tempatan (IPMTI) Indragiri Hilir (Inhil) M Faisal, saat berada di Kantor DPRD Inhil jalan Subrantas Tembilahan, Senin (21/11).

Bahkan dirinya menyebut bisa saja pihak terkait sudah mencicipi “kue lezat” dari perusahaan hingga terlelap. “Saat ini masyarakat tidak paham apakah jalan yang dilntasi PT RBH itu merupakan jalan Provinsi atau Nasional sekalipun, namun  yang jelas akibat dari semua itu masyarakat tempatan yang dirugikan.

Dia juga meminta pihak-pihak terkait harus bangun dari tidur pulasnya. Diluar sana masih banyak persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus segera diselesaikan

Bahkan menurut Faisal, kalangan Dewan sudah pernah melakukan peninjauan ke lokasi tersebut. Tetapi sampai sekarang juga tidak jelas tindaklanjutnya.

“kalau terus-terusan seperti ini bagaimana masyarakat bisa percaya dengan dewan yang nyata tidak berpihak pada kepentingan orang banyak,” sebutnya lagi.(suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Kebijakan yang kini dijalankan oleh Tim Terpadu Kehutanan RI untuk melakukan pendataan seluruh perusahaan kehutanan termasuk yang beoperasi di Riau, disambut baik kalangan LSM, juga tidak terlepas mengenai ketegasan yang disampaikan oleh Ketua Tim, M Darori kepada seluruh Bupati untuk menyampaikan laporan paling lambat jum’at (25/11/2011) mendatang. Namun mereka meminta penyampaian laporan itu kiranya dapat dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka dengan pertimbangan untuk dapat dilakukan pengawasan. Menurut LSM, bukan tidak mungkin kalau dalam pendataan itu tidak dilakukan pengawasan dengan benar, nantinya malah disalahgunakan dan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Karenanya sangat diharapkan dalam Tim juga melibatkan masyarakat Tempatan.

“Saya juga ada membaca lewat pemberitaan beberapa media mengenai akan dieksekusinya sekitar 40 ribu hektar lahan perkebunan sawit di Riau dikarenakan tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan.” Ujar Ketua LSM Gemilang Serumpun, Indra Gunawan di Tembilahan, Senin (21/11/2011).

Hanya saja Indra menyayangkan, dari tujuh perusahaan yang katanya bermasalah itu, selain PT. Palma Satu anak Perusahaan Duta Palma Group yang beroperasional di Kabupaten Inhu, enam lainnya tidak dijawab secara terbuka. “kenapa masih harus disembunyikan? Kalau memang sudah jelas diketahui tidak mengantongi ijin, mbok diberitahukan saja pada kawan-kawan wartawan sekalian.” Ujar Indra.

Bahkan, M Darori juga menyebutkan jumlah ini mungkin saja nantinya akan bertambah.”Tujuh perusahaan itu dari dasar data yang sudah terkumpul, mungkin saja jumlahnya nanti akan bertambah,” Ujar Darori saat dipertanyakan wartawan usai melaksanakan rapat tertutup dengan Gubernur yang juga dihadiri oleh Bupati/Walikota se Provinsi Riau di Ruang Pauh Janggi kediaman Gubernur Riau di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Menurut penjelasan Darori lagi, selain menerima laporan dari masing-masing kepala daerah, tim juga akan melakukan penyelidikan secara independent tanpa melibatkan instansi lain. Tim kehutanan terdiri dari Kemhut, KPK, Satgas Mafia Hukum, MA, Bagian Hukum Mabes Polri, Kemdagri dan Kemlu. Bahkan di Provinsi juga ada tim terpadu berperan sebagi perwakilan pusat.

“Menilai siapa-siapa saja anggota dari Tim itu, saya cukup berbesar hati, namun sekali lagi, harusnya juga melibatkan masyarakat tempatan seperti di Riau dan juga Inhil telah ada organisasi yang dinamai” Forum Kerukunan Kehutanan Masyarakat (FKKM) Provinsi Riau. Karena paling tidak operasional yang dilakukan perusahaan tersebut tentunya masyarakat tempatan  yang selama ini menanggung dampak langsung maupun tidak. Jadi pendataan harus dilakukan dengan benar dan secara tranparan. makanya harus melibatkan organisasi masyarakat tempatan agar tercermin program ini dilandasi dengan niat benar,”Ujar Indra yang juga mengaku salah satu anggota FKKM Riau ini mengakhiri. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — PLT Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir, Rasul Alim berkeyakinan penyaluran Alat Kesehatan untuk beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Inhil segera akan terealisasikan. Saat ini, pihak Diskes hanya menunggu tehnisi untuk melakukan instalasi beberapa peralatan.

“Secara Aadministrasi, seluruh persiapan untuk penyaluran alkes itu sudah kita siapkan, saat ini kita hanya menunggu tekhnisi untuk melakukan instalasi beberapa peralatan. Setelah semua selesai, insyaallah secepatnya kita akan salurkan.” Jawab Rasul melalui pesan singkat menjawab komfirmasi terkait batas waktu yang diberikan Komisi IV DPRD Inhil kepada Diskes untuk menyalurkan alkes tersebut.

Setelah diadakan melalui dana APBD Inhil Tahun anggaran 2010 yang lalu, mendekati hitungan satu tahun lamanya, alkes tersebut tidak juga disalurkan. Kondisi ini menimbulkan beberapa praduga ditengah-tengah masyarakat. Bahkan sebelumnya Dewan sempat menduga alkes ini keberadaannya sudah tidak diketahui lagi dimana rimbanya. Lebih mirisnya, sebahagian suara menduga alkes ini awalnya memang diupayakan untuk dipergunakan diluar peruntukkan.

Permasalahan ini sempat membuat Komisi IV DPRD Inhil dalam beberapa kali hearing dengan Diskes berbicara keras dan terus mendesak Diskes untuk segera menyalurkan. Dalam hearing terakhir, selasa (25/11/2011) yang lalu. Komisi IV memberikan ketegasan agar alkes ini disalurkan paling lambat satu bulan kedepan.

“Kita minta Diskes untuk segera distribusikan peralatan rumah sakit yang dibeli pada anggaran 2010 yang lalu. Untuk memastikannya, satu bulan kedepan kita akan kembali agendakan untuk panggil Dinkes guna memintakan pertanggungjawaban mereka,” Ujar Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni dalam hearing oktober lalu. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wodpress.com)– Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Indragiri Hilir, taja Pendidikan dan Latihan (Diklat) Banpol (Bantuan Polisi) Pamong Praja untuk tingkat desa dan Kelurahan se Kecamatan  Kabupaten Inhil.

Pelaksanaan Diklat untuk pembukaannya digelar di Aula Hotel Telaga Puri, dan akan dilaksanakan selama satu Minggu, mulai dari tanggal 21 hingga 28 Nopember mendatang, yang diikuti sebanyak 40 Anggota Sat Pol PP dari masing-masing dari utusan desa dan  Kelurahan  se Kabupaten Inhil.

Dalam sambutannya sebelum membuka acara tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Inhil H.Alimuddin RM menyebutkan bahwa melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat) bagi anggota Bantuan Polisi untuk tingkat desa dan Kelurahan, hendaknya nanti dalam menjalankan tugas didaerah dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP.

Selain itu, Sekda didepan peserta Diklat juga berharap bagi seluruh Anggota Banpol PP, juga harus mampu bekerjasama dengan aparat hukum lainnya, seperti Kepolisian, TNI, dan pihak Kejaksaan, dalam usaha untuk menciptkan ketertiban dan keamanan pada wilayah masing-masing.

“Saya berharap bagi seluruh Banpol PP yang mengikuti Diklat, nantinya harus bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP, selain itu dalam usaha  untuk menciptakan rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat, harus bisa menggalang kerjasama yang baik dengan aparat hukum lainnya” tegas Sekdakab Inhil Alimuddin RM, Senin (21/11)

Kasat Pol PP Indragiri Hilir Martha Haryadi dalam amanatnya mengakatakan tujuan dari dilakukan program Diklat sesuai dengan DPPA SKPD Sat Pol PP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011, dintaranya untuk meningkatkan kinerja Banpol PP Desa dan Kelurahan, dalam melaksanakan tugas dilapangan menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan penegakan peratutan daerah

“Tujuan dilakukan Diklat bagi Banpol PP Desa dan Kelurahan, untuk meningkatkan kinerja dilapangan, dalam penegakan peraturan daerah serta ikut menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta kemampuan aparat Banpol yang berwawasan profesional” sebut Kasat Pol PP Martha Haryadi

Sedangkan untuk yang mengisi materi selama berlangsungnya kegiatan Diklat akan disampaikan oleh beberapa instruktur antara lain Sekdakab Inhil Alimuddin RM, Polres Inhil serta Kodim 0314 Indragiri Hilir.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Dalam rangka menjaring bibit-bibit atlit dan menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap olehraga panjat tebing, Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan perlombaan Open Climbing Competition I. Kegiatan ini dilaksankan di Arena panjat tebing jalan gadjah mada dan dibuka oleh Bupati Inhil, Indra M Adnan yang diwakili Kepala BPMPPD Kab. Inhil, H. Edy Syafwannur. Sabtu (19/11/2011).

Dalam kata sambutannya, H.Edy Syafwannur berharap kegiatan ini kelak akan melahirkan atlit-atlit panjat tebing Inhil yang handal.

“Mewakili Pemkab Inhil, saya menyambut baik diadakannya kegiatan ini. Kita berharap, melalui kompetisi ini kelak akan mampu melahirkan atlit-atlit handal yang akan mampu mengharumkan Kab. Inhil sampai ke tingkat Nasonal bahkan dunia.”Ujar H. Edy yang sekaligus menjabat sebagai Dewan Pembina FPTI Kab. Inhil ini.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga berharap agar olehraga ini terus dikembangkan dan tidak hanya sebatas di Kabupaten tapi sampai ketingkat kecamatan-kecamatan di Kabupaten Inhil.

Menurut ketua panitia pelaksana, M. Heru Nugraha, kompetisi yg diadakan oleh Pengurus Kabupaten FPTI Inhil ini bertujuan antara lain untuk memasyarakat olahraga panjat tebing itu sendiri dan sekaligus sebagai sarana untuk mencari bibit-bibit atlit panjat tebing, “Kompetisi kali ini diikuti sebanyak 44 peserta terdiri 30 putra dan 14 putri yg berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa dan umum. Sedangkan cabang yg dipertandingkan terdiri dari dua cabang yaitu cabang rintisan dan Toproof. Kompetisi berlangsung selama dua hari dari tgl 19 s/d 20 November 2011.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H,M. Nasir membantah bahwa perkerjaan paket 2 jalan highway mandah – tempuling yang menghubungkan Desa Belantaraya dan Desa Tokolan yang dikerjakan PT. Waskita Karya progressnya baru mencapai tiga persen.

“Pelaksanaan dilapngan sudah diatas angka yang dewan sebutkan. Kalau nantinya pekerjaan jembatan sudah terselesaikan nilai pekerjaan sudah sesuai dengan pengambilan uang muka,” Tegas Nasir ketika dikomfirmasikan melalui sambungan telepon selularnya.

Pihaknya, Kata Nasir, sangat berkeyakinan PT. Waskita akan mampu menyelesaikan kedua paket pekerjaan tersebut sesuai ketentuan.”Dengan sisa waktu pekerjaan yang masih ada, kita yakin rekanan akan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Sesuai laporan yang saya terima dari rekanan, saat ini mereka fokus pada pembangunan fasilitas jembatannya dengan tujuan apabila pekerjaan jembatan bisa terselesaikan terlebih dahulu tentunya akan lebih mempermudah memobilisasi material kelokasi pengerjaan proyek.”

Bahkan menurut keterangan yang diterima Nasir, saat ini matrial untuk pembangunan jembatan penghubung seperti untuk jembatan sungai belantaraya yang ukurannya relative panjang sudah masuk. Kalu nanti pekerjaan pembangunan jembatan ini sudah terselesaikan, maka progress pekerjaan sudah sesuai dengan pekerjaan. (fsl)